SIGNIFIKANSI PERANAN PAJAK SEJAK ZAMAN KERAJAAN HINGGA PEMERINTAHAN KOLONIAL


Disarikan oleh Dhimas Wisnu Mahendra dari buku Jejak Pajak Indonesia.

Bagian I

BAB I: KEDATUAN SRIWIJAYA

Penguasaan Selat Malaka yang strategis berdampak signifikan bagi kesejahteraan kedatuan Sriwijaya di Sumatera pada abad ke-7. Sebagai pengendali rute perdagangan rempa-rempah dari dan ke Cina dan India hingga Arab, termasuk rute perdagangan lokal, Sriwijaya mengenakan cukai pelabuhan dan pajak penimbunan barang untuk orang asing atas tiap kapal yang melewatinya.

Monopoli Sriwijaya atas jalur dan penetapan pajak yang tinggi membuat gerah para pedagang asing yang kemudian menjalin hubungan dagang yang karib dengan pengekspor lokal untuk membeli langsung produk mereka, alih-alih mengambil barang di pelabuhan Sriwijaya yang berbiaya lebih mahal, sekaligus menghindari pajak barang dan bea cukai.

Selain karena sedimentasi Sungai Batanghari dan Sungai Musi sebagai jalur angkutan barang yang utama, diduga serbuan kerajaan Cola dari India Selatan, pelindung para saudagar Tamil yang mengeluhkan cukai dan pajak Sriwijaya yang tinggi, menjadi penyebab kemunduran dominasi hingga lepasnya penguasaan Selat Malaka, yang meski sempat bertahan hingga abad 14, akhirnya benar-benar runtuh setelah diserbu oleh Majapahit tahun 1377 Masehi.

BAB II: KERAJAAN MATARAM KUNO

Konsep pajak di tanah Jawa berbeda dengan di Sumatera. Pada masa Mataram Kuno di abad ke-7, yang semasa kejayaan Sriwijaya, di Jawa diterapkan konsep Dewa Raja, bahwa raja adalah jelmaan dewa dan diakui sebagai penguasa tunggal, hingga berhak memungut pajak dari penduduk untuk penyelenggaraan pemerintahan, yang pada masa itu tidak dalam bentuk uang melainkan barang.

Kata kunci konsep pajak zaman ini adalah Drabya Haji, dari kata Drawya yang berarti milik, dan Haji yang berarti raja, dimaknai kekayaan milik raja, termasuk pajak yang dipungut atas tanah, karena raja sebagai pemegang hak atas tanah, dan rakyat hanya mengolah bukan memiliki, karena itu pajak dikenakan atas mereka sebagai pungutan rutin. Jenis pajak pada masa Mataram Kuno berdasarkan obyek pajak meliputi pajak tanah, pajak usaha, pajak orang asing dan pajak lainnya. Pejabat pemungut pajak ada yang disebut Manak Katrini dan Sang Manilala Drawya Haji.

Faktor pengurang pungutan pajak adalah penetapan daerah perdikan yang disebut Sima, yakni daerah yang atas anugerah raja ditetapkan bebas dari kewajiban membayar pungutan pajak. Selain ditetapkan, rakyat dibolehkan mengajukan wilayah yang tidak mampu bayar pajak untuk dijadikan Sima. Dalam Sima, rakyat boleh melakukan kegiatan bisnis, dan tak jarang menguntungkan. Untuk meminimalisir potensi kehilangan pembayaran pajak, raja dapat membatasi jumlah usaha pada suatu Sima, yang jika melebihi batas ketetapan jadi dikenakan pajak. Praktiknya, pajak dari kegiatan usaha lebih “basah” karena tak butuh waktu lama menunggu hasil panen seperti pada pajak tanah. Peran pajak tak hanya meningkatkan kepatuhan warga, tapi juga sebagai alat menjalin hubungan sosial-politik antara penguasa dan rakyatnya.

BAB III: KERAJAAN KAHURIPAN

Meletusnya Gunung Merapi mengubur kejayaan Mataram Kuno, penerusnya yang selamat berpindah ke Jawa Timur dipimpin Mpu Sindok yang lalu mendirikan Kerajaan Medang Dinasti Isyana. Serbuan dari Wura-Wari meluluhlantakkan Medang, namun Airlangga yang selamat mendirikan kerajaan baru setelah pemulihan yang dinamakan Kahuripan. Pemilihan ibukota di pesisir menjadikan pergeseran dari agraris ke maritim sebagai pusat perekonomian. Perbaikan infrastruktur seperti bendungan, irigasi, pelabuhan menjadi prioritas Airlangga, berpusat di Hujun Galuh, sekarang Surabaya. Ajaran Hasta Brata yang dianut banyak mempengaruhi dalam mengambil kebijakan demi kesejahteraan rakyat, termasuk filosofi Dewa Surya laksana matahari menghisap air perlahan untuk dicurahkan kembali ke bumi sebagai hujan, yang diterapkan sebagai pemungutan pajak yang sedikit demi sedikit namun tidak memberatkan.

Konsep pemungutan pajak masih serupa zaman Mataram Kuno, yaitu Drawya Haji yang dipungut oleh Manalila Drawya Haji yakni pemungut pajak. Airlangga menjalin banyak hubungan baik dengan kerajaan lokal dan mancanegara, karena itu ia banyak pula memungut pajak orang asing demi turut membangun negara. Begitupun para pekerja asing, dikenakan pajak atas penghasilannya. Sumber pemasukan lainnya dari denda atas tindak pidana yang disebut Sukhadukha meliputi 18 macam tindak pidana yang dapat ditebus dengan membayar sejumlah denda dalam bentuk uang emas kecuali pencurian dan perampokan yang dikenai hukuman mati. Banyaknya reformasi yang dilakukan Airlangga menjadikannya pembaharu pada zamannya di abad ke-10.

BAB IV: KERAJAAN MAJAPAHIT

Model birokrasi dan sumber pemasukan negara Majapahit melalui pajak masih serupa pendahulunya, namun perbedaan signifikan terletak pada mulai digunakannya uang sebagai alat tukar. Sebagai negara agraris dan perdagangan, Majapahit mengandalkan pendapatan dari hasil bumi serta pajak. Pajak tanah diatur lebih ketat dalam hal pemanfaatan yang lebih intensif , selain dikenakan pajak atas hasil buminya, juga dikenakan denda jika rakyat menelantarkan tanahnya. Selain itu, perombakan sistem pemerintahan dan politik luar negeri sejak Sumpah Palapa Gajah Mada menambah pula pemasukan melalui upeti yang dipersembahkan kerajaan lain yang bernaung di bawah panji Nusantara ala Majapahit. Pajak irigasi juga jadi ciri lain dari kerajaan Majapahit, selain pajak usaha, pajak perdagangan, pajak kerajinan dan pajak pemilikan usaha transportasi bisnis. Pajak orang asing yang berkegiatan usaha memberi proteksi kepada para pedagang pribumi untuk dapat bersaing dan menggeliatkan roda perekonomian.

BAB V: KERAJAAN-KERAJAAN DI PESISIR

Ciri khas kerajaan-kerajaan di wilayah pesisir adalah pungutan pajak dan bea cukai yang tersentralisasi di pelabuhan-pelabuhan utama sebagai gerbang ekspor dan impor barang. Barang-barang ekspor impor di pelabuhan diukur dan ditimbang dengan tarif berbeda sesuai jenis barang dan daerah asal, misal untuk barang dari Arab, Srilanka, India, Pegu dan Siam, besar pajak impor adalah 6%, namun bahan makanan dari Pegu dan Siam bebas pajak impor, meski tetap wajib digantikan dengan persembahan. Negara dari dunia barat dikenakan pajak tambahan 3% dari pungutan 6%, sementara dari Melayu 3% ditambah 3%, dan dari Nusantara serta Asia Timur tak dipungut pajak, diganti dengan pemberian hadiah. Termasuk kerajaan pesisir antara lain Samudera Pasai, Aceh, Demak, Banten, Ternate, Gowa Tallo, dan Bone.

BAB VI: KESULTANAN MATARAM ISLAM

Konsep kekuasaan di Jawa pada masa kesultanan Mataram mengadopsi fungsi raja sebagai wakil nabi, dan nabi sebagai wakil dari Tuhan, maka dalam pengejawantahannya kekuasaan raja menjadi absolute, besar dan tidak terbatas, serta wajib ditaati. Pada masa kesultanan, wilayah Mataram dibagi menjadi empat yakni Kutharaja (kompleks keraton), Negaragung, Mancanegara, dan daerah pesisir. Tanah yang dikuasai kerajaan ini dinamakan Lungguh, dengan Bekel bertanggung jawab menarik pajak di setiap desa.

Istilah “Pajeg” yang serupa maknanya dengan pajak diperkenalkan di era kesultanan Mataram Islam, kewajiban membayar pada negara berupa uang atau barang lainnya. Terdapat tak kurang 37 jenis pajak, termasuk bentuk sumbangan atau pundutan, sebagai wujud bakti kepada raja. Pajak terpenting adalah pajak bumi, berdasar perkiraan produktivitas hasil panen rata-rata, bukan hasil nyata produksi lahannya, ditetapkan pajeg sebesar sepertiganya. Ketika Mataram Islam berada di bawah kekuasaan VOC, dikenal jenis pajak “kuota padi”, ditarik dari penduduk yang mengolah sawah. Selain itu, pajak atas pedagang dan pengrajin usaha dibayar dalam bentuk uang.

Pada masa Amangkurat II (1677-1703), Mataram Islam menetapkan pajak cukai untuk wilayah pesisir, demi menyaingi pungutan pajak oleh VOC, senilai 3-6% dari nilai barang dagangan, rata-rata 4%. Bea juga dikenakan tak hanya di pesisir melainkan di pedalaman, untuk membedakan dengan pajak tetap yakni pajeg, bea dipungut sebagai tambahan misal jaminan keamanan pada pasar atau bandar.

Setelah perjanjian Giyanti dengan VOC memecah Mataram Islam menjadi empat, yakni Kasunanan Surakarta (1745), Kasultanan Yogyakarta (1755), Mangkunegaran (1757) dan Paku Alaman (1813), yang terbilang berhasil menata perekonomian dan kesejahteraan rakyat adalah Mangkunegaran. Ciri khas sumber ekonomi adalah tanah Apanage, yang ditarik untuk mendukung pembukaan usaha perkebunan, dengan uang menggantikan gaji atas tanah lungguh. Pada Mangkunegaran pula telah berdiri Dinas Perpajakan yang mengelola seluruh jenis pajak yang ditarik dari rakyat dan diatur dalam regulasi pajak di lembaran kerajaan.

Mangkunegara VI (1898-1916) merestrukturisasi perekonomian dengan memisahkan keuangan negara dengan keuangan pribadi keluarga raja, melakukan penghematan dan efisiensi, mengelola sumber keuangan negara dengan cara modern, dan pemanfaatan efektif dan efisien demi kemakmuran. Jenis pajak meliputi pajak bumi, pajak tanah dalam kota, pajak tanah asing, pajak kepala, pajak penghasilan, pajak minuman keras, pajak mercon, pajak tontonan, pajak krisis, hingga pajak motor dan kereta.

BAGIAN II

Bab I: Kedatangan Portugis

Rempah-rempah adalah daya tarik utama yang membuat datang pedagang dari seluruh dunia ke tanah air. Jauh sebelum dua armada besar Portugis dan Spanyol di abad ke-17 berlomba memonopoli ekonomi dan perdagangan dunia lewat jalur samudera, pedagang Cina melalui jalur Sutera menguasai benua Asia berdagang ke India, Sri Lanka, hingga pantai timur Afrika, termasuk ke Nusantara, dengan kesultanan Malaka sebagai bandar Internasional. Portugis setelah mengambil alih kota Goa di India tahun 1510 lalu berekspansi ke Asia Tenggara dengan menduduki Malaka tahun 1511 di bawah pimpinan Albuquerque. Namun penguasaan Malaka hanya batu loncatan, karena yang diincar sebenarnya adalah pusat rempah-rempah dunia yaitu Maluku, yang akhirnya takluk setelah Ternate dan Gowa tunduk pada 1538 M.

Jawa sebetulnya tidak menjadi prioritas Portugis, namun perebutan hegemoni antara kerajaan Demak dan Banten yang meminta bantuan Portugis membangun benteng mendatangkan keuntungan politis. Portugis bersedia membantu dengan imbalan seribu karung lada tiap tahun disepakati Raja Sunda tahun 1522, yang ditukar dengan pembangunan benteng di Sunda Kelapa di muara sungai Cisadane. Proyek ini tertunda karena wafatnya Vasco da Gama, digantikan Fransesco de Sa, dan terjadinya peralihan kuasa di Banten Girang yang telah direbut oleh Demak. Baru setelah 1545, Portugis mulai mendapat keuntungan mengapalkan 1,5 juta kg lada per tahun ke Cina dan India dari Banten setelah benteng berdiri.

Terkait perpajakan, pendudukan Portugis di Malaka menerapkan pajak ekstra pada kapal Melayu, yang disebut Ruba-ruba sebesar 1 real per kapal, dikecualikan bagi orang Jawa, Malaka dan orang asing. Kapal yang keluar masuk juga harus memiliki pas berlayar dengan wajib membayar ¼ real. Pajak tanah 12% juga dikenakan, 1/3 berbentuk lada dan 2/3 tunai. Selain itu, pajak impor bagi pedagang swasta dari India dan Carreira sebesar 30% teramat mencekik. Pajak tinggi yang dikenakan Portugis membuat kapal-kapal dagang mulai beralih ke rute baru, lewat Aceh, lalu menyusuri pantai barat Sumatera, memutar di Selat Sunda, lalu singgah ke Banten.

Korupsi besar-besaran pejabat melemahkan pendudukan Portugis di Maluku, di samping pemungutan pajak rempah-rempah yang terlalu tinggi seperti dikenakan Gubernur Ataide di Ternate. Begitu pula di Malaka, pelanggaran administratif melampaui batas, banyak daerah menetapkan sewenang-wenang pajak lebih besar dari 6%, menumbuhkan diskriminasi terhadap barang dari daerah tertentu, yakni 8% untuk pedagang Pegu Sumatera, Singapura dan Sabah, serta 12% untuk pedagang India kecuali Bengal. Bercampur aduknya kas keuangan koloni dengan perbendaharaan kerajaan Portugis kian memperparah praktik korupsi. Akhirnya, serangan VOC Belanda pada 14 Januari 1641 meruntuhkan hegemoni Portugis di Nusantara, setelah sebelumnya Selat Malaka direbut VOC dibantu Kesultanan Johor, serta pos-pos perdagangan dari Banten hingga Jawa Timur didirikan VOC sebagai basis pendudukan Belanda di tanah air mulai dari awal abad ke-17.

BAB II: Kekuasaan VOC (1602-1799)

Abad ke-16 boleh jadi terpusat pada persaingan Spanyol dan Portugis sebagai armada terkuat samudera, namun abad ke-17 ditandai dengan bangkitnya kerajaan Inggris dan bangsa lain di Eropa, salah satu yang terkuat adalah Belanda. Ketika Inggris mendirikan East India Company, perserikatan dagang untuk Asia tahun 1600, Belanda pada 20 Maret 1602 mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yakni Perkumpulan Dagang India Timur, dengan kepengurusan pusat Dewan 17 (Heeren 17) di Amsterdam, namun pembukaan kantor pertama di Hindia Belanda adalah di Banten berkat izin dari Sultan Banten. Pemerintah kerajaan Belanda memberi hak istimewa atau hak Oktroi kepada VOC untuk memonopoli perdagangan, mengadakan perjanjian, hingga diberi kekuasaan kehakiman dan pemungutan pajak serta mengadakan pemerintahan sendiri termasuk angkatan perang dan berperang dengan negara lain.

Pendirian Hoge Regering atau Pemerintah Agung di Nusantara dengan status Gubernur Jenderal adalah awal hegemoni VOC di tanah air, berpusat di Batavia. Pertentangan dengan warga pribumi mulai terjadi setelah Gubernur Jenderal tak hanya berupaya memonopoli perdagangan tapi juga menguasai wilayah. Perlawanan dari Banten dengan memajaki tinggi warga Belanda menyebabkan mereka beralih orientasi niaga ke Jayakarta, yang setelah diduduki disebut Batavia. Setelah dirasa kuat, Belanda ganti berambisi menguasai Banten.

Sejumlah peperangan beriring perjanjian persahabatan dan perdamaian dilakukan, namun tak kunjung dicapai kesepakatan menyebabkan eskalasi pertempuran semakin masif hingga 10 Juli 1659, Banten tak mampu membendung ekspansi VOC, yang menguasai lebih dua dekade, sebelum memberlakukan Surat Perjanjian tahun 1684 yang isinya kian menyengsarakan rakyat Banten, melalui pengenaan pajak setinggi mungkin dan pemaksaan penjualan hasil pertanian lada dan rempah-rempah, yang dinamakan sistem Leverantie dan Contingenten.

Tragedi Angke yakni pembantaian 10.000 lebih orang Cina tahun 1740 oleh VOC berdampak signifikan terhadap berkurangnya pemasukan kas dari sisi Pacht alias Pajak. Hal ini karena hampir tiap jenis pajak di Batavia dipikul etnis Tionghoa yang mayoritas pedagang dan penyewa lahan. Mereka juga membayar Pajak Kepala sebesar 1 real per bulan, di samping pajak rumah perjudian, pajak arena adu ayam, hingga pajak perahu junk dari Cina yang berkunjung ke pelabuhan. Untuk mengatasinya, sejak 1743 etnis Cina ditempatkan di kawasan khusus Glodok dekat pusat pemerintahan agar dapat diawasi langsung VOC, dikenakan pula pajak kuncir, pajak kepala, pajak babi, hingga pajak kuda dan kereta.

Tahun 1646, VOC mengadakan perjanjian dengan Mataram yang diperbaharui oleh Amangkurat I tahun 1677, dengan isi kesepakatan memberatkan antara lain seluruh biaya atas bantuan VOC ditanggung oleh kerajaan, VOC diberi konsesi ekonomi seperti pembebasan dari bead an cukai, serta diberi izin tinggal dan mendirikan pos-pos militer di pesisir dan pedalaman, namun yang paling berdampak adalah dengan digadaikannya seluruh pelabuhan di pantai utara pulau Jawa dan perluasan wilayah Batavia dari sungai Karawang hingga sungai Pamanukan. Tak kurang dari 1.653 pos pajak didirikan sebagai lumbung utama pendapatan VOC, dengan 27% kontribusinya bersumber dari pajak peternakan. VOC juga mengenakan pajak beras yang ditetapkan kolektif untuk seluruh desa. Puncaknya, Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang memecah kerajaan Mataram Islam menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, serta Paku Alaman dan Mangkunegaran, memposisikan VOC sebagai pengganti raja Jawa dengan mengadopsi pula sistem Dewa Raja dalam bentuk Leenstelsel atau peminjaman tanah dengan hak memungut hasil bumi.

Bab III: Hindia Belanda 1816 hingga Fase Liberal 1870

Serupa Portugis, VOC terjangkiti pula korupsi karena rendahnya mental disiplin keuangan para pejabat, menyebabkan kebangkrutan VOC karena tak mampu menanggung beban utang perusahaan yang sangat besar. Pemerintah kerajaan Belanda akhirnya memutuskan keberadaan VOC sebagai kongsi dagang di negara jajahan tak dapat dipertahankan lagi, hingga pada 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. Sebagian besar pengurus VOC kembali ke Belanda meninggalkan wilayah bekas jajahan, yang kemudian perlahan dicaplok oleh Inggris, menyisakan hanya Pulau Jawa yang dipertahankan mati-matian Gouvernement, untuk menjadi perahan tak hanya demi membayar utang tapi tetap menambah pemasukan darinya.

Baru tiga tahun Daendels atas nama kerajaan Belanda memerintah, Inggris merebut kekuasaan Jawa, yang lalu menugaskan Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal sejak tahun 1811. Raffles menghapus sistem penyerahan paksa dan kerja rodi warisan VOC, diganti dengan kebebasan menanam tanpa paksaan. Ia juga menciptakan sistem sewa tanah (land rent) berupa pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Raffles mengambil alih sistem perpajakan dan menarik sewa kios dan pajak barang lokal di pasar-pasar. Selain itu, ia juga mengenalkan pajak rumah tinggal (tenement tax) atas pribumi yang tanah miliknya didirikan bangunan.
Paku Alam I mengikat kontrak politik dengan Gubernemen Inggris pada 17 Maret 1813, menggadaikan tanah Paku Alaman dengan tunjangan bulanan 750 real seumur hidup kepada Sri Paku Alam, bersyarat pemenuhan kebutuhan kerajaan Inggris di tanah Jawa. Pemerintahan Raffles hanya berjalan 5 tahun, setelah Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian pada 1814, disusul Traktat London 1824, Jawa dikembalikan kepada pemerintah Belanda bersama seluruh wilayah bekas jajahan lain di Asia Tenggara.

Sistem Land Rent Raffles dinilai gagal oleh Belanda. Gubernur Jenderal Van den Bosch lalu menerapkan sistem Tanam Paksa, dimana rakyat Jawa wajib membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian, bukan uang, dengan harapan dapat dijual mahal di pasar Eropa, untuk meningkatkan keuntungan pemerintah Belanda. Pada tahun-tahun awal, Sistem Tanam Paksa cukup membantu menutup pengeluaran, namun bersamaan dengan bangkitnya kesadaran beretika di Eropa, sistem tersebut digugat demi politik etis.

Pring

Pringadi Abdi Surya. Dilahirkan di Palembang, 18 Agustus 1988. Pernah terpilih menjadi Duta Bahasa Sumatra Selatan 2009. Sekarang tengah bertugas di Subdit Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum, Direktorat Sistem Perbendaharaan. Lulusan Akuntansi Pemerintahan STAN 2010 ini suka jalan-jalan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *