Pembelajaran World-Class State Treasury dari Korea Selatan

Korea Selatan adalah salah satu negara maju yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Korea Selatan juga merupakan salah satu negara yang menerapkan world-class state treasury dengan lingkup mulai dari perencanaan keuangan hingga pelaporannya. Salah satu ciri elemen kunci yang harus dimiliki organisasi treasury adalah cash-centric atau berfokus pada kas dan akuntabilitas arus kas organisasi. Treasury Korea Selatan telah memfokuskan diri dalam manajemen kas dengan paradigma baru yang bertujuan mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan efisiensi.

 

Menurut Tandberg (2005), sistem treasury meliputi berbagai aspek penting dalam manajemen belanja publik. Kunci dari sistem treasury dimaksud antara lain manajemen pencairan anggaran, perencanaan keuangan, kendali atas proses belanja, manajemen arus kas pemerintah, manajemen aset dan liabilitas, akuntansi, termasuk audit internal untuk pelaksanaan anggaran.

Value Chain dari system treasury (gambar 1) merupakan kerangka yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menelaah komponen atau tahapan proses yang menjadi bagian dalam sistem treasury pada suatu negara. Secara konsep, kriteria utama untuk menentukan apakah komponen atau proses dapat dimasukkan dalam sistem treasury adalah nilai tambah yang ada di dalamnya.

Dalam sektor privat, nilai tambah itu dapat diestimasikan sebagai peningkatan profit perusahaan. Di dalam sektor publik, untuk menentukan nilai tambah diperlukan pemahaman atas konsep yang lebih kompleks, seperti manfaat sosial atau pengurangan biaya (Tandberg, 2005). Sebagian besar negara-negara dengan perekonomian maju  memiliki konsep organisasi treasury secara virtual. Dalam arti, banyak kegiatan operasional  treasury yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pihak ketiga dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang maju.

Organisasi treasury lebih banyak memainkan peranan strategis dan analitis, terutama dalam manajemen kas, yaitu dalam arus kas masuk dan kas keluar. Tandberg (2005) mengatakan bahwa inilah area nilai tambah yang  sesungguhnya lebih mudah untuk dikuantifikasi, dalam hal manfaat finansial langsung yang diterima oleh  pemerintah.


Salah satu negara maju yang telah menekankan manajemen kas dalam system treasury-nya adalah Korea Selatan. Berdasarkan data dari Worldbank (2017), Korea Selatan memiliki luas wilayah 100.280 km2 dan jumlah penduduk sekitar 51,2 juta pada tahun 2016. Korea Selatan merupakan negara dengan perekonomian terbesar ketiga belas dengan nilai nominal PDB tahun 2016 sebesar USD1.411,25 juta (Worldbank, 2017). Korea Selatan tergabung dalam beberapa organisasi ekonomi internasional seperti G-20 ekonomi utama, APEC, WTO, dan OECD. Berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan menganut demokrasi liberal/demokrasi parlementer, yakni sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Demokrasi ini menekankan pada kebebasan dengan mengabaikan kepentingan umum, kekuasaan pemerintah terbatas, dan dibatasi oleh undangundang. Kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Selain itu, pembagian administratif Korea Selatan pun berbeda, yang terdiri atas kota istimewa/khusus (Seoul), 6 kota metropolitan, dan 9 provinsi.

Meskipun memiliki konteks administratif yang berbeda, Indonesia memiliki hubungan baik dengan Korea Selatan, terutama dalam bidang ekonomi. Kementerian Perdagangan mencatat bahwa pada tahun 2016 nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan mencapai USD13,6 miliar yang terdiri dari ekspor Indonesia ke Korea Selatan sebesar USD7,0 miliar dan impor Indonesia dari Korea Selatan sebesar USD6,67 miliar. Neraca perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan mengalami surplus sebesar USD 334,3 juta. Sementara itu, katadata.co.id mencatat bahwa pada tahun 2016, Korea Selatan merupakan negara dengan investasi terbesar kesembilan di Indonesia dengan nilai investasi mencapai USD1,1 miliar. Indonesia dan Korea Selatan juga bekerja sama dalam bidang treasury dalam bentuk Knowledge Sharing Program (KSP).

Sejak tahun 2011, KSP bertemakan treasury dilakukan setiap tahun. Tema treasury dimaksud antara lain adalah penganggaran dan tren realisasi anggaran. Pada periode 2016/2017, KSP mengambil tema peran dari state treasury untuk kompetisi industri dan reformasi pelayanan pensiun di Indonesia. Tema tersebut memuat 3 isu, yakni

1) Memperkuat peran kebijakan fiskal untuk meningkatkan sektor manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan

2) Implementasi sistem pensiun untuk pegawai sektor publik dan

3) Peningkatan Sistem Informasi Kredit Program untuk mendukung UMKM di Indonesia.


Peran Penting Treasury

Menurut Braley, et.al (2016), Treasury memiliki peran yang penting dan semakin berkembang dalam setiap  organisasi sehingga treasury harus terus meningkatkan nilai tambah demi kelangsungan sebuah organisasi. Braley, et.al (2016) selanjutnya menyebutkan bahwa ada lima elemen kunci yang membedakan treasury konvensional dengan worldclass treasury, yaitu:
1. Pola pikir yang proaktif, bukan reaktif. Artinya,
treasury harus secara konsisten dapat mengantisipasi kebutuhan kas organisasi dan secara aktif memaksimalkan penggunaan kas. Treasury memiliki wewenang untuk berbicara kepada setiap stakeholders dalam setiap pengambilan keputusan.
2.
Cash-centric organization. Treasurer berfokus pada kas dan akuntabilitas arus kas organisasi. Perencanaan kas dibuat seakurat mungkin. Setiap treasurer memiliki kepedulian pada kas, dan pengambilan keputusan didasarkan pada keadaan kas.
3. Pelaporan berkualitas yang menjembatani aspek keuangan dan operasional.
Treasury yang baik bukan hanya berfungsi sebagai pusat informasi keuangan, tetapi seluruh informasi organisasi sehingga perencanaan dan pelaksanaan anggaran berkorelasi dengan sumber daya yang ada.
4. Menemukan
platform yang tepat. Organisasi yang efektif tidak melakukan duplikasi pekerjaan, apalagi melakukan banyak pekerjaan secara manual. Treasurer harus menciptakan sistem yang  mengotomatisasi transaksi rutin, kanal informasi, dan acuan kerja yang jelas.
5. Kemampuan adaptasi. Organisasi
treasury dituntut untuk mengevaluasi keadaan saat ini dan kebutuhan di masa yang akan datang.


Treasury
di Korea Selatan


Treasury Bureau adalah organisasi treasury di Korea Selatan. Treasury Bureau ini berada di bawah Ministry
of Strategic and Finance (MSOF). Secara garis besar tugas dari Treasury Bureau adalah mengawal keseluruhan proses operasi fiskal dapat dijalankan dengan efisien dan stabil, mulai dari pengalokasian anggaran hingga pertanggungjawabannya (White Paper on South National Treasury, 2014).

Posisi Treasury Bureau adalah sebagai CFO (Chief Financial Officer) yang bertugas menyediakan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, mengatur aset dan liabilitas negara, dan menjalankan kontrak-kontrak pemerintah. Fungsi-fungsi tersebut bertujuan untuk stabilitas keuangan negara. Lebih lanjut, dalam White Paper on South National Treasury (2014) disebutkan bahwa tak hanya berkisar pada keuangan publik, Treasury Bureau juga harus meningkatkan perannya sebagai fund manager dan developer of the state dengan cara memanfaatkan sepenuhnya aset negara dan juga pembiayaan untuk meningkatkan penerimaan. Tentu saja hal ini dilakukan dengan memperhitungkan baik-baik risiko fiskal yang ada seperti krisis keuangan global, peningkatan biaya untuk memenuhi kesejahteraan, tingkat kelahiran yang rendah, hingga ke masalah populasi yang menua.

Paradigma treasury Korea Selatan fokus pada peningkatan peran treasury sebagai fund manager dan pengembang negara dengan mengambil manfaat dari dana treasury dan aset untuk memperoleh penerimaan negara, dengan tujuan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pemerintah sebagaimana terlihat pada Gambar 2.

Korea Selatan telah menerapkan Treasury Single Account (TSA). Penerapan TSA telah meningkatkan efisiensi dalam manajemen treasury fund. Pembayaran di Korea Selatan juga sudah memfasilitasi kartu kredit. Adakalanya terjadi kekurangan kas akibat selisih antara belanja dan penerimaan negara di hari itu. Untuk mengatasi kekurangan kas jangka pendek, Treasury Bureau menerbitkan treasury bills ke Bank of Korea (BOK) untuk menutupi kekurangan kas sementara itu. Apabila terjadi kelebihan kas, idle cash, Treasury Bureau akan meletakkannya di pasar uang untuk mendapatkan penerimaan negara. Ministry of Strategic and Finance Republic of Korea menyebutkan, ketika pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat di semester pertama, dan baru akan menguat di semester kedua, Treasury Bureau dapat mengambil peran mendukung kebijakan makroekonomi agar lebih efektif. Caranya dengan mengamankan 50-60% anggaran tersedia dan mengalokasikannya dengan lebih baik ke pasar keuangan demi mendapatkan penerimaan yang maksimal (White Paper on South National Treasury, 2014).

Treasury Bureau juga mengoperasikan sistem yang terhubung dengan pasar Korea Treasury Bond (KTB) primer dan sekunder, termasuk primary dealer, conversion offer, early redemption and redinancing, dan KTB future markets system. Selain itu, Treasury Bureau membangun dan mengimplementasikan kebijakan demi meningkatkan peran KTB sebagai acuan dan mengembangkan pasar utang pemerintah.

Treasury Bureau mengatur kebijakan dan mengoperasikan sistem yang berhubungan dengan stabilitas manajemen properti pemerintah seperti real estate yang dimiliki pemerintah, barang-barang, sekuritas, dan piutang pemerintah demi mendapatkan nilai tambah. Properti yang idle dikembangkan untuk mendatangkan nilai dan manfaat bagi masyarakat, dan mendahulukan real estate untuk tujuan-tujuan administratif atau juga bisa menjual properti yang dianggap tidak difungsikan dan tidak memiliki manfaat untuk menambah penerimaan negara.

Untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen BUMN dan organisasi publik lainnya, Treasury Bureau menjalankan hak pemegang saham dengan menghormati kebijakan publik, termasuk kebijakan dividen, dan keputusan penting mengenai investasi. Treasury Bureau juga membuat investasi baru untuk meningkatkan dana untuk institusi publik dan menjual ekuitas pemerintah untuk berbagai tujuan seperti privatisasi.
Treasury Bureau juga mengadministrasikan kontrak pemerintah dan sistem pengadaan barang jasa dengan
tujuan efisiensi dan menyeimbangkan pengembangan tiap regional, misalnya lewat usaha kecil dan menengah dengan kredit usaha rakyat.

Tugas utama Treasury Bureau dalam manajemen pembiayaan treasury meliputi:
1. Operasional sistem penerimaan
treasury fund yang terjalin kerjasama antara MOSF, bank sentral dan
institusi keuangan lainnya dengan tujuan penerimaan dan pembayaran menjadi semakin transparan dan efisien dan menimbulkan kenyamanan masyarakat.
2. Perencanaan dana.
Treasury Bureau menyusun perkiraan kebutuhan dana secara detail berdasarkan estimasi yang disusun masing-masing kementerian untuk menghindari keadaan kas yang berlebih maupun kekurangan kas.
3. Mengonsolidasikan
treasury fund lewat Treasury Single Account (TSA) dengan pemisahan akun penerimaan dan belanja.
4. Pembiayaan kekurangan kas jangka pendek dengan menerbitkan
treasury bills dengan jatuh tempo paling umum 63 hari, dan meminjam uang (pembiayaan jangka pendek) ke bank sentral (BOK).
5. Mengoperasikan dana
treasury dengan memanfaatkan idle cash ke pasar uang untuk meningkatkan penerimaan. Treasury Bureau menetapkan batas aman belanja harian, kemudian mengalokasikan kelebihannya ke pasar.

6. Mengoperasikan Public Capital Fund Management (PCFM) sebagai working capital management.
7. Mengatur piutang pemerintah. Jumlah piutang pemerintah Korea Selatan naik terus dari tahun ke tahun dan membutuhkan manajemen yang efektif dan efisien. Pemerintah pun berusaha menurunkan rasio pengembalian piutang pemerintah dengan memperbaiki kerangka institusi dengan cara mendelegasikan bagian penagihan ke pihak ketiga dan membagikan informasi para pengutang ke pihak pemberi kredit agar dapat dievaluasi.

Public Capital Fund Management (PCFM)

PCFM dibentuk untuk menyukseskan pembiayaan bagi implementasi kebijakan dengan cara mengatur proses
dari penerbitan obligasi dan
idle cash yang berasal dari rekening lain dan pembiayaan yang dilakukan oleh
pemerintah. MOSF menerbitkan
Korea Treasury Bonds (KTBs) untuk belanja pemerintah dan memberikan pinjaman ke rekening lain dan pembiayaan dengan bunga lebih rendah dari bunga pasar. MOSF juga mengambil alih obligasi pemerintah daerah untuk mendukung program pemerintah daerah.

PCFM menyusun anggaran bulanan, terdiri dari rencana penerimaan yang berasal dari penerbitan KTB tahunan, pengeluaran untuk deposito, dan pembayaran kembali pokok dan bunga. PCFM ini menggunakan strategi investasi “fund of funds” dengan menahan portofolio ketimbang menginvestasikan secara langsung ke saham, utang, atau bentuk sekuritas yang lain. Investasi semacam ini sering juga disebut sebagai “multi-manager investment”, yang berarti menginvestasikan hanya ke dana-dana yang diatur oleh entitas yang sama.

Rekomendasi Kebijakan Menuju Kondisi Ideal World-Class Treasury Management

Menurut Treasury Strategies, Inc. (2013), untuk menuju kondisi ideal, organisasi treasury harus mengubah cara
pandang tentang pekerjaan, yang sebelumnya didominasi pekerjaan-pekerjaan operasional, menjadi pekerjaan yang bersifat analitik dan strategik.
Best practice treasury di sektor privat memiliki porsi strategic iniative sebanyak 50%, analytical 30%, dan menyisakan operasional hanya 20%. Inisiatif strategis tersebut mencakup struktur dan organisasi, manajemen likuiditas, teknologi, kerangka kebijakan, manajemen risiko, dan treasury metrics.
Secara infrastruktur, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) tidak berbeda jauh dengan Treasury Bureau di Korea Selatan, dilihat dari adanya sistem TSA dan Financial Management Information System (FMIS). Dalam hal orientasi berbasis kas, Treasury Bureau lebih maju. Misalnya, Korea Selatan baru menerbitkan obligasi berjangka 50 tahun, fixed rate, dengan tujuan untuk menghilangkan risiko inflasi dengan 10-tahun jatuh tempo, selain KTBs berjangka 3, 4, 10, 20, dan 30 tahun. Selain KTBs, pemerintah Korea juga menerbitkan Treasury Bills, National Housing Bonds dan Foreign Exchange Stabilization Bonds sebagai strategi manajemen likuditas. KTBs memiliki porsi yang lebih besar dan memegang peranan kunci bagi pembiayaan belanja publik. KTBs bahkan menjadi benchmark dalam pasar utang Korea.

Selain itu, dalam White Paper on South National Treasury (2014) disebutkan bahwa untuk membiayai
kebutuhan kas temporer,
Treasury Bureau bisa langsung menerbitkan treasury bills dengan jatuh tempo paling umum 63 hari, dan meminjam uang (pembiayaan jangka pendek) ke bank sentral (BOK). Pembiayaan jangka pendek dari bank sentral memiliki bunga yang ekuivalen dengan monetary stabilization bonds.

Pembentukan working capital management seperti PCFM di Korea Selatan juga dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia. Lebih lanjut, treasurer juga harus mampu memberikan masukan tentang dampak perubahan kebijakan yang diusulkan pada tingkat modal kerja. Oleh sebab itu, treasurer harus mengetahui bagaimana modal kerja digunakan dan apa pengaruh serta kaitannya dengan elemen-elemen keuangan lainnya.

KSP 2016/2017 antara Indonesia dan Korea Selatan menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan. Terkait Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), terdapat beberapa rekomendasi kebijakan peningkatan SIKP antara lain: Pertama, perlunya dilakukan rating/pemeringkatan dalam model KUR rating bagi kustomer KUR yang potensial. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi pemerintah daerah atas UMKM setelah melakukan sebelumnya dilakukan assessment. Selanjutnya, prosedur tertentu dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan oleh bank. Kedua, SIKP perlu menyediakan informasi UMKM ke publik dan juga para pemangku kepentingan di sektor swasta melalui suatu sistem manajemen UMKM yang terintegrasi. Dalam sistem tersebut, informasi pelanggan KUR akan mengakselerasi kompetisi di antara pinjaman bank komersial, dan mencegah duplikasi dukungan pemerintah, serta menjaga keefektifan asistensi.

Sementara itu, terkait isu pensiun, reformasi sistem pensiun harus dilakukan untuk menjaga ketahanan fiskal dengan tetap menjamin pembayaran pensiun kepada pegawai negeri dengan manajemen dan tingkat pelayanan yang efektif dan efisien. Pada masa transisi, sistem yang dibangun adalah fully fundedsebagian. Kemudian, untuk membagi beban antara pihak pemerintah dan pegawai, kontribusi yang  seimbang dapat menjadi pilihan awal. Setelah itu,rencana strategis jangka panjang perlu dibuat untuk  meningkatkan kesehatan keuangan bagi para
pensiunan.

Pemerintah juga perlu melihat kembali batas usia pensiun yang linier dengan angka harapan hidup. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan restrukturisasi fungsi yang saling tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, dan antara PT Taspen dengan PT ASABRI.


Daftar Pustaka


Charlie Braley, Deborah Rieger-Paganis and Tom Studebaker, 2016. Five Key Elements of A World
Class Treasury Department
.
Kementerian Perdagangan, 2017. Neraca Perdagangan Indonesia Dengan Korea Selatan 2012-2017. Diakses dari
http://www.kemendag.go.id/id/economicprofile/indonesia-export-import/balance-oftrade-with-trade-partner-country?negara=114 pada 05/10/2017.

Ministry of Strategic and Finance Republic of Korea, 2014. White Paper on South National Treasury.

Tandberg, Erwin, 2005. Treasury System Design: A Value Chain Approach. Treasury Strategies, Inc, 2013. The Treasury 3.0 Frame Work: Deploying A Model of Best Practices.
Wikipedia. Korea Selatan. http://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan diakses 28 Agustus 2017
Katadata, 2017. 10 Negara Investasi Terbesar di Indonesia. Diakses dari http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017 /01/26/10-negara-terbesar-investasi-keindonesia-2016 pada 29/09/2017.

 

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Treasury Policy Brief No. 2

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *