Saya agen Treasury Republik Indonesia.
Saya membayangkan suatu saat saya bisa mengatakan itu dengan bangga, bukan untuk menjawab ketika banyak orang mengira saya pegawai Pajak.
Derita menjadi anak STAN, atau menjadi pegawai Kementerian Keuangan, adalah sering dikira semuanya anak Pajak. Padahal di STAN ada banyak jurusan. Di antaranya ada Akuntansi Pemerintahan, Bea Cukai, Kebendaharaan. Dan di Kementerian Keuangan ada banyak instansi selain DJP (Pajak), di antaranya ada DJBC (Bea Cukai), DJA (Anggaran), dan DJPb (Perbendaharaan).
Saya anak Akuntansi Pemerintahan dan bekerja di DJPb, Treasury Republik Indonesia.
Lalu apa bedanya? Apa kerjanya?
Negara ini punya APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyusunan anggaran dimulai dari satuan terkecil Kementerian/Lembaga yang pembahasan dan pengesahannya melibatkan DJA (Anggaran).
Anggaran kita terdiri dari Pendapatan, Belanja, Pembiayaan. Pendapatan negara itu terdiri penerimaan pajak yang menjadi domain DJP (Pajak), bea dan cukai yang menjadi domain DJBC (Bea Cukai), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang penerimaannya tersebar di K/L, BLU, yang monitoringnya berada di bawah Direktorat PNBP di DJA.
Di sisi belanja negara ada belanja transfer yang menjadi domain DJPK (Perimbangan Keuangan), dan belanja pemerintah pusat yang menjadi domain DJPb (Perbendaharaan). Pembiayaan (utang) diurus oleh DJPPR (Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko).
Nah, DJPb, tak terbatas pada domain itu saja, karena keberadaaanya yang ada di banyak tempat di nusantara ini menjadi tempat pencairan APBN. Tapi, itu adalah salah satu tugas kecil dari treasury tradisional yang mengurusi pencairan APBN hingga pertanggungjawabannya (Laporan Keuangan).
DJPB modern berperan dalam manajemen kas. Artinya, ia melihat APBN secara keseluruhan. Maka, DJBp membuat MPN G-2 untuk memastikan setiap penerimaan negara masuk ke kas negara. Terlibat di dalam DAK Fisik dan Dana Desa. Dan lebih jauh bagaimana merencanakan kas, agar ketersediaan kas selalu terjaga dengan efektif dan efisien.
Pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pemerintah dilihat secara holistik oleh DJPb.
