Tag Archives: utang Indonesia

Omong Kosong “Menteri Pencetak Utang”

Pembahasan tentang utang masih menjadi tema yang menarik. Yang terbaru, ucapan Prabowo yang menyebut kondisi perekonomian Indonesia sudah carut marut seiring bertambahnya utang luar negeri hingga menyebut Menteri Keuangan sebagai Menteri Pencetak Utang. Sontak saja, hal itu menimbulkan reaksi dari Kementerian Keuangan.

Kepala Biro Kehumasan dan Layanan Informasi (KLI) Nufransa Wira Sakti langsung menanggapi hal tersebut. Ia menyampaikan kekecewaannya bahwa tidak sepantasnya sebuah institusi negara yang dilindungi undang-undang dihina atau diolok-olok.

Masalah utang pemerintah, terutama utang luar negeri, kerap keluar dari konteks. Ada satu hal mendasar yang kerap kita lupakan. Yakni bahwa utang pada dasarnya merupakan salah satu kebijakan fiskal yang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR, dibahas secara mendalam dan teliti.

Kenapa demikian? Karena kita menganut penganggaran defisit. Penganggaran defisit adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit; karena keterbatasan anggaran (budget constraint), pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar daripada penerimaan pemerintah untuk memenuhi tujuan bernegara.

Tujuannya adalah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

 

Dengan demikian, ketika Undang-Undang APBN disahkan, setelah dibahas di dewan (yang terdiri dari partai pro pemerintah dan partai oposisi), nilai utang sudah diketahui dan disetujui. Logikanya, ruang kritik itu menjadi milik para pembahas anggaran di dewan legislatif. Jika dirasa utangnya terlalu membengkak, dalam hal ini misalnya kebijakan fiskal terlalu ekspansif dan tidak diimbangi dengan anggaran penerimaan negara, maka ruang kritik itu hadir sebelum APBN disahkan.

Tugas anggota dewan (wakil rakyat) adalah mengawasi realisasi APBN, dalam hal ini realisasi utang, apakah sudah digunakan untuk mencapai tujuannya (untuk infrastruktur), dan apakah terjaga rasionya seperti yang sudah direncanakan. Dalam hal ini, boleh kita menetapkan semacam batas psikologis bahwa defisit anggaran harus sesuai dengan yang direncanakan, dan dalam bahaya apabila rasionya melebihi 3% terhadap PDB sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Bila itu tidak terjadi, apa yang harus diributkan?

Pertanyaan mendasar berikutnya adalah kenapa kita menganut penganggaran defisit? Kenapa tidak menganut penganggaran berimbang seperti masa Orde Baru?

Hal yang harus diluruskan pertama kali adalah kita tidak pernah menganut benar-benar penganggaran berimbang (dalam hal ini anggaran pendapatan sama dengan anggaran belanja). Pada masa Orde Baru, kita juga berutang banyak. Namun, utang itu tidak dicatat pada sisi pembiayaan, melainkan pada sisi penerimaan. Sehingga seolah-olah uang yang diterima negara sama dengan uang yang dibelanjakan.

Penganggaran defisit diterapkan di seluruh negara. Ini adalah analisis dasar Keynesian yang mulai banyak diadopsi berbagai negara ketika Great Depression 1928 terjadi. Masa resesi besar itu menjatuhkan perekonomian banyak negara. Ketika itu negara berkeinginan bangkit, namun tak punya modal di dalam negeri. Pada masa resesi, sektor pembayaran privat jatuh, dan tabungan meningkat, menyebabkan sumber-sumber ekonomi banyak tak digunakan. Pinjaman pemerintah alias utang adalah cara untuk menstimulasi ekonomi.

Stimulasi itu ada dalam bentuk G (belanja pemerintah) dan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB), yakni belanja infrastruktur pemerintah. Efek langsung yang dirasakan oleh adanya pembangunan infrastruktur adalah penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan pembangunan infrastruktur. Efek setelah itu, yang harus diukur lewat capital budgeting, haruslah memiliki manfaat yang bisa dikuantifikasi dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi suatu negara.

Di sini, sebenarnya ruang kritik itu terbuka luas. Bagaimana mengukur pengelolaan utang yang berhasil? Bagaimana mengukur tujuan defisit anggaran itu tercapai?

Maka, diperlukanlah sebuah kajian yang komprehensif untuk sebuah kritik. Misal, apakah realisasi utang oleh pemerintah sudah efisien? Apakah pemerintah sudah memastikan bahwa utang yang diterbitkan benar-benar dibutuhkan saat itu dihadapkan pada konsep biaya utang yang rendah? Apakah infrastruktur yang dibangun pemerintah (dengan utang) sudah benar skala prioritasnya?

Menjawab pertanyaan-pernyataan tersebut lebih penting ketimbang terus-menerus meributkan soal jumlah utang, yang secara jelas sudah pasti batasnya dalam undang-undang (rasio defisit anggaran 3% terhadap PDB, rasio utang 60% terhadap PDB –dengan batas psikologis 30%). Bahkan, seorang peraih nobel ekonomi kenamaan, Joseph Stiglitz, menyatakan batas tersebut (yang diadopsi dari Kriteria Maastricht yang menjadi cikal bakal Uni Eropa) sudah tidak relevan lagi.

Menurut Stiglitz, batas tersebut justru hanya akan mematok pikiran kita untuk menjaga defisit, bukan malah memastikan bahwa defisit mencapai tujuannya. Inilah yang ia sebut sebagai deficit fethisisme. Stiglitz justru tak mempermasalahkan berapa pun utangnya, asal utang tersebut memang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam ilustrasi sederhana, lembaga peminjam mampu meminjamkan uang kepada kita dalam batas yang ia yakini kita masih mampu bayar. Bukan kita yang menetapkan batas sendiri. Dan, itu tidak masalah selama kita gunakan utang itu untuk kegiatan produktif yang akan meningkatkan kekayaan kita.

Kita tentu belum seekstrem Stiglitz. Kita masih mengikuti kriteria Maastricht, mengikuti batas yang ditetapkan undang-undang, dan mengelola utang dengan sangat hati-hati. Tidak sembarangan seperti yang digembor-gemborkan dalam dunia politik seperti selama ini.

Pringadi Abdi Surya bekerja di Ditjen Perbendaharaan

Tulisan pertama kali dimuat di Detik.com tanggal 7 Februari 2019

Kondisi Bila Indonesia Tidak Berutang

Viral tentang Indonesia Darurat Utang ini sebenarnya harus dihadapi dengan terbuka. Tidak mudah memang memberikan pemahaman bagi masyarakat umum tentang utang dari sudut pandang manajemen keuangan publik. Tulisan ini adalah versi beta dari versi lengkap di kemudian hari, tentang bagaimana sih kondisi Indonesia jika tidak berutang? Bisa nggak sih Indonesia lepas dari utang?

Asumsi yang saya gunakan dalam simulasi ini adalah outlook realisasi APBN 2017, ceteris paribus, semua asumsi terpenuhi, meski pada kenyataannya dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak selalu shortfall.

Outlook defisit anggaran kita adalah 2,67% terhadap PDB atau sekitar 362,9 T, meski dalam RAPBN-P asumsi defisit mencapat 2,92% atau sekitar 397,2 T dan realisasi pembiayaan > realisasi defisit, yang artinya, kita berutang lebih banyak dari defisit yang terjadi akibat adanya selisih antara penerimaan dan pendapatan per harinya.

Karena kita tidak berutang, kita buang angka 362,9 T tersebut. Tersisalah pendapatan negara dan penerimaan hibah sebesar total 1717,2 T.

Bisa apa kita dengan 1717,2 T?

Total belanja kita adalah 2111,4 Triliun dalam APBN-P 2017 dengan outlook 2077,0 setelah penghematan belanja. Rencana belanja infrastruktur (belanja modal fisik) adalah sekitar 378 T. Jika dikurangkan angka itu dari belanja, sisanya 1699 T.

Artinya, setelah melunasi semua belanja, dari belanja pegawai, belanja barang, bantuan sosial, dll… hanya tersisa uang 18,2 Triliun untuk ruang fiskal (dalam hal ini infrastruktur).

Jadi sebagai rakyat, kita tak boleh kelewatan banyak menuntut karena 18,2 T paling bisa untuk membuat 1 proyek infrastruktur yang besar, atau beberapa proyek skala menengah saja.

Siapkah kita hidup qonaah, bebas utang, bebas riba?

(Eh jangan lupa, dalam 1717,2 T itu, kita harus melunasi cicilan bunga utang 250 T per tahun. Terus yang dikorupsi berapa?)

 

Gaes, jadi pemerintah itu nggak mudah. Susah banget memilih kebijakan buat memuaskan semua rakyat.

 

 

Utang Indonesia

Total utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD316 miliar atau setara Rp4.205 triliun per November 2016. Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri bertambah USD5,7 miliar atau setara Rp75,8 triliun (kurs rata-rata: Rp13.307) sepanjang Januari-November 2016. Utang luar negeri didominasi sektor swasta sebesar USD161,5 miliar dan sisanya sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD154,5 miliar. Ini artinya, sebesar 51,1 persen utang luar negeri Indonesia merupakan milik swasta.

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2016 tumbuh 3,6% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan Oktober 2016 sebesar 6,5% (yoy).  Pihak BI mengungkapkan, perlambatan pertumbuhan ini didorong oleh perlambatan ULN sektor publik dan penurunan ULN sektor swasta. Perlambatan pertumbuhan ULN terjadi baik pada ULN berjangka panjang maupun ULN berjangka pendek.

ULN sektor publik tumbuh melambat menjadi 12,1% (yoy) dari 17,0% (yoy) pada bulan Oktober 2016. Selain itu, ULN sektor swasta turun 3,4% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan penurunan pada Oktober 2016 yang sebesar 2,0% (yoy). Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang (86,7% dari total ULN). ULN berjangka panjang pada November 2016 mencapai USD 274,1 miliar, terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD 153,7 miliar (56,1% dari total ULN jangka panjang) dan ULN sektor swasta sebesar USD 120,4 miliar (43,9% dari total ULN jangka panjang).

Sementara itu, ULN berjangka pendek sebesar USD 42,0 miliar (13,3% dari total ULN), terdiri dari ULN sektor swasta sebesar USD 41,2 miliar (98,1% dari total ULN jangka pendek) dan ULN sektor publik sebesar USD 0,8 miliar (1,9% dari total ULN jangka pendek). ULN berjangka panjang tumbuh 3,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Oktober 2016 yang sebesar 6,2% (yoy), sementara ULN berjangka pendek tumbuh 7,1% (yoy), juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Oktober 2016 sebesar 8,3% (yoy).

Menurut sektor ekonomi, ULN swasta pada akhir November 2016 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,8%.  Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ULN sektor keuangan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih pada November 2016 mencatat pertumbuhan tahunan yang negatif, sementara ULN sektor industri pengolahan tumbuh melambat.

Utang pemerintah Indonesia tercatat Rp3.485,36 triliun sampai dengan November 2016. Jumlah itu bertambah Rp45,58 triliun ketimbang utang pada Oktober 2016 sebesar Rp3.439,78 triliun. jumlah utang Rp3.485,36 triliun adalah 25% dari PDB. Hal ini masih jauh di bawah batas yang ditetapkan undang-undang, yakni 60% dari PDB.

Adapun 10 negara pemasok utang bilateral Indonesia yang mencapai Rp326,59 triliun per November 2016, meliputi: 1. Jepang dengan pinjaman Rp209,62 triliun, 2. Prancis Rp23,96 triliun, 3. Jerman Rp22,79 triliun, 4. Korea Selatan Rp20,29 triliun, 5. China Rp12,80 triliun, 6. Amerika Serikat Rp9,64 triliun, 7. Australia Rp7,51 triliun, 8. Spanyol Rp3,58 triliun, 9. Rusia Rp3,49 triliun, 10. Inggris Rp2,28 triliun, 11. Negara lain Rp10,64 triliun.

Sedangkan pinjaman multilateral senilai Rp365,99 triliun oleh pemerintah Indonesia berasal dari 6 lembaga keuangan dunia, yakni: 1. The World Bank dengan kucuran pinjaman Rp233,53 triliun, 2. Asian Development Bank (ADB) Rp120,44 triliun, 3. Islamic Development Bank (IDB) Rp9,30 triliun, 4. International Fund for Agricultural Development (IFAD) Rp2,21 triliun, 5. Bank Investasi Eropa (EIB) Rp0,34 triliun, 6. Nordick Investment Bank (NIB) Rp0,17 triliun.  Utang yang berasal dari komersial bank senilai Rp46,60 triliun, antara lain: 1. Amerika Serikat (AS) senilai Rp10,29 triliun, 2. Singapura Rp7,75 triliun, 3. Prancis Rp8,45 triliun, 4. Belanda Rp6,24 triliun, 5. Austria Rp4,79 triliun, 6. Rusia Rp4,78 triliun, 7. Inggris Rp0,82 triliun, 8. Jepang Rp0,58 triliun, 9. Taiwan Rp0,62 triliun, 10. Jerman Rp0,56 triliun, 11. Negara lain Rp1,71 triliun.

Saat ini kebanyakan masyarakat memandang negatif terhadap utang negara. Akan tetapi, dibalik utang itu ada tujuan yang dapat dicapai. Pada negara berkembang, negara membutuhkan berbagai pembangunan untuk sarana dan prasarana bagi seluruh rakyatnya. Sebagai kebijakan yang tepat, jalan pintas dan jalan tercepat bagi negara untuk segera membangun negaranya adalah dengan meminjam dana kepada negara tetangga yang memang memiliki dana yang cukup. Beberapa negara atau lembaga keuangan siap menyediakan pinjaman untuk suatu negara atau perorangan tentunya dengan bunga yang telah ditetapkan dan sesuai dengan standar yang ada. Bukan hanya negara berkembang, negara-negara maju juga berutang dengan rasio yang jauh lebih besar.

Adapun fungsi utang negara bisa untuk menutupi kekurangan anggaran, seperti kas jangka pendek dalam belanja yang tidak dapat ditunda, solusi mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN tahun berikutnya. Kemudian ada juga yang menyebutkan utang negara ini dapat menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru, tentunya jika dikelola dengan baik oleh yang bersangkutan.

Utang luar negeri sama halnya seperti modal pembangunan. Untuk dampak positifnya, negara dapat membangun infrastruktur dengan modal yang cepat. Uang yang negara pinjam akan digunakan untuk membangun infrastruktur, fasilitas, dan subsidi dalam program pemerintah. Selain itu, uang yang didapat ini tidak sembarangan digunakan meski untuk kepentingan bangsa, dengan penggunaan yang sesuai dengan porsinya.

Selain itu, utang juga menjadi alat untuk menjalin hubungan bilateral. Utang luar negeri dapat membantu merekatkan hubungan dari kedua negara. Indonesia yang berhutang dengan negara lain ataupun dengan lembaga keuangan internasional, dapat membuat hubungan bilateral dan multilateral antara indonesia dengan negara lain agar dapat memiliki hubungan yang lebih baik. Kondisi ini cukup baik, karena di era modern ini setiap negara tentu bergantung satu sama lainnya untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Mendapatkan pinjaman luar negeri dari negara lain tidaklah mudah. Kita perlu meyakinkan bahwa kita memiliki sumber daya yang mampu untuk dikembangkan dan mengembalikan pinjaman beserta bunganya dengan pasti. Kesepakatan pemberian pinjaman dari luar negeri menunjukkan pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia termasuk negara berkembang yang akan terus bisa tumbuh dari waktu ke waktu.

 

Peringkat Pemberi Utang Indonesia (Swasta maupun Publik)

1. Singapura

Sebanyak USD54,1 miliar atau sekitar Rp728 triliun digelontorkan ke Indonesia. 

 2. Jepang

Negeri Matahari Terbit ini memberikan utang sejumlah USD32,9 miliar atau sekitar Rp442,8 triliun.

 3. Bank Dunia

Bank Dunia (the World Bank) merupakan lembaga keuangan nomor 1 yang memberikan utang ke Indonesia. Lembaga ini memberikan USD17,2 miliar atau sekitar Rp231,5 triliun.

 4. China

Negeri Tirai Bambu ini menggelontorkan pinjaman hingga 14,3 miliar atau sekitar Rp192,5 triliun. Pinjaman dari Cina ini meningkat sekitar 1800% dari 10 tahun lalu.

 5. Amerika Serikat

Negeri Paman Sam ini menduduki peringkat kelima, setelah China sebagai negara dan lembaga internasional pemberi utang terbesar ke Indonesia. Amerika meminjamkan uang sebanyak USD10,3 miliar atau sekitar Rp138,6 triliun. 

6. Belanda

Belanda memberikan utangnya ke Indonesia USD9,3 miliar atau sekitar Rp125,1 triliun. 

7. Asian Development Bank

ADB menggelontorkan uang USD9 miliar atau sekitar Rp121,1 triliun.