Tips Jualan Online

Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) Selama Masa Kedaruratan

Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Plh) Pelaksana Harian dan (Plt) Pelaksana Tugas sama-sama keduanya ditunjuk oleh atasan pegawai yang bersangkutan di saat pejabat definitif berhalangan untuk menjalankan tugas.

Pelaksana Harian (“Plh”) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara, sedangkan Pelaksana Tugas (“Plt”) adalah pejabat  yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Plh dan Plt merupakan pejabat yang melaksanakan tugas rutin berupa mandat Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat apabila:

a.    ditugaskan oleh Badan dan/atau Pemerintahan di atasnya, dan

b.    merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Plh ditunjuk oleh Pejabat Pemerintahan di atasnya apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 7 (tujuh) hari kerja untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas.

Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

Plh atau Plt melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi Wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena Plh atau Plt merupakan pejabat yang melaksanakan tugas rutin yang merupakan salah satu bentuk mandat, menurut Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian (“SKBKN 26/2016”), maka Plh atau Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis” artinya Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. “Perubahan status hukum organisasi” artinya menetapkan perubahan struktur organisasi. “Perubahan status hukum kepegawaian” artinya melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. “Perubahan alokasi anggaran” artinya Plh atau Plt tidak boleh melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.

Adapun kewenangan Plh dan Plt antara lain meliputi:

a.    menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja;

b.    menetapkan kenaikan gaji berkala;

c.    menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);

d.    menetapkan surat penugasan pegawai;

e.    menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; dan

f.    memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja

Jadi, dalam menjalankan tugasnya Plh atau Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Plh atau Plt tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Plh atau Plt tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat.

Plh dan Plt bukan jabatan definitif, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Plh atau Plt tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan.

Pengangkatan sebagai Plh atau Plt tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.

Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas hanya dapat diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional hanya dapat diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam jabatan pengawas.

Kewenangan Plh dan Plt di Tengah Masa Kedaruratan

Hadirnya PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANGKEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DANSTABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMICOVID- 19)l DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN mau tidak mau bisa menggeser definisi kewenangan Plh dan Plt. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambilkebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangkapenyelamatan perekonomian nasional dan stabilitassistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasiyang berkaitan dengan pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnyadengan melakukan peningkatan belanja untukkesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial(social safety net, dan pemulihan perekonomian, sertamemperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Pada Ketentuan Penutup di Pasal 27 diaebutkan bahwa Segala tindakan termasuk keputusan yang diambilberdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yangdapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Artinya, dalam masa kedaruratan, ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif menjadi lebih fleksibel.

Kewenangan Plh dan Plt berada dalam domain UU Administrasi Negara. Dalam keadaan normal, Pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran. Namun, dalam masa darurat, selama masih berada di dalam ruang lingkum Perpu tersebut, pembatasan kewenangan itu bisa diabaikan.

Misalnya seorang pejabat terkena Covid-19 yang menyebabkan ia harus digantikan seorang Plt. Selama digantikan, entitasnya membutuhkan kebijakan yang berkaitan dengan Perpu kedaruratan yang menyebabkan akibat pada anggaran. Hal ini diperbolehkan dengan mengacu pada Perpu tersebut.

Yang menjadi catatan adalah hanyalah hal-hal yang bersifat administratif yang lepas, bukan hal-hal yang menjadi objek hukum pidana. Implikasinya adalah, jika terjadi kerugian negara akibat kebijakan yang diambil oleh seorang pejabat pengganti, baik itu Plh maupun Plt, tetap bisa diproses secara pidana apabila ditemukan mens rea atas yang bersangkutan.

Pring

Pringadi Abdi Surya. Dilahirkan di Palembang, 18 Agustus 1988. Pernah terpilih menjadi Duta Bahasa Sumatra Selatan 2009. Sekarang tengah bertugas di Subdit Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum, Direktorat Sistem Perbendaharaan. Lulusan Akuntansi Pemerintahan STAN 2010 ini suka jalan-jalan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *