Catatan Pringadi

Blog Literatur/ Sastra, Makro Ekonomi, dan Catatan Perjalanan

Tag: penulis

4 Musim Cinta

Published / by Pringadi As / Leave a Comment

 

 

Ketika Timor Timur di ambang disintegrasi, kerusahan pecah. Banyak kantor pemerintahan tutup. Semua pegawai negeri pusat pulang ke daerahnya masing-masing. Namun, satu kantor harus bertahan. Kantor itu dikenal dengan nama Kantor Kas Negara. Sampai seorang pegawainya yang memberanikan diri dan harus datang ke kantor dicegat oleh Fretilin, ditanyai, ditodong senjata, hendak kemana dan siapa. Ia menjawab ia pegawai Kantor Kas Negara. Seketika itu juga ia dilepaskan. Kantor Kas Negara adalah kantor terakhir yang bertahan dan menjadi identitas negara saat itu.

Begitu pun ketika terjadi tsunami di Aceh. Kantor yang pertama kali harus dipulihkan adalah KPPN Khusus Aceh. Kantor Kas Negara (sekarang bernama KPPN) adalah jantung sekaligus darahnya negara. Keberadaannya adalah keniscayaan. Ia hadir bukan karena ada potensi pendapatan yang besar di daerah itu, melainkan karena ia harus hadir untuk menghidupi perekonomian dengan salah satunya mencairkan dana APBN.

Sekelumit cerita itu menjadi pendahuluan atas betapa setiap kita adalah penting. Kenek yang menagih uang angkutan penting, sopir yang mengemudi angkutan juga penting, tak kalah pentingnya pihak yang membeli angkutan tersebut.

Empat orang pegawai Perbendaharaan yang memiliki pengalaman di Manado, Ruteng, Kendari dan Sumbawa pun ingin berkata, harapan sekecil apapun adalah penting. Bahkan para setan pun suka bersemayam dalam hal yang kecil dan detil. Jika dilupakan, hal kecil itu bisa merusak hidup.

Itulah yang kemudian mendasari sebuah novel ini. 4 Musim Cinta mengejewantahkan harapan dan keyakinan, serta realitas yang harus mereka hadapi. Mulai dari idealisme hingga hubungan persahabatan dan percintaan menjadi riskan dalam situasi-situasi yang rumit.

Di dalam novel ini pun sebenarnya, jika ditelaah lebih lanjut, banyak gugatan atas kebijakan pemerintah. Mulai dari penyerapan anggaran yang tidak proporsional, quality of spending, sampai ke pemberian tunjangan ke instansi perpajakan yang banyak dipertanyakan oleh bahkan sesama pegawai Kementerian Keuangan.

“Kita kurang alasan apa lagi? Pajak buat kebijakan. Sedangkan yang mengadministrasikan setiap rupiah pajak yang masuk ke kas negara, siapa? Kita. Yang membuat laporan penerimaan setiap harinya siapa? Kita. Yang dimintai laporan penerimaan pajak oleh Pak Menteri siapa? Kita. Pajak menyumbang sekian persen dari sisi pendapatan negara. Selebihnya kita.”

Mata Sera tampak berapi-api. Tidak ada senyum di wajahnya yang membuat ia terlihat ramah. Aku mengikik pelan mendengar betapa gigih Sera mengungkapkan pendapatnya. Dan ternyata Sera belum selesai dengan kalimatnya. “Yang mengurusi pencairan 1800 T APBN kita siapa? Kita. Yang buat LKPP siapa? Kita.”

Sera mengempaskan pensil yang sedari tadi ia mainkan di antara jemarinya, ke atas meja lalu ia menyilangkan kedua tangan di depan dada. Wajahnya bersungut-sungut. Aku melirik Carlo yang masih bingung memilih dan memilah berkas yang akan diberikan padaku. Ia tampak tidak peduli dengan perdebatan yang terjadi dengan ketiga orang itu.

Setelah memperlihatkan sikap bertahan seperti itu, kedua laki-laki yang ada di samping Sera tidak berbicara dalam waktu yang cukup lama. Barangkali, baru kali ini mereka mengetahui kenyataan seperti ini. Agung, laki-laki kurus berkacamata itu, sempat melihat Sera dengan wajah yang terlihat berpikir. Bisa jadi ia sedang mencari-cari pembelaan atas pendapatnya yang bertentangan dengan kata-kata Sera. Sementara Somad, laki-laki bongsor berpotongan rambut ala tentara, duduk tegak menghadap ke depan. Ia melihatku lama.

“Apa mungkin kita hanya melihat dari luarnya saja. Maksudku, kita boleh saja merasa bahwa kita telah bekerja keras, tapi siapa yang tahu seberapa keras ‘saudara’ kita bekerja sehingga dihargai sedemikian tinggi?” Somad mengangkat bahu. Agung mengangguk setuju.

“Ya. Mereka memang bekerja keras. Keras sekali.” Sera menjawab sinis.

“Jangankan di tingkat kementerian. Bahkan antara kamu dan Agung, bisa jadi ada ketidakadilan jumlah penghasilan. Kalau saya tanya, siapa yang lebih berdedikasi terhadap instansi, apa kalian bisa jawab?”

Carlo nimbrung dalam percakapan mereka. Kali ini aku tersenyum terang-terangan. Kali ini Carlo menjawab dengan tepat. Setidaknya jawaban retoris macam itu diperlukan untuk meredakan gejolak pemberontakan yang bisa saja muncul di dada tiga orang itu.

“Kita ini pelayan masyarakat. Lebih tinggi lagi, kita ini bekerja untuk yang di atas. Nabung pahala istilahnya. Pada akhirnya, apa yang kita dapat pasti sesuai dengan apa yang kita berikan. Seberapa banyak yang kita berikan? Hati kita sendiri yang tahu jawabannya.”

Rasanya ingin tertawa mendengar lanjutan pernyataan Carlo. Apa dia lupa pada larangan cuti yang ditujukan kepadaku waktu itu. Lalu sekarang dia berbicara tentang pahala? Sangat bertentangan dengan sikapnya sehari-hari.

“Tapi, Pak…” Sera tampak tidak terima.

“Sssttt… Perdebatan macam ini tidak akan memberi dampak apa-apa. Semakin kalian menyesali kondisi tempat kalian berada, semakin kalian merasakan sakit hati. Benar, nggak, Gayatri?” Dari mejanya, Carlo melihatku tajam. Aku mengangguk wagu, tak tahu harus menjawab apa.

Sayang, karena pertimbangan editor, dialog tersebut di atas dihapus di dalam cerita ini. Katanya terlalu teknis.

Pada akhirnya, semoga saja jika ke toko buku, dan melihat bibir merah merekah di sampulnya, teman-teman segera mengambil dan membawanya ke kasir. Atau bisa pesan langsung dengan mengirimkan nama dan alamat ke 085239949448 atau via SMS/WA. Semoga.

20415_10205370497733650_5408135833209091215_n

Paperback, 332 pages

Published March 13th 2015 by Exchange

original title 4 Musim Cinta

ISBN13 9786027202429

edition language Indonesian

url http://kaurama.com/exchange/

harga Rp59.500,-

Apa kau percaya jika satu hati hanya diciptakan untuk satu cinta? Barangkali beruntung orang-orang yang bisa jatuh cinta beberapa kali dalam hidupnya. Tetapi aku yakin, lebih beruntung mereka yang sanggup menghabiskan hidupnya dengan satu orang yang dicintai dan mencintainya.

4 Musim Cinta adalah sebuah novel yang bertutur tentang lika-liku kehidupan cinta empat birokrat muda: satu wanita, tiga pria. Gayatri, wanita Bali yang merasa berbeda dengan wanita-wanita pada umumnya. Gafur, pria Makassar yang menjalin kasih dengan seorang barista asal Sunda yang enggan menikah. Pring, pria Palembang yang nikah muda tetapi harus terpisah jauh dari istrinya karena tugas negara. Arga, pria Jawa yang selalu gagal menjalin hubungan dengan wanita. Mereka bertemu dan saling berbagi rahasia. Tak disangka, setiap rahasia kemudian menjadi benih-benih rindu yang terlarang. Persahabatan, cinta, dan kesetiaan pun dipertaruhkan

Penulis, Profesi dan Pajak

Published / by Pringadi As / 1 Comment on Penulis, Profesi dan Pajak

Ketika hendak menandatangani Surat Perjanjian Penerbitan, pastilah seorang penulis akan ditanya, “Punya NPWP nggak?” Ini terkait dengan pajak royalti yang akan dikenakan. Seorang penulis yang memiliki NPWP akan dikenakan pajak royalti 15%, sementara yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak sebesar 30%.

Dari hal tersebut, sebenarnya bisa dikatakan bahwa penulis sudah diakui sebagai profesi. Tetapi pada kenyataannya, ketika penulis ingin membuat NPWP, ada kebingungan di bagian pajaknya. Misalnya pada pengalaman Alby Syafie. Ketika Alby hendak membuat NPWP, dikatakan bahwa penulis masuk ke kategori usaha sendiri dan perlu membuat SIUP.

Apakah “PENULIS” sudah dianggap sebagai profesi di negara ini? Itu pertanyaannya.

Penulis yang menulis buku memperoleh penghasilan berupa royalti. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas salah satunya penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya. Royalti ini dikenakan PPh pasal 23.

PPh pasal 23 dikenakan kepada Wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

Apa yang aku ingin gugat di sini?

Jika penulis sudah dianggap profesi, seharusnya penghasilan yang diterima penulis masuk ke PPh pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Penghasilan yang diterima penulis penuh waktu diterima rutin dan terukur dalam surat perjanjian penerbitan.  Bila kemudahan pemotongan oleh penerbit dijadikan alasan menjadikan “royalti” sebagai objek Pasal 23, itu akan melanggar asas keadilan bagi penulisnya. Penulis tentu bukan badan usaha dan tidak memerlukan SIUP.

Pengenaan PPh pasal 23 atas royalti terjadi karena royalti adalah passive income. Sementara PPh pasal 21 adalah active income. Passive income berarti tanpa bekerja, seorang penulis kemudian tinggal menerima hasilnya.

Tapi filosofi muncul sebelum peraturan. Kita juga harus memperhatikan asas-asas pemungutan pajak:

1)      Asas Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2)      Asas Certainty

Penetapan pajak hendaknya tidak sewenang-wenang, jadi wajib pajak harus mengetahui kapan membayar dan batas waktu pembayaran

3)      Asas Convenience of Payment

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat memperoleh penghasilan.

4)      Asas Economy

Secara ekonomi, biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul.

Apa perbedaan yang dapat dihasilkan?

Tidak banyak penulis yang beruntung mendapatkan royalti melebih penghasilan tidak kena pajak per tahunnya. Barangkali Ditjen Pajak pun belum tahu bagaimana proporsi pembagian penghasilan buku di Indonesia. Distributor dan toko mendapatkan 50-60%, penerbit mendapat 25-42%, sementara penulis hanya mendapat 8-15% dari harga buku kotor. Rata-rata saat ini, penerbit besar memberikan 10% bagi penulis. Dengan oplah cetakan pertama rata-rata 3000 buku, dan diasumsikan harga buku Rp50.000,-. Maka maksimal royalti pada cetakan pertama hanya sebesar Rp15.000.000,- dan tentu ini di bawah PTKP (Tidak Kawin 24.300.000).

Katakanlah, si penulis ini dapat menghasilkan 3 buku dalam 1 tahun dan masing-masing buku terjual habis 3000 eksemplar (kondisi yang langka), ia akan mendapatkan maksimal penghasilan 45 juta dalam tahun tersebut.

Jika menggunakan pasal 23, maka pajak yang dibayarkan untuk 1 buku adalah sebesar Rp2.250.000,- dan untuk 3 buku adalah Rp6.750.000,-

Jika menggunakan pasal 21, untuk penghasilan 1 buku pertama, tidak akan dikenakan pajak karena di bawah PTKP. Sementara jika sang penulis bisa menghasilkan 3 buku dan terjual 3000 dalam 1 tahun, ia harus membayar pajak sebesar 5% X (45.000.000-24.300.000) = Rp1.285.000,-

Memang benar, selisih itu dapat dikreditkan/lebih bayar. Tetapi, apakah seorang warga negara harus direpotkan mengurus haknya yang lebih bayar sementara ada cara yang lebih mudah bagi warga negara?

Pengalaman seorang penulis yang sadar ini, mengurus lebih bayarnya memerlukan waktu 3-4 bulan. Dengan penggantian time value of money sebesar 2%.

Apa yang luput dari hal ini?

Ada perbedaan arti kata “royalti” dari konsepnya dibandingkan dengan praktiknya. Bayangkan persepsi orang awam bila mendengar kata “royalti”, itu akan menjadi sesuatu yang wah. Hak cipta pada dasarnya dihargai sangat tinggi. Tetapi kenyataannya, kata “royalti” di dunia kepenulisan bukanlah sesuatu yang wah. Hanya ada kurang dari 10% penulis Indonesia yang menerima royalti di atas PTKP dalam setahunnya. Dunia kepenulisan jarang diperhatikan pemerintah. Baru hari-hari belakangan, penulis penuh waktu dapat mencantumkan profesi penulis di KTP-nya. Dulu, seorang Khrisna Pabichara bahkan pernah ditertawakan oleh petugas administrasi ketika ia menyebut “penulis” ketika hendak membuat KTP.

Pengabaian  pada profesi penulis, dan menganggapnya sebagai pekerjaan bebas, ini belum terselesaikan secara penuh. Ada banyak hal yang berhubungan dengannya. Peran pemerintah dalam memajukan dunia kepenulisannya dalam bidang perpajakan pun diperlukan. Misalnya untuk membedakan pengenaan pajak buku terjemahan dengan buku yang ditulis oleh penulis lokal. Penulis-penulis perlu dibikin percaya bahwa seseorang bisa hidup dari menulis saja seperti halnya Eka Kurniawan.

 

Kebijakan adalah kebijakan jika dianggap mampu memuaskan publik, bukan? Di luar segala peraturan, apakah kamu merasa adil atas kondisi yang terjadi?