Subjek dalam Hukum Keuangan Negara

Yang dimaksud dengan “Subjek dalam Hukum Keuangan Negara” di sini adalah subjek dalam sintaksis kalimat di pasal-pasal UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara. Sebab, ada juga peristilahan keuangan negara dari sisi subjek. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Tulisan ini hadir karena ada sebuah kritik dari akademisi Administrasi Negara tentang paket Undang-undang Keuangan Negara. Salah satu kritiknya adalah tentang Subjek dalam Hukum Keuangan Negara. Sang Akademisi mencurigai maksud buruk dari perbedaan subjek dalam pasal-pasal di undang-undang keuangan negara.

Setidaknya ada 3 subjek di sana:

  1. Negara
  2. Pemerintah
  3. Menteri Keuangan

Dalam perspektif keuangan negara, 3 subjek tersebut berbeda. Subjek Negara diletakkan untuk menunjukkan keuangan negara dalam arti luas, yang bukan hanya meliputi APBN/APBD, tetapi juga kekayaan yang dipisahkan alias BUMN/BUMD. Pasal-pasal dengan frasa negara mengikat hal-hal tersebut.

Sementara itu, kata Pemerintah diletakkan untuk menunjukkan posisi subjek sebagai CEO/eksekutif. Dalam hal itu yang mengoperasikan anggaran. Sedangkan kata “Menteri Keuangan” itu khusus dalam hal perannnya sebagai COO/ordonatur alias Bendahara Umum Negara.

Akan menarik ketika kemudian melihat konteks subjek tersebut dalam UU Perbendaharaan Negara. Misalnya untuk investasi.

Di UU Perbendaharaan Negara, kata investasi melekat di beberapa ayat:

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD….

Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. Wewenangnya
h. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;

Pengelolaan Investasi
a. Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Ternyata kata investasi melekat pada subjek Negara, Pemerintah, dan Menteri Keuangan. Apakah ketiga hal tersebut sama atau memiliki makna yang berbeda?

Ketika ada kata negara, jelas di sana selalu melingkupi kekayaan yang dipisahkan. Makanya, kasus-kasus kerugian investasi yang dilakukan oleh BUMN selalu masak radar BPK dan KPK. Karena investasi mereka masuk dalam ranah Hukum Keuangan Negara. Praktik investasi itu harus didasarkan pada GCG, termasuk dalam pembuatan peraturan yang mendasari investasi di BUMN tersebut (Baca: Asabri, Dana Pensiun Pertamina, Jiwasraya). Sebab, seringkali ditemukan, praktik-praktik yang seolah-olah sesuai sengan business judgement rule, tapi rulenya itu yang diberi celah. Ini bisa menjadi mens rea/motiv jahat.

Lalu apa maksud wewenang Menteri Keuangan dalam investasi? Maksudnya adalah dalam pengelolaan kas. Seperti saat ini, ada Treasury Dealing Room. Di Treasury Dealing Room tersebut, melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara, idle cash dikelola, ditempatkan untuk investasi jangka pendek, yang minim risiko.

Ini yang kemudian menjadi pembeda ketika investasi tersebut dilakukan oleh Pemerintah. Ditegaskan pula di pasal itu bahwa investasi yang dimaksud adalah investasi jangka panjang. Dalam hal ini, bukan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara yang melakukan investasi tersebut tapi Kementerian/Lembaga sebagai CEO.

Lalu apakah praktiknya sudah sesuai dengan definisi? Apakah Peraturan Pemerintah tentang Investasi sudah sesuai? Silakan dikaji sendiri. 😀

Pring

Pringadi Abdi Surya. Dilahirkan di Palembang, 18 Agustus 1988. Pernah terpilih menjadi Duta Bahasa Sumatra Selatan 2009. Sekarang tengah bertugas di Subdit Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum, Direktorat Sistem Perbendaharaan. Lulusan Akuntansi Pemerintahan STAN 2010 ini suka jalan-jalan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *