Category Archives: Pikiran Pringadi

Selain Kemarin dan Lusa, Ada Selumbari, Tulat, dan Tubin

Kamu pernah dengar kata selumbari, tulat, dan tubin? Kalau belum, yuk ikuti penjelasan ini sampai selesai.

Pernah dalam situasi ingin menyatakan waktu: dua hari yang lalu? Kadang kita bilangnya, “kemarin dulu” atau ” kemarin kemarinnya lagi” untuk menyatakan waktu tersebut.

Ada lho lema dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan hal itu. Selumbari. Artinya, dua hari yang lalu.

Begitu juga bila kita ingin menyatakan waktu pada hari berikutnya. Kita mengenal besok untuk menyatakan hari setelah hari ini. Kita juga mengenal lusa untuk menyatakan dua hari kemudian. Bagaimana dengan hari ketiga setelah hari ini? Begitu pula hari keempat setelah hari ini?

Tulat adalah hari sesudah lusa atau hari ketiga setelah hari ini. Jika hari ini adalah Senin, tulat berarti jatuh pada Kamis. Lalu apa setelah tulat? Jawabannya tubin. Tubin adalah hari keempat setelah hari ini yang jatuh pada Jumat.

Lalu apa setelah tuban? Sebelum selumbari? Ya, nggak ada istilahnya. Soalnya kita cuma punya 7 hari dari Senin sampai Minggu.

Barangkali karena itu pula penamaan hari penanda waktu juga hanya tujuh. Urutannya adalah selumbari, kemarin, hari ini, besok,  lusa, tulat, dan tubin.

Urutan waktu

Bagaimana, menarik bukan?

 

Tatkala Makan Pempek Kena Pajak

Pempek kena pajak

Masyarakat Palembang ribut. Makan Pempek sekarang kena pajak. Seorang teman bahkan mengirim pesan, “Begitu aku lihat struk, ada PPN tertulis 10%, rasa pengen kumuntahkan lagi pempek sama cukanya ini.”

Kabar tersebut jadi pembicaraan mengingat pempek adalah santapan wajib orang Palembang. Mau buat sarapan, makan siang, atau makan malam, pempek bisa hadir kapan saja. Protes pun menyasar kemana-mana, sampai menyalahkan Presiden yang dianggap bertangan besi hendak memajaki rakyatnya untuk memenuhi kas negara.

Kekeliruan tersebut tentu saja harus diklarifikasi. Masyarakat harus tahu fakta yang sebenarnya kenapa pempek (harus) dikenakan pajak.


Pertama, tidak ada PPN di restoran

Masih suka menerima struk di restoran yang bertuliskan PPN 10%. Sesungguhnya, itu adalah praktik yang keliru.

Sebelum melangkah jauh, kita perlu meninjau, apa saja yang termasuk barang dan jasa yang kena pajak. Sejak 1 Januari 1995 (dari rangkaian Pasal 4 dan Pasal 16C serta Pasal 16D UU PPN 1984), objek PPN dapat disusun sebagai berikut :

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
b. Impor Barang Kena Pajak
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
f. Ekspor barang kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain
h. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Dari kedelapan objek PPN tersebut, adakah yang mengarah pada pengenaan PPN di restoran?



Dalam hal ini, kita perlu memperjelas arti dari restoran dan pengusaha arti restoran tersebut. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan atau catering. Sedangkan Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Dari rujukan pengertian di atas, Pajak Restoran mendekati objek PPN (c). Dalam UU no.11 Tahun 1994, Jasa Kena Pajak didefinisikan sebagai setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau peruatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atas hak bersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.

Nah, Berdasarkan pengertian tersebut, restoran tidak termasuk Jasa Kena Pajak. Dalam pasal 4A UU PPN 1984, dikatakan bahwa makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya adalah bukan barang atau jasa kena pajak.

Lalu, apa yang benar? Tidak kena pajak?

Ternyata tetap kena pajak. Pajak Restoran, dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan Pajak Kabupaten/Kota dan dipungut sesuai peraturan daerah. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran terhadap restoran. Sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha restoran. Dasar pengenaan pajak adalah berdasarkan pembayaran terhadap restoran dengan tarif 10%. Berasas domisili, artinya pajak dipungut di wilayah yang bersangkutan.

Jelas, bahwa pajak restoran adalah pajak daerah yang dipungut oleh daerah. Bukan pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh Pemerintah Pusat melalui Dirjen Pajak.

Nah, apakah semua rumah makan/restoran kena pajak?

Tidak peduli restoran apapun, termasuk kafe, warteg, dan toko pempek, adalah objek pajak. Namun, setiap daerah punya analisis tersendiri terhadap objek mana yang layak membayar pajak. Misalnya, di Jakarta, batasnya adalah omset 200 juta/tahun. Di bawah itu tidak kena pajak. Tentu, hal ini perlu dikontrol dari laporan pajaknya. Setiap restoran wajib punya NPWP sehingga harus melaporkan penghasilannya setiap tahun.

Lalu bagaimana dengan Palembang? Jika patokannya omset, Pemerintah Daerah harus membuat analisis rata-rata pendapatan warung pempek terlebih dahulu sebelum tegas menerapkan kebijakan tersebut. Alternatif lain, toko pempek yang dikenakan pajak adalah yang berlokasi di jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kotamadya saja dulu. Selain itu, mereka masih mendapat keringanan.


Baca Juga: Tere Liye, Royalti, dan Pajak Penulis




Yang lebih berbahaya dari pajak restoran?

Praktik “curang” yang sering dilakukan restoran adalah menambahkan service charge ke konsumen. Pasti pernah lihat ‘kan di struk, sebelum pajak ada komponen service charge sebesar 5-10%.

Seharusnya itu tidak dibolehkan karena sama saja memaksa konsumen memberikan tips kepada pegawai restoran. Sebab, jasa pelayanan restoran seharusnya sudah masuk ke dalam komponen biaya produk dan tidak boleh dibebankan ke konsumen.

Lebih keliru lagi, apabila pengenaan pajaknya kemudian adalah 10% dari harga makanan + service charge. Sebab, tidak ada objek pajak restoran yang berasal komponen jasa. Toh, restoran tidak boleh menjual jasa.

Kita sebagai konsumen ayo, mengkritik pada hal-hal yang tepat dan jangan sampai menyasar ke hal-hal yang sebenarnya sudah diatur sejak lama.

Pringadi Abdi Surya

Tulisan ini adalah versi sebelum diedit dan dimuat di Opini Detik dengan judul “Tatkala Pempek Kapal Selam Berisi Pajak” di https://news.detik.com/kolom/d-4637474/tatkala-pempek-kapal-selam-berisi-pajak

Apa dan Siapa Penyair Indonesia

Apa dan Siapa Penyair Indonesia. Pasti banyak yang mengajukan pertanyaan serupa. Sebuah buku kemudian lahir untuk mencoba menjawab pertanyaan tersebut.

Buku yang dirilis (edisi revisi) oleh Yayasan Hari Puisi pada Rabu (24/07) ini berusaha mencatat nama-nama penyair di penjuru Indonesia, beserta biodatanya. Keinginan yang mulia, karena kita tahu betapa sulitnya melakukan itu semua.

Tentu, yang harus dijawab pertama kali adalah apa ukuran seseorang pantas disebut penyair, dan kenapa ia harus tercatat sebagai penyair Indonesia? Apakah mereka yang pernah menulis puisi sudah langsung disebut penyair? Apakah mereka yang pernah menulis puisi di media massa saja? Ataukah yang sudah menerbitkan buku puisi? Atau hanya penyair yang kiprahnya sudah diakui di belantara kepenyairan Indonesia?

Maman S. Mahayana dalam diskusi peluncuran buku ini menjawab, ukuran yang dipakai adalah penyair yang sudah menerbitkan buku puisi. Tidak masalah dia maestro atau pendatang baru, semuanya diperlakukan sama, dan dimasukkan ke dalam entri buku.

Namun, dengan ukuran itu saja, ada banyak nama yang sebenarnya populer terlewat, tak dimasukkan di dalam entri. Nama penyair muda naik daun seperti Dea Anugerah terlewat dari daftar. Begitu juga, salah satu penyair tercantik di Indonesia, yang buku puisinya sudah terbit di Gramedia, Frischa Aswarini. Bahkan penyair flamboyan dari Jawa Barat, Faisal Syahreza, Luthfi Mardiansyah, dan Rendy Jean Satria lolos dari daftar.

Kritik-kritik lain pun bermunculan. Misalnya, dari Malkan Junaidi. Malkan mengatakan, “Jika memiliki buku antologi tunggal menjadi syarat, maka editor atau kurator wajib memiliki salinannya dan wajib pula membaca dan menilainya (yakni adakah antologi tersebut sudah layak menjadi bukti kepenyairan seseorang—mengingat siapa pun sekarang bisa menerbitkan buku dengan biaya sendiri).”

Kritik Malkan ini relevan mengingat sekarang muncul generasi Instapoet. Tak sedikit generasi Instapoet ini menerbitkan buku, yang sebenarnya berisi kutipan kalimat yang dianggap puitis, dan malabelinya sebagai puisi. Apakah kecenderungan puisi Instapoet kemudian dapat diakui sebagai bagian dari kepuisian kita? Jika ya, nama mereka tentu harus dimasukkan ke dalam entri buku ini. Kita tak boleh menolak Fiersa Basari, dkk yang penjualan buku puisinya laris manis di pasaran. Namun, di buku ini nama mereka tak muncul.

Saya pribadi menilai, kita tetap harus mengapresiasi kehadiran buku ini karena mulia sekali keinginan mencatat nama-nama penyair, terutama setelah era 2000, yang bisa begitu mudah dilupakan (karena saking banyaknya). Dengan adanya buku ini, mereka yang telah menulis buku puisi pun tercatat, setidaknya bisa dibaca lewat buku ini.

Ke depan, memang perlu, lebih spesifik lagi, mendefinisikan puisi dan penyair itu. APA DAN SIAPA PENYAIR INDONESIA, yang puisinya dianggap memiliki pengaruh dalam dunia puisi kita. Tentu juga harus dijelaskan, apa sih pengaruhnya.

Kira-kira begitu. Terima kasih kepada kurator yang telah memasukkan nama saya di halaman 449.

Sejarah Hari Anak

Sejarah Hari AnakTanggal 23 Juli kemarin diperingati sebagai Hari Anak Nasional di Indonesia. Namun, tiap negara berbeda-beda soal kapan merayakan hari anak. Tiap negara punya sejarah hari anak tersendiri.

Sejarah Hari Anak di Indonesia dimulai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tanggal 19 Juli 1984. Soharto menilai anak-anak merupakan aset kemajuan bangsa sehingga perlu diberi hari peringatan.

Hari anak sebelumnya diperingati tanggal 6 Juni dengan nama Hari Kanak-kanak. 30 Mei 1967, menuliskan, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) saat itu memutuskan Hari Kanak-kanak Indonesia dicabut dan diganti dengan Pekan Kanak-kanak Nasional Indonesia.

Hari Anak-anak Nasional sempat diperingati pada 17 Juni.  Namun, tanggal ini dipertanyakan Menteri P dan K saat itu, Daoed Joesoef, mengenai alasan penetapan tanggal itu. Ia mengusulkan untuk mengganti tanggal peringatan menjadi 3 Juli didasarkan pada berdirinya Taman Indria yang juga Hari Taman Siswa. Usul penggantian tanggal peringatan Hari Anak Nasional juga diajukan oleh DPP Gabungan organisasi Penyelenggaara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI). Kali ini dasarnya adalah nilai historis pada hari itu, 23 Juli, yakni lahirnya Undang-Undang Kesejahteraan RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Perayaan HAN yang pertama ditandai dengan Konferensi Nasional Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Anak di Istana Negara, yang digelar berbarengan dengan Kongres ke-4 KNPI di Binagraha pada tahun 1985.

Tema Hari Anak Nasional berbeda setiap tahunnya. Tahun 2019, tema yang diangkat dari Hari Anak Nasional adalah ‘Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak’. Tema ini diambil dari tagline ‘Kita Anak Indonesia, Kita Gembira!’. Perayaan Hari Anak Nasional tahun ini diselenggarakan di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan.

Sejarah Hari Anak Universal

Sejarah hari Anak Universal

Berbeda dengan Hari Anak Nasional, Hari Anak Universal diperingati setiap tanggal 20 November. Hari ini ditetapkan sejak tahun 1954 dan diresmikan oleh PBB. Tujuan dari diadakannya Hari Anak Universal adalah untuk mengingatkan masyarakat dunia agar mau meluangkan sedikit tenaga, waktu, dan pikiran demi kesejahteraan anak-anak di dunia.

Sejarah Hari Anak Sedunia tersebut dimulai tahun 1946, saat Majelis Umum PBB membentuk UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) yang bertugas menyediakan bantuan darurat berupa makanan dan perawatan kesehatan bagi anak-anak korban Perang Dunia II.



Munculnya Hari Anak Universal dilandasi atas pentingnya bagi anak-anak untuk memperoleh hak untuk hidup, hak untuk mengenyam pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan.



Setelah penentuan Hari Anak Sedunia, aktivitas yang berfokus pada anak dilanjutkan dengan Deklarasi Hak Anak (Declaration of the Rights of the Child) pada tanggal 20 November 1959. Deklarasi tersebut menghasilkan 10 prinsip perlindungan anak:

  • Hak anak untuk bermain
  • Hak anak untuk mendapatkan pendidikan
  • Hak anak untuk mendapatkan perlindungan
  • Hak anak untuk mendapatkan nama (identitas)
  • Hak anak untuk mendapat status kebangsaan
  • Hak anak untuk mendapatkan makanan
  • Hak anak untuk mendapatkan akses kesehatan
  • Hak anak untuk mendapatkan rekreasi
  • Hak anak untuk mendapatkan kesamaan
  • Hak anak untuk berperan dalam pembangunan

Sejarah Hari Anak Internasional

Sejarah hari Anak internasional

Hari Anak Internasional diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarah hari anak ini dimulai sejak 1929.

Awalnya, seorang pendeta dari Massachusetts, Amerika Serikat, mengadakan sebuah pelayanan khusus untuk anak-anak. Dia memilih waktunya pada minggu kedua di bulan Juni 1857.

Pendeta tersebut prihatin terhadap kondisi anak-anak di sekitarnya. Jadi, tujuan pelayanan khusus tersebut adalah untuk melindungi hak anak dan mengurangi tingginya angka pekerja di bawah umur (anak-anak).




Sejak itu setiap awal Juni selalu menjadi momen untuk lebih memberi perhatian khusus terhadap anak.  Pertama, menyediakan perbekalan anak untuk tubuh, baik secara material maupun spiritual. Kedua, anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit mesti mendapat penanganan medis, anak yang memiliki keadaan kurang normal harus diberi pertolongan, anak yang bermasalah dengan hukum harus dibantu, dan anak yatim piatu harus memiliki tempat berteduh yang layak. Ketiga, anak harus mendapat perlakuan tepat di masa-masa tersulit. Keempat, anak harus diletakkan di posisi ia bisa berkembang dengan baik, tanpa adanya eksploitasi. Terakhir, anak harus terus diingatkan kalau keahlian mereka harus berguna bagi masyarakat.

Sejumlah Pertanyaan Tentang Cinta (Terbit 12 Agustus 2019)

Baru saja duduk di kantor, sebuah chat masuk melalui WA. Dari editorku. Dia mengabarkan bahwa buku terbaruku akan terbit 12 Agustus 2019. Bukan hanya itu, ia juga memberikan beberapa desain sampul buku. Mana yang kusuka, perbaikan seperti apa yang kuinginkan agar nanti SEJUMLAH PERTANYAAN TENTANG CINTA hadir sesuai yang kuharapkan.




Tanganku pun gatal dan langsung berusaha membuat semacam woro-woro mengenai buku ini meski kovernya belum final sih. Keinginan untuk menerbitkan minimal 1 buku per tahun bisa terpenuhi tahun ini. Lebih spesial lagi, penerbitnya Elex Media. Bukan kaleng-kaleng.

Sejumlah Pertanyaan Tentang Cinta

Buku Keberapa “Sejumlah Pertanyaan Tentang Cinta” ini?

Buku pertamaku adalah ALUSI, sebuah kumpulan puisi yang pendanaannya pribadi. Waktu itu ALUSI kucetak 1000 buku. Buku kedua adalah DONGENG AFRIZAL, sebuah kumpulan cerpen. Penerbitnya sebuah penerbit kecil. Hanya dicetak 1300 eksemplar. Namun, buku itu terdistribusi di toko buku Jabodetabek, Palembang, dan Medan. Buku ketiga, Sebuah Medley, kumpulan puisi. Penulisnya berdua, bersama Andi Arnida Massusungan. Beliau yang mendanai penerbitan buku ini. Dicetak 1000 juga kalau nggak salah.

Setelah itu, ada buku Simbiosa Alina. Penerbitnya Gramedia. Penulisnya juga dua orang, bersama Sungging Raga. Menyusul setelah itu novel 4 Musim Cinta, diterbitkan Exchange. Penulisnya berempat. Ada Mandewi, Abdul Gafur, dan Puguh. Ini pengalaman pertama saya menulis novel.

Kumpulan puisi berikutnya hadir pada tahun 2015. Irwan Bajang meminta naskah puisiku untuk diterbitkan dan akhirnya AKU CUKUP MENULIS PUISI, MASIHKAH KAU BERSEDIH lahir dari rahim IBC. Buku ini mendapat penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia 2015 sebagai buku puisi terafavorit.

Setelah itu IBC juga meminta naskah kumpulan cerpenku hingga lahirlah HARI YANG SEMPURNA UNTUK TIDAK BERPIKIR pada tahun 2017. Di sana juga kemudian akhirnya aku berkenalan dengan SHIRA MEDIA yang menerbitkan novel PHI tahun lalu.

Di luar itu ada banyak antologi bersama, baik puisi maupun cerpen, yang memuat karyaku. Aku tak begitu mengingatnya. Tanpa menghitung berbagai antologi tersebut, berarti SEJUMLAH PERTANYAAN TENTANG CINTA adalah bukuku yang kesembilan.

Apa Ide Dasar “SEJUMLAH PERTANYAAN TENTANG CINTA”?

Suatu hari, saya pernah duduk bersama Fatih Kudus Jaelani di Selong, Lombok Timur. Kami mengobrolkan banyak hal mulai soal puisi dan kisah cintanya.




Setelah puas mengobral kata, malam itu terpikir sebuah kalimat. Cinta abadi karena perpisahan.

Ya, cinta abadi karena perpisahan. Kalimat itu bisa ditafsirkan menjadi banyak kondisi. Bisa jadi, karena berpisah dengan seseorang saat masih mencintai orang itu, cinta di hati kita jadi abadi. Tapi makna lainnya adalah, cinta bisa menjadi abadi justru karena suatu hari kita menyadari bahwa kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai.

Karena itu lahirlah lirik, “Apakah kau masih mencintaiku jika suatu hari ada perpisahan yang tak mungkin kita hadapi dengan bahagia?”

Jadi, silakan dipesan ya buku saya, atau nanti dibeli di toko buku. Terima kasih.

Bincang Phi di BDS Fair: Kritik Terhadap Realitas

Kemarin, saya mendapatkan kesempatan membincangkan PHI, novel saya, di Business Development Service (BDS) Fair 2019 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Kesempatan yang berharga, soalnya di organisasi sendiri, saya belum pernah mendapatkan kesempatan serupa. Pernah sih, beberapa tahun lalu, 2016 kalau tak salah, dihubungi untuk mengisi acara di Perpustakaan. Namun, acara itu dibatalkan.

Setiap bicara soal PHI, saya bisa saja membicarakannya sebagai kisah cinta biasa, dari seorang pemuda yang tergila-gila pada seorang gadis. Dia ingin sekali bersama gadis itu. Namun, entah berapa kali dia mencoba, bahkan hingga memutar ulang waktu, yang ia dapati adalah kesedihan.

Waktu dan kesedihan adalah dua hal kental dari novel ini. Waktu dalam film “LUCY” dianggap “hanya” sebagai sebuah persepsi. Jika manusia tidak ada, jika makhluk hidup tidak ada, apakah waktu akan tetap ada?

Novel Phi

Waktu dalam PHI menjadi elemen kunci. Namun, masa lalu dan masa depan adalah pasti. Sebagaimana pun tokoh dalam PHI mencoba mengubah segala hal, ia tetap akan mendapat kenyataan yang serupa.

Kenyataan itulah yang berusaha saya metaforakan sebagai bagian dari rasio emas. PHI adalah rasio emas. Bahwa kesuksesan dan kegagalan dalam diri seseorang ada jatahnya, begitu juga kebahagiaan dan kesedihan.

Waktu pula yang dikacaukan dalam pikiran PHI (dan bagi pembacanya). Ya, dengan alur maju-mundur, bolak-balik, tanpa penanda, saya menginginkan pembaca konsentrasi penuh pada waktu-waktu yang kemudian menunjukkan perkembangan karakter.

Waktu itu juga yang menjadi kunci untuk melihat realitas. Manakah realitas yang benar-benar dijalani oleh Phi?

Sedemikian kabur, kecuali membaca hingga akhir dengan khusuk.

Teka-teki itulah yang coba saya hadirkan sebuah upaya kritik terhadap realitas.

Pernahkah kamu bertanya, seberapa yakin kamu bahwa kenanganmu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi? Saya meyakini bahwa satu peristiwa yang sama, dialami oleh dua orang yang berbeda, bisa saja atau hampir pasti akan menghasilkan dua persepsi yang berbeda.

Dalam hal percintaan, sepasang kekasih yang berpisah, akan mempunyai dua versi penceritaan tentang kenapa mereka berpisah, siapa yang bersalah.

Tokoh PHI juga mengalami hal itu. Di dalam cerita kita akan dibuat bertanya-tanya mana yang sebenarnya dialami oleh PHI dan mana yang hanya persepsinya. Mana yang fakta, mana yang fiksi.

Seolah-olah hidup yang dialami PHI, hidup yang sedemikian tak masuk akal itu menjadi cerminan bahwa kenyataan yang hadir di sekitar kini sedemikian tak masuk akalnya. Anak menikah dengan ibunya. Kakak-beradik berhubungan intim. Bucin bunuh diri. Anak-anak SD mengalami depresi.

Lalu di mana kenyataan yang sebenarnya?

Apakah hidup yang kita jalani ini sebenarnya juga bukan kenyataan? Hanya “hidup” dari persepsi kita yang entah di mana.