Catatan Pringadi

Blog Literatur/ Sastra, Makro Ekonomi, dan Catatan Perjalanan

Tag: penulis

Tere Liye, Royalti dan Pajak Penulis

Published / by Pringadi As / 14 Comments on Tere Liye, Royalti dan Pajak Penulis

Tere Liye membuat dunia perbukuan gempar. Baru saja ia merilis pernyataan tidak akan menjual bukunya lagi di toko buku disebabkan ketidakadilan pajak penulis yang ia rasakan. Berbondong-bondong para pelapak online segera menjaga koleksi buku Tere Liye mereka karena bisa jadi nanti hal ini menyebabkan kelangkaan buku Tere Liye dan harganya semakin mahal di pasaran.

Sebelum ke benar atau salahnya argumen Tere Liye, saya sebenarnya ingin mendiskusikan mengenai royalti itu sendiri. Apakah royalti untuk penulis itu besar atau kecil?

Royalti bagi penulis Indonesia untuk penerbit besar berkisar antara 10-15%. Cetakan pertama berjumlah 3000-5000 eksemplar rata-rata royaltinya 10% dan akan meningkat jika masuk cetakan-cetakan berikutnya hingga maksimal 15% (meski masih ada penerbit yang memberikan royalti di bawah 10% dan kasus khusus untuk penulis mega best seller di atas 15%). Angka ini ternyata cukup besar bila dibandingkan dengan pegiat seni lainnya seperti musik yang royaltinya maksimal 10%.

Bagaimana royalti penulis di negara lain?

Di Amerika dan Eropa, ternyata angka royalti bagi penulis juga berkisar antara 10-12,5% untuk hardback, dan 7,5-10% untuk paperback. Royalti 15% diberikan untuk para penulis eksepsional. Jepang juga demikian. Namun, yang membedakan adalah kebanyakan penerbit di Jepang membayar secara penuh hak penulis paling lambat sebulan setelah terbit.

Sementara di Indonesia, royalti dibayarkan rata-rata per semesteran berdasarkan hasil penjualan buku. Katakanlah di dalam laporan penjualan, sebuah buku terjual 1000 buku dalam 6 bulan, ya penulis hanya menerima haknya 10% dari omset penjualan 1000 buku tersebut.

Cara Jepang ini sesungguhnya sama persis dengan sistem syariah. Pembayaran royalti seperti di Indonesia itu bisa diperdebatkan karena mengandung spekulasi dan ketidakpastian. Nasib penghasilan penulis yang sudah berdarah-darah menulis masih harus ditentukan oleh hasil penjualan buku. Seharusnya, penerbit lebih menghargai hasil kerja penulis dengan membeli sekaligus untuk satu kali terbitan. Misal, cetakan pertama 3000 eksemplar, ya penerbit langsung membayar hak penulis sebanyak 3000 eksemplar tadi di muka. Untuk win-win solution, penerbit bisa menawarkan royalti yang lebih rendah, misalnya 8% tetapi dikalikan langsung dengan total cetakan pertama. Dengan begitu, penulis tak perlu pusing-pusing menantikan laporan penjualan dan bisa fokus menulis.

Tapi kan 10% kecil banget, padahal harga buku mahal?

Industi perbukuan memiliki proses bisnis yang panjang. Ada penerbit (kadang terpisah dengan percetakan), ada distributor, ada toko buku, ada penulis, ada pemerintah. Setiap pihak memiliki proporsinya masing-masing.

Misal, untuk buku dengan harga 100.000, proporsi pendapatan dari setelah PPN disisihkan terlebih dahulu seharusnya:

  • Penerbit 38% x 100.000 = 38.000
  • Royalti penulis 10% x 100.000 = 10.000
  • Distributor 17% x 100.000 = 17.000
  • Toko buku 35% x 100.000 = 35.000

Penerbit terlihat paling besar, padahal itu belum dipotong biaya produksi yang melibatkan proses percetakan, biaya layouting, editor, proofreader dan penggambar sampul. Saya juga pernah menyalahkan toko buku, tapi toko buku ditekan oleh biaya sewa tempat yang sangat mahal, sementara distributor tak bisa disalahkan juga karena geografi kita.

Bagaimana caranya biar bisa mengalihkan proporsi lebih banyak ke penulis? Jawabannya, intervensi pemerintah.

  1. Penerbit yang tergabung dalam IKAPI dapat meneken kontrak dengan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan buku ke toko buku dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini seperti perlakuan kepada pengiriman buku ke komunitas-komunitas baca yang berjalan saat ini.
  2. Selama ini, toko buku berada di Mall. Sewanya tentu saja mahal. Pemerintah melakukan manajemen aset gedung untuk menjadi toko buku seperti di Balai Bahasa di tiap daerah atau bahkan di pos itu sendiri.

Lalu bagaimana dengan pajak yang dipermasalahkan Tere Liye?

Persoalan pajak memang menjadi polemik bukan cuma buat penulis, tetapi juga buat penerbit. Ada PPN, ada PPh royalti, ada PPh penerbit. Siapa yang masih ingat janji kampanye Presiden sekarang untuk menghapuskan pajak buku (dalam hal ini PPN). PPN untuk buku-buku pelajaran memang sudah dihapus sejak dulu. Namun, PPN selain buku pelajaran masih ada dan nilainya 10%. PPN ini sejatinya tidak ditanggung penerbit, melainkan ditanggung oleh pembeli. Maka, mau tak mau, tuntutan penghapusan PPN buku ini harus terus digalakkan.

(Lebih lengkap menghitung pajak buku, klik di sini).

Pajak Royalti termasuk PPh pasal 23, besarannya 15% untuk yang memiliki NPWP dan 30% jika tidak memiliki NPWP. Pajak royalti ini tidak final. Artinya apa, ketika kita hendak melaporkan SPT Tahunan dan menyetahunkan semua penghasilan kita, maka dapat dilakukan perhitungan ulang atas pajak kita.

Misal, tadi cetakan pertama berjumlah 3000 eksemplar, Harga buku 100.000 (tanpa PPN). Maka royalti bagi penulis adalah Rp30.000.000,-. Pajak royaltinya 15% dari 30 juta sebesar Rp4,5 juta dipotong dan disetor oleh penerbit.

Nah, pemerintah memberi keringanan dengan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta setahun. Maksudnya, jika penghasilanmu di bawah 54 juta setahun, kamu ndak perlu bayar pajak.

Fakta di lapangan mengatakan, 90% penulis kesulitan bisa menjual konstan 300 buku/ bulan. Hanya ada 10% buku mengalami cetak ulang, atau bisa habis 3000 eksemplar dalam setahun. Jika menulis adalah satu-satunya penghasilan, yang harus anda lakukan adalah melapor ke pajak dan meminta kembali pajak anda yang sudah disetor tadi. Hal itu bisa dilakukan lho.

Selain keringanan itu, bahkan bila penghasilan royaltinya masih di bawah sekian milyar, dasar pengenaan pajaknya  juga bisa jadi hanya 50%-nya saja dengan mekanisme tertentu

Lalu bagaimana dengan Tere Liye?

Anda harus tahu, dan mungkin sudah tahu, bahwa Tere Liye adalah penulis yang bukunya selalu masuk dalam 10 buku terlaris di Indonesia. Bisa dibilang, bahwa secara penghasilan, Tere Liye masuk 3 besar penulis fiksi dengan penghasilan terbesar dari buku. Belum lagi dari seminar-workshop yang ia isi. Berapa nominalnya? Bermilyar-milyar!

Jadi, Tere Liye bukan rakyat kecil. Tere Liye adalah orang kaya, dan asas perpajakan kita bilang semakin kaya Anda, maka Anda harus membayar pajak semakin besar. Dari situlah terjadi distribusi keadilan, distribusi kekayaan dari kaya ke miskin. Uang pajak itulah yang digunakan untuk subsidi non-energi, belanja bantuan sosial, infrastruktur, dll.

Kesalahan Tere Liye berikutnya adalah membandingkan penghasilannya dengan profesi lain, seperti UMKM. Pajak untuk UMKM dengan omset di bawah 4,8 M adalah 1% (jika tidak ingin repot bikin laporan keuangan). Kesalahan Tere adalah dia tidak bisa menerjemahkan angka 1% dari omset, atau dari total arus kas masuk secara keseluruhan. Kalau omsetnya 1 miliar, maka pajaknya 10 juta. Tapi, Tere tidak memperhitungkan berapa keuntungannya. Saya berlatar belakang keluarga kelompok tani dan UMKM yang tahu persis pengambilan margin untuk UMKM itu bahkan ada yang hanya 5% bersih. Jika omset 1 milyar, untungnya bisa hanya 50 juta. Sementara, jika Anda penulis dapat 50 juta, Anda nggak perlu bayar pajak, bukan? Atau katakanlah margin umum 10%, atau 100 juta. Kalau Anda penulis, setelah disetahunkan, Anda hanya akan membayar 5% x 46 juta atau 8,3 juta rupiah. Masih lebih rendah, bukan?

Kesalahan ketiga, jika tidak menjual di toko, Tere mau ngapain? Menulis secara gratis? Atau bikin buku sendiri dan jualan online? Oh, hal itu tentu tidak menghapus kewajiban perpajakan. Bedanya hanya jadi self-assessment, kita yang menghitung dan menyetor pajak kita sendiri. Kalau tidak menyetor tidak apa-apa, sampai pemeriksa turun dan kita bisa kena denda 2-4 kali lipat dari pajak terutang lho. Tahun depan Pajak bisa melihat dan menganalisis transaksi di rekening pribadi kita lho.

Satu-satunya Hal Benar dari Tere Liye

Meski dibangun dengan argumentasi yang keliru, ada satu hal baik dari tindakan Tere Liye. Penulis melawan. Tindakan politis Tere Liye sebenarnya lebih bagus ditujukan untuk memangkas porsi distribusi dan toko buku. Dengan statusnya sebagai penulis bermassa besar, Tere Liye bisa menjadi benchmark bahwa pada saatnya penulis tak butuh toko buku. Dia bisa cukup berjualan online dan menambah penghasilannya 52% dari pengalihan distribusi dan toko tadi.

Langkah itu bisa jadi lebih baik hati bila ia tidak rakus sehingga ketimbang memakan 52% untuk dirinya sendiri, ia bisa memotong setengahnya 26% untuk diskon. Hal ini akan menyebabkan buku menjadi lebih murah.

 

4 Musim Cinta

Published / by Pringadi As / Leave a Comment

 

 

Ketika Timor Timur di ambang disintegrasi, kerusahan pecah. Banyak kantor pemerintahan tutup. Semua pegawai negeri pusat pulang ke daerahnya masing-masing. Namun, satu kantor harus bertahan. Kantor itu dikenal dengan nama Kantor Kas Negara. Sampai seorang pegawainya yang memberanikan diri dan harus datang ke kantor dicegat oleh Fretilin, ditanyai, ditodong senjata, hendak kemana dan siapa. Ia menjawab ia pegawai Kantor Kas Negara. Seketika itu juga ia dilepaskan. Kantor Kas Negara adalah kantor terakhir yang bertahan dan menjadi identitas negara saat itu.

Begitu pun ketika terjadi tsunami di Aceh. Kantor yang pertama kali harus dipulihkan adalah KPPN Khusus Aceh. Kantor Kas Negara (sekarang bernama KPPN) adalah jantung sekaligus darahnya negara. Keberadaannya adalah keniscayaan. Ia hadir bukan karena ada potensi pendapatan yang besar di daerah itu, melainkan karena ia harus hadir untuk menghidupi perekonomian dengan salah satunya mencairkan dana APBN.

Sekelumit cerita itu menjadi pendahuluan atas betapa setiap kita adalah penting. Kenek yang menagih uang angkutan penting, sopir yang mengemudi angkutan juga penting, tak kalah pentingnya pihak yang membeli angkutan tersebut.

Empat orang pegawai Perbendaharaan yang memiliki pengalaman di Manado, Ruteng, Kendari dan Sumbawa pun ingin berkata, harapan sekecil apapun adalah penting. Bahkan para setan pun suka bersemayam dalam hal yang kecil dan detil. Jika dilupakan, hal kecil itu bisa merusak hidup.

Itulah yang kemudian mendasari sebuah novel ini. 4 Musim Cinta mengejewantahkan harapan dan keyakinan, serta realitas yang harus mereka hadapi. Mulai dari idealisme hingga hubungan persahabatan dan percintaan menjadi riskan dalam situasi-situasi yang rumit.

Di dalam novel ini pun sebenarnya, jika ditelaah lebih lanjut, banyak gugatan atas kebijakan pemerintah. Mulai dari penyerapan anggaran yang tidak proporsional, quality of spending, sampai ke pemberian tunjangan ke instansi perpajakan yang banyak dipertanyakan oleh bahkan sesama pegawai Kementerian Keuangan.

“Kita kurang alasan apa lagi? Pajak buat kebijakan. Sedangkan yang mengadministrasikan setiap rupiah pajak yang masuk ke kas negara, siapa? Kita. Yang membuat laporan penerimaan setiap harinya siapa? Kita. Yang dimintai laporan penerimaan pajak oleh Pak Menteri siapa? Kita. Pajak menyumbang sekian persen dari sisi pendapatan negara. Selebihnya kita.”

Mata Sera tampak berapi-api. Tidak ada senyum di wajahnya yang membuat ia terlihat ramah. Aku mengikik pelan mendengar betapa gigih Sera mengungkapkan pendapatnya. Dan ternyata Sera belum selesai dengan kalimatnya. “Yang mengurusi pencairan 1800 T APBN kita siapa? Kita. Yang buat LKPP siapa? Kita.”

Sera mengempaskan pensil yang sedari tadi ia mainkan di antara jemarinya, ke atas meja lalu ia menyilangkan kedua tangan di depan dada. Wajahnya bersungut-sungut. Aku melirik Carlo yang masih bingung memilih dan memilah berkas yang akan diberikan padaku. Ia tampak tidak peduli dengan perdebatan yang terjadi dengan ketiga orang itu.

Setelah memperlihatkan sikap bertahan seperti itu, kedua laki-laki yang ada di samping Sera tidak berbicara dalam waktu yang cukup lama. Barangkali, baru kali ini mereka mengetahui kenyataan seperti ini. Agung, laki-laki kurus berkacamata itu, sempat melihat Sera dengan wajah yang terlihat berpikir. Bisa jadi ia sedang mencari-cari pembelaan atas pendapatnya yang bertentangan dengan kata-kata Sera. Sementara Somad, laki-laki bongsor berpotongan rambut ala tentara, duduk tegak menghadap ke depan. Ia melihatku lama.

“Apa mungkin kita hanya melihat dari luarnya saja. Maksudku, kita boleh saja merasa bahwa kita telah bekerja keras, tapi siapa yang tahu seberapa keras ‘saudara’ kita bekerja sehingga dihargai sedemikian tinggi?” Somad mengangkat bahu. Agung mengangguk setuju.

“Ya. Mereka memang bekerja keras. Keras sekali.” Sera menjawab sinis.

“Jangankan di tingkat kementerian. Bahkan antara kamu dan Agung, bisa jadi ada ketidakadilan jumlah penghasilan. Kalau saya tanya, siapa yang lebih berdedikasi terhadap instansi, apa kalian bisa jawab?”

Carlo nimbrung dalam percakapan mereka. Kali ini aku tersenyum terang-terangan. Kali ini Carlo menjawab dengan tepat. Setidaknya jawaban retoris macam itu diperlukan untuk meredakan gejolak pemberontakan yang bisa saja muncul di dada tiga orang itu.

“Kita ini pelayan masyarakat. Lebih tinggi lagi, kita ini bekerja untuk yang di atas. Nabung pahala istilahnya. Pada akhirnya, apa yang kita dapat pasti sesuai dengan apa yang kita berikan. Seberapa banyak yang kita berikan? Hati kita sendiri yang tahu jawabannya.”

Rasanya ingin tertawa mendengar lanjutan pernyataan Carlo. Apa dia lupa pada larangan cuti yang ditujukan kepadaku waktu itu. Lalu sekarang dia berbicara tentang pahala? Sangat bertentangan dengan sikapnya sehari-hari.

“Tapi, Pak…” Sera tampak tidak terima.

“Sssttt… Perdebatan macam ini tidak akan memberi dampak apa-apa. Semakin kalian menyesali kondisi tempat kalian berada, semakin kalian merasakan sakit hati. Benar, nggak, Gayatri?” Dari mejanya, Carlo melihatku tajam. Aku mengangguk wagu, tak tahu harus menjawab apa.

Sayang, karena pertimbangan editor, dialog tersebut di atas dihapus di dalam cerita ini. Katanya terlalu teknis.

Pada akhirnya, semoga saja jika ke toko buku, dan melihat bibir merah merekah di sampulnya, teman-teman segera mengambil dan membawanya ke kasir. Atau bisa pesan langsung dengan mengirimkan nama dan alamat ke 085239949448 atau via SMS/WA. Semoga.

20415_10205370497733650_5408135833209091215_n

Paperback, 332 pages

Published March 13th 2015 by Exchange

original title 4 Musim Cinta

ISBN13 9786027202429

edition language Indonesian

url http://kaurama.com/exchange/

harga Rp59.500,-

Apa kau percaya jika satu hati hanya diciptakan untuk satu cinta? Barangkali beruntung orang-orang yang bisa jatuh cinta beberapa kali dalam hidupnya. Tetapi aku yakin, lebih beruntung mereka yang sanggup menghabiskan hidupnya dengan satu orang yang dicintai dan mencintainya.

4 Musim Cinta adalah sebuah novel yang bertutur tentang lika-liku kehidupan cinta empat birokrat muda: satu wanita, tiga pria. Gayatri, wanita Bali yang merasa berbeda dengan wanita-wanita pada umumnya. Gafur, pria Makassar yang menjalin kasih dengan seorang barista asal Sunda yang enggan menikah. Pring, pria Palembang yang nikah muda tetapi harus terpisah jauh dari istrinya karena tugas negara. Arga, pria Jawa yang selalu gagal menjalin hubungan dengan wanita. Mereka bertemu dan saling berbagi rahasia. Tak disangka, setiap rahasia kemudian menjadi benih-benih rindu yang terlarang. Persahabatan, cinta, dan kesetiaan pun dipertaruhkan

Penulis, Profesi dan Pajak

Published / by Pringadi As / 1 Comment on Penulis, Profesi dan Pajak

Ketika hendak menandatangani Surat Perjanjian Penerbitan, pastilah seorang penulis akan ditanya, “Punya NPWP nggak?” Ini terkait dengan pajak royalti yang akan dikenakan. Seorang penulis yang memiliki NPWP akan dikenakan pajak royalti 15%, sementara yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak sebesar 30%.

Dari hal tersebut, sebenarnya bisa dikatakan bahwa penulis sudah diakui sebagai profesi. Tetapi pada kenyataannya, ketika penulis ingin membuat NPWP, ada kebingungan di bagian pajaknya. Misalnya pada pengalaman Alby Syafie. Ketika Alby hendak membuat NPWP, dikatakan bahwa penulis masuk ke kategori usaha sendiri dan perlu membuat SIUP.

Apakah “PENULIS” sudah dianggap sebagai profesi di negara ini? Itu pertanyaannya.

Penulis yang menulis buku memperoleh penghasilan berupa royalti. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas salah satunya penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya. Royalti ini dikenakan PPh pasal 23.

PPh pasal 23 dikenakan kepada Wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

Apa yang aku ingin gugat di sini?

Jika penulis sudah dianggap profesi, seharusnya penghasilan yang diterima penulis masuk ke PPh pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Penghasilan yang diterima penulis penuh waktu diterima rutin dan terukur dalam surat perjanjian penerbitan.  Bila kemudahan pemotongan oleh penerbit dijadikan alasan menjadikan “royalti” sebagai objek Pasal 23, itu akan melanggar asas keadilan bagi penulisnya. Penulis tentu bukan badan usaha dan tidak memerlukan SIUP.

Pengenaan PPh pasal 23 atas royalti terjadi karena royalti adalah passive income. Sementara PPh pasal 21 adalah active income. Passive income berarti tanpa bekerja, seorang penulis kemudian tinggal menerima hasilnya.

Tapi filosofi muncul sebelum peraturan. Kita juga harus memperhatikan asas-asas pemungutan pajak:

1)      Asas Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2)      Asas Certainty

Penetapan pajak hendaknya tidak sewenang-wenang, jadi wajib pajak harus mengetahui kapan membayar dan batas waktu pembayaran

3)      Asas Convenience of Payment

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat memperoleh penghasilan.

4)      Asas Economy

Secara ekonomi, biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul.

Apa perbedaan yang dapat dihasilkan?

Tidak banyak penulis yang beruntung mendapatkan royalti melebih penghasilan tidak kena pajak per tahunnya. Barangkali Ditjen Pajak pun belum tahu bagaimana proporsi pembagian penghasilan buku di Indonesia. Distributor dan toko mendapatkan 50-60%, penerbit mendapat 25-42%, sementara penulis hanya mendapat 8-15% dari harga buku kotor. Rata-rata saat ini, penerbit besar memberikan 10% bagi penulis. Dengan oplah cetakan pertama rata-rata 3000 buku, dan diasumsikan harga buku Rp50.000,-. Maka maksimal royalti pada cetakan pertama hanya sebesar Rp15.000.000,- dan tentu ini di bawah PTKP (Tidak Kawin 24.300.000).

Katakanlah, si penulis ini dapat menghasilkan 3 buku dalam 1 tahun dan masing-masing buku terjual habis 3000 eksemplar (kondisi yang langka), ia akan mendapatkan maksimal penghasilan 45 juta dalam tahun tersebut.

Jika menggunakan pasal 23, maka pajak yang dibayarkan untuk 1 buku adalah sebesar Rp2.250.000,- dan untuk 3 buku adalah Rp6.750.000,-

Jika menggunakan pasal 21, untuk penghasilan 1 buku pertama, tidak akan dikenakan pajak karena di bawah PTKP. Sementara jika sang penulis bisa menghasilkan 3 buku dan terjual 3000 dalam 1 tahun, ia harus membayar pajak sebesar 5% X (45.000.000-24.300.000) = Rp1.285.000,-

Memang benar, selisih itu dapat dikreditkan/lebih bayar. Tetapi, apakah seorang warga negara harus direpotkan mengurus haknya yang lebih bayar sementara ada cara yang lebih mudah bagi warga negara?

Pengalaman seorang penulis yang sadar ini, mengurus lebih bayarnya memerlukan waktu 3-4 bulan. Dengan penggantian time value of money sebesar 2%.

Apa yang luput dari hal ini?

Ada perbedaan arti kata “royalti” dari konsepnya dibandingkan dengan praktiknya. Bayangkan persepsi orang awam bila mendengar kata “royalti”, itu akan menjadi sesuatu yang wah. Hak cipta pada dasarnya dihargai sangat tinggi. Tetapi kenyataannya, kata “royalti” di dunia kepenulisan bukanlah sesuatu yang wah. Hanya ada kurang dari 10% penulis Indonesia yang menerima royalti di atas PTKP dalam setahunnya. Dunia kepenulisan jarang diperhatikan pemerintah. Baru hari-hari belakangan, penulis penuh waktu dapat mencantumkan profesi penulis di KTP-nya. Dulu, seorang Khrisna Pabichara bahkan pernah ditertawakan oleh petugas administrasi ketika ia menyebut “penulis” ketika hendak membuat KTP.

Pengabaian  pada profesi penulis, dan menganggapnya sebagai pekerjaan bebas, ini belum terselesaikan secara penuh. Ada banyak hal yang berhubungan dengannya. Peran pemerintah dalam memajukan dunia kepenulisannya dalam bidang perpajakan pun diperlukan. Misalnya untuk membedakan pengenaan pajak buku terjemahan dengan buku yang ditulis oleh penulis lokal. Penulis-penulis perlu dibikin percaya bahwa seseorang bisa hidup dari menulis saja seperti halnya Eka Kurniawan.

 

Kebijakan adalah kebijakan jika dianggap mampu memuaskan publik, bukan? Di luar segala peraturan, apakah kamu merasa adil atas kondisi yang terjadi?