Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta

Pidato Kebudayaan Melanie Budianta | Lumbung Budaya di Sepanjang Gang

Pidato kebudayaan Melanie Budianta ini adalah tradisi tahunan Dewan
Kesenian Jakarta yang diselenggarakan setiap 10 November, sebagai bagian dari ulang tahun TIM (Taman Ismail Marzuki). Pidato kebudayaan Melanie Budianta ini berjudul Lumbung Budaya di Sepanjang Gang. Bagi teman-teman yang lebih nyaman membacanya dalam format pdf, silakan diunduh di sini.

Baca Juga: Pidato Kebudayaan Seno Gumira Ajidarma

Lumbung Budaya di Sepanjang Gang

….
Bahwa setiap orang serupa sebuah kota
Di dalam dirinya tersembunyi diri yang lain
Berulang tenggelam dalam kubangan malam
Gang demi gang
Lorong demi lorong
Sesuram belitan jalan tikus ke masa silam
….
(Warih Wisatsana, “Kota Kita”, 2020)

Pendahuluan: Kampung sebagai Yang Liyan dari Kota

Bapak-Ibu, dan teman-teman terkasih,

Terima kasih kepada DKJ yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk memberikan Pidato Kebudayaan pada tanggal bersejarah dan tahun bersejarah, 10 November 2020.

Potongan sajak karya Warih Wisatsana yang saya kutip mengingatkan kita pada diri lain dari kota kita, Jakarta, dan kota-kota lain di Indonesia. “Ketika kita bicara tentang Cikini,” demikian Hikmat Darmawan, “yang langsung teringat dalam benak kita adalah gapura TIM, Bak Mie Roxie, dan trotoar yang baru diperindah.” Tidak terlintas kampung-kampung padat hunian yang berdesakan, tersembunyi di gang-gang di balik gedung-gedung yang dibanggakan Jakarta. Kampung-kota adalah Yang Liyan dari kota.

Kampung-kota sulit didefinisikan, karena bukan wilayah administratif, dan merupakan pemukiman informal tak terencana yang tersebar di tengah atau di pinggiran perkotaan. Kata “kampung” seringkali dimaknai secara negatif, seperti istilah “kampungan” yang berarti terbelakang, tidak mengikuti perkembangan jaman, tertinggal, dan kumuh. Pada saat yang sama, kita juga mengenal frasa “kampung halaman” dan “pulang kampung” yang menyiratkan nostalgia pada asal muasal yang bersifat rural, tradisional di desa. Kampung kota dalam hal ini diposisikan sebagai ruang antara, yakni peralihan antara desa yang tradisional dan kota yang modern.

Kalau kita melihat Youtube, banyak komedi dibuat tentang “anak kampung” yang masuk ke kota, terkesima dengan berbagai kemajuan teknologi kota dan keterasingannya menjadi sasaran humor karena berperilaku seakan tidak pada tempatnya. Kita juga ingat istilah Benyamin Sueb, “wajah kampung, rejeki kota” yang mengulik konotasi yang sama. Padahal dalam sejarah, perkotaan lah yang merangsek ke desa. Bandar yang menjadi magnet bagi pendatang dari Arab, Cina dan India, dan Eropa berkembang di tengah pemukiman penduduk. Pemerintah kolonial yang mengembangkan kota-kota kemudian menguasai ruang dan menata pemukiman sesuai kepentingan ekonomi dan politik. Thomas Karsten, perancang kota Malang, Semarang dan Palembang di awal abad 20 mengubah ruang kota dari yang berbasis klaster etnis menjadi perumahan berbasis kelas (rumah tipe villa untuk orang Eropa, rumah tipe kecil untuk pegawai dan pekerja, dan di lingkar luar adalah perkampungan penduduk).

Perspektif modernitas kolonial melihat kampung sebagai sumber masalah, terutama ketika berbagai macam wabah seperti kolera dan sampar menyerang kota-kota di Hindia Belanda sampar di awal abad ke-20. Perkampungan dianggap tempat yang tidak higienis, kumuh, dan rawan dari segi keamanan. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah kolonial mengadakan program perbaikan kampung (kampung verbetering), dengan membuat jalan, selokan, dan penerangan. Program semacam ini di masa kemerdekaan dilaksanakan oleh Gubernur Ali Sadikin di tahun 1970-an dengan nama Proyek MH Thamrin. Pendekatan selain perbaikan kampung adalah gentrifikasi, yakni mengubah daerah kumuh menjadi daerah elite. Dalam prosesnya, lahan dan rumah penduduk dibeli oleh yang memiliki modal, dan disulap menjadi pemukiman atau ruang konsumsi yang nyaman. Di kawasan Asia Tenggara, contohnya adalah Kampong Glam, di Singapura, yang menyisakan nama yang mengandung nostalgia romantik kampung masa lalu. Jika dalam proses gentrifikasi, penduduk yang tanah dan rumahnya dibeli pindah sukarela, pendekatan yang diikuti pemaksaan disebut penggusuran. Berbagai alasan, seperti pembangunan fasilitas umum, urusan legalitas, atau moralitas seringkali dipakai untuk memaksa pemindahan warga dari tempat tinggalnya di kampung. Kampung Dolly di Surabaya dan Kampung Kalijodo di Jakarta yang dicap sebagai wilayah pelacuran telah dialihfungsikan lahannya oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Pendekatan lain terhadap kampung yang berselubung kebaikan yakni melihat kampung sebagai tempat beramal, memberi zakat – sebagai ruang belas kasihan. Pendekatan terakhir, yang saat ini marak dilakukan, adalah menjadikan kampung sebagai objek untuk dikunjungi oleh turis. Di tahun 1990-an. bahkan dikenal adanya “wisata kemiskinan”, ketika yang kumuh dan reyot dijadikan lokasi otentik untuk dinikmati.

Pendekatan yang lebih elegan pada 2013 muncul ketika Gubernur Jokowi meluncurkan program 100 kampung tematik di Jakarta. Konsep kampung ematik ini secara berhasil dilakukan di beberapa kampung di Eropa.
Kampung-kampung membangun identitasnya yang khas yang sekaligus menjadi sumber ekonomi. Tetapi ketika dilaksanakan dengan pendekatan dari atas dan ditargetkan dalam waktu singkat, maka muncul lah inisiatif yang bersifat instan, dan seringkali superfisial serta tak berakar. Kampung Kelir pertama muncul atas inisiatif seorang anak SMA yang menggalang bantuan pramuka (dan mungkin donasi pabrik cat) untuk mengubah kampungnya menjadi warna-warni ceria. Ketika Kampung Kelir menjadi viral dan menarik banyak pe-selfie, berbagai kampung di Nusantara pun tak pelak meniru. Bahkan ada desa yang sempat mewarnai bebatuan alam dengan warna-warni. Nasib yang sama dialami oleh rumah-rumah warisan masa lalu yang keasliannya menjadi sirna dalam beberapa sapuan. Gagasan lain untuk modernisasi kampung dengan perspektif perkotaan adalah program smart kampung dari Banyuwangi, yakni membuat kampung yang terdigitalisasi.

Apakah pemberian teknologi dan pemolesan penampilan memberikan solusi atau menambah masalah di kampung? Kita dengarkan suara dari Kampung Kelir, sebuah cerpen yang diunggah oleh Demitria Budiningrum (2018) di Facebook-nya:

Pintu Tertutup di Kampung Warna
Oleh: Demitria Budiningrum

Aku menggedor pintu kamar erkali-kali. Aku berteriak minta pintu dibuka. Tak satu pun, entah anak, menantu dan tetangga membukakan pintu. Telah tujuh kali terang mentari berganti gelap ini kulakukan.

Aku ingat benar ini terjadi sejak kampung tempatku lahir dan menua ini berubah menjadi banyak warna. Hampir setiap sudut dan tempat diberi warna. Bahkan jalan yang tiap hari terinjak, genting yang biasanya tak pernah dipandang, sumur tua yang telah ada sejak aku belum lahir pun diberi warna. Warnanya tak hanya satu. Ada banyak warna bersisian, tumpang tindih, bercampur-baur. Entah apa nama warnanya, aku tak ingin tahu. Tak hanya banyak warna, dinding dicoret-coret dengan berbagai gambar, padahal anak-anak tak pernah boleh menggambar di dinding-dinding.

Rumahku turut beraneka warna. Aku tak pernah setuju rumahku diberi banyak warna. Hijau adalah warna rumah yang turun-temurun diberikan. Kakek, nenek, dan orangtuaku mengatakan bahwa warna hijau membawa kemakmuran. Kujelaskan itu berkalikali pada anak dan menantuku, namun tetap saja mereka ganti warna rumah kesayanganku ini. Yang pasti, mereka tak berani mengganti warna kamarku.

Sejak kampungku berwarna-warni, banyak orang datang melihatlihat. Orang-orang yang tak kukenal dan tak mau berkenalan. Kusapa mereka setiap lewat di depanku, kutanyakan siapa keluarganya hingga datang ke kampung ini. Mereka hanya memandangku dan cepat-cepat menyingkir. Mereka berbicara dan tertawa keras pada saat sebagian orang kampung dan anak-anak tidur siang.

Suatu ketika salah seorang dari rombongan orang yang datang tibatiba saja berdiri di tengah-tengah cucuku dan teman-temannya yang sedang bermain di teras. Cucuku menangis karena kaki orang itu menendang mainannya hingga berantakan. Segera kumarahi orang itu. Bukannya memarahi orang yang membuat cucuku menangis, menantuku malah tergopoh-gopoh datang minta maaf pada orang tak tahu sopan-santun itu karena aku telah memarahinya. Saat kukatakan orang itu mengganggu anaknya yang sedang bermain hingga menangis, menantuku memarahiku. Ia mengatakan bahwa kita harus ramah kepada tamu atau tak akan ada lagi yang datang ke kampung kami. Aku tak dapat memahami jalan pikiran
menantuku. Bukankah tamu harus sopan kepada pemilik rumah? Bukankah tamu harus minta ijin jika ingin melakukan sesuatu di rumah orang, bahkan kepada anak-anak sekalipun? Sejak saat itu kuusir setiap orang yang datang hendak melakukan entah apa di depan rumahku.

Semakin ramai orang datang, semakin sering aku marah-marah. Aku marah pada orang yang duduk-duduk di terasku tanpa izin. Aku marah pada orang yang tak menjawab sapaku. Aku marah pada orang yang mengusir cucuku dan teman-temannya karena bermain di tempat mereka ingin bergaya. Aku marah pada menantuku yang berkali-kali minta maaf padahal orang-orang itu tak sopan. Aku marah pada anakku yang ikut mewarnai dan menggambar rumah. Siang hari aku tak dapat tidur, malam hari aku sulit tidur. Tetangga menjauh saat aku datangi. Pengurus kampung berkali-kali datang, memintaku lebih ramah pada orang-orang yang datang. Kujelaskan pada mereka mengapa aku marah, tapi tetap saja mereka tak mau mengerti.

Malam itu, tujuh hari yang lalu, anak dan menantuku pamit mengikuti rapat kampung. Mereka tak memandangku saat berpamitan. Tak biasanya menantuku ikut, tapi kubiarkan juga mereka pergi. Pukul sebelas malam mereka baru pulang.

Menantuku menangis dan memelukku dengan erat. Tak lama ia berlari masuk ke kamarnya.

“Ada apa?” tanyaku heran.

Anakku mengajakku masuk ke kamar, memintaku duduk di atas tempat tidurku. Digenggamnya tanganku erat, lalu diciuminya. Telapak tanganku basah oleh air matanya. Aku semakin tak mengerti.

“Ibu, maafkan aku. Aku terpaksa melakukan ini untuk kebaikan kampung kita,” kata anakku.

Belum sempat kukatakan sepatah kata pun, anakku berlari ke luar dan mengunciku di kamar. Aku menggedor pintu kamar berkalikali. Aku berteriak minta pintu dibuka. Tak satu orang pun, entah anak, menantu, dan tetangga membukakan pintu.

Lokasi: Kampung Warna Jodipan, Malang

Ketika kampung-kampung “latah” mengikuti tren, karya sastra bicara untuk menyuarakan suara yang terbungkam. Paradigma wisata telah membuat kampung menjadi lokasi dan objek untuk ditatap. Warga yang tinggal di kampung menjadi bagian dari lanskap yang dipakai untuk ber-selfie. Tentu ada peluang ekonomi untuk berjualan kudapan atau souvenir untuk pengunjung yang lewat, tetapi seperti pengalaman Sang Ibu, privasi terganggu karena ruang privat telah menjadi ruang publik. Alih-alih menjadi subjek di rumahnya sendiri, ia dikunci karena suaranya kurang elok didengar para tamu.

Smart Kampung, Kampung yang membalikkan pandangan, melihat Kota

Tuan-Puan yang terhormat,

Apakah ada cara memaknai kampung yang berbeda? Pertama-tama, kita harus menyadari bagaimana kota tergantung pada kampungnya sebagai suatu sistem penunjang kehidupan sehari-harinya. Kampung adalah rumah (bagi para asisten rumah tangga dan supir yang bekerja, tempat kos murah untuk pekerja kantor dan mahasiswa). Kampung adalah sumber penyedia pekerja dan sistem penunjang kota, tempat jajan/warung murah di sekitar wilayah perkantoran pencakar langit.

Pendampingan kampung dengan perspektif berbeda sudah dilakukan sejak lama oleh berbagai pegiat kampung urban: Urban Poor Consortium, Rujak Center for Urban Studies, dan berbagai kelompok lainnya. Jika kita membuka laman pelopor Rujak, Marco Kusumawijaya, kita melihat bagaimana warga memaknai kampungnya secara lebih segar:

Kampung adalah tempat kami tumbuh, berkembang dan merasakan kebahagiaan bersama dengan tetangga yang sudah seperti
saudara; Tempat berjalan kaki yang seru! Dan tentunya jadi opsi hunian
yang terjangkau di tengah kota;

Sumber bahan disertasi banyak orang.
https://mkusumawijaya.wordpress.com/2019/01/06/kampung-adalah/

Tidak kita lupakan Romo Mangunwijaya yang memberikan rasa percaya diri kepada warga Kampung Kali Code. dengan mendesain kampung sehingga menjadi ikon kota, warga Kali Code selamat dari penggusuran dan kampung menjadi ruang kebersamaan yang membanggakan warganya.

Dalam perspektif seperti ini, smart kampung bukan kampung digital, tetapi kampung yang dengan lihai menyajikan eksistensi ala kampung dengan segala kelemahannya sebagai penawar penyakit sosial yang sering menjangkiti kota: individualisme, ketidakpedulian sosial, keserakahan pada materi. Kampung yang “lihai” bukan sekadar membalikkan yang negatif menjadi positif: “Saya bangga menjadi orang kampung”, tapi membalikkan pandangan ke arah kota dengan segala permasalahannya (yang mau tak mau ikut terinternalisasi di kampung, seperti: konsumsi urban, sikap mental transaksional, kurangnya kohesi dan penyekatan berbasis macam-macam identitas).

Pada 1987, ketika saya dan suami saya merasa lelah menumpang di rumah orang, dan menyewa kamar dan rumah-rumah murah di gang-gang, dari Tanjung Priok, ke Jatinegara. ke Kampung Bali, sampai Rawamangun Muka, kami memutuskan membeli rumah petak di sebuah perumahan baru di Bintaro. Kakak saya, seorang antropolog, bertanya, “Apakah sekarang mau pindah ke Gheto?” Waktu itu, saya tidak paham maksudnya. Tetapi saat ini, ketika melihat berkembangnya pemukiman yang menyekat diri, bukan saja
berbasis mahal murahnya perumahan, tetapi juga berbasis agama, saya baru sadar maknanya.

Saya teringat pada konsep “plural society” yang diperkenalkan J.S Furnivall (1948) tentang segregasi sosial yang terjadi di era kolonial di Burma dan Jawa. Ia membahas bagaimana rezim kolonial menyekat masyarakat beragam dalam kelompok-kelompok yang diberi peran dan pemukiman yang terpisah, yang hanya bertemu di pasar. Saat ini, di zaman merdeka, kita, warga kota, telah menyekat-nyekat diri sendiri dalam ruang publik, pemukiman, dan bahkan juga ruang konsumsi seperti mal super elite, setengah elite, dan seterusnya.

Berbeda dengan perumahan elite, kampung sulit menjadi homogen. Tentu ada perkampungan yang berangkat dari kelompok etnis, seperti kampung-kampung Betawi, atau kampung Cina Benteng di Jakarta. Tetapi di sana, para pendatang yang menyewa dan membeli rumah, bertetangga dengan penduduk setempat yang sudah lama tinggal di sana. Di sana, rumah gedong bertetangga dengan rumah gubuk, tanpa penyekatan dari latar belakang, agama, politik, dan ideologinya. Dengan berbagai dinamika sosial, komunitas yang terpaksa hidup bersama, seringkali berhimpitan dalam ruang sempit, membangun ruang sosialnya. Kota yang semakin tersekat perlu bercermin pada kampung untuk melihat bagaimana keragaman dihidupi sehari-hari.

Kebutuhan kampung untuk membangun ruang bersama terutama muncul karena pesatnya ekspansi kota untuk menjadi megapolitan yang hipermodern. Ada estimasi bahwa populasi penduduk dunia yang tinggal di kota pada 2050: 55% hingga 68%. Dan wilayah yang paling banyak memiliki megapolitan adalah Asia dan Afrika. Pada November 2018, Indonesia meluncurkan program 100 smart cities untuk “meningkatkan kualitas hidup perkotaan.”

Ekspansi megacity terhadap kampung bisa bermacam-macam seperti yang diuraikan sebelumnya. Berikut, kisah sebuah kampung bernama kampung Cempluk di Malang untuk bertahan dari sergapan kota. Kampung Cempluk sebelum 1990-an merupakan desa-kota di perbatasan barat laut kota Malang, terpisah oleh kali. Tempat “jin buang anak” ini dianggap menyeramkan, banyak begal. Kampung itu dihuni kuli, pekerja mebel dan bangunan. Ketika sebuah pengusaha real estate membuat jembatan, daerah itu berkembang pesat. Kampung Cempluk pun terkepung hunian kelas menengah atas dan universitas swasta. Warga kampung lebih mudah mendapat pekerjaan atau berbisnis, dan harga tanah jadi mahal. Pada saat yang sama, banyak tawaran menggiurkan untuk menjual lahan dan rumah mereka.

Untuk membangun kebersamaan, seorang ketua RT mengusulkan untuk membuat keriaan sederhana mengingat masa lalu, ketika kampung itu belum dialiri listrik. Dengan penerangan obor mereka berkumpul untuk saling berbagi kudapan dan saling menghibur dengan tari dan nyanyi. Kini, Festival Kamplung Cempluk dirayakan tahunan dan disiarkan secara luas, menjadi branding kampung yang membuat warganya betah, dan kampung menjadi ikon kota. Proses ini digerakkan oleh seorang pemusik warga kampung, yang kebetulan bekerja di sebuah stasiun TV universitas di Malang, dan memanfaatkan berbagai jejaring sosial media dan pertemanan untuk mendukung keberadaan kampungnya. Kampung-kota memang merlukan siasat dan negosiasi dengan berbagai kekuatan yang melingkupinya.

Kota, dan Kampung di Era Pandemi

Kawan-kawan dan Sahabat sekalian,

Saat ini semua ruang kehidupan kita, kota, termasuk kampung kota dan juga desa, dihadapkan oleh satu krisis global yang sama, yakni pandemi Covid 19. Ketika penerbangan dihentikan oleh lockdown, rantai pasokan barang dan bahan lokal-global macet, pembangunan terhalang pengurangan anggaran, konsumsi urban berkurang, kita perlu bertanya: Apakah hidup kita selama ini normal?

Pakar lingkungan sudah sejak beberapa dekade mengingatkan bahwa memacu terus pertumbuhan pada satu saat akan menyebabkan krisis pada daya dukung bumi (Klein, 2014; Kolbert, 2014; Gosh, 2016). Pemanasan global, gundulnya hutan –khususnya di “paru-paru bumi, Kalimantan– dan berbagai bencana alam telah menjadi pertanda alam, yang selama ini tidak diindahkan oleh manusia. Oleh karenanya, wacana “normalitas baru”, yang pada intinya adalah kehidupan lama ditambah protokol kesehatan, hanyalah akan melanjutkan perjalanan menuju kehancuran bumi dan kemanusiaan. Dalam kehidupan sosial di kota maupun di desa, pandemi seyogyanya memunculkan kesadaran baru, bahwa wabah ini menyatukan semuanya: satu orang terkena, semua orang celaka.

Berawal dari klaster-klaster kelas menengah di perkotaan, pandemi pun
menyebar ke pinggiran, ke perkampungan, dan dengan mobilitas ulang-alik
desa-kota, lingkaran penularan pun terus berputar. Ketika pabrik-pabrik di perkotaan tutup dan pekerja pulang ke desa, dan ketika desa kehilangan
pesanan produk pertanian dari kota, kita pun bertanya bagaimana memutus lingkaran setan itu? Para pengambil kebijakan cenderung saling berdebat untuk memutuskan, mana yang harus diutamakan aspek kesehatan atau ekonomi. Karya sastra, dengan perspektifnya yang berbeda melihat bagaimana aspek kultural mengaitkan keduanya. Marilah kita sejenak merasakan pengalaman kampung urban di tengah pandemi, melalui cerpen Hasta Indriyana, Lelaki Penjaga Gang. Cerpen ini adalah satu dari 50 cerpen yang terseleksi dari 600-an peserta program nulis dari rumah yang diprakarsai Kemenparekraf.

Lelaki Penjaga Gang
Oleh: Hasta Indriyana

Sudah dua bulan lebih laki-laki itu menjaga gang. Usai Subuh mengenakan baju hansip lalu berjalan ke ujung gang, jalan masuk ke kampung. Gang yang bisa dilewati dua motor berpapasan. Pagipagi sekali ia melangkah bkeluar rumah. Di ujung gang masuk itu ia membuka rantai yang digembok. Rantai yang membelit mengunci palang besi. Dan palang besi itu bertuliskan: Dilarang Masuk!

Dua bulan lebih laki-laki itu berjaga dari pagi sampai menjelang azan Magrib berkumandang. Dua bulan itu pula gang dipasang palang, sebelumnya tidak. Siapa pun tidak boleh masuk kecuali warga kampung. Ia yang bertugas membuka-menutup dan mengizinkan siapa saja yang boleh keluar-masuk kampung.

Kampung itu terdiri dari satu Rukun Warga dengan tiga Rukun Tetangga. Jumlah kepala keluarga kurang-lebih 300. Cukup padat untuk ukuran sebuah kampung pinggiran kota. Kampung Sawahlega, kampung yang dulunya bentangan sawah luas itu kini tak menyisakan sawah. Sepetak pun. Kampung yang padat oleh rumah-rumah yang dihuni para pendatang dari berbagai daerah, dari berbagai suku, dengan adat-budaya dan bahasa yang beragam.

Rumah-rumah berdempetan. Gang-gang kecil seperti jalan tikus yang berkelok. Kampung yang tidak terlalu bersih, sekaligus tidak terlalu kumuh. Satu-dua tikus selokan sebesar anak kucing berlari pelan di pinggiran gang dengan tubuhnya yang hitam dan gemuk. Kucing-kucing kampung yang kurus berkeliaran di malam-malam.

Kampung itu telah menjelma menjadi kampung ramai. Dua surau dan satu masjid adalah pusat keramaian tempat bertemunya anak-anak di sore hari. Warung-warung kecil yang menjual bahan makanan dan sayuran menjadi tempat informasi bagi warga. Kabar apapun bisa didapatkan di warung Teh Nenti, Ceu Entih, Bude Nur. Siapa pun warga kampung boleh ngebon, bisa menitipkan barang dagangan untuk dijual. Penduduk yang datang dari Jawa, Minang, Batak, dan Betawi berbaur di dalamya. Riuh, hangat, adem, dan rukun.

Laki-laki itu adalah salah satu dari sedikit warga asli, maksudnya warga yang paling lama mendiami kampung itu. Rumahnya yang kecil ditempati dia dan istrinya. Rumah batako tanpa rangka yang sebagian dindingnya adalah kayu albasia. Tiga anak dan cucucucunya mengontrak di rumah kos-kosan di kampung yang sama.

Pak Dodo, demikian orang memanggilnya, berperawakan pendek, tidak banyak bicara, dan dari mulutnya terkadang lirih terdengar tembang-tembang berbahasa Sunda. Di rumahnya juga demikian, nyaris setiap hari terdengar papantunan yang diiringi musik Cianjuran: rabab, seruling, dan kacapi dari sebuah tape recorder usang.

Di masa muda, Pak Dodo adalah seniman tradisional Sunda. Dia jago menembang, meniup seruling, dan memetik kacapi. Hidupnya dari berkesenian, dari satu hajatan ke hajatan yang lain, dari satu pertunjukan ke pertunjukan yang lain. Memang, tidak setiap hari dia mendapatkan panggilan pentas. Tidak setiap minggu. Bahkan terkadang dalam sebulan tidak ada sama sekali. Tidak bisa diharapkan, tapi dia bisa hidup dari yang tidak pasti. Di sela kekosongan order pentas, dia bekerja serabutan, seperti menjadi buruh bangunan mengaduk semen atau membantu tetangga yang
memerlukan tenaganya. Jadi, apa pekerjaan dia sebenarnya? Orangorang menganggapnya sebagai seniman. Darahnya mengalir darah seni tradisi. Seni yang diuri-uri sekian lama selama hidupnya. Bertahun-tahun begitu, sampai tua, sampai dia harus melawan kesepian saat tak ada hajatan pementasan mengundangnya.

Karena seni tradisi tidak mampu menghidupi, pada suatu hari, dua tahun yang lalu, dia memutuskan bekerja di pabrik konfeksi. Meskipun sudah tua, dia mendatangi juragan pabrik seberang kampung, Koh Hwat, untuk meminta pekerjaan. Sebuah pabrik pakaian jadi yang karyawannya rata-rata lulusan SMP. Muda dan bertenaga. Mungkin dengan meminta, Koh Hwat akan memberi dia kerja macam satpam atau tukang bersih-bersih.

“Kebetulan, aku butuh tukang jahit,” kata Koh Hwat.

“Saya nggak bisa njahit, Koh.”

“Gampang. Nanti diajari. Yang penting tekun.”

Esoknya, Pak Dodo diajari menjahit oleh salah satu karyawan. Tidak membutuhkan waktu lama, dia bisa menjahit pakaian-pakaian pesanan dalam jumlah puluhan koli. Kerja di pabrik, dia menjadi seperti mesin. Begitu-begitu terus kerjanya. Tidak sebagaimana kerja seni. Tapi hidup memang harus dijalani dengan menyenangkan.

Laki-laki penjaga gang itu tangannya telah membentangkan ratusan atau bahkan mungkin ribuan meter kain, memotongnya, kemudian menjahitnya menjadi pakaian. Di pabrik, tangannya, matanya, ujung-ujung syarafnya bekerja dengan gesit dan cekatan, sangat memahami lekuk-lekuk pakaian, telah bersenyawa dengan ujung jarum mesin jahit dan benangnya.

Di rumah, sepulang bekerja, sesekali dia menyempatkan memainkan kacapi atau seruling. Ujung jari-jarinya bergerak dengan gesit dan cekatan, sangat memahami tiap lubang leher seruling dan dawai-dawai kacapi. Lembut dan bertenaga.

“Lauk emas ngakan ganggeng/ disamberan ku japati. Boga emas moal langgeng/teu cara boga pangarti.”

(Ikan emas memakan serangga/ dipatuk sama merpati. Punya emas tidak akan lama/tak seperti memiliki pengetahuan.)

Istrinya menembangkan sisindiran dari dalam kamar. Jari-jari laki-laki itu memetik-metik dawai kacapi. Malam di Sawahlega yang dingin terasa tenteram. Para tetangga sudah hapal bahwa rumah kecil yang dihimpit rumah-rumah kampung itu akan menembangkan papantunan sejenak. Jika sudah demikian, mereka akan mematikan radio, tivi, dan suara-suara lain. Tak ada yang lebih ritmis dibandingkan suara yang keluar dari rumah kayu seniman tradisi itu. Orang-orang akan menikmati sunyi. Tak ada anak-anak
menangis, tak ada di antara anak-anak ribut, tak ada suara lain kecuali kerik jengkerik dan suara serangga malam. Udara bergetar. Sawahlega menjadi tempat yang terasa demikian lega.


Laki-laki itu telah menjaga gang lebih dari dua bulan semenjak orang-orang kelurahan memutuskan agar jalan dan gang-gang masuk kampung ditutup. Musyawarah kampung memutuskan demikian. Salah satu ujung gang harus ditutup palang. Harus ada warga yang menjaga. Salah satu di antaranya adalah Pak Dodo. Bertugas menjaga kampung selama berhari-hari dijalaninya dengan kecintaan sebagaimana kecintaannya terhadap tanah kelahirannya itu. Meskipun bayaran dari menjaga tidak seberapa, tetapi dijalani dengan sepenuh hati. Toh dari situ ada saja warga yang mengulurkan tanda terima kasih kepadanya. Seorang ibu yang pulang dari pasar membawakannya buah dan sayuran. Seorang pemuda yang bekerja
di ekspedisi pengiriman yang mengekos di kampung menyelipkan uang di saku bajunya. Ceu Entih mengirimkan serantang makanan untuk makan siang. Beberapa orang yang tinggal di kampung itu menyisihkan apa saja yang bisa diberikan kepada laki-laki penjaga gang itu.

Kampung telah ditutup. Setiap jalan dan gang masuk dijaga. Palang besi dan kayu melintangi jalan masuk. Jika malam tiba, palang itu dikunci. Tidak semua orang bisa keluar dan masuk semaunya. Setiap orang asing yang akan masuk dengan alasan keperluan penting akan diminta meninggalkan tanda pengenal. Para tukang pos, ekspedisi pengiriman paket, tukang pengiriman online, bisa masuk jika sudah diizinkan. Mereka, orang-orang yang akan masuk ke kampung diharuskan mencuci tangannya dengan sabun. Tubuh mereka disemprot dengan cairan desinfektan. Kampung beserta suluruh isi yang tinggal di dalamnya tidak boleh tercemar. Semua harus dilindungi. Harus ada yang menjaganya. Dan, laki-laki itu telah menjaga kampung dengan sepenuh daya upaya.

Kampung telah ditutup. Jalan raya juga sepi. Sesekali, angin yang santer menerbangkan daun-daun yang berguguran di pinggiran. Satu-dua roda melintas. Terkadang, terlihat kaki-kaki bergegas, berjalan keluar dari gang menuju pasar atau kios untuk kemudian kembali lagi. Kota menjadi lengang. Orang-orang di rumah. Televisi dan berita di internet mengabarkan bahwa satu jenis virus jahat telah membekap bumi. Ratusan ribu orang mati. Sisanya, jutaan nyawa terjangkiti. Orang-orang cemas. Satu-satunya jalan yang dirasa aman adalah perintah agar orang-orang tidak bepergian, agar sekecil mungkin virus menyebar, kemudian menghilang dari bumi.

Jutaan roda tak bergerak. Kapal, kereta api, bus, pesawat telah lama diam. Tak ada karcis keberangkatan. Tak ada konser dan pertunjukan. Museum dan sekolah tutup. Pusat belanja tidak buka. Jutaan transaksi ditunda. Jutaan pekerja dirumahkan. Pertanyaan, “Sampai kapan ini dilalui?” ditanyakan, tapi tak ada yang bisa menjawabnya.

Beberapa hari menjelang Pak Dodo menjadi penjaga gang, dia telah merasakan bahwa pabrik mengalami masa depan yang tidak baik. Tidak ada lagi yang memesan pakaian. Tumpukan kalin bergulunggulung teronggok di gudang. Tidak ada yang bisa dikerjakan, kecuali membersihkan pabrik dan obrolan-obrolan ringan tentang kecemasan-kecemasan yang tak menentu. Pabrik yang tidak begitu besar itu berwakah muram. Koh Hwat yang periang berusaha sekuat tenaga memberi semangat kepada pekerja-pekerjanya, bahwa anak buahnya itu akan baik-baik saja dan mereka akan tetap bisa bekerja, akan tetap bisa menerima gaji di akhir pekan sebagaimana biasanya. Akan tetapi, tak ada yang kuat menghadapi cobaan. Virus telah melumpuhkan masa depan orang, termasuk pabrik Koh Hwat beserta para pekerjanya.

“Pak Dodo, kamu adalah orang terakhir di pabrik ini yag masih tersisa. Semua sudah tak bekerja lagi di sini. Apa daya, aku sudah tak bisa lagi bertahan. Pabrik ini akan tutup. Aku pun tak bisa memberimu pesangon atau apalah.”

Koh Hwat juragan periang itu menangis. Pak Dodo yang pendiam menahan agar tak ada air mata menetes dari matanya. Dua orang tua yang cengeng. Mereka memandang hamparan mesin jahit, alatalat, kain yang ditutupi kain hitam.

“Aku berdoa semoga kamu dan keluargamu sehat. Akan tetap ada rejeki,” kata Koh Hwat di akhir pertemuan.


Pabrik itu tutup. Dari kejauhan, dari ujung gang yang dijaga Pak Dodo, atap pabrik berdebu. Sudah dua bulan lebih dia tidak menyambanginya. Dia menjaga kampung, mengunci palang di malam hari dan membukanya kembali pada pagi-pagi usai Subuh.

Rezeki masih mengalir. Pintu rezeki terbuka dari mana pun, dari orang-orang yang peduli kepadanya. Baju hansipnya kentara makin memudar. Dua hari dipakai untuk berjaga. Sehari selanjutnya dicuci. Setelahnya dipakai kembali selama dua hari. Demikian seterusnya. Seragam keamanan
pembagian dari kelurahan itu adalah seragam satu-satunya yang dimilikinya. Dia sangat bangga memakainya. Dengan memakainya, dia merasa menjadi orang yang diperlukan, sebagaimana ketika dia sedang memainkan kacapi atau seruling di saat ditanggap dalam sebuah hajatan. Jika sudah memakai baju hansip, dia berjalan dengan tegap. Tubuhnya yang pendek serasa menjadi gagah. Ia senang dan bangga.

Hingga pada suatu hari, laki-laki penjaga gang itu mendapatkan satu hal yang membuatnya merasa sedih. “Pak Dodo, maaf, ini ada uang untuk Pak Dodo,” kata Haji Amir, tetangga beda RT, memberikan amplop. “Ambil dan bukalah.”

Pak Dodo membukanya. Dia kaget.

“Banyak sekali. Ini uang apa, Pak Haji?”

“Tapi jangan bilang-bilang ya.”

“Siap.”

“Kemarin Pak RT datang ke rumah. Nganter uang bantuan pemerintah. Saya tanya, kenapa saya dapat? Tapi kata Pak RT saya disuruh diam, nggak usah bilang ke siapa-siapa.”

“Uang bantuan?”

“Betul. Bantuan tunai itu. Pak Dodo dapat juga?”

Pak Dodo menggelengkan kepala.

“Masak?” Haji Amir kaget.

“Sungguh.”

“Kalau begitu, ini untuk Pak Dodo. Anggap saja ini memang untuk Pak Dodo. Dan, jangan bilang-bilang,” pesan Haji Amir.

Setelah basa-basi, Haji Amir pulang. Tubuh Pak Dodo bergeming cukup lama di kursi. Pandangannya kosong. Menjelang sore, palang besi digemboknya. Ia terseok-seok menyeret kakinya menuju rumah. Esok paginya, tubuhnya menggigil, demam, flu, sesak, batuk kering terus-menerus.

Tak ada penjaga gang. Palang besi dibiarkan terkunci. Laki-laki penjaga gang itu ambruk di kasur, memeluk kacapi tua yang kabur warnanya.

Cimahi, 2020


Cerpen ini membawa kita merasakan keseharian kampung dengan berbagai permasalahannya. Ketika wacana dominan membenturkan kesehatan dan ekonomi, cerpen ini memberi pandangan yang berbeda. Pak Dodo ambruk bukan karena kemiskinan membuat kerjanya yang sangat keras, atau karena kurang jaga jarak. Imunitasnya ambruk karena ia mengalami demoralisasi.

Seniman yang setia pada kemanusiaan dan kesenian itu terhenyak ketika nilai-nilai kejujuran dan kebersamaan yang dipegangnya dihadapkan pada kenyataan korupsi, KKN, dan permainan kotor di atas penderitaan orang kecil.

Walaupun berakhir tragis, cerpen ini menyuarakan bagaimana dalam kekurangannya komunitas di kampung memiliki obat penawar yang menyejukkan. Ingatan akan seni yang diwariskan orangtua adalah bagian
dari “lumbung budaya” yang berkumandang sepanjang gang di malam hari. Demikian juga di gang itu dibangun empati, dan upaya-upaya kecil untuk saling berbagi dalam menghadapi pandemi.

Di sebuah kampung di Karawaci, Ibu-ibu kembali mengadakan “jimpitan” harian (suatu praktik sosial yang diawali di desa) untuk menyumbangkan segelas beras untuk ditabung sebagai persediaan pangan bersama. Secara bergantian warga melakukan pembagian beras hasil jimpitan ke rumahrumah warga yang membutuhkan. Di Kampung Gedong Pompa, warga kampung yang berketerampilan membuat ember untuk cuci tangan.

Di Kampung Cikini, warga membangun gardu jaga. Di kampung-kampung
itu, ada yang mengajarkan budidaya ikan dan sayur di ember. Ada yang merelakan tanah kosongnya untuk ruang urban farming kolektif. Yang pintar olahraga melatih senam bersama sambil jaga jarak di sepanjang gang.

Mengingat tekanan hidup yang meningkat, terutama bagi orang tua yang harus merangkap menjadi guru bagi anak-anak dan menghadapi semua anggota keluarga yang menganggur dalam rumah sempit, warga kampung Cempluk yang cakap digital membuatkan pojok curhat digital, dan anakanak muda kampung membuat sesi ngopi bareng secara daring untuk menghilangkan kejenuhan.

Secara umum, beberapa strategi kampung untuk membangun ketahanan budayanya:

  1. Mengidentifikasi masalah dan merembuk cara pemecahan bersama
  2. Menghimpun pengetahuan dan sumberdaya yang dipunyai warga: ketrampilan menjahit, pengetahuan membuat masker, keahlian dalam instalasi/teknik, pengetahuan urban farming, keahlian berkesenian, pelatih olahraga, senam, beladiri)
  3. Membagikan/menikmati hasil bersama secara adil dan sesuai kebutuhan
  4. Mengorganisasikan pelaksanaan secara gotong-royong sesuai kemampuan
  5. Mengumpulkan bantuan tenaga, pemikiran dan keahlian dari luar (akademisi, budayawan, seniman, ilmuwan, pejabat, CSR Swasta) melalui jejaring digital/jejaring pertemanan.

Commoning ala kampung

Bapak, Ibu dan kawan-kawan semua,

Gerakan untuk menghimpun dan mengorganisir sumberdaya dalam satu komunitas kampung dapat dimaknai sebagai gerakan commoning. Commoning di sini berfungsi sebagai kata kerja, bukan untuk membuat commune, atau suatu komunitas homogen yang eksklusif, tetapi untuk membangun commons (seperti digital commons) yang dapat diakses dan digunakan secara kolektif.

Konsep commons berawal dari Garrett Hardin, yang menulis tentang “The Tragedy of The Commons” (1968). Hardin memakai contoh ruang terbuka seperti padang rumput di Inggris, yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk menggembalakan ternaknya. Menurut Hardin, ruang terbuka seperti ini tak akan berkelanjutan, karena keserakahan individu yang akan berlomba-lomba menggunakan peluang gratis semaksimal mungkin. Oleh karenanya, jalan satu-satunya untuk mengurus ruang terbuka seperti ini adalah privatisasi oleh kapital. Itulah sebabnya ia menyebut tragedi sebagai nasib tak untung sebuah commons. Teori Hardin ini kemudian dibantah oleh Elinor Ostrom (1990), yang mendapatkan hadiah Nobel atas pemikirannya yang dituangkan dalam buku klasiknya, Governing the Commons, tiga dekade kemudian. Jika Hardin berteori tanpa melakukan penelitian lapangan, Ostrom mendasarkan gagasannya dari pengamatannya atas praktik-praktik komunitas di Amerika Latin. Berbeda dengan perspektif Hardin yang berorientasi pada tatanan neoliberal, Ostrom berpendapat bahwa ruang terbuka untuk umum justru akan berkelanjutan sumberdayanya jika pengelolaannya diserahkan kepada komunitas terdekat melalui pendekatan yang partisipatif, demokratis, dan
inklusif.

Konsep commons dan commoning sudah dipakai untuk melihat praktik-praktik sosial yang dilakukan berbagai komunitas di Asia. Gidwani dan Baviskar (2011) melihat praktik budaya commoning dan membangun commons sebagai alternatif tatanan neoliberal:

“… many current campaigns to resist incorporation into the widening
circuits of capitalism are grounded in a shared commitment to keeping
alive ‘the commons’ and the collective practices around them that create
and sustain community and its ecological bases … ” (hal. 42-43)

Di Indonesia, di awal 2016, ketika suasana tanah air riuh rendah oleh politik identitas, termasuk juga penghakiman moral atas kelompok minoritas seksual di kampus, seperti Pak Dodo, saya mengalami kelelahan mental. Seorang dosen IKJ mengusulkan obat penawar dengan bergabung pada sebuah jejaring digital yang disebut Jaringan Kampung Nusantara atau Japung Nusantara.

Diawali dengan kebutuhan untuk mendukung Festival Kampung Cempluk di Malang di tahun 2015, Redy Eko Prastyo, pemusik yang tinggal di kampung itu, membuat sebuah kelompok WA menghubungkan teman-temannya seniman, aktivis budaya, pamong desa, ketua RW, dan akademisi peduli kampung. Jaringan itu pada akhirnya terus bertambah dan menghubungkan bukan saja kampung tetapi juga desa di Malang, Banyuwangi, Tegal, Bali, Yogya-Magelang, Kalimantan Timur sampai NTT.

Ketika berusia satu tahun, dan juga di tahun kedua, dan ketiga, kelompok ini sempat “kopi darat” dan dengan iuran bersama, berkumpul untuk saling berbagi pengalaman dan menyepakati aturan untuk saling membantu. Jaringan ini sering diaktifkan untuk kerja kolektif membangun keriaan secara gotong royong (membuat festival tari, musik dan kuliner lokal), melakukan sonjo kampung, saling kunjung mengunjungi untuk menunjang acara kampung lain dan berbagi pengalaman (Budianta dan Hapsarani, 2018).

Di akhir 2018, saya terjaring sekali lagi dalam satu kelompok WA yang menamakan dirinya Jaringan Kampung Bekasi yang dimotori oleh Komaruddin Ibnu Mikam, pengelola Sekolah Alam Prasasti, di Kampung Kali Piket, Bekasi Utara. Seperti di awal munculnya Japung Nusantara, jaringan dibuat untuk mendukung suatu acara keriaan sederhana yang diberi nama “Festival Kali Piket.” Direncanakan untuk diadakan di awal Januari 2020, festival ini diundur ke Februari karena banjir yang melanda Jakarta, khususnya di Bekasi Utara. Lokasi festival di Sekolah Alam Prasasti, di daerah Sukawangi, Kabupaten Bekasi, satu jam ke utara melintasi kecamatan Babelan. Kali Piket adalah cabang dari Kali Bekasi, yang bersambung dengan Kali Nawang, yang bermuara di laut. Sekolah itu diikuti oleh 150 anak, dari PAUD sampau SMU tanpa membayar kecuali kewajiban menabung tiap bulan, dengan guru-guru yang honornya dikumpulkan dari berbagai donasi masyarakat. Untuk menuju ke sekolah itu dari jalan besar orang harus melewati genangan lumpur lebih dari 2 kilometer. Sekolah ini tanpa gedung, hanya sebuah ruang semi terbuka yang beratap. Selebihnya, anak-anak dan gurunya belajar di kebun, sawah, bahkan juga kali. Acara diskusi dalam “festival” ini diadakan dengan bangku-bangku yang melingkari sebuah pohon, dilanjutkan dengan menonton siswa memainkan silat di atas panggung.

Obrolan melalui kelompok WA, yang diikuti pegiat seni, aktivis, dan budayawan kampung dari berbagai kecamatan di Bekasi ini dipenuhi isu ancaman ekspansi industri terhadap kampung dan lingkungannya. Secara berkala diadakan diskusi sesudahnya, dari pukul 19.00 WIB yang diawali dengan paparan melalui voicenotes atau tulisan di WA, diikuti tanya jawab yang tidak jarang berakhir pada pukul 22.00 WIB. Narasumber diundang untuk masuk ke grup, dan setelah selesai diskusi ada yang “pergi”, ada pula yang tetap menjadi anggota. Topik yang pernah diangkat antara lain: ”Quo Vadis Kawasan Industri vs Konservasi Alam dan Lingkungan” oleh Yando Zakaria, “Mengolah masalah menjadi peluang” oleh Tatang Elmi WIbowo (pegiat dusun Tembi, Yogya), “Kupas Tuntas Gerakan Save Kali Cikarang” oleh Eko Djatmiko. Selain itu, ada topik umum untuk mengumpulkan memori dan pengetahuan tentang Bekasi, yang narasumbernya seluruh anggota kelompok WA. Di antara topik tersebut adalah “Betawi yang hilang”, “Sumber Energi Masa silam”, “Berbagi Cerita Komedi Kampung”.

Anggota juga berbagi jenis kuliner khas Bekasi, legenda, mitos dan sejarah kampung mereka. Kondisi cuaca dan antisipasi banjir disiarkan secara berkala, dan musibah di satu kampung yang disiarkan, cepat direspon dengan bantuan tenaga dan pasokan bahan dari kampung lainnya.

Berikut, cuplikan suasana WA grup menjelang 28 Oktober 2020. D i satu sisi, ada keluhan tentang kesenjangan, di lain pihak ada semangat kebangsaan. Yang menarik adalah foto tentang kegiatan jejaring kampung dengan kelompok anak muda punkers Jakarta-Bekasi, yang menyelenggarakan upacara sumpah pemuda untuk muda-mudi kampung:

[10/28, 09:27] ADMIN: Selamat berhabung Abang Ustad X,
[10/28, 09:27] Ustad X: Jaring apa nih bg??
[10/28, 09:40] ADMIN: Jaringan Kampung se Bekasi
[10/28, 09:40] ADMIN: Kumpulan Orang2 Kampung yang ingin membangkitkan kampungnya

(FOTO KUBANGAN LUMPUR)

[10/28, 09:44] : UU: Dimana ini bang? Di Kali Piket?
[10/28, 10:07] UU: Subhanallah, padahal deket ibukota negara ya.. tapi kok tertinggal begini bang..Udh kayak di pulau terpencil aja
[10/28, 10:25] VV: Jalan seperti itu bukan berarti pola pikir warga Piket tertinggal, tapi justru maju menurut saya sih. Kemajuan pola pikir mereka yg tetap menempatkan alam sebagai guru bagi kita semua.
[10/28, 10:26] ADMIN: Keren ini…lanjutkan dong
[10/28, 10:50] VV: Mempertahankan nilai kedesaannya
[10/28, 11:08] VV: Biar aja lestari spt itu…
[10/28, 11:12] ADMIN: Belooookk….nyeblook
[10/28, 11:13] XX: Adakah cara lain selain di cor? Nan ramah lingkungan?

[10/28, 11:14] VV: Bocah skrg langka ama yg jeblok bang…makanya harus dilestarikan.
[10/28, 11:14] ADMIN: Kesian guru dan murid sekolah saya….ke sekolah ribed
[10/28, 11:17] ADMIN: Kesian guru dan murid saya. Ke sekolah ribed😭😭
[10/28, 12:04] WW: Coba dah ngomong kek gini didepan orang yg dah lama tinggal di piket atau di begedor!
[10/28, 12:06] XX: Ponakan saya ampe kagak ngarti kata belok saat saya ajak jalan model gini.
[10/28, 12:06] Y Y: Belok apaan sih?
[10/28, 12:08] Y Y: belok itu tegongan kong?
[10/28, 13:12] ZZ: Ada belok artinya tegongan, ada belok artinya tanah becek
[10/28, 13:12] ZZ: Bedaya di e sama E
[10/28, 13:12] WW: E pepet sama E taling kalo bahasa dulu saya SD mah

(FOTO ACARA SUMPAH PEMUDA – PUNKERS JAKARTA/BEKASI DI KAMPUNG)

[10/28, 13:24] SS: Mumpung d kabupaten kaga ada upacara… Bagenin kita mah upacara ge…. Terus✊…..
[10/28, 13:24: WW: Itu ambil.gambar pakai drone?
[10/28, 13:27] SS: Hahahaha… Dr rumah puun🤭
[10/28, 17:31]ADMIN: Naaaaahh….resep nih
[08:30, 10/29/2020] ADMIN: Karena merasa mempunyai tanah
air yg sama

[08:30, 10/29/2020] ADMIN: Tujuan berbangsa dan bernegara
yang sama
[08:30, 10/29/2020] ADMIN: Imho, Sejarah…sejak seblm
kemerdekaan kemerdekaan sampe skarng…Bukti kita survive
terus…termasuk teror2 dan demo kemarin..😀
[08:30, 10/29/2020] Y Y Y: Setuju… Real ya…

Sekilas obrolan macam ini bisa kita jumpai di setiap grup WA yang puluhan jumlahnya di gawai kita masing-masing. Kalau disimak secara lebih teliti, obrolan ini membangun ingatan dan pengetahuan – yang nampaknya remeh temeh – seperti dua makna kata “belok” yang dalam istilah kebahasaan disebut homograf, dan ingatan akan perbedaan bunyi e pepet dan taling. Ada juga sindiran tak langsung terhadap “orientalisme kampung”, “melestarikan kampung becek”, yang kontras dengan realitas merepotkan dalam pengalaman sehari-hari pergi dan datang ke sekolah. Obrolan juga menunjukkan kelihaian kampung untuk membuat teknik video dengan “pandangan helikopter” dari atas – bukan memakai teknologi canggih, tetapi dengan “naik puun”. Ada kritik terhadap ketertinggalan, dan pada saat yang sama “iman” pada ketangguhan kebangsaan menghadapi “teror dan demo”.

Semua bergulir dengan wajar tanpa menggurui. Dari percakapan semacam ini, saya sungguh merasakan percakapan kampung sebagai cara sederhana membangun lumbung pengetahuan.

Aktivisme Transdisiplin

Para Sahabat DKJ,

Pertemuan dengan para pegiat kampung ini menyadarkan saya akan pentingnya aktivisme transdisiplin, yang sudah digerakkan oleh warga
kampung. Mereka berkolaborasi dengan pejabat, seniman, akademisi, dan juga dengan pihak swasta dan berbagai kelompok lainnya, dari punkers sampai jejaring kampung lain, yang bisa mengikuti dan mendukung mereka.

Dalam aktivisme transdisiplin yang digerakkan jejaring kampung yang diuraikan sebelumnya, tidak dipisahkan kampung-kota dan desa. Kedua
jenis pemukiman itu, walau berbeda demografi dan lingkungnnya, sangat terkait dari aspek budaya, keterikatan migrasi bolak-balik, dan dapat saling
menguatkan.

Kebangkitan kampung kota juga terdorong oleh momen bangkitnya kebudayaan desa, yang dipicu oleh berbagai hal. Pertama-tama, Undang-Undang Desa tahun 2014 memberikan wewenang penuh bagi desa untuk mengelola dirinya sendiri. Kedua, adanya dana desa yang sejak tahun 2014 terus meningkat jumlahnya, dan langsung dikelola oleh desa secara mandiri.

Wacana “Membangun Indonesia dari Pinggiran” yang dilontarkan oleh pemerintah, walaupun pada awalnya masih bertumpu pada pembangunan infrastruktur, mulai memperhitungkan aspek sumberdaya masyarakat (Budianta, 2020). Tak bisa dipungkiri, inisiatif untuk membangun strategi kebudayaan yang diawali dengan kerja identifikasi potensi budaya di tingkat akar rumput sejak tahun 2018 oleh Direktorat Jendral Kebudayaan ikut berperan menyalakan semangat yang sama. Salah satu momen penting adalah diadakannya Kongres Kebudayaan Desa, dengan tuan rumah Desa Panggungharjo, yang didahului dengan satu bulan penelitian tentang dampak Covid-19 pada desa (Juni 2020), dan ditutup dengan webinar dari Juli sampai Agustus 2020. Acara yang didukung berbagai pihak (kementerian, swasta, LSM, universitas) menghasilkan 20 buku prosiding ditutup dengan deklarasi di Kampung Mataraman, Yogya. Dukungan semacam ini belum dirasakan oleh kampung kota, dan sudah saatnya kita menggerakkan semangat yang serupa, yakni “Membangun Kota dari Pinggiran.”

Kolaborasi transdisiplin yang terlihat dalam Kongres Kebudayaan Desa, perlu dibangun dari segala arah untuk kampung kota. Selama ini universitas mengadakan “pengabdian masyarakat” ke kampung dan desa dengan asumsi bahwa universitas dapat menyumbangkan ilmu dan “menolong” masyarakat. Padahal, universitas perlu belajar dari masyarakat dan membangun pengetahuan bersama dengan mereka. Pada 2019, sepuluh fakultas di UI memulai suatu pendekatan multi/lintas disiplin untuk mengumpulkan berbagai peneliti yang sudah bekerja di berbagai kampung (arsitektur, teknik lingkungan, kedokteran, kedokteran gigi, ekonomi, sosiologi, psikologi, ilmu pengetahuan budaya) untuk saling bekerjasama.

Penelitian di lima kampung di Jakarta (Kampung Cimone-Cincau dan Kampung Markisa di Karawaci, Kampung Nambo di Serpong, Kampung Cikini-Kramat, dan Kampung Gedong Pompa di Cilincing) menunjukkan permasalahan multi-dimensi di kampung kota dan inisiatif warga untuk mengatasinya. Penelitian ini mengangkat keterkaitan antara aspek ruang, kesehatan, ekonomi, yang pada akhirnya berimbas pada ketahanan sosial budaya.

Sebagian besar kampung namanya terkait air ternyata bersoal dengan air bersih, sanitasi dan sampah. Kampung Gedong Pompa dan Cikini-Kramat adalah kampung hunian padat. Jika warga Gedong Pompa yang dekat dengan laut harus membeli air bersih melalui tanki dan isi ulang, warga Cikini Kramat kekurangan MCK untuk memenuhi kebutuhan 5000 warganya. Kampung Nambo, di Serpong terletak di lembah yang dihidupi oleh mata air, yang semula menjadi sumber penghasilan yang dijual utuk warga kota. Tetapi sebagai konsekuensi pemekaran administratif antara Tangerang Kota dan Tangerang Selatan, kampung ini dipilih menjadi lokasi TPA Cipeucang yang membuat lembah itu dilatarbelakangi oleh gunung sampah. Sampah tidak sekadar menyebar bau, tetapi juga membawa penyakit, khususnya ISPA.

Bagaimana warga menghidupi kampung dengan berbagai konteks yang berbeda-beda itu sangat beragam. Kampung Cikini-Kramat, selain harus mengatasi persoalan MCK, bersama dengan tim FTUI dan kolaborator dari Jepang, juga harus membangun sistem pengawasan atas beredarnya jaringan narkoba. Di Kampung Nambo, warga pada akhirnya dapat bernegosiasi dengan pamong dan pemerintah kota untuk menggusur lapak-lapak pemulung pendatang yang mengitari lembah dengan tumpukan sisa seleksi sampah yang turun ke lembah, demi keberlanjutan lingkungan hidup mereka. Dalam hal ini, kita melihat bagaimana kebijakan kota pada akhirnya membuat ketegangan antar warga setempat dengan pendatang.

Suatu eksperimen menarik terlihat di sejumlah kampung di Karawaci, yang semula mendapat label kampung paling kumuh. Drs. Suli Rosadi, yang menjadi Camat Karawaci dari tahun 2017-2019 membuat perlombaan untuk 30 kampung yang dinilai paling kumuh sekecamatan untuk mengubah diri dalam waktu enam bulan. Dalam Program Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kampung-kampung itu tidak diberi dana, tapi dibantu dengan mendatangkan pegiat kampung dari Malang yang dianggap berhasil membangun kampungnya untuk mendampingi (Bapak Bambang Irianto, salah satu aktifis Japung Nusantara). Dalam perlombaan itu, sejumlah kampung akhirnya dapat menata diri, dengan menghimbun berbagai sumberdaya mereka sendiri. Para pemenang dipantau selama enam bulan berikutnya, dan setelah berapa saat beberapa kampung surut lagi semangatnya dan kembali ke ruang nyaman mereka. Beberapa di antara “juara harapan”, di antaranya Kampung Cimone dan Markissa, berhasil menjaga keberlanjutan kebersihan kampung.

Walaupun paradigma yang dipakai dalam mempercantik kampung masih belum terlalu jauh bergeser dari kampung tematik maupun kampung wisata, setidaknya sudah terjadi proses dua arah, yakni kebijakan pamong yang disambut dengan kreativitas dari bawah. Pilihan identitas dan penamaan kampung merupakan hasil rembug warga kampung.

Kata “Markisa”, misalnya, semula dipilih oleh warga sebagai singkatan dari “Mari-Kita-Sadar”, sebuah tema untuk membangkitkan semangat warga membersihkan kampung mereka. Tetapi ketika nama Markisa sudah melekat di kampung itu dan sejumlah tamu menanyakan keberadaan tanaman Markisa, maka warga akhirnya berinisiatif menanam tanaman rambat Markisa, yang ternyata tumbuh subur di sana. Usaha untuk membuat sirup Markisa pun dilakukan warga untuk memperoleh hasil tambahan yang dikelola bersama.

Kampung Cimone RT 01, kelurahan Cimone, semula memilih tema “Kampung hidroponik”, dan bereksperimen dengan tanaman hidroponik yang dijejer sepanjang gang. Tetapi warga yang tak berpenghasilan berlebih ternyata tidak dapat menyisakan cukup dana untuk mengurus tanaman hidroponik. Pembelian pipa pralon dan peralatan lainnya, seringkali “pakai uang pribadi” Pak RT, yang bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas Tramtib Kecamatan. Dalam beberapa waktu, kampung itu mengubah namanya menjadi “Kampung Inovasi”, dan masih terus berproses untuk menemukan kaitan antara ruang dan komunitas.

Di beberapa kampung lain di Kecamatan Karawaci, berbagai inisiatif dilakukan warga untuk mengidentifikasi sumberdaya yang dapat menyejahterakan warga kampung. Kampung Cincau membuat kuliner dari cincau, dan mengelola bank sampah untuk mengurangi limbah di kampung. Di kampung Grendeng Pulo, yang sering disingkat Grenpul atau terkadang dipelesetkan jadi Green Pool (parodi terhadap kebiasaan orang Kota memakai nama asing untuk perumahan mereka), tinggal sejumlah warga dari latar belakang Cina Benteng. Mereka berbaur dengan rukun dengan warga dengan latar belakang yang berbeda-beda. Di kampung itu ada vihara, dan juga masjid. Seorang pendeta Protestan perempuan aktif mendampingi suaminya yang bertugas sebagai Ketua RT. Di Kampung itu pula seorang warga Tionghoa yang kawin campur menjadi sinshe, dan berdasarkan resep warisan orangtua mengembangkan tanaman obat. Seorang nenek Cina Benteng yang melegenda dengan sebutan Oma Iin membuka homestay dalam rumah separuh papan yang tanpa perabotan, dan dikenal menjadi penginapan favorit bagi pegiat kampung dari luar kota untuk menginap dengan biaya terjangkau. Kampung yang dikenal dengan kue basahnya yang khas ini setiap tanggal 28 Februari ramai dikunjungi orang untuk menikmati Festival Capgomeh.

Tidak selamanya inisiatif gotong royong membangun lumbung budaya sepanjang gang ini berjalan secara mulus. Di era pandemi, ketika “bantuan dari Presiden” datang ke “sebagian warga” saja, warga lain yang juga merasa membutuhkan, mempertanyakannya. Padahal, ketika warga bersama-sama mengumpulkan makanan kering untuk dibagi rata, kebersamaan itu lebih terjaga. Setelah perang terhadap pandemi berlangsung lebih dari 3 bulan pamong dan penggerak kampung merasa kewalahan untuk meyakinkan warganya yang sudah jenuh bahwa “Covid itu benar-benar ada.” Regenerasi untuk menjadi pemimpin juga tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya posisi itu menjadi perebutan, ketika keberhasilan kolektif menghasilkan keuntungan finansial, tetapi di beberapa kampung yang sulit untuk mencukupi kebutuhannya, mencari pengganti pun tidak mudah (“beh..PD ga mau”).

Penutup

Tuan-Puan dan para sahabat,

Pandemi menunjukkan bahwa struktur neoliberal tidak berkelanjutan dan rentan. Pembangunan yang instan, top down, dan berorientasi pada infrastruktur tidak berujung pada cita-cita yang terdapat dalam lagu Indonesia Raya, bagian refrain stanza ketiga: Indonesia bahagia.

Pada 2010 sampai saat ini, kita melihat munculnya gerakan kebangkitan
kampung dan desa untuk membuat kebersamaan melalui commoning yang
inklusif, partisipatif, penuh keriaan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang digali kembali dan dijadikan milik bersama sebagai ruang dan upaya untuk hidup di tengah gempuran kapitalisme.

Gerakan ini tidak dapat diromantisasi, karena penuh jebakan, dan kompleksitas. Kampung terus harus bernegosiasi dengan negara dan modal, terimbas politik identitas yang terlanjur merasuk, dan dengan susah payah menggugah partisipasi yang terlanjur tergerus mentalitas transaksional, atau pertarungan kepentingan antar-kelompok. Tak jarang proses demokrasi dibajak oleh elite politik, yang bermain terutama di musim pilkada.

Perlu diakui bahwa upaya membangun lumbung budaya kampung sebelum dan sampai masa pandemi, masih bersifat sporadis, dan belum cukup sistemik untuk mentransformasi tatanan neoliberal yang dominan. Upaya itu perlu terus dilanjutkan dari segala arah, dengan pendekatan transdisiplin, melalui ingatan dan penggalian kembali warisan masa lalu, maupun kreasi baru yang mencerahkan, cerita, lagu, dan berbagai karya seni, dan yang terutama adalah melalui praktik mengorganisasikan kolektivitas secara inklusif.

Kenta Kishi, seorang API fellow yang berkarya di kampung Surabaya, menyatakan bahwa negara berkembang justru perlu belajar dari “uncharted wisdom” untuk memecahkan persoalannya:

If we have the chance to penetrate deeply into the heart of urban
habitation in Asian cities, to see, listen and read the intimate and spontaneous communications between spaces and their inhabitants, we can come to understand the term “underdeveloped” to mean something more like the “uncharted wisdom,” wisdom that could bypass or solve the failures of urban growth and management that have been experienced throughout the histories of most cities in the developed world (2017, hal. 134)

Dulu Jakarta dengan susah payah mengubah citranya dari “kampung raksasa” menjadi kosmopolitan supra modern, sebuah megapolitan. Ternyata, transformasi yang dibanggakan ini tidak memecahkan masalah keberlanjutan dan ketahanan sosial-budaya. Kota perlu berpaling pada kampung, belajar dari pergulatan warganya dan merangkuh semangat kampung untuk menjadi roh kota.

Kembali pada sajak “Kota Kita” karya Warih Wisatsana, kita diingatkan bahwa tanpa kebersamaan, tanpa kesadaran akan ruang dan identitas, kita akan mengalami kesulitan, bahkan “untuk” mencari jalan keluar (dari) kota:

“Bagaimana akan kita tinggalkan kota ini,
Setiap orang menunjukkan arah yang salah”

Semangat kampung itu menyala dalam kutipan dari blog Rustian Al Anshori:

Aku orang kampung yang tak kampungan. Aku orang kampung tak
pernah berubah … setia. Setia kepada kebersamaan…… Setiap kepada
permusyawaratan. Setia kepada kemufakatan. Setia kepada kampung
yang telah membesarkan. …. tanah air …. Kebinekaan.

Dalam artikel saya “Smart Kampung, Doing Cultural Studies in the Global South” (2020), saya melihat kampung sebagai ruang-ruang tersisa yang belum tertaklukkan oleh tatanan neoliberal, dan terus mencari alternatif untuk membangun ruang-ruang kebersamaan yang menyejahterakan. Dalam tataran global, ketika sebagian besar dunia sudah sepenuhnya merangkuh kapitalisme global, ruang alternatif itu perlu dilebarkan, bukan hanya di kampung-kota, tetapi di berbagai aspek kehidupan kita di manapun kita berada.

Itu berarti kita perlu keluar dari zona nyaman kita, dari ruang berAC dan kotak kaca di pencakar langit, merobohkan gardu dan sekat identitas. Kita perlu mengubah arah bukan untuk meninggalkan atau melebarkan kota,
tetapi untuk menemukan arah yang benar, bertolak dari jalan tikus dan ganggang di kampung.

Terima kasih.

Jakarta, 10 November 2020

Pring

Pringadi Abdi Surya. Dilahirkan di Palembang, 18 Agustus 1988. Pernah terpilih menjadi Duta Bahasa Sumatra Selatan 2009. Sekarang tengah bertugas di Subdit Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum, Direktorat Sistem Perbendaharaan. Lulusan Akuntansi Pemerintahan STAN 2010 ini suka jalan-jalan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *