Tag Archives: utang pemerintah

Indonesia Darurat Utang

Tulisan ini dipublikasikan di https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/benarkah-indonesia-darurat-utang/ pada 30 November 2017 dan dimuat di dalam buku Perbendaharaan untuk Negeri.

Belakangan ramai di media massa mengenai Indonesia telah berada dalam keadaan darurat utang. Seorang tokoh bahkan mengatakan, saat ini, presiden sebagai kepala pemerintahan dapat di-impeach karena telah melanggar undang-undang, sebab defisit anggaran telah melebihi angka 3% terhadap APBN. Ramai-ramai pula masyarakat mengkritik pemerintah.

Pernyataan tersebut sesungguhnya keliru. Batas defisit anggaran yang disebutkan dalam UU Keuangan Negara ialah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), bukan terhadap APBN. Kriteria defisit anggaran 3% tersebut, bila ditilik lebih jauh, dilatarbelakangi oleh perjanjian Maastricht yang menjadi cikal-bakal Uni Eropa. Dalam perjanjian tersebut disebutkan beberapa hal yang menjadi kesepakatan, di antaranya defisit anggaran yang dianggap aman tidak melebihi 3% terhadap PDB, dan rasio utang yang dianggap aman tidak melebihi 60% terhadap PDB.

Indonesia menganut sistem anggaran defisit. Hal ini tidak terlepas dari tujuan negara yakni kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera. Pembangunan ekonomi tidak hanya fokus pada perkembangan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan, keamanan dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya dimaksud bukan hanya pengolahan sumber daya alam, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terkait pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya kebijakan yang baik agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kebijakan pengelolaan anggaran melalui belaja dan penerimaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Saat menyusun rencana anggaran, pemerintah mengidentifikasi terlebih dahulu sisi kebutuhan.

Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan tersebut (dengan skala prioritas) untuk menyejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan sisi penerimaan dan belanja negara. Selisih antara belanja dan penerimaan negara dalam APBN ditutupi dengan pembiayaan dan utang merupakan salah satu upaya pembiayaan. Bagi negara yang sedang berkembang, utang merupakan salah satu sumber dana untuk membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi negaranya. Ini terjadi karena belum cukupnya dana yang berasal dari penerimaan dalam negeri, sehingga sumber pembiayaan berupa utang, khususnya utang dari luar negeri, sangat diperlukan. Hal ini juga menjadi salah satu alternatif untuk mencukupi kekurangan kebutuhan anggaran pembangunan di Indonesia.

Lebih spesifik lagi, utang ada untuk investasi dalam peningkatan infrastruktur. Infrastruktur yang kurang baik menjadi salah satu faktor kegagalan pasar yang akan berimbas pada tak meningkatnya (atau justru berkurangnya) kapasitas produksi dan berujung pada pertumbuhan ekonomi yang rendah atau justru menurun. Kapasitas produksi yang tinggi juga dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan pajak yang lebih baik. Itulah mengapa jika dapat tepat mencapai tujuannya, maka utang berkorelasi positif dengan target pajak dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah Indonesia secara serius telah menjaga angka defisit anggaran di bawah 3%. Angka defisit anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 2,8%, dan pada tahun ini, APBN-P 2017, mengasumsikan defisit anggaran sebesar 2,92%. Pelebaran defisit terjadi karena adanya perubahan komposisi dari sisi penerimaan dan belanja negara.

Dari sisi belanja negara, ada kenaikan subsidi energi dan belanja lain yang mendesak, salah satunya keputusan kalkulasi ulang untuk subsidi elpiji 3 kilogram, listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Keputusan dari Menteri BUMN dan ESDM menyatakan bahwa perbedaan antara jumlah subsidi yang terdapat pada APBN dengan biaya yang harus ditanggung oleh Pertamina akan dibayar oleh Pertamina dulu. Selanjutnya pada semester kedua, pemerintah akan memenuhi kewajiban pembayaran BBM yang selama ini belum terbayarkan. Namun demikian, pemerintah tetap berkomitmen melakukan penghematan belanja dan memberi outlook defisit sebesar 2,67%. Begitu juga bila dilihat dari sisi rasio utang terhadap PDB, pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan dan menjaga rasio utang di bawah 30% dalam 8 tahun terakhir.

Rasio utang Indonesia hingga Juni 2017 sebesar 27,9%. Dibandingkan dengan negara-negara yang tergabung dalam G-20, rasio ini termasuk rendah. Data dari DJPPR Kementerian Keuangan pada Februari 2017 menunjukkan rasio utang Indonesia ada di urutan ke-19. Hanya Rusia yang rasionya lebih rendah yakni 17%. Negara-negara seperti Jepang, Italia, dan Amerika Serikat memiliki rasio utang lebih dari 100%, bahkan Jepang memiliki rasio utang 250,4%.

Selama kurun 2007-2017, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif, terendah pada 2009 sebesar 4,6% akibat terimbas oleh krisis ekonomi di Amerika Serikat. Angka tersebut sesungguhnya bukan angka yang buruk, sebaliknya sangat baik. Berkati pondasi makro ekonomi yang lebih baik dibanding krisis ekonomi 1997, Indonesia berhasil meminimalisasi dampak krisis AS yang menyapu hampir seluruh negara di dunia.

Ketidakpastian global yang kini sedang terjadi menjadi salah satu faktor eksternal yang menekan perekonomian Indonesia. Dengan pondasi yang makin kuat, Indonesia justru berani merevisi asumsi pertumbuhan ekonomi dari 5,1% menjadi 5,2% di APBN-P 2017. Pertumbuhan ekonomi yang positif inilah yang akan menaikkan pendapatan pajak pemerintah yang digunakan untuk mendanai belanja negara.

Pada akhir 2014 lalu, pemerintahan Jokowi mulai mengurangi subsidi BBM. Terbukti, sejak Januari 2017, secara bertahap, subsidi listrik untuk pengguna 900 VA dicabut. Hal ini tak terlepas dari usaha pemerintah untuk memiliki ruang fiskal demi pemenuhan belanja infrastruktur. Rata-rata peningkatan alokasi belanja infrastruktur pemerintah 2015-2017 dibandingkan 2011-2014 sebesar 123,4%. Dalam periode tersebut, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang termasuk mandatory spending juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 27,4% dan 104%. Refocusing ini juga mengisyaratkan belanja subsidi dianggap tidak tepat sasaran. Dengan mengurangi 66,2% alokasi dan mengalihkannya ke belanja lain, maka tujuan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat menjadi lebih baik pencapaiannya—dengan eskalasi pembangunan infrastruktur dan perlindungan pemerintah terhadap masyarakat miskin di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pembiayaan melalui utang harus dilakukan dengan hati-hati dengan manajemen yang efektif dan efisien. Hal ini juga telah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pendalaman pasar utang dalam negeri dengan tujuan meminimalisasi risiko yang ada pada utang luar negeri, yakni risiko nilai kurs yang berubah-ubah. Penerbitan utang baru pun didasarkan pada biaya utang yang rendah diiringi dengan forecasting kebutuhan kas pemerintah.

Kebijakan fiskal di sisi peneriman, pengeluaran, dan pembiayaan dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Saat ini, defisit anggaran terbukti dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, yang memungkinkan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Mengelola APBN bukanlah hal yang mudah, dan bukan berarti pemerintah tak berkeinginan mengurangi utang dan defisit. Namun, hal tersebut jangan sampai menghambat tujuan bernegara: social welfare.

 

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

Utang Indonesia

Total utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD316 miliar atau setara Rp4.205 triliun per November 2016. Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri bertambah USD5,7 miliar atau setara Rp75,8 triliun (kurs rata-rata: Rp13.307) sepanjang Januari-November 2016. Utang luar negeri didominasi sektor swasta sebesar USD161,5 miliar dan sisanya sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD154,5 miliar. Ini artinya, sebesar 51,1 persen utang luar negeri Indonesia merupakan milik swasta.

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2016 tumbuh 3,6% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan Oktober 2016 sebesar 6,5% (yoy).  Pihak BI mengungkapkan, perlambatan pertumbuhan ini didorong oleh perlambatan ULN sektor publik dan penurunan ULN sektor swasta. Perlambatan pertumbuhan ULN terjadi baik pada ULN berjangka panjang maupun ULN berjangka pendek.

ULN sektor publik tumbuh melambat menjadi 12,1% (yoy) dari 17,0% (yoy) pada bulan Oktober 2016. Selain itu, ULN sektor swasta turun 3,4% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan penurunan pada Oktober 2016 yang sebesar 2,0% (yoy). Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang (86,7% dari total ULN). ULN berjangka panjang pada November 2016 mencapai USD 274,1 miliar, terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD 153,7 miliar (56,1% dari total ULN jangka panjang) dan ULN sektor swasta sebesar USD 120,4 miliar (43,9% dari total ULN jangka panjang).

Sementara itu, ULN berjangka pendek sebesar USD 42,0 miliar (13,3% dari total ULN), terdiri dari ULN sektor swasta sebesar USD 41,2 miliar (98,1% dari total ULN jangka pendek) dan ULN sektor publik sebesar USD 0,8 miliar (1,9% dari total ULN jangka pendek). ULN berjangka panjang tumbuh 3,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Oktober 2016 yang sebesar 6,2% (yoy), sementara ULN berjangka pendek tumbuh 7,1% (yoy), juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Oktober 2016 sebesar 8,3% (yoy).

Menurut sektor ekonomi, ULN swasta pada akhir November 2016 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,8%.  Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ULN sektor keuangan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih pada November 2016 mencatat pertumbuhan tahunan yang negatif, sementara ULN sektor industri pengolahan tumbuh melambat.

Utang pemerintah Indonesia tercatat Rp3.485,36 triliun sampai dengan November 2016. Jumlah itu bertambah Rp45,58 triliun ketimbang utang pada Oktober 2016 sebesar Rp3.439,78 triliun. jumlah utang Rp3.485,36 triliun adalah 25% dari PDB. Hal ini masih jauh di bawah batas yang ditetapkan undang-undang, yakni 60% dari PDB.

Adapun 10 negara pemasok utang bilateral Indonesia yang mencapai Rp326,59 triliun per November 2016, meliputi: 1. Jepang dengan pinjaman Rp209,62 triliun, 2. Prancis Rp23,96 triliun, 3. Jerman Rp22,79 triliun, 4. Korea Selatan Rp20,29 triliun, 5. China Rp12,80 triliun, 6. Amerika Serikat Rp9,64 triliun, 7. Australia Rp7,51 triliun, 8. Spanyol Rp3,58 triliun, 9. Rusia Rp3,49 triliun, 10. Inggris Rp2,28 triliun, 11. Negara lain Rp10,64 triliun.

Sedangkan pinjaman multilateral senilai Rp365,99 triliun oleh pemerintah Indonesia berasal dari 6 lembaga keuangan dunia, yakni: 1. The World Bank dengan kucuran pinjaman Rp233,53 triliun, 2. Asian Development Bank (ADB) Rp120,44 triliun, 3. Islamic Development Bank (IDB) Rp9,30 triliun, 4. International Fund for Agricultural Development (IFAD) Rp2,21 triliun, 5. Bank Investasi Eropa (EIB) Rp0,34 triliun, 6. Nordick Investment Bank (NIB) Rp0,17 triliun.  Utang yang berasal dari komersial bank senilai Rp46,60 triliun, antara lain: 1. Amerika Serikat (AS) senilai Rp10,29 triliun, 2. Singapura Rp7,75 triliun, 3. Prancis Rp8,45 triliun, 4. Belanda Rp6,24 triliun, 5. Austria Rp4,79 triliun, 6. Rusia Rp4,78 triliun, 7. Inggris Rp0,82 triliun, 8. Jepang Rp0,58 triliun, 9. Taiwan Rp0,62 triliun, 10. Jerman Rp0,56 triliun, 11. Negara lain Rp1,71 triliun.

Saat ini kebanyakan masyarakat memandang negatif terhadap utang negara. Akan tetapi, dibalik utang itu ada tujuan yang dapat dicapai. Pada negara berkembang, negara membutuhkan berbagai pembangunan untuk sarana dan prasarana bagi seluruh rakyatnya. Sebagai kebijakan yang tepat, jalan pintas dan jalan tercepat bagi negara untuk segera membangun negaranya adalah dengan meminjam dana kepada negara tetangga yang memang memiliki dana yang cukup. Beberapa negara atau lembaga keuangan siap menyediakan pinjaman untuk suatu negara atau perorangan tentunya dengan bunga yang telah ditetapkan dan sesuai dengan standar yang ada. Bukan hanya negara berkembang, negara-negara maju juga berutang dengan rasio yang jauh lebih besar.

Adapun fungsi utang negara bisa untuk menutupi kekurangan anggaran, seperti kas jangka pendek dalam belanja yang tidak dapat ditunda, solusi mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN tahun berikutnya. Kemudian ada juga yang menyebutkan utang negara ini dapat menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru, tentunya jika dikelola dengan baik oleh yang bersangkutan.

Utang luar negeri sama halnya seperti modal pembangunan. Untuk dampak positifnya, negara dapat membangun infrastruktur dengan modal yang cepat. Uang yang negara pinjam akan digunakan untuk membangun infrastruktur, fasilitas, dan subsidi dalam program pemerintah. Selain itu, uang yang didapat ini tidak sembarangan digunakan meski untuk kepentingan bangsa, dengan penggunaan yang sesuai dengan porsinya.

Selain itu, utang juga menjadi alat untuk menjalin hubungan bilateral. Utang luar negeri dapat membantu merekatkan hubungan dari kedua negara. Indonesia yang berhutang dengan negara lain ataupun dengan lembaga keuangan internasional, dapat membuat hubungan bilateral dan multilateral antara indonesia dengan negara lain agar dapat memiliki hubungan yang lebih baik. Kondisi ini cukup baik, karena di era modern ini setiap negara tentu bergantung satu sama lainnya untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Mendapatkan pinjaman luar negeri dari negara lain tidaklah mudah. Kita perlu meyakinkan bahwa kita memiliki sumber daya yang mampu untuk dikembangkan dan mengembalikan pinjaman beserta bunganya dengan pasti. Kesepakatan pemberian pinjaman dari luar negeri menunjukkan pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia termasuk negara berkembang yang akan terus bisa tumbuh dari waktu ke waktu.

 

Peringkat Pemberi Utang Indonesia (Swasta maupun Publik)

1. Singapura

Sebanyak USD54,1 miliar atau sekitar Rp728 triliun digelontorkan ke Indonesia. 

 2. Jepang

Negeri Matahari Terbit ini memberikan utang sejumlah USD32,9 miliar atau sekitar Rp442,8 triliun.

 3. Bank Dunia

Bank Dunia (the World Bank) merupakan lembaga keuangan nomor 1 yang memberikan utang ke Indonesia. Lembaga ini memberikan USD17,2 miliar atau sekitar Rp231,5 triliun.

 4. China

Negeri Tirai Bambu ini menggelontorkan pinjaman hingga 14,3 miliar atau sekitar Rp192,5 triliun. Pinjaman dari Cina ini meningkat sekitar 1800% dari 10 tahun lalu.

 5. Amerika Serikat

Negeri Paman Sam ini menduduki peringkat kelima, setelah China sebagai negara dan lembaga internasional pemberi utang terbesar ke Indonesia. Amerika meminjamkan uang sebanyak USD10,3 miliar atau sekitar Rp138,6 triliun. 

6. Belanda

Belanda memberikan utangnya ke Indonesia USD9,3 miliar atau sekitar Rp125,1 triliun. 

7. Asian Development Bank

ADB menggelontorkan uang USD9 miliar atau sekitar Rp121,1 triliun.