Selumbari, setelah bangun tidur di pagi hari, telingaku terasa tak enak. Serasa ada yang menyumbat sehingga pendengaranku terganggu.

Aku ungkapkan itu ke Zane. Responsnya hanya, “Aku juga sering seperti itu. Rasa pekak, bukan?”
Bukan hanya rasa pekak, yang mungkin diakibatkan stres berlebihan akibat berita demi berita kurang baik yang diterima setiap hari. Namun, rasanya ada yang bengkak.

Kukatakan padanya untuk coba melihat telingaku. Sekalian, tolong difotokan.

Setelah difoto, dengan lampu flash, tampaklah ada yang menguning. Seperti nanah. Yakinlah bahwa terjadi infeksi di telingaku. Namun, aku tidak tahu apakah infeksi tersebut terjadi di dalam atau di luar area berbahaya.

“Buruan ke dokter!”
“Dokter mana dulu? Langsung THT atau ke Faskes BPJS dulu?”

Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, aku pun ke Faskes BPJS dulu. Namun, ada rasa takut pergi ke klinik dalam masa pandemi. Lebih takut lagi ke RS.

Dua minggu sebelumnya aku mengantar Hanna yang batuk nggak sembuh-sembuh ke klinik. Sesampainya di sana aku malah cemas. Ada pasien yang sedang antre. Ibu dan anak. Tampak demam. Batuk parah. Tapi tidak memakai masker.

Takutnya itu justru takut ketularan penyakit.

Aku pun jadi teringat pengalaman sekian tahun lalu. Saat Zane masih hamil 4 bulan, mengandung Hanna. Dia sakit di Sumbawa. Aku bawa ke RSUD Sumbawa.

Kukatakan pada dokter jaganya. Mungkin Zane tipus. Lalu kami dibawa ke ruangan untuk menunggu. Tak lama kemudian perawat datang. Bukannya memberikan kejelasan diagnosis, dia ujug-ujug menjabarkan harga dan fasilitas kamar.

Sontak saja aku meradang. “Mbak, bukannya prosedurnya itu seharusnya Zane dites dulu. Tes darah. Dilihat hasilnya. Ada widalnya tidak. Kok ujug-ujug disuruh menginap?”

Rasa takut dan tidak percaya pada fasilitas kesehatan itu akhirnya membuatku membawa Zane pulang dan memilih perawatan home care. Perawat datang setiap hari mengganti cairan infus. Lebih mahal memang. Namun lebih memberikan perasaan aman. Meski dokternya, sampai sembuh oun, tak pernah datang ke rumah.

Rumah sakit di Indonesia bukannya membuat orang sakit jadi sembuh. Bisa jadi malah membuat orang sehat malah sakit.

Rasa takut ke klinik itu pun membuatku berkeringat dingin. Literally. Beruntungnya, saat sampai ke klinik, tidak ada pasien lain. Mungkin mereka takut juga.

Dokter datang dan bertanya keluhanku. Dia pun tampak paranoid. Tidak berani terlalu dekat memeriksa telingaku. Kutanya kenapa dengan telingaku. Jawabannya normatif. Tidak kelihatan. Tidak ada alatnya untuk memeriksa, setelah hanya menyenteri telingaku dari jarak hampir satu meja.

Aku diberi obat tetes dan anti nyeri. Tiga hari lagi kalau belum membaik, baru diberi rujukan.

Hari ini syukurlah telingaku sudah membaik. Dan kuharap hari-hari baik segera datang.

Kubayangkan, setiap orang memiliki reaksi berbeda-beda terhadap rasa takut. Terlebih terhadap pandemi yang terang-terang ada di depan mata. Menyuarakan ini-itu. Sedih dan marah. Apalagi tatkala korban yang jatuh sudah sedemikian dekat.

Dapatkah Badan Layanan Umum (BLU) melakukan Pemberian Pinjaman kepada BLU Lain?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, tentu kita tahu bahwa BLU diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangannya dengan perspektif korporatif dengan tetap mengedepankan Good Corporate Governance (GCG). BLU dibentuk Pemerintah untuk menyelenggarakan layanan umum, mengelola dana masyarakat yang berkaitan dengan layanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan. Hal itu tertuang dalam KMK No. 337/KMK.12/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Pusat.

Kewenangan itulah yang menjadi ciri unik BLU sebagai lembaga Pemerintah dengan otonomi khusus (Public Autonomus Agency). “Tidak Dipisahkan” berarti secara prinsip BLU seharusnya tetap dikelola melalui sistem APBN, tunduk sepenuhnya pada perundang-undangan keuangan negara, dan berlaku prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara. Namun, ada fleksibilitas di sana, yakni diberikan dispensasi tidak tunduk pada prinsip universalitas dan dalam pengelolaan aset sesuai praktik bisnis yang sehat.

Secara signifikan, perbedaan kewenangan antara BLU dengan K/L adalah pada tingkat otonomi yang lebih besar dan fleksibilitas dalam pengelolaan dana anggaran (termasuk aset) dan juga personalianya.

Pertanyaan yang muncul kemudian, dapatkah BLU memberikan pinjaman?

PMK No. 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga menyebutkan bahwa pengelola Dana Bergulir pada K/L dilakukan oleh satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU (satker BLU). BLU ini yang akan menyalurkan Dana Bergulir tersebut.

Jika dilihat dari definisinya, BLU mengelola dana masyarakat yang berkaitan dengan layanan yang diberikan. Jika ditilik dari sudut pandang tersebut, BLU masih bisa memiliki alas pijak untuk memberikan pijaman dalam bentuk dana bergulir asal sifatnya berupa “dana masyarkat”. Karena itulah, Dana Bergulir tersebut disalurkan ke Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Menengah, dan lainnya. Meski perlu dicatat pula, bahwa BLU tetaplah Lembaga Pemerintah yang memiliki sifat non-profit.

Pertanyaan berikutnya kembali ke pertanyaan pembuka, dapatkah BLU memberikan pinjaman ke BLU Lainnya?

Dalam hal ini kita perlu menilik pula syarat pembentukan BLU. Salah satu persyaratan teknis yang wajib dipenuhi adalah kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat. Karena itu, status BLU bisa dicabut ketika kinerja keuangannya menunjukkan kondisi yang tidak sehat.

Lantas, kenapa BLU perlu membutuhkan pinjaman?

Jika alasannya adalah kinerja keuangannya membutuhkan suntikan dana untuk menyehatkan kembali perusahaannya, maka tidak benar ada dana pinjaman kepada BLU. Hal itu tentu akan bertentangan dengan filosofi pembentukan BLU itu sendiri. Pun, apakah BLU boleh memberikan pinjaman? Kembali lagi ke definisi, tidak semua BLU bisa memberikan pinjaman. Misalnya, BLU Rumah Sakit. Tentu, pemberian pinjaman yang dilakukan Rumah Sakit tersebut akan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi rumah sakit. Kecuali memang BLU yang punya tujuan dibentuk untuk tertentu seperti yang tertuang pada PMK No. 99/PMK.05/2008.

Setiap ada pertanyaan tentang korupsi, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian negara dalam kasus tersebut, barulah kemudian ditelusuri pelanggaran hukum yang terjadi dan mens rea atau motif yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Untuk menyebut kerugian negara, maka harus dibuktikan pula apakah objek yang dipermasalahkan termasuk bagian dari keuangan negara.

Dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) menjadi hangat diperbincangkan tatkala kasus ASABRI menyeruak. Untuk membuktikan apakah ada korupsi di dalamnya, maka harus dijawab terlebih dahulu, apakah Dana AIP tersebut merupakan bagian dari keuangan negara?

Sebelum spesifik membahas soal Dana AIP untuk ASN, TNI, dan POLRI, perlu ditilik putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor-59/PUU-XVI/2018 yang memutuskan perkara mengenai Dana Pensiun (DP) di Pertamina yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perkara ini bermula dari hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina pada tahun 2014 dan 2015 yang dianggap sebagai perbuatan merugikan keuangan negara oleh Kejaksaan Agung. BPK menganggap bahwa DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan dan/atau keuangan negara.

Argumentasi yang digunakan BPK adalah bahwa kekayaan DP Pertamina antara lain dihimpun dari “iuran pemberi kerja” in casu PT. Pertamina. Kekayaan DP Pertamina “terpisah” dari kekayaan pendirinya in casu pemberi kerja , karena itu pengawasan dan pembinaan DP seharusnya dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Menteri Keuangan, sedangkan pemeriksaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Argumen ini tentu saja mendapat pertentangan di persidangan. Pendapat yang berbeda tersebut didasarkan pada tafsir atas Undang-undang Dana Pensiun, UU No. 11 Tahun 1992, yang dianggap memisahkan secara tegas keuangan dan/atau kekayaan badan hukum Dana Pensiun dengan kekayaan dan/atau keuangan Pendiri Dana Pensiun (Pemberi Kerja) sehingga secara yuridis seharusnya tidak ada “kekayaan dan/atau keuangan negara PT Pertamina dalam kekayaan dan/atau keuangan Dana Pensiun Pertamina”. Implikasinya adalah pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina tidak masuk dalam ranah/objek pemeriksaan dan/atau pengawasan BPK.

Baca Juga: Definisi Keuangan Negara

Lebih lanjut, Keuangan Negara (dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 17 Tahun 20013), adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pihak DP Pertamina mengatakan, iuran pemberi kerja bukanlah termasuk kewajiban negara sebab dalam Pasal 2 disebutkan bahwa kewajiban negara yang dimaksud ialah kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. DP Pertamina hanya menerima iuran dari pemberi kerja dan merupakan kekayaan pemberi kerja/pendiri yang sudah terpisah/dipisahkan. Tiga Ahli yang didatangkan DP Pertamina yakni Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H kompak mengatakan iuran pemberi kerja dalam Dana Pensiun Pertamina bukanlah bagian dari keuangan negara.

BPK melakukan sanggahan dengan mula-mula menjelaskan ruang lingkup dari Undang-undang Dana Pensiun yang secara umum berlaku untuk orang atau badan usaha atau pemberi kerja di Indonesia. Namun, yang patut diperhatikan adalah ruang lingkup tersebut secara utuh hanya mengikat swasta, bukan pada lingkup Keuangan Negara. Sedangkan Badan Usaha Milik Negara, sebagai bagian dari keuangan negara (dalam kekayaan negara yang dipisahkan)—dan ini sudah tidak bisa dibantah, barang tentu masuk dalam lingkup Keuangan Negara.

Walaupun DP Pertamina berdiri sebagai badan hukum tersendiri, terdapat beberapa hal yang menyebabkan kekayaan DP Pertamina tetap harus dipandang sebagai bagian dari keuangan negara.

Pertama, dalam DP Pertamina terdapat kekayaan PT Pertamina yang dipisahkan untuk dikelola dalam DP Pertamina. Dalam konteks penyelenggaran dana pensiun, Pertamina memiliki hak dan kwajiban selaku pemberi kerja. Hal inilah yang menyebabkan DP Pertamina juga termasuk objek keuangan negara.

Kedua, mengenai manfaat dan kontigensi. DP Pertamina menyelenggarakan dana pensiun dengan prinsip manfaat pasti. Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Dalam hal ini, PT Pertamina sebagai pemberi kerja menanggung semua/sebagian besar risiko termasuk risiko investasi terkait dengan hak dan kewajiban yang akan dialami oleh DP Pertamina dalam pengelolaan Dana Pensiun (kontigensi). Jelas, dari pendekatan tujuan, DP Pertamina adalah Keuangan Negara.

Ketiga, mengenai perangkat. DP Pertamina didirikan untuk mengelola dan mengembangkan dana guna menyelenggarakan program pensiun yang menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta (pegawai BUMN) pada hari tua dan pihak yang berhak. Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pengelolaan dana pensiun oleh DP Pertamina dapat sesuai dengan tujuan pendiriannya, serta mengingat kontingensi yang mungkin timbul, maka PT Pertamina berperan aktif melalui penetapan Peraturan DP Pertamina yang antara lain mengatur Hak, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab dari Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus, dan Peserta, serta tata cara pengelolaan dana pensiun. Selain itu, PT Pertamina juga menerbitkan Arahan Investasi sebagai pedoman bagi pengurus DP Pertamina dalam mengelola atau menginvestasikan kekayaan DP Pertamina. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Dana Pensiun, yaitu bahwa pengelolaan kekayaan Dana Pensiun harus dilakukan pengurus sesuai dengan arahan investasi yang digariskan oleh pendiri dan ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa dari sisi subjek maupun proses, DP Pertamina akan selalu berkaitan dengan PT Pertamina sebagai Keuangan Negara.

BPK pun mengajukan 2 orang ahli atas nama Yuwono Basuki, S.E., M.M., dan DRS. Siswo Sujanto, DEA untuk mendukung pendapatnya. Menurut Ahli, terdapat informasi penting yang sengaja tidak disampaikan, sehingga akan dapat membiaskan pendapat ataupun putusan Majelis. Informasi dimaksud adalah bahwa Dapen PERTAMINA adalah merupakan Dapen yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang secara konsepsi risiko pengelolaan investasi berada di tangan Pendiri. Kesalahan dalam pengelolaan investasi yang berakibat terjadinya kerugian akan menjadi tanggungjawab dan akan menggerus kekayaan Pendiri. Oleh karena itu,  perbuatan melawan hukum Pengurus Dapen PERTAMINA akan menyebabkan timbulnya kerugian pada PT. PERTAMINA yang merupakan BUMN.

Setelah mendengarkan pendapat-pendapat dari kedua belah pihak, Mahkamah Konstitusi pun memberikan putusan untuk menolak permohonan dari DP Pertamina. Dengan demikian, terang-benderang bahwa dana pensiun Pertamina yang merupakan BUMN juga adalah bagian dari keuangan negara.

Dengan komparasi tersebut, seharusnya kita kemudian berpikir, apakah dana pensiun ASN, TNI, dan Polri adalah bagian dari keuangan negara jika dana pensiun BUMN saja yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan adalah juga bagian dari keuangan negara? Jawabannya, tentu saja “YA”, dana iuran pensiun ASN, TNI, dan Polri adalah bagian dari keuangan negara.

Untuk lebih jelas, kita juga bisa melihat dari sejarahnya. Pembayaran Dana Pensiun untuk PNS pada dasarnya adalah upaya pemerintah  untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan keluarganya, dan sesungguhnya program ini sudah dimulai sejak tahun 1960 yang dirintis melalui Konfrensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan tanggal 25-26 Juli 1960 di Jakarta. Hasil konferensi tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertama RI No 380/MP/1960 Tanggal 25 Agustus 1960, yang antara lain menetapkan perlunya pembentukan jaminan sosial sebagai bekal bagi pegawai negeri dan keluarganya disaat mengakhiri pengabdiannya pada negara. Selanjutnya, pada tanggal 8 Agustus 1969 diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang mengatur mengenai pemberian pensiun-pegawai dan pensiun-janda/duda sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.

Salah satu jaminan sosial yang diberikan bagi pegawai negeri diwujudkan dalam pemberian asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil. Pembayaran iuran wajib asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013, dimana diatur bahwa peserta (Pegawai Negeri Sipil) wajib membayar iuran sebesar 8% dari penghasilan sebulan, dengan peruntukan 4,75% untuk iuran pensiun dan 3,25% digunakan untuk tabungan hari tua.

Pada awalnya, Iuran Dana Pensiun yang menjadi kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebesar adalah sebesar 4,75% setiap bulan. Dana tersebut kemudian dititipkan kepada pemerintah untuk ditempatkan pada bank milik pemerintah sebelum terbentuk badan hukum yang bertugas untuk mengelola iuran tersebut, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran,Dan Besarnya Iuran-Iuran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977.

Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1981 di atas, untuk menyelenggarakan asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil maka dibentuk suatu Badan Usaha Negara yang berbentuk Perusahaan Persero (Persero), dalam hal ini yang dimaksud dengan badan usaha tersebut adalah PT Taspen (Persero). Sedangkan untuk TNI dan POLRI ke PT ASABRI. Kemudian sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985, Dana Iuran Pensiun yang selama ini dititipkan kepada pemerintah dialihkan penitipannya kepada PT Taspen (Persero). Untuk itu, sampai dengan dilaksanakannya sebagian atau seluruh program pensiun Pegawai Negeri Sipil oleh PT Taspen (Persero), pengalihan dana sebagaimana dimaksud dalam surat Menteri Keuangan nomor S-244/MK.011/1985 di atas merupakan pengalihan administratif dan bukan pengalihan fisik, sehingga konsekuensinya PT Taspen (Persero) tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut.

• Menarik  atau mempergunakan  dana  pensiun  yang  terhimpun  selama ini;

• Memindahkan  dana  yang  telah  ditempatkan  selama  ini  dari/ke  bank lain;

• Merubah bentuk penempatan dana serta merubah  tingkat  suku bunga atas penempatan yang telah dilakukan; dan

• Membebankan  biaya  administratif  atau  biaya  apapun  atas  dana pensiun.

Dari sini tampak lebih jelas, sebetulnya kita dapat melihat bahwa kewenangan atas dana AIP masih berada di bawah Menteri Keuangan. Bisa disimpulkan bahwa segala yang dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara adalah bagian dari Keuangan Negara. Sehingga, apabila terjadi kerugian dalam pengelolaannya ia adalah bagian dari kerugian negara.