Memahami Korupsi Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Dalam konteks penanganan Covid-19, Pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam pemberian bantuan sosial. Program-program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang berdampak sosial ekonomi dari pandemi ini. Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial adalah Program Bantuan Sosial Tunai atau Bansos Tunai. Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan yang berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari Wabah Covid-19.

Mekanisme pembayaran belanja bantuan sosial dalam bentuk tunai tersebut tercantum dalam Bagian Keempat dari Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Belanja bantuan sosial dalam bentuk tunai tersebut dibayarkan langsung ke rekening penerima. Sistem ini dianggap lebih aman dari penyelewengan karena jumlah uang yang disalurkan tepat jumlahnya dan tepat ke rekening yang bersangkutan.

Namun, sistem bantuan langsung tunai bukan tanpa kelemahan. Kelemahan tersebut memang bukan di mekanisme pembayaran, melainkan di dalam mekanisme pendataan penerima bantuan. Ketepatan dalam data masyarakat yang benar-benar berhak atau terdampak sebagai penerima bantuan menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran bantuan sosial tunai ini. Hal ini menjadi kewenangan dari pengguna anggaran itu.

Untuk bantuan langsung non tunai dalam penanganan pandemi ini dilakukan lewat pogram pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19. Salah satu yang menyeruak karena pengguna anggaran di Kementerian Sosial menjadi tersangka adalah pengadaan bantuan sosial berupa paket sembako anggaran tahun 2020 yang total nilainya sekitar Rp5,9 triliun dengan 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode.

Pola penyelewengannya adalah pemberian fee kepada pejabat di Kemensos dan dimungkinkan pengambilan fee dari nilai kontrak, baik melalui pengurangan nilai paket sembako atau mark up nilai paket sembako. Kegiatan dilakukan Mei 2020-Desember 2020, dengan demikian maka pengeluaran dimaksud telah tersedia di anggaran Kemensos dan telah dilakukan pencairan dana melalui KPPN.

Dalam bagian kesatu dari Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, Pasal 3 ayat 2 dinyatakan bahwa dalam hal terdapat kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dalam penanganan pandemi COVID-19, Pejabat Perbendaharaan dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia/tidak cukup tersedia dalam DIPA. Ayat 3-nya kemudian menyatakan bahwa kondisi mendesak/tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 berupa obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19.

Fleksibilitas dalam perikatan diatur dalam PMK 43PMK.05/2020 bahwa: dalam keadaan pagu DIPA satker tidak tercukupi/tidak tersedia, kegiatan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pengguna anggaran/pejabat eselon I yang ditunjuk oleh pengguna anggaran. Keadaan kekurangan dana dalam DIPA lebih lanjut diseelesaikan melalui revisi DIPA.

Adapun pada sisi pencairan dana, diatur bahwa kontrak dibayarkan melalui Pembayaran LS, PPK mencatatkan  DJPb. Pencatatan berpedoman pada PMK tata cara pembayaran APBN. Pembayaran atas beban APBN kepada rekanan dalam penanganan pandemi COVID-19 dilakukan setelah barang/jasa diterima. Pembayaran atas beban dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus, berdasarkan komitmen.

Dalam hal dipersyaratkan oleh penyedia barang/jasa, pembayaran sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima. KPA bertanggung jawab atas jenis kegiatan, hasil keluaran dan penetapan harga terhadap pembayaran atas beban APBN berupa pengadaan barang/jasa dalam penanganan pandemi COVID-19.

Kontrak dilakukan fase Mei – Desember 2020 dan fee diberikan atas pelaksanaan anggaran Pengadaan Paket Bansos yang telah dilakukan. Tindakan yang terjadi di Kemensos, berkaitan dengan permasalahan material pelaksanaan pengadaan paket sembako yaitu pada substansi dan nilai kontrak, proses penerimaan paket sembako yang diperjanjikan dan Penyaluran paket  sembako. Hal ini lebih merupakan kewenangan PA/KPA. Adapun pengaturan oleh Menteri Keuangan atas kewenangan PA/KPA dalam pelaksanaan anggaran pengadaan paket sembako masa pandemi Covid tidak ada yang mempunyai ruang mempermudah dilakukannya korupsi oleh Pihak Kemensos baik sisi Penganggaran maupun Pelaksanaan Anggaran.

Pring

Pringadi Abdi Surya. Dilahirkan di Palembang, 18 Agustus 1988. Pernah terpilih menjadi Duta Bahasa Sumatra Selatan 2009. Sekarang tengah bertugas di Subdit Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum, Direktorat Sistem Perbendaharaan. Lulusan Akuntansi Pemerintahan STAN 2010 ini suka jalan-jalan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *