Tag Archives: PDB

Menguak Arti Pertumbuhan Ekonomi

Sering kita dengar, pemerintah membangga-banggakan capaian pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai bentuk prestasi. Tapi tahukah kamu, juga selalu positif. Hanya ketika krisis keuangan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi kita jatuh. Bahkan Pelita II berhasil menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%!

Sebelum terlalu jauh, kita kudu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu?

Bolton and Khaw (2006) menyatakan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator fundamental bagi kesehatan perekonomian. Tingkat pertumbuhan PDB suatu negara itulah pertumbuhan ekonomi yang menurut Mankiw (2010), menjadi alasan suatu negara menjadi lebih kaya dan meningkatkan standar kehidupannya. Model paling familiar adalah Y = C + I + G + (X-M) atau PDB merupakan fungsi dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan net ekspor (ekspor dikurangi impor).

Saat ini, pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama kesejahteraan masyarakat banyak mendapat kritikan. Alasan pertama adalah pertumbuhan ekonomi tidak mewakili rakyat secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi tumbuh ya, tapi siapa yang tumbuh? Orang miskin yang menjadi kaya atau orang kaya yang semakin kaya?

Tak semua manfaat pertumbuhan ekonomi terdistribusi secara merata. Pertumbuhan GDP riil seringkali disertai dengan melebarnya gap pendapatan dan ketidakadilan dalam kesejahteraan di masyarakat, dicerminkan oleh bertambahnya kemiskinan (baik rakyat miskin atau juga hampir miskin).

Koefisien gini adalah salah satu cara untuk mengukur pemerataan tersebut. Semakin besar angka koefisien gini, maka semakin besar pula ketidakmerataannya. Dua negara yang menjadi contoh adalah China dan India. Di antara 1990-2012, China mengalami tingkat pertumbuhan 10,2% dan dalam periode yang sama ketidakmerataan tersebut meningkat 1,6% (koefisien gini) per tahun. Dalam periode itu, India mengalami pertumbuhan 6,6%, namun koefisien gininya semula 0,325 pada 1993 menjadi 0,37 pada 2010.

Hal ini terjadi karena ada pemisahan yang jelas antara perkotaan dan pedesaan. Di banyak negara berkembang, ada dua struktur ekonomi yang terbangun. Ekonomi perkotaan didasarkan pada modernisasi manufaktur dan jasa, dan pedesaan yang didominasi oleh cara-cara tradisional.

Hal yang sama juga dialami oleh Indonesia. Perkotaan, Jawa dan Sumatra, menyumbang kontribusi 58,65% dan 21,69% PDB semester I 2017. Hal ini mencerminkan betapa tidak meratanya perekonomian Indonesia dilihat dari regionalnya saja. Hampir 80% PDB hanya ada di 2 pulau.

Dilihat dari pengeluaran, pertumbuhan ekonomi 5,01% pada semester I 2017 disumbang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 2,65% dan konsumsi pemerintah 1,69%. Ini menunjukkan bahwa arah fiskal kita berada di sisi konsumsi/permintaan.

Ada argumen bilang, tidak meratanya distribusi PDB (kaya makin kaya) itu tidak apa-apa juga, karena si kaya akan makin banyak membayar pajak yang kemudian menjadi belanja pemerintah untuk membangun infrastruktur dan pelayanan umum. Argumen kedua bilang, pertumbuhan dengan kontribusi konsumsi itu tidak apa-apa juga, karena konsumsi mencerminkan daya beli masyarakat yang tinggi.

Argumen-argumen seperti ini sepintas benar, namun pada kenyataannya, berbahaya. Seperti ucapan mantan ketua Bappenas yang bilang tidak apa-apa harga naik, asal daya beli meningkat. Ini artinya, inflasilah yang terjadi. Saya tadinya bergaji 1 juta bisa buat beli permen 100. Harga permen naik 3 kali lipat, sehingga saya butuh 3 juta. Gaji saya naik 3 juta, tetap bisa beli permen 100. Apakah pertumbuhan ekonomi terjadi? Ya. Tapi pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi seperti ini tidak ada gunanya, bukan?

If demand races ahead of aggregate supply the scene is set for rising prices – many of the faster-growing countries have seen a trend rise in inflation – this is known as structural inflation

Lalu siapa yang menderita jika ini terjadi? Orang menengah ke bawah yang peningkatan daya belinya berada di bawah angka inflasi atau bahkan nggak bisa meningkatkan harkat daya belinya. Sehingga hasilnya, pasti kemiskinan akan meningkat.

Hal kedua, pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari kapitalisme. Ada praktik kanibal di sana. Globalisasi yang tadinya menguntungkan negara maju kini berbalik memakan negara maju. Kita bisa lihat hal ini dari angka pertumbuhan ekonomi negara maju yang relatively berada di bawah 2% sementara negara berkembang dan emerging countries berada di angka 4-6%. Kenapa ini bisa terjadi?

Untuk dapat angka pertumbuhan ekonomi yang bagus, sebuah negara harus terus membangun. Pertumbuhan ekonomi tidak mengenal efisiensi. Kalau pemerintah berhemat atau berhenti membangun, maka kontribusi ke G (atau ke konsumsi pemerintah dan PMTB) akan berkurang.

Bumerang globalisasi tadi pun terjadi karena dulu negara-negara maju yang mampu menginvasi perdagangan di negara berkembang. Sekarang, sebaliknya, negara berkembang yang mengekspor komoditas dan mampu memproduksi barang-barang karena tenaga kerja yang lebih murah dan sumber daya alam yang memadai, membuat secara biaya, barang-barang dari negara-negara yang tadinya berkembang jauh lebih murah dan diterima oleh konsumen.

Kanibalisme pertumbuhan ekonomi adalah kanibalisme perdagangan internasional sehingga siapa yang mampu merebut konsumen suatu negara akan tinggi pertumbuhan ekonominya. Makanya, Donald Trump menyadari hal itu dan membuat tren proteksionisme negara dari perdagangan, karena bila sudah terperosok menjadi konsumen, maka suatu negara akan menjadi konsumen selamanya. Susah untuk bangkit kembali.

Dengan fakta-fakta itu, sebenarnya tak salah jika kita bilang, pertumbuhan ekonomi sudah masa lalu atau cuma angka makroekonomi saja. Pertumbuhan ekonomi tak pernah menggambarkan secara riil keadaan rakyat.

Tabik.

 

 

Defisit Anggaran 3%

Kenapa batas defisit anggaran adalah 3%? Apa maksud dari defisit anggaran 3%?

Pertanyaan ini pasti sering diajukan oleh mahasiswa yang tengah belajar makro ekonomi. Jawaban yang paling sering muncul adalah batas defisit anggaran 3% berasal dari Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003. Dihitung dari realisasi selisih penerimaan negara dengan belanja negara dibandingkan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Dalam APBN P 2016, asumsi defisitnya adalah sebesar 296,7 Triliun sementara PDB sebesar 12.626 T. Hingga Semester I, telah terjadi defisit 230,7 Triliun atau sekitar 1,83%.

Lah terus dari mana perhitungan angka 3% ini?

9-10 Desember 1991, beberapa negara Eropa berkumpul di Maastricht, Belanda. Inilah yang menjadi cikal bakal Uni Eropa. Nah, selain membahas soal Euro, Uni Eropa, dan sejenisnya, Perjanjian Maastricht juga menghasilkan Kriteria Maastricht yakni:

1. Tingkat inflasi: Tidak boleh lebih dari 1,5 poin persen lebih tinggi daripada rata-rata tiga negara anggota dengan inflasi terendah di UE.

2. Keuangan pemerintah:

Defisit pemerintah tahunan:

Rasio defisit pemerintah tahunan dengan produk domestik bruto (PDB) tidak boleh lebih dari 3% pada akhir tahun fiskal selanjutnya. Jika tidak, negara tersebut diwajibkan mencapai tingkat mendekati 3%. Hanya ekses pengecualian dan sementara yang diperbolehkan untuk dikecualikan.

Utang pemerintah:

Rasio utang pemerintah bruto dengan PDB tidak boleh lebih dari 60% pada akhir tahun fiskal selanjutnya. Bahkan jika target ini tidak tercapai karena kondisi tertentu, rasio tersebut harus setidaknya berkurang dan mendekati nilai referensi dengan progres yang memuaskan. Pada akhir 2010, hanya dua negara anggota UE, Polandia dan Republik Ceko, yang mencapai target ini.[butuh rujukan]

3. Nilai tukar: Negara pendaftar harus menjalani mekanisme nilai tukar (ERM II) di bawah Sistem Moneter Eropa (EMS) selama dua tahun berturut-turut dan tidak boleh mendevaluasi mata uangnya selama periode tersebut.

4. Tingkat suku bunga jangka panjang: Tingkat suku bunga jangka panjang nominal tidak boleh lebih dari 2 poin persen lebih tinggi daripada di tiga negara anggota yang mengalami inflasi terendah.

Tujuan penetapan kriteria ini adalah untuk mempertahankan harga kestabilan di Zona Euro meski ada negara anggota baru sekalipun.

Kriteria Maastricht ini kemudian diadopsi di UU Keuangan Negara No. 17 tahun 2003.