Kerangka Teori dan Operasional Pengembangan dan Implementasi Marketplace Pemerintah di Indonesia

Kerangka Teori dan Operasional Pengembangan dan Implementasi Marketplace Pemerintah di Indonesia ini ditulis oleh Dody Dharma Hutabarat, Ph.D. Bagi teman-teman yang tertarik membacanya secara lengkap silakan unduh di Marketplace Pemerintah.

Pendahuluan

Perkembangan revolusi industri 4.0 membawa kejutan dan disrupsi bagi banyak sektor industri di dunia. Kehadiran internet cepat dan pertumbuhan penggunaan ponsel cerdas menjadi pemicu dan pemacu perubahan dahsyat yang terjadi di banyak negara. Indonesia pun tidak luput dari gelombang perubahan ini. Sejumlah perusahaan financial technology (fintech) yang sepuluh tahun tidak pernah terdengar kini menjadi “pengganggu” banyak industri dan perusahaan yang sudah
mapan. Sebut saja Blibli, Bukalapak, Gojek, Grab, Lazada, Ovo, Tokopedia, dan Traveloka. Rhenald Kasali dalam bukunya yang berjudul Disruption (2017) secara jelas menggambarkan bagaimana perusahaan-perusahaan rintisan (start-up) tersebut telah menjadi lawan-lawan tak terlihat dan ancaman bagi incumbent.

Dampaknya memang luar biasa. Fenomena pertumbuhan eksponensial perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia adalah suatu contoh bagaimana fintech tidak saja memengaruhi industri perdagangan retail, jasa pengiriman, transportasi, jasa perjalanan dan tiket, perbankan dan keuangan, tetapi juga berdampak pada perubahan perilaku konsumen di Indonesia. Khususnya pada generasi milenial, terjadi pergeseran perilaku konsumen dari belanja offline menjadi belanja online yang dikeluhkan sejumlah perusahaan perdagangan ritel yang gagap dan terlambat menyikapi perubahan tersebut (Kompas, 2017).

Lantas, apa dampak gelombang e-commerce tersebut terhadap perilaku belanja pemerintah? Hingga saat ini dampaknya relatif minimal, jika tak ingin dikatakan tidak ada. Meski demikian, teori dan bukti empiris mengenai perilaku organisasi menunjukkan bahwa organisasi pemerintah melakukan adopsi praktik-praktik yang terjadi di dunia swasta.

Sebagaimana dikemukakan DiMaggio dan Powell (1983) dalam tulisan seminalnya yang dimuat di American Sociological Review, organisasi melakukan adaptasi dan adopsi struktur dan proses yang terjadi di lingkungannya (isomorphism), baik karena motif peningkatan efisiensi (normative), mengatasi ketidakpastian (mimetic), maupun karena amanat hukum (coercive).

Terlepas dari apa yang menjadi motif untuk melakukan imitasi struktur dan proses, sejumlah praktik yang dilakukan oleh perusahaan swasta telah dilaksanakan organisasi pemerintah, seperti modernisasi manajemen kas (Mattson, Hackbart, dan Ramsey 1990; Bogui 2001), standardisasi melalui sertifikasi1 (Lowery 1998; Milakovich 2012), dan pengelolaan sumber daya manusia berbasis kinerja (Moynihan 2004; Wright dan Pandey 2010). Pada akhirnya, sebagaimana teori institusional yang fondasinya dibangun oleh Meyer dan Rowan (1977), adaptasi dan adopsi yang dilakukan suatu organisasi dapat memberikan legitimasi kepada organisasi tersebut.

Dengan demikian, sangat beralasan jika suatu saat organisas pemerintah akan menerapkan platform marketplace dengan meniru model e-commerce yang sudah menjadi tren di Indonesia. Apa pun yang menjadi motif untuk mengadopsi model bisnis e-commerce ke dalam tata kelola keuangan negara, pemerintah dapat belajar dari marketplace swasta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah.

Akan tetapi, teori institusional dan literatur tentang keuangan negara yang ada saat ini belum menjelaskan pemanfaatan marketplace untuk belanja negara dalam konteks Indonesia. Begitu juga, literatur manajemen keuangan publik dan bukti empiris yang ada belum menjelaskan apakah marketplace pemerintah berbeda dengan marketplace swasta, baik dari sisi struktur maupun proses bisnis.

Lebih dari itu, perlu diingat bahwa adopsi yang tidak mempertimbangkan lingkungan (environment), batasan (constraints), dan sumber daya (resources) suatu organisasi dapat berakibat pada kegagalan organisasi tersebut (Aldrich dan Pfeffer 1976; Kraatz dan Zajac 2001). Dari sisi regulasi, Peraturan Presiden No. 56 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebenarnya sudah membuka ruang untuk penggunaan marketplace dalam memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Namun demikian, hingga buku ini ditulis, peta jalan pengembangan marketplace untuk pengadaan barang/jasa pemerintah belum dibuat sehingga bentuk dan proses yang terdapat di dalam marketplace pemerintah masih terbuka untuk didiskusikan. Oleh karena itu, kajian mengenai marketplace pemerintah menjadi relevan dan penting untuk memahami marketplace pemerintah sebagai model baru pengelolaan keuangan negara.

Buku ini ditulis untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, apa yang dimaksud dengan marketplace pemerintah? Pertanyaan ini didasarkan atas pemikiran sejauh apa marketplace pemerintah mengadopsi marketplace yang dibangun untuk transaksi komersial di sektor swasta. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara menyediakan marketplace pemerintah?Pertanyaan kedua ini didasarkan atas terdapatnya beberapa alternatif pengembangan yang mungkin dipilih oleh pemerintah dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya.

Tiga kontribusi diberikan buku ini. Pertama, buku ini memperkenalkan tipologi pembayaran sebagai sebuah alat analisis transaksi pembayaran pemerintah dan panduan teoretis dalam membangun sistem pembayaran pemerintah. Kedua, buku ini memperkaya literatur manajemen keuangan negara dengan meletakkan kerangka teori tentang marketplace pemerintah. Terakhir, buku ini menyiapkan kerangka operasional marketplace pemerintah, termasuk proses bisnis pada setiap modul, dukungan teknologi informasi yang dibutuhkan, dan manajemen perubahan yang diperlukan untuk pengembangan dan implementasi marketplace pemerintah.

Substansi buku ini dihasilkan dari studi kasus dengan mengambil sampel Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai unit observasi. Studi kasus bermanfaat dalam mengeksplorasi unit yang diteliti secara dalam dan detail dengan menempatkan unit observasi pada konteksnya (Yin 2017). Ada sejumlah pertimbangan pemilihan Kantor Pusat DJPb sebagai sampel dan unit observasi, yaitu (1) kompleksitas transaksi yang dianggap cukup mewakili transaksi di satuan kerja lain, (2) pengalaman menjadi unit uji coba berbagai inisiatif perubahan yang dilakukan pemerintah, dan (3) kedekatan jarak dengan peneliti (proximity).

Riset ini difokuskan pada transaksi sebagai unit analisis dengan pertimbangan bahwa transaksi adalah satuan terkecil dari sebuah proses dan dapat dikuantifikasi secara obyektif. Ada tiga jenis transaksi yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu transaksi pengadaan, transaksi pembayaran, dan transaksi pajak.

Meski desain marketplace pemerintah yang disajikan pada buku ini disusun berdasarkan studi kasus instansi pemerintah pusat, isinya juga relevan bagi pemerintah daerah dengan dua pertimbangan. Pertama, dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan model bisnis marketplace pemerintah adalah undang-undang dan peraturan pelaksana yang bersifat universal untuk instansi pemerintah. Meski beberapa peraturan pelaksana tersebut mengatur tata kelola di instansi pemerintah pusat, prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya jug relevan untuk pengelolaan keuangan daerah.

Kedua, pengembangan sistem dapat dilakukan tergantung pada kapasitas daerah dan/atau kebijakan nasional, termasuk apakah platform marketplace untuk pemerintah daerah akan dikembangkan secara desentralisasi oleh tiap-tiap daerah atau akan disediakan secara sentralisasi oleh satu penyedia platform secara nasional. Arsitektur platform marketplace yang digagas pada buku ini memberikan ruang untuk kedua pilihan tersebut.

Pring

Pringadi Abdi Surya. Dilahirkan di Palembang, 18 Agustus 1988. Pernah terpilih menjadi Duta Bahasa Sumatra Selatan 2009. Sekarang tengah bertugas di Subdit Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum, Direktorat Sistem Perbendaharaan. Lulusan Akuntansi Pemerintahan STAN 2010 ini suka jalan-jalan.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *