Buku Treasury Knowledge Digest ini melengkapi upaya Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memberikan sumber literatur bagi seluruh insan perbendaharaan yang dilakukan sebelumnya, seperti e-learning dan Museum Perbendaharaan.
Sebenarnya, saya nggak terlibat banyak dalam penyusunan buku ini. Waktu itu Mas Noor Afies hanya meminta bantuan untuk mereview draft awal yang sudah dibuat. Buat teman-teman yang mau baca, silakan unduh di sini.
Baca Dulu: Transformasi Digital, Sebuah Realitas dan Kultur
Adapun peran buku Treasury Knowledge Digest adalah:
- Sebagai media transfer knowledge, terutama tacit knowledge, untuk kebijakan-kebijakan strategis organisasi dari knowledge source (para pejabat pelaku sejarah) kepada knowledge user (para pejabat/ pegawai saat ini dan yang akan datang) melalui siklus Knowledge Management.
- Sebagai salah satu bahan acuan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang serupa di masa datang.
- Treasury Knowledge Management melengkapi sisi historis Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dituangkan dalam museum perbendaharaan yang diresmikan pada 21 Maret 2016, dengan sisi tacit
knowledge. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki sumber literatur yang komprehensif karena memiliki aspek historis dan aspek tacit knowledge.
Bagaimanapun, knowledge management adalah sebuah never ending process. Ikujiro Nonaka (1990), pakar kenamaan pada bidang Knowledge Management, dalam bukunya yang berjudul “Management of Knowledge
Creation” menggambarkannya sebagai sebuah spiral dalam model knowledge management, yang kemudian dikenal dengan model SECI (Socialization, Externalization, Combination, Internalization).
Perlambangan ini menandakan bahwa proses di dalam knowledge management tidak akan pernah berhenti, bahkan semakin lama knowledge repository akan semakin membesar seiring dengan semakin berkembangnya pengetahuan di sebuah organisasi. Hal itu juga yang akan terjadi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Baca Juga: Francophone Treasury
Buku Treasury Knowledge Digest merupakan inisiasi dari sebuah Knowledge Management di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang mencoba menangkap 10 (sepuluh) kebijakan strategis yang digali dari tacit
knowledge para pelaku sejarah dan menuangkannya dalam buku sehingga menjadi sebuah explicit knowledge.
Banyak kebijakan-kebijakan strategis yang belum terekam seperti Modul Penerimaan Negara, Kredit Program, Simplifikasi Pertangungjawaban Pemerintah, dan kebijakan strategis lainnya. Kebijakan-kebijakan ini perlu
diproses dengan siklus knowledge capturing-organizing-storing di kemudian hari.
