Ringkasan UU Perbendaharaan Negara (UU Nomor 1 Tahun 2004)

Setelah membaca ringkasan UU Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003), kini saatnya kita membaca dan mempelajari ringkasan UU Perbendaharaan Negara (UU Nomor 1 tahun 2004).

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, ruang lingkupnya:
a. Pelaksanaan belanja dan pendapatan negara/daerah
b. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah
c. Pengelolaan kas
d. Pengelolaan piutang
e. Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah
f. Penyelenggaraan akuntansi negara/daerah
g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban APBN/APBD
h. Penyelesaian kerugian negara/daerah
i. Pengelolaan badan layanan umum

Dalam Perbendaharaan Negara, dikenal asas-asas Perbendaharaan Negara, yaitu:

a. Asas umum

  • Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.
  • Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
  • Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
  • Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.
  • Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.
  • Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
  • Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

b. Asas kesatuan, menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran

c. Asas universalitas, agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran

d. Asas tahunan, membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu

e. Asas spesialitas, agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya

Pejabat Perbendaharaan terdiri dari:
a. Pengguna Anggaran, pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, yaitu
Menteri/Pimpinan Lembaga, Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Wewenangnya :
1. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
2. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
3. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;
4. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
6. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
7. menggunakan barang milik negara;
8. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;
9. mengawasi pelaksanaan anggaran;
10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

b. Gubernur/bupati/walikot sebagai kepala daerah, berwenang:
1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
2. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
3. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
4. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
5. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
6. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

c. Kepala SKPD, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Wewenangnya:
1. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
5. mengelola utang dan piutang;
6. menggunakan barang milik daerah;
7. mengawasi pelaksanaan anggaran;
8. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

d. Bendahara Umum Negara/Daerah, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara/daerah.

Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.Wewenangnya
a. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
d. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
e. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
g. menyimpan uang negara;
h. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
j. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
k. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
l. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
m. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
n. melakukan penagihan piutang negara;
o. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
p. menyajikan informasi keuangan negara;
q. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;
r. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
s. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran, yanmg meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Kuasa Bendahara Umum Negara yg ditunjuk Menkeu:
a. melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara
b. berkewajiban memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran
c. berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah. Wewenangnya
a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
h. menyimpan uang daerah;
i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
n. melakukan penagihan piutang daerah;
o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
p. menyajikan informasi keuangan daerah;
q. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

e. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

  • Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mem-pertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah
  • Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah
  • Diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota
  • Merupakan pejabat fungsional, dan dibentuk selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak UU No 1 diundangkan (tahun 2005)
  • Tidak boleh dirangkap oleh KPA atau kuasa BUN
  • dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut

Pelaksanaan Pendapatan dan belanja negara/daerah

a. Tahun anggaran dimulai 1 januari s.d 31 Desember
b. APBN/APBD meliputi
i. hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
ii. kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
iii. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
iv. Semua penerimaan dan pengeluaran negara/daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara/daerah
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
i. Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua
ii. menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga.
iii. Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.
iv. Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan dan dilampiri rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan.
v. Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pelaksanaan anggaran pendapatan

i. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
ii. Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
iii. Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah

Pelaksanaan anggaran belanja

i. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

  • melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
  • berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD
  • Berwenang a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa; c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD

ii. Bendahara Umum/Kuasa Bendahara Umum Negara

  • Membayar tagihan yang menjadi beban APBN
  • Kewajibannya: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara; e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan
  • Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima
  • Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan d. wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan tidak dipenuhi
  • Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya

Pengelolaan Uang

Pengelolaan Kas umum Negara
i. Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara
ii. Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral
iii. Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara,

Bendahara Umum Negara dapat membuka pada bank umum:
1. Rekening Penerimaan
a. digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari
b. Saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral
2. Rekening Pengeluaran
a. diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral
b. Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBN

iv. Pemerintah Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank sentral dan berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum yang didasarkan pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku serta dicatat sebagai pendapatan negara
v. Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan serta dibebankan dalam belanja negara
vi. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam hal tertentu dapat menunjuk badan lain melalui sebuah kontrakkerja untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran negara untuk mendukung kegiatan operasional kementerian negara/Lembaga dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Bendahara Umum Negara mengenai pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya

Pelaksanaan Penerimaan Negara
i. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara
ii. Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan negara di lingkungan kementerian negara/Lembaga
iii. Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening yang dibuka oleh K/L
iv. Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pengelolaan UP
i. Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
ii. Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga.
iii. Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening

Pengelolaan Piutang dan Utang

a. Pengeloaan Piutang
i. Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada:
ii. Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
iii. Lembaga asing
iv. Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian.

Penetapan penyelesaian dilakukan oleh:
1. Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati < Rp10.000.000.000;
2. Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati > Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000.000;
3. Presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati > Rp100.000.000.000

v. Piutang negara dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, penetapan penghapusan dilakukan oleh:
1. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000
2. Presiden untuk jumlah > Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000.000
3. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat >Rp100.000.000.000

b. Pengelolaan Utang
i. Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri yang dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD
ii. Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah dibebankan pada Anggaran Belanja Negara
iii. Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang
iv. Kedaluwarsaan tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa

Pengelolaan Investasi
a. Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung dan diatur dengan peraturan pemerintah.
b. Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pengelolaan Barang Milik Negara
a. Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara
b. Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya dan Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang
c. Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan
d. Pemindahtanganan barang milik negara dilakukan dengan cara dijual secara lelang, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR
e. Pemindahtanganan asset disetujui oleh:
i. Menteri Keuangan, untuk asset selain Tanah dan bangunan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000
ii. Presiden, untuk asset selain Tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp10.000.000.000 sampai dengan Rp100.000.000.000
iii. DPR,
1. Untuk asset selain tanah dan bangunan dengan nilai >100.000.000.000
2. Asset tanah dan bamhumam kecuali bagi tanah dan bangunan yang:
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum
e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis
f. tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan
g. Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan
h. Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tusi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/ gubernur/bupati/ walikota untuk kepentingan penyeleng-garaan tugas pemerintahan negara/daerah
i. Barang milik negara/daerah dilarang untuk i. diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah ii. digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman

Larangan Penyitaan Uang atau Barang Milik Negara atau Daerah Pihak manapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap
i. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
ii. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
iii. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
iv. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
v. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pertanggungjawaban Keuangan
a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.
b. Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
c. Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden
d. Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota
e. Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota
f. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

a. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir , yang meliputi : 1. Laporan Realisasi Anggaran, 2. Neraca, dan 3. Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing.

b. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun : 1. Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat; 2. menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara

c. LKPP disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

d. Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir

Penyelesaian Kerugian Negara

a. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut
b. Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.
c. Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
d. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan
e. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
f. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana dan tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi
g. Kewajiban untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan
h. Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
i. Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan, atau sejak yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah

Badan Layanan Umum

a. Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
b. Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan
c. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan
d. Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah

Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas

Menteri Keuangan adalah Chief Financial Officer (CFO), berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional dan melaksanakan penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan (comptable). Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan.

Menteri/pimpinan lembaga pada adalah Chief Operational Officer (COO), berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing dan menyelenggarakan kewenangan administrative (ordonnateur), meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

Pring

Pringadi Abdi Surya. Dilahirkan di Palembang, 18 Agustus 1988. Pernah terpilih menjadi Duta Bahasa Sumatra Selatan 2009. Sekarang tengah bertugas di Subdit Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum, Direktorat Sistem Perbendaharaan. Lulusan Akuntansi Pemerintahan STAN 2010 ini suka jalan-jalan.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *