Tag Archives: pemindahan ibukota

Konsep Pemerataan dalam Konteks Pemindahan Ibukota Negara

Salah satu alasan yang mencuat dalam rencana pemindahan ibu kota negara adalah soal pemerataan ekonomi, selain sejumlah alasan lain yang menjadi syarat. Seperti, harus berada di tengah Indonesia, penduduknya harus mempunyai budaya toleransi yang baik, memiliki risikokebencanaan yang kecil (baik gempa bumi, gunung berapi, maupun tsunami), dan juga harus memiliki lahan luas yang siap minimal 60 ribu hektar.

Pemindahan ibu kota sebenarnya bukan hal yang tabu. Berbagai negara pernah melakukannya. Sebut saja Amerika Serikat yang memindahkan ibu kotanya dari New York ke Washington DC. Pula Australia, yang tadinya Melbourne dan Sydney sebagai dua kota terbesar berebut menjadi ibu kota, “dikalahkan” oleh Canberra.

Dalam pemindahan ibu kota itu biasanya akan terjadi gejala adanya pemisahan antara pusat perdagangan atau pusat perekonomian dengan pusat pemerintahan. Bila kedua aktivitas itu berada di satu wilayah, terjadi ketidakmampuan wilayah tersebut menampung beban yang ditimbulkan.


Jakarta dianggap memiliki diagnosis yang sama. Bersatunya pusat pemerintahan dan pusat bisnis membuat Jakarta terlalu padat. Efeknya, kemacetan dan kelayakan hidup semakin tidak menemukan jawaban. Untuk itu perlu melempar kue pembangunan ke luar Jakarta (juga luar Jawa) dengan cara memindahkan ibu kota.

Di satu sisi, hal ini menjadi otokritik, apakah pemindahan ibu kota ini menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan? Tentu sangat naif jika kesimpulan seperti itu diambil karena di sisi lain, pemerataan yang ditunjukkan dengan koefisien gini memperlihatkan perbaikan.

Sementara itu, resep yang bernama desentralisasi fiskal belum menunjukkan tanda vitalitas yang aman. Mayoritas daerah di Indonesia masih memiliki rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) yang tidak baik, bahkan buruk (di bawah 20%). Rasio ini dinilai dari dari jumlah pendapatan asli daerah dibandingkan dengan jumlah bantuan pemerintah pusat ditambah pinjaman.

Jadi, bila ada yang mengatakan bahwa pemekaran yang notabene memiliki biaya yang lebih murah (~ Rp 300 miliar) dibandingkan memindahkan ibu kota yang biayanya sangat tinggi ( > Rp 400 triliun) adalah solusi untuk pemerataan, rasanya keliru. Justru banyak daerah tidak mandiri dan menyusu ke pemerintah pusat. Hal itu menjadi beban berkepanjangan untuk ruang fiskal kita. Belum lagi jika diperhitungkan masalah bagaimana alokasi anggaran belanja daerah sebagian besar diperuntukkan untuk belanja operasional pemerintah daerah, yang tidak menghasilkan manfaat perekonomian daerah.

Konteks pemerataan dalam hal ini jauh lebih besar, yakni dapat menciptakan kegiatan ekonomi di tempat yang baru, juga di sekitar tempat yang terkoneksi dengan ibu kota yang baru. Jakarta akan menjadi seperti New York atau Sydney yang tetap ramai (ceteris paribus).

Namun, pekerjaan rumah sebelum memindahkan ibu kota dalam konteks pemerataan itu sangat banyak. Penyiapan infrastruktur yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit sudah jelas dan banyak dibahas (dari mana pembiayaannya?). Namun, yang tidak kalah penting adalah menyiapkan konektivitas antara Kalimantan (katakanlah Kutai) dengan sentra bisnis di Sumatra (Medan dan Palembang), Jawa (Jakarta dan Surabaya), Bali (Denpasar), dan Sulawesi (Makassar dan Manado).

Sekali lagi, bukan cuma infrastrukturnya, tetapi juga bagaimana membangun korelasi manusia (sosial dan budayanya) sehingga dengan mudah mampu membangun ikatan perekonomian. Hal inilah yang tidak mudah dilakukan. Dalam skala kecil, sulit membangun ikatan bisnis antara Palembang dan Padang, meski sudah distimulasi dengan hadirnya penerbangan di rute itu. Palembang justru lebih menerima Medan dan Batam dalam kegiatan perekonomiannya.

Akan naif apabila kemudian pemindahan ibu kota hanya dipandang sebagai undangan investasi dengan cara membangun infrastruktur belaka. Kesiapan manusia Indonesia juga yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan perekonomian itu.

Apalagi jika alasan kesenjangan dalam pemindahan ibu kota ke Kalimantan ditafsirkan karena Kalimantan dipandang “kurang”, itu keliru. Sebab, rasio gini di tiga provinsi di Kalimantan masuk dalam 10 rasio terbaik. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur semester II juga misalnya, 5,43%, di atas rata-rata nasional. Kalimantan bisa dibilang tidak punya masalah dalam kemandirian keuangan daerah (meski karena semata faktor pertambangan). Masih banyak daerah lain yang lebih buruk.

Oleh karena itu, kita harus setuju dengan pemindahan ibu kota, jika dan hanya jika, konsep pemerataan yang dimaksudkan benar-benar dapat membangun ikatan manusia Indonesia dalam skala yang lebih luas. Tidak seperti selama ini, ekonomi Indonesia dipandang dari mata Jakarta yang sebenarnya tidak merepresentasikan Indonesia secara holistik.

Tulisan ini sebelumnya telah dimuat di Detik, 27 Agustus 2019 di https://news.detik.com/kolom/d-4682751/konteks-pemerataan-dalam-pemindahan-ibu-kota-negara