Di Balik Kemarahan Jokowi

Tulisan ini adalah versi asli dari tulisan berjudul Membaca Kemarahan Jokowi dengan Kacamata Ekonomi Makro yang terbit di Asumsi.co tanggal 22 Juli 2020.

Hari-hari belakangan, kita terpaksa membuka kembali halaman demi halaman yang teori ekonomi makro. Salah satunya, untuk merenungkan kembali tentang caranya menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Perhitungan dengan rumus pendekatan pengeluaran ini lebih populer digunakan, konon, karena orang-orang lebih jujur menyebut berapa pengeluaran mereka ketimbang pendapatan yang mereka hasilkan.

Y = C + I + G + (X-M). Pendapatan nasional didefinisikan sebagai fungsi antara konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan net perdagangan antara ekspor dan impor (X-M).

Patut kita pandang kemarahan Jokowi yang dibuka ke publik baru-baru ini dengan kacamata rumus tersebut. Kemarahan yang sangat penting karena di saat yang tak jauh berbeda, Singapura melaporkan produk domestik bruto (PDB) mereka terkontraksi lebih dari 40% pada triwulan II. Hal itu membuat Singapura secara resmi mengalami resesi—yang disepakati terjadi apabila sebuah negara mengalami kontraksi PDB selama dua triwulan berturut-turut.

Jika melihat definisi itu, artinya Indonesia sudah berada di jurang resesi yang sama. Dan orang-orang yang terbuai dengan situasi “new normal” lupa bahwa status darurat nasional belum dicabut—dan kini, kita benar-benar berhadapan dengan darurat lain bernama darurat ekonomi.

Pola pikir dalam masa darurat tentu saja harus berbeda dengan masa normal. Termasuk dalam memandang rumus pendapatan nasional.

Ketika pandemi terjadi, perdagangan internasional paling terdampak. Apalagi negara yang pertama kali menjadi pusat penyebaran penyakit adalah Tiongkok, raksasa dalam rantai supply. Lalu para pekerja mulai terkena PHK, yang sedikit beruntung, mengalami penurunan penghasilan, dan Indonesia yang selama ini menjadi surga para pekerja informal dan pekerja jalanan terpukul sedemikian parah karena masyarakat berdiam diri di rumah. Konsumsi (C) berkurang drastis karena berkurangnya penghasilan dan ketakutan membuat orang menahan diri berbelanja. Dalam keadaan darurat, selalu, kas adalah raja.

Maka tak heran, setelah kehilangan dua gigi, Presiden pun menggelar karpet merah bagi para investor asing, bahkan dengan iming-iming menyiapkan lahan (dengan memberikan harga lahan yang lebih murah hingga mempermudah perizinan). Hal itu semata dilakukan demi mendapatkan uang segar yang bisa memutar roda perekonomian yang kini melambat. Apalagi, salah satu komponen dalam investasi (I), yakni yang dikenal sebagai Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) atau yang lebih populer dengan pembangunan infrastruktur juga banyak mandeg karena realokasi anggaran ke hal-hal yang lebih priotitas.

Lalu, apa yang tersisa? Ya, pengeluaran pemerintah (G).

Meski satiris asal Amerika, P. J. O’Rourke, bilang kalau belanja pemerintah adalah sebuah delusi dengan usaha yang besar dan rencana yang tersusun apik hanya untuk menghambur-hamburkan uang, dalam keadaan darurat, belanja pemerintah itulah yang bisa menjadi satu-satunya oli bagi roda perekonomian. Dan dengan disahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, sebenarnya negara telah mengizinkan oli itu dipakai secepatnya.

Namun, Jokowi kecele. Dia harus memahami sindiran bahwa para birokrat tampaknya menjadi penakut dan begitu berhati-hati dalam masa darurat yang membutuhkan kecepatan, tak sama ketika ugal-ugalan justru dalam masa normal. Pengeluaran pemerintah tidak berjalan dengan baik.

Pemerintah telah menganggarkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun yang dialokasikan untuk berbagai bidang. Di antaranya kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan sektoral kementerian atau lembaga dan Pemda. Yang bikin Jokowi muntab, realisasi anggaran di bidang kesehatan, dari anggaran Rp87,55 triliun, terealisasi Rp1,34 triliun atau hanya 1,54%.

Ibarat sebuah langgar kebakaran. Di depannya ada parit. Warga yang memahami situasi begitu darurat akan mengambil air dari parit lalu menyiramkannya ke langgar untuk memadamkan api. Namun, yang terjadi bukan demikian. Situasi sekarang, orang-orang lebih asik berdebat apakah air parit itu haram atau halal, sambil menutup hidung, bergidik jijik, atau takut tertular penyakir dari air-air parit. Sebagian lain asik berbincang, untuk memberi nama yang tepat bagi aksi memadamkan kebakaran di langgar tersebut.

Kalau kita melihat APBN lebih utuh, per 28 Juni 2020, realisasi belanja Pemerintah Pusat baru 34,7% atau sebesar Rp642,7 triliun. Kabar baiknya, belanja bantuan sosial telah disalurkan 78,2% dari total anggaran Rp125,1 triliun. Di sini, Pemerintah tampak ingin serius menjaga daya beli masyarakat, meski kita pun harus berperan untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial itu agar tepat jumlah dan tepat sasaran.

Angka itu jauh lebih rendah dari realisasi belanja negara tahun lalu sebesar 38,6%. Padahal, menurut Eric Garreti, pengeluaran pemerintah yang agresif dibutuhkan saat resesi ekonomi.

Namun, mau agresif bagaimana—benar kata pepatah, sifat seorang teman itu terlihat ketika kita menghadapi masalah. Dan hari-hari ini kita melihat para petinggi di republik ini, berani dan takut tidak pada tempatnya. Dengan segala fleksibilitas yang diberikan undang-undang kedaruratan, bahkan dengan boleh melakukan pembayaran sebelum barang diterima selama itu untuk penanganan Covid-19 dan dapat dipertanggungjawabkan, mereka yang berwenang lebih memilih menyarungkan tanda tangannya.

Saya jadi ingat ucapan Andrea Hirata, bahwa ilmu yang tak dikuasai akan menjelma di dalam diri manusia menjadi sebuah ketakutan. Atau justru ketakutan itu datang karena kita mampu mencium niat jahat yang datang dari diri kita sendiri? Dan tidak seperti di masa normal yang bisa berlindung pada banyak hal, kali ini, tanggung jawab itu menunjuk langsung pada yang mengeksekusi?

Kiranya waktu yang akan menjawab.

Pringadi Abdi Surya. Penulis, dan analis kebijakan publik. Catatan pribadinya bisa dilihat di https://catatanpringadi.com

Pring

Pringadi Abdi Surya. Dilahirkan di Palembang, 18 Agustus 1988. Pernah terpilih menjadi Duta Bahasa Sumatra Selatan 2009. Sekarang tengah bertugas di Subdit Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum, Direktorat Sistem Perbendaharaan. Lulusan Akuntansi Pemerintahan STAN 2010 ini suka jalan-jalan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *