Resesi dan Ilusi Pertumbuhan Ekonomi

Tulisan ini adalah versi asli dari tulisan berjudul sama, Resesi dan Ilusi Pertumbuhan Ekonomi, yang dimuat di Asumsi.co tanggal 3 Agustus 2020.

Rasanya masih jelas dalam ingatan, Angela Merkel, kanselir Jerman itu, ikut campur dalam urusan Yunani—yang saat itu dilanda krisis ekonomi. Kemarahan rakyat Yunani pada Merkel pun tampak manakala Merkel nekat bertamu ke Yunani. Ia disambut demo besar-besaran karena dianggap membuat rakyat Yunani makin menderita sekaligus pongah, mentang-mentang karena Jerman adalah penyandang dana terbesar bagi Uni Eropa.

Kini, negara besar yang memenangkan Piala Dunia 2014 itu baru saja mengumumkan diri sudah mengalami resesi!

Krisis ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 disebut-sebut bisa sebagai yang terbesar dalam sejarah, setelah Great Depression 1930 dan krisis akibat Perang Dunia II. Satu per satu negara di dunia sudah mengumumkan resesi terjadi di negara mereka. Selain Jerman, sudah lebih dulu Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan yang mengumumkan resesi tersebut.

Menilik ke belakang, krisis juga memiliki sisi, selalu memberikan pembelajaran. Perubahan cara pandang dalam perekonomian pun terjadi saat Great Depression usai. Pandangan yang bertahan hingga kini ialah cara pandang penganggaran defisit sebagai buah pemikiran bahwa belanja fiskal yang dilakukan Pemerintah dapat menggerakkan roda perekonomian. Ketimbang bertahan pada penganggaran berimbang, penganggaran defisit, dengan mengedepankan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara, social welfare, lebih membuat ekonomi suatu negara bertumbuh. Meski kita tahu, ongkos yang harus dibayar untuk itu adalah melakukan pembiayaan yang hampir seluruhnya berupa utang.

Nah, resep kebijakan ekspansif ala Keynes itu pula menjadi acuan Pemerintah saat ini. Pelebaran defisit APBN dilakukan menembus batas 3% yang dalam keadaan normal diperbolehkan oleh undang-undang. Rasio defisit anggaran tersebut telah berubah dua kali dari semula direncanakan 1,76% (Rp307,2 T) menjadi 5,07% (Rp852,9 T) lewat Perpres No. 54 Tahun 2020, dan kini menjadi 6,34% (Rp1039,2%) lewat Perpres No. 72 Tahun 2020. Strategi pembiayaan ini tetap dilakukan dengan kehata-hatian untuk menutupi kebutuhan defisit dalam rangka program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

Soal resep belanja fiskal yang ekspansif itu sendiri bukan tanpa kritik. Banyak studi yang mempelajari resep apa sebenarnya yang bisa membuat dunia keluar dari Great Depression. Christina Romer, profesor ekonomi asal Berkeley, mengatakan bahwa kebijakan fiskal nyaris sama sekali tidak membuat perubahan pada pemulihan ekonomi sebelum 1942.

Resesi terjadi karena pertumbuhan ekonomi terkontraksi. Yang perlu diingat, pertumbuhan ekonomi hanyalah salah satu dari indikator kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang baik belum tentu menunjukkan masyarakat sejahtera. Sebagai fakta, kita lihat pertumbuhan ekonomi saat Orde Baru dalam Pelita II selalu positif dengan rata-rata 7%! Sebuah angka yang menjadi harapan Presiden Joko Widodo (dan hingga kini masih sebatas harapan).

Kritik atas “pertumbuhan ekonomi” tersebut menuai banyak kritikan. Utamanya, pertumbuhan ekonomi dianggap tidak mewakili rakyat secara keseluruhan. Tak semua manfaat pertumbuhan ekonomi terdistribusi secara  merata. Pertumbuhan GDP riil seringkali disertai dengan melebarnya gap pendapatan dan ketidakadilan dalam kesejahteraan di masyarakat,  dicerminkan oleh bertambahnya kemiskinan (baik rakyat miskin atau juga hampir miskin).

Masalah selanjutnya adalah, di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi terkendala pada dua struktur ekonomi yang terbangun: antara perkotaan dan pedesaan. Ekonomi perkotaan didasarkan  pada modernisasi manufaktur dan jasa, dan pedesaan yang didominasi oleh  cara-cara tradisional. Pemisahan ini, selain dua struktur tadi, juga berefek pada runtuhnya struktur yang lebih lemah. Indonesia, meski sudah disebut sebagai negara maju oleh Trump, nyata memiliki struktur perekonomian negara berkembang ini.

Pertumbuhan ekonomi para praktiknya juga tidak mengenal efisiensi. Untuk  dapat angka pertumbuhan ekonomi yang bagus, sebuah negara harus terus  membangun.

Atas itu, Paul Romer yang pernah menjabat Kepala Bank Dunia, dalam tulisan berjudul “The Trouble with Macroeconomics”, mengatakan sejak tahun 1960-an sebenarnya makroekonomi hanyalah pseudosains karena ia anggap telah gagal mengidentifikasi masalah sesungguhnya. Kredibilitas asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat model makroekonomi itu dipertanyakan. Ia tidak melihat dampak nyata dari kebijakan fiskal maupun moneter di lapangan.

Keresahan soal pertumbuhan ekonomi ini kini menghinggapi kepala Sri Mulyani. APBN saja tidak akan mampu lagi menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sektor swasta dan korporasi diharapkan bangkit agar perekonomian kembali tumbuh, plus dari merekalah pendapatan pajak terbanyak itu berasal.

Namun, yang perlu diingat, dalam studi tentang pembelajaran Great Depression itu, kebijakan fiskal yang diambil Pemerintah sebenarnya hanyalah mencoba melapangkan jalan agar perekonomian tumbuh secara alamiah. Belanja Pemerintah nyatanya tidak akan mampu menjadi motor pemulihan pertumbuhan ekonomi. Setelah jalan itu nampak, ekspektasi masyarakat itu akan berubah dengan sendirinya.

Hanya saja ekspektasi itu tidak bisa dilepaskan dari kejadian nyata yang menjadi penyebab. Di masa lalu, masyarakat dunia melihat tanda berakhirnya perang dunia. Di masa kini, negara juga harus membuat masyarakat melihat bahwa negara mereka mampu menghadapi pandemi Covid-19. Dalam hal ini, tampaknya kita harus mengelus dada lebih lama lagi.

Selanjutnya, dalam kaitan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan masyarakat, ini juga kesempatan bagi kita untuk menemukan cara berekonomi yang baru. Cara berekonomi itu tidak terbatas pada bagaimana aktivitas perekonomian beradaptasi menuju kenormalan yang baru, melainkan bagaimana cara negara memandang kesejahteraan masyarakat dari sisi perekonomian.

Dan barangkali, Indonesia tidak perlu mencari kemana-mana. Kita hanya perlu memeriksa kembali isi kepala para pendiri bangsa seperti Hatta dalam Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan sebuah jalan lain, bukan jalan tengah. Jalan lain itulah yang akan menuntun kita pada proses humanisasi, memanusiakan manusia, bahwa yang dibangun adalah rakyat, bahwa pembangunan ekonomi adalah pendukung pembangunan rakyat.

(2020)

Pring

Pringadi Abdi Surya. Dilahirkan di Palembang, 18 Agustus 1988. Pernah terpilih menjadi Duta Bahasa Sumatra Selatan 2009. Sekarang tengah bertugas di Subdit Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum, Direktorat Sistem Perbendaharaan. Lulusan Akuntansi Pemerintahan STAN 2010 ini suka jalan-jalan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *