Catatan Pringadi

Blog Literatur/ Sastra, Makro Ekonomi, dan Catatan Perjalanan

Tag: pertumbuhan ekonomi kepulauan riau

Wajah Muram Kepulauan Riau

Published / by Pringadi As / Leave a Comment

Bila bisa menangis, mungkin Kepulauan Riau tengah menangis saat ini. Pembangunan yang seyogyanya terus berlangsung malah menerima kabar duka. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau menjadi yang terburuk di Sumatra dan nomor dua terburuk secara nasional. Nilai 1,52% tentu jauh di bawah 5,01% nilai nasional.

Apa artinya angka pertumbuhan ekonomi 1,52% (c-to-c) bagi masyarakat?

Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi bisa dipandang sebagai kemampuan faktor-faktor produksi milik warga (domestik maupun asing) di wilayah tersebut untuk memproduksi barang dan jasa. Misalnya, Kepri lekat dengan budaya minum kopi. Kita bisa melihat situasi warung kopi di Kepri untuk meraba pertumbuhan ekonomi. Apakah jumlah warung kopi meningkat ataukah banyak warung kopi yang tutup? Apakah jumlah penjualan gelas kopinya meningkat ataukah justru menurun?

Kepulauan Riau terdiri tujuh Kota/Kabupaten. Ada Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Anambas, Lingga, Natuna dan Karimun.

Tiap wilayah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk dari sektor yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian. Batam adalah kota industri, sedangkan Anambas dan Natuna adalah wilayah migas. Tanjung Pinang dijadikan kota administratif, pusat pemerintahan, sedangkan Lingga bisa jadi kuat di sektor makanan pokok.

Kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kepri secara sektoral ada di sektor industri. Porsinya mencapai 36,62% terhadap PDRB Kepri. Sektor terbesar kedua adalah sektor konstruksi dengan porsi 17,70%. Sektor terbesar ketiga adalah sektor pertambangan dengan porsi 14,36%.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kepri terjadi karena adanya penurunan pada sektor tersebut. Penurunan terjadi terutama pada sektor pertambangan dan sektor industri. Sektor pertambangan turun -4,32%, sedangkan sektor industri turun -0,44%.

Dari sisi pendekatan pengeluaran, tiga komponen terbesar pembentuk PDRB Kepri adalah Investasi (PMTB), Konsumsi RT, dan disusul oleh Net Ekspor yang masing-masing berporsi 42,47%, 40,01%, dan 14,78%. Porsi ini berbeda dengan porsi nasional yang didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan kebergantungan Kepri pada investasi sehingga kebijakan pemerintah diarahkan sebaiknya pro investasi.

Data-data di atas menunjukkan hal lain, yakni dominasi Batam pada pertumbuhan Kepulauan Riau. Kalau Batam lesu, Kepri akan ikut lesu. Implikasinya adalah pemerintah daerah harus menjaga agar Batam tidak lesu, atau melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Batam. Caranya bisa dengan menumbuhkan potensi perekonomian yang lain atau mendistribusikan sektor industri ke daerah lain dengan cara pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.

Bicara investasi (PMTB) bukan berarti hanya kontribusi swasta di dalamnya, melainkan juga peran belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Tahun 2017, 54,91% alokasi infrastruktur berada di Batam. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah cenderung menjaga agar Batam tidak lesu ketimbang melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Batam.

Pemilihan infrastruktur yang tepat sebenarnya bisa menjadi solusi penggerak pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pembangunan jembatan antara Batam ke pulau Bintan harus segera direalisasikan, dengan catatan memang ada kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Metode yang sering digunakan untuk menghitung manfaat dari pembangunan infrastruktur adalah capital budgeting dengan cost benefit analysis.

Yang bisa dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah adalah mendorong satuan kerja untuk segera merealisasikan belanja modalnya, terutama jika ada infrastruktur strategis seperti jalan dan jembatan. Kelambatan dalam melakukan realisasi belanja modal ini tidak akan memberikan sumbangsih pada perekonomian tahun berjalan.

Masalah Batam juga perlu dicari solusinya. Jangan-jangan trigger-nya bukan dari sisi spending/ belanja. Isu-isu lain yang tengah semarak di Batam perlu ditanggapi serius. Misalnya, ada faktor lambatnya transformasi KEK Batam, kenaikan upah buruh di Batam, serta keterbatasan persediaan lahan industri di Batam.

Distribusi perekonomian juga akan berpengaruh pada distribusi penduduk. Orang tidak tumpah ruah di Batam. Pembangunan yang merata di berbagai Kabupaten/Kota akan menarik orang ke wilayah-wilayah tersebut. Kemudian, dengan sendirinya mereka akan membangun wilayah itu dengan konsumsi dan produksi yang mereka lakukan.

Ironisnya, hal itu belum terjadi saat ini. Bahkan, Tanjung Pinang sebagai ibukota provinsi malah terkategori ke dalam kuadran IV melalui analisis Tipologi Klassen, atau daerah tertinggal, bersama Kabupaten Bintan. Padahal, Tanjung Pinang adalah kota administratif, p usat pemerintahan, yang seharusnya penerima gaji melakukan belanja di Tanjung Pinang. Namun sepertinya itu tidak terjadi karena warga masih memilih berbelanja di Batam. Begitu pun Kabupaten Bintan dengan potensi pariwisatanya seperti Lagoi dan Trikora, bisa didorong untuk megembangkan pariwisatanya.

Jangan sampai hanya ada satu gula besar di suatu provinsi. Semut-semut berkerumun tanpa tahu ada gula lain yang tersebar dan masih tersembunyi di wilayah itu.