Catatan Pringadi

Blog Literatur/ Sastra, Makro Ekonomi, dan Catatan Perjalanan

Tag: pajak

Tiga Sebab Tax Amnesty “Berhasil”

Published / by Pringadi As / 1 Comment on Tiga Sebab Tax Amnesty “Berhasil”

img-20160929-wa0004

Program Tax Amnesty untuk harga tebusan termurah sudah menemu ujungnya hari ini. Program yang diluncurkan sebagai salah satu solusi jangka pendek untuk mendapatkan dana segar penerimaan negara itu berjalan di luar dugaan.

Sejumlah pihak, baik dari dalam maupun luar negeri sempat meragukan program Tax Amnesty ini. Dari dalam negeri, BI bahkan sempat memprediksikan bahwa dana tebusan yang akan didapatkan hanya berkisar belasan triliun. Pengamat asing pun pesimis dengan program ini melihat program Tax Amnesty di beberapa negara menemui kegagalan. Apalagi jika melihat upaya yang dilakukan oleh Singapura dan Australia dalam menghalangi uang keluar dari negaranya. Singapura yang menerapkan Corporate Tax terendah 17% bahkan sebenarnya hanya menerapkan tarif 8,4% nett melakukan upaya-upaya untuk menggagalkan Tax Amnesty mulai dari membebaskan pajak sampai mengancam agar menyelidiki orang-orang yang ikut Tax Amnesty ini. Dan sejumlah cara lain yang mencegah repatriasi dana.

Repatriasi memang lebih memiliki efek untuk perekonomian jangka panjang. Masuknya dana repatriasi itu akan digunakan untuk investasi dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pergerakan Tax Amnesty di bulan September memang diprediksi menjadi puncak karena pada bulan-bulan sebelumnya perusahaan sedang sibuk menghitung cost benefitnya. Wajib pajak perlu waktu untuk mengambil keputusan. Namun, hari ini, uang tebusan yang masuk telah mencapai 80 T! (Sumber)

Setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan Tax Amnesty bisa dikatakan berhasil itu:

  1. Faktor Sri Mulyani

Kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan disambut positif oleh pasar. IHSG Menguat, nilai tukar pun menguat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia juga menguat.

Sampai awal September, dana tebusan yang masuk sebenarnya tidak menggembirakan. Faktor negara lain yang menghalang-halangi itu menjadi salah satu faktor terbesar. Sejumlah langkah pun telah disiapkan bila Tax Amnesty ini gagal. Postur APBN dijaga agar tetap realistis. Ada pemotongan anggaran. Ada anjuran self-blocking. Kerangka defisit harus di bawah angka 3% sesuai amanat UU pun jadi ancang-ancang.

Kemudian, ya, salah satu wanita paling berpengaruh di dunia itu mengambil langkah besar. Sri Mulyani dikabarkan menelepon Singapura. SMI menelepon Deputi Prime Minister Singapura. Entah apa yang dibicarakannya, setelah telepon itu (dan usaha-usaha lain yang mengajak langsung para pengusaha), keikutsertaan Tax Amnesty menjadi seperti air bah. Deras sekali.

2. Peran Perbankan

Peran bank-bank dalam menyosialisasikan Tax Amnesty ini begitu beragam dan sangat menarik. Perbankan memang memiliki kepentingan terhadap Tax Amnesty. Bayangkan dana segar yang masuk ke Indonesia melalui bank-bank itu adalah berkah buat mereka. Jadinya, mereka juga sangat kreatif dan berebut perhatian dari para wajib pajak dalam mengampanyekan Tax Amnesty.

3. Perubahan Sikap Ditjen Pajak

Di awal, Tax Amnesty menuai banyak kritik dari sisi pelaksanaannya. Di lapangan terdapat banyak keluhan gaya sosialisasi yang seperti ancaman kepada wajib pajak. Di Kompasiana bahkan soal kesalahan branding yang dilakukan beberapa kali menjadi headline. Hal ini dengan cepat melahirkan antipati yang harus segera diatasi oleh pemerintah.

Untungnya, Ditjen Pajak menyadari hal itu. Tax Amnesty adalah hak. Bukan kewajiban. Dengan pernyataan itu, aparatur sipil negara DJP kemudian merealisasikan bahwa sebagai hak, maka ada pelayanan terhadap hak. Momentumnya adalah penambahan jam pelayanan Tax Amnesty, baik itu penambahan jam kerja dan penerimaan pelayanan bukan di hari kerja.

Soal jam pelayanan ini adalah bahasa terbaik yang dimiliki DJP. Ini menegaskan konsep NPS, New Public Service. Pemerintah adalah pelayan masyarakat. Pemerintah yang butuh Tax Amnesty ini berhasil. Karena itu, tak ada salahnya pemerintah meletakkan tangannya di bawah kepada CEO Republik Indonesia, yakni rakyat.

Akhir kata, keberhasilan Tax Amnesty ini perlu disukseskan. Tahap 1 berakhir hari ini. Dan masih ada tahap selanjutnya dengan kenaikan tarif tebusan. Tidak tinggi. Semoga saja antusiasme itu tetap terjaga dan pada tahun ini khususnya, kita bisa terbebas dari ancaman cash flow shortage yang sempat begitu menghantui.

 

Potensi Zakat dalam Struktur Penerimaan Negara

Published / by Pringadi As / Leave a Comment

Mungkinkah zakat menggantikan pajak dalam APBN? Pertanyaan ini seringkali menghantuiku. Dan hari ini, ada energi untuk menulis pertanyaan ini disebabkan oleh beredarnya wacana peran zakat dalam membantu mengentaskan kemiskinan oleh pemerintah. Namun, sayangnya, yang saya tak mengerti adalah reaksi negatif dari sebagian masyarakat yang malah mengejek wacana ini. Mereka beranggapan wacana ini muncul karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak, perencanaan yang abal-abal atau tuduhan lain yang sangat negatif. Beberapa yang fanatik bahkan malah berkata, zakat nggak boleh untuk non-muslim atau zakat nggak boleh untuk infrastruktur publik yang notabene juga akan dinikmati rakyat yang sudah makmur.

Saya pribadi senang sekali jika wacana ini terwujud. Wacana ini nggak baru, sudah lama, bahkan pernah dicetuskan oleh Badan Amil Zakat. Dibanding diskusi boleh nggak zakat jadi sumber penerimaan negara menggantikan pajak, diskusi zalim atau tidak pajak itu sebenarnya lebih banyak. Sebagai orang Islam, saya sebenarnya ragu dengan pajak (sepengetahuanku yang terbatas ini). Tapi apalah itu, di sini saya akan mencoba menulis pemahaman saya bagaimana pentingnya zakat dalam struktur penerimaan negara.

Berita yang saya baca, potensi zakat nasional yakni lebih dari 200 triliun saat ini. Sayangnya, yang ditarget baru 10 triliun dan yang terealisasi hanya sekitar 5 triliun per tahun. Hal ini dikarenakan banyak sebab, salah satunya belum percayanya masyarakat pada badan zakat, juga kurangnya pemahaman umat Islam Indonesia tentang zakat.

Kalau balik ke pertanyaan pembuka, mungkinkah zakat menggantikan pajak? Saat ini saya menjawab zakat sangat mungkin mendampingi pajak sebagai sumber penerimaan negara (belum menggantikan). Ceteris paribus, kita kesampingkan dulu semua dasar hukum yang ada. Ini hanya bayangan saja ya.

Bagaimana zakat bisa mendampingi pajak yakni dalam perannya mengentaskan kemiskinan. Apa sih yang disebut rakyat miskin di Indonesia?  Rakyat miskin di Indonesia itu adalah rakyat yang pengeluaran per bulannnya di bawah batas kemiskinan. Batas kemiskinan ini 2100 kalori atau kalau dikonversi ke uang jadi sekitar 400 ribu rupiah per bulan. Jadi kalau dia punya 3 anggota keluarga, artinya penghasillannya (dengan pendekatan pengeluaran) setara dengan 1,6 juta rupiah. Batas kemiskinan ini berbeda dengan World Bank. WB bikin dua batas kemiskinan. Pertama kemiskinan absolut dan kedua rentan miskin. Kemiskinan absolut itu PPP (Public Purchase Parity) 1 dolar, rentan miskin 2 dola per hari. Maksud dari Public Purchase Parity itu adalah  1 dolar di Amerika bisa beli barang apa saja, dan barang apa saja itu kalau di Indonesia atau negara lain didapat dengan harga berapa. Jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 10,8% atau 28 juta. Dan konsumsi utama dari rakyat miskin adalah beras. Dan harga beras adalah harga yang paling rentan terkena pengaruh inflasi. Jadi, perlindungan utama zakat pada rakyat miskin adalah soal beras.

Kalau kita hitung dari zakat fitrah saja ya, ada 258 juta penduduk Indonesia. Anggaplah 80% nya muslim… berarti hitung kotor 200 juta orang. Dikurangi penduduk miskin 28 juta jadi 172 juta. Karena nggak miskin, harusnya mereka bisa bayar fitrah. Dikali 2,5 kg beras. Maka dalam setahun, kita punya beras 430 juta kilogram beras. Atau 430.000 ton beras! Kalau dikonversi ke rupiah dengan asumsi sekilo beras 10.000, setara dengan 4,3 triliun. Hal ini belum dihitung dari zakat wajib lainnya seperti zakat mal (zakat harta), atau ada juga zakat profesi (meski ini dalam perdebatan), dan zakat dalam arti luas (termasuk infaq dan sadaqah).

Ketika zakat masih sebagai pendamping pajak, maka di kolom SPT ada kolom zakat. Mereka yang telah mengeluarkan zakat menerakan itu, dan menjadi dasar perhitungan penghasilan yang kena pajak.

Jadi, kalau soal visible nggak zakat mendampingi pajak, jawabannya visible banget, dan muslim seharusnya mendorong hal ini terwujud sebagai langkah awal menggantikan pajak sebagai penerimaan negara utama berhubung mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Pertanyaannya, zakat ini kan hanya untuk orang miskin, apa bisa dia digunakan untuk infrastruktur yang akan dinikmati rakyat yang sudah makmur juga? Ada lho ayatnya untuk orang-orang miskin.

Saya berlindung pada Allah atas pengetahuan saya yang terbatas.

Ada 8 kelompok penerima zakat:

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)

2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)

3. Riqab (hamba sahaya atau budak)

4. Gharim (orang yang memiliki banyak hutang)

5. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)

6. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)

7. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)

8. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)

Tentu, yang diutamakan adalah ketujuh kelompok pertama. Amil Zakat ini yang akan mengelola dan mendistribusikan zakat yang ada baik itu konsumtif, produktif, atau soal bersarannya. Kalau merujuk ke angka rakyat miskin, untuk fakir miskin bisa saja dialokasikan sebesar biaya hidup satu tahun. 400.000 x 28 juta jiwa (anggap muslim semua) menjadi total 11.200.000.000.000 (atau 11,2 T). Kalau potensi 200 T tercapai, sisanya masih banyak, apalagi jika suatu hari ya zakat yang utama bisa sampai >1000 T.

Bagaimana untuk yang non-muslim, bagaimana untuk yang infratstruktur publik?

Nah, pembagian zakat ini bukan tanpa diskusi ya. Ada yang bilang zakat harus dibagi rata. Tetapi ada juga yang tidak. Salah satunya pendapat Imam Malik. Menurut Imam Malik, Amil Zakat sebagai pengelola boleh menentukan porsi per kategori. Dalam bayangan saya, di sini peran amil zakat sangat penting buat membangun sarana dan prasarana publik itu. Misalnya, masukkan ke kategori 8. Sudah diterima oleh Amil Zakat untuk kemudian dibangun infrastruktur.

Tapi nanti infrastrukturnya dinikmati non-muslim, yang makmur juga? Kan haram hukumnya non-muslim dan orang kaya menerima zakat?

Rasul pernah bilang, manusia bersekutu atas air, padang sahara dan api. Ini adalah konsep barang publik dalam Islam. Bukan cuma 3 itu, secara konteks, barang publik diakui di dalam Islam. Apa saja, lakukanlah kajian yang mendalam tentang public goods sesuai zamannya. Sekarang apa saja sih barang publik itu.

Artinya barang publik tidak mengenal kamu kaya atau miskin, kamu boleh menikmatinya. Barang publik juga nggak mengenal kamu muslim atau nggak. Selama kamu manusia, ya kamu harus bekerja sama dan kamu boleh menikmatinya bersama-sama.

Secara konsep, zakat nggak dikasih ke orang kaya atau ke non-muslim, tapi menjadi barang publik. Layernya beda lho ya.

Karena barang publik, manusia harus bersekutu. Berarti non-muslim juga kudu punya peran. Ya, non-muslim membayar yang namanya jizyah ke negara. Jizyah ini semacam alat tukar perjanjian. Kafir dzimmi, yang hidup di negara muslim, tidak memerangi muslim, yang membayar jizyah dilindungi oleh negara dan mendapat hak warga negara yang sama dengan penduduk lainnya.

Jadi ke depannya, secara struktur Pendapatan Zakat yang utama (ada fitrah, mal, profesi, infaq, sadaqah), dan Pendapatan Bukan Zakat (jizyah dan pendapatan lainnya). Lalu di mana pajak?

Tentu ekonomi Islam bukan Keynesian yang menganut anggaran defisit. Ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, target penerimaan tidak tercapai, maka kudu ngutang. Islam sangat benci utang. Nah di sinilah Islam mengenal pajak. PAJAK hanya boleh ditarik dari umat ketika kas negara kosong. Jadi pajak masuk ke dalam struktur pembiayaan ya.

 

Asik nggak tuh bayanganku?

Apakah Saya Harus Punya NPWP?

Published / by Pringadi As / 1 Comment on Apakah Saya Harus Punya NPWP?

Beberapa teman yang kerjanya sebagai freelancer kerap bertanya, apakah saya harus dan perlu punya NPWP?

Kalau menilik ke peraturan, tidak semua orang wajib punya NPWP. Yang wajib bikin NPWP adalah orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP yang terbaru (berdasarkan PMK No.101/PMK/2016) sebesar Rp54.000.000,- naik 50% dari tahun sebelumnya untuk status tidak kawin. Tambahan untuk setiap tanggungan adalah sebesar 4,5 juta.

Maksud dari PTKP ini adalah kalau penghasilanmu dalam setahun kurang dari 54 juta, kamu belum harus punya NPWP. Karena bila dihitung, pajak penghasilan yang akan kamu bayar nantinya 0.

Tidak harus, apa berarti tidak perlu?

Nah, saya bilang, punya NPWP itu perlu. Penting. Salah satu kerugian tidak punya NPWP adalah kamu tidak bisa mengambil kredit di bank. Toh, cara untuk mendapatkan NPWP itu mudah. Bisa daftar secara online maupun langsung datang ke Kantor Pajak. Cepat juga bikinnya.

Tidak punya NPWP juga bukan berarti tidak berkewajiban membayar pajak. Tidak punya NPWP berarti tidak berkewajiban melaporkan SPT Tahunan. Ada banyak rugi nominal lain juga kalau tidak punya NPWP.

Misal PPh 21, jika punya NPWP, tarifnya adalah 5%. Tidak punya NPWP akan dikenakan pajak 20% lebih tinggi, yakni 6%. PPh pasal 23 untuk royalti misalnya, jika punya NPWP tarif PPhnya adalah 15%. Kalau tidak punya NPWP, pajak yang dikenakan adalah 100% lebih tinggi atau dua kali lipatnya, yakni 30%.

Khusus untuk royalti, pajak itu bisa diperhitungkan ulang juga lho kalau punya NPWP. Misal dalam setahun ternyata penghasilan kita di bawah 54 juta rupiah. Kita melaporkan SPT dan tentu angkanya 0 dong. Sementara kita sudah bayar pajak royalti misalnya 15% dari 50 juta, alias 7,5 juta. Nah, atas pajak yang kita bayarkan tersebut, kita bisa meminta balik. Lumayan kan 7,5 juta untuk penghasilan hanya 50 juta setahun?

Coba bayangkan kalau kamu penulis, tidak punya NPWP, royaltimu kena pajak 30% dari 50 juta atau sebesar 15 juta. Dan kamu tidak punya kesempatan untuk meminta balik uangmu.

Jadi, tunggu apalagi, bikin NPWP sekarang ya.

Hari #1: Peran

Published / by Pringadi As / 1 Comment on Hari #1: Peran

Seorang teman, penulis, menulis sebuah status di Facebooknya, “Adakah satu penulis saja yang kamu percaya sehingga apapun yang ia tulis kamu akan langsung membelinya?”

Jawabanku selalu tidak.

Alasannya sederhana. Seperti halnya iman yang naik turun, semangat yang naik turun, kualitas sebuah tulisan pun naik turun. Terlepas dari sudah beresnya urusan kebahasaa seorang penulis, keistimewaan sebuah gagasan yang ditemukan penulis selalu berbeda. Pringadi Abdi di Dongeng Afrizal tentu berbeda dengan Pringadi Abdi di Simbiosa Alina, apalagi di 4 Musim Cinta. Mereka bukan Pringadi Abdi yang sama. Termasuk Pringadi Abdi yang sedang menulis blog ini sekarang adalah sosok yang sama sekali berbeda. Perbedaan sepersekian detik saja sudah akan menghasilkan sosok yang baru. Sosok yang berbeda.

Tiba-tiba, tentang perbedaan itu, aku mengingat seorang teman. Dia bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Sementara aku bekerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kantornya bernama KPP. Sementara kantorku bernama KPPN. Yang menarik darinya adalah dia selalu menganggapku benci dengan Ditjen Pajak. Dia merasa aku iri dengan penghasilan yang diterimanya. Tentu saja itu tidak benar.

Pringadi Abdi selaku PNS Kemenkeu menganggap Perpajakan adalah keluarga dari Treasury. Treasury juga bahkan memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. Salah satunya adalah memastikan tiap satu rupiah pun masuk ke rekening kas negara. Karena itulah Ditjen Perbendaharaan membuat MPN (Modul Penerimaan Negara) yang kini sudah MPN G2. Tentu temanku itu tak begitu paham tentang MPN G2.

Pringadi Abdi selaku PNS Kemenkeu tentu mengharapkan target penerimaan pajak tercapai. Pringadi Abdi memikirkan negara dapat mampu memenuhi belanjanya. Itu jelas dan tidak terkompromikan.

Tapi Pringadi Abdi juga adalah rakyat. Rakyat membayar pajak. Bukan hanya dari pekerjaannya sebagai PNS, tapi Pringadi Abdi sebagai penulis juga. Sebagai rakyat dan penulis itu, Pringadi Abdi merasa Ditjen Pajak bekerja tak maksimal. Misalnya, belum ada sosialisasi mengenai pajak royalti ke para penulis, atau masih adanya praktik korupsi di instansi tersebut dan itu menimbulkan ketidakpercayaan atas performa Ditjen Pajak.

Ya, aku pikir hal-hal seperti itu wajar.

Soal peran ini juga, aku jadi teringat tentang rokok. Seperti yang kalian tahu, aku tak merokok dan tak suka berada di dekat perokok. Tapi aku harus berinteraksi dengan banyak perokok. Yang jelas, bila ada orang ke rumahku atau ke kosku, dengan tegas akan kukatakan tidak boleh merokok. Tapi kalau aku yang pergi ke rumahnya dan melarang dia merokok kan aku yang keterlaluan. Itu sudah resiko dan peran kita sebagai manusia yang menerima diperlukan. Begitu pun kalau ke kafe, nongkrong, duduk di tempat yang diperbolehkan merokok, ya aku nggak akan melarang dia merokok. Kita cukup sama-sama tahu, dia butuh merokok, dan aku tak suka rokok. Cukup kita atur tempat duduknya agar asap rokok tak mengarah ke aku.

Penulis, Profesi dan Pajak

Published / by Pringadi As / 1 Comment on Penulis, Profesi dan Pajak

Ketika hendak menandatangani Surat Perjanjian Penerbitan, pastilah seorang penulis akan ditanya, “Punya NPWP nggak?” Ini terkait dengan pajak royalti yang akan dikenakan. Seorang penulis yang memiliki NPWP akan dikenakan pajak royalti 15%, sementara yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak sebesar 30%.

Dari hal tersebut, sebenarnya bisa dikatakan bahwa penulis sudah diakui sebagai profesi. Tetapi pada kenyataannya, ketika penulis ingin membuat NPWP, ada kebingungan di bagian pajaknya. Misalnya pada pengalaman Alby Syafie. Ketika Alby hendak membuat NPWP, dikatakan bahwa penulis masuk ke kategori usaha sendiri dan perlu membuat SIUP.

Apakah “PENULIS” sudah dianggap sebagai profesi di negara ini? Itu pertanyaannya.

Penulis yang menulis buku memperoleh penghasilan berupa royalti. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas salah satunya penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya. Royalti ini dikenakan PPh pasal 23.

PPh pasal 23 dikenakan kepada Wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

Apa yang aku ingin gugat di sini?

Jika penulis sudah dianggap profesi, seharusnya penghasilan yang diterima penulis masuk ke PPh pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Penghasilan yang diterima penulis penuh waktu diterima rutin dan terukur dalam surat perjanjian penerbitan.  Bila kemudahan pemotongan oleh penerbit dijadikan alasan menjadikan “royalti” sebagai objek Pasal 23, itu akan melanggar asas keadilan bagi penulisnya. Penulis tentu bukan badan usaha dan tidak memerlukan SIUP.

Pengenaan PPh pasal 23 atas royalti terjadi karena royalti adalah passive income. Sementara PPh pasal 21 adalah active income. Passive income berarti tanpa bekerja, seorang penulis kemudian tinggal menerima hasilnya.

Tapi filosofi muncul sebelum peraturan. Kita juga harus memperhatikan asas-asas pemungutan pajak:

1)      Asas Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2)      Asas Certainty

Penetapan pajak hendaknya tidak sewenang-wenang, jadi wajib pajak harus mengetahui kapan membayar dan batas waktu pembayaran

3)      Asas Convenience of Payment

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat memperoleh penghasilan.

4)      Asas Economy

Secara ekonomi, biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul.

Apa perbedaan yang dapat dihasilkan?

Tidak banyak penulis yang beruntung mendapatkan royalti melebih penghasilan tidak kena pajak per tahunnya. Barangkali Ditjen Pajak pun belum tahu bagaimana proporsi pembagian penghasilan buku di Indonesia. Distributor dan toko mendapatkan 50-60%, penerbit mendapat 25-42%, sementara penulis hanya mendapat 8-15% dari harga buku kotor. Rata-rata saat ini, penerbit besar memberikan 10% bagi penulis. Dengan oplah cetakan pertama rata-rata 3000 buku, dan diasumsikan harga buku Rp50.000,-. Maka maksimal royalti pada cetakan pertama hanya sebesar Rp15.000.000,- dan tentu ini di bawah PTKP (Tidak Kawin 24.300.000).

Katakanlah, si penulis ini dapat menghasilkan 3 buku dalam 1 tahun dan masing-masing buku terjual habis 3000 eksemplar (kondisi yang langka), ia akan mendapatkan maksimal penghasilan 45 juta dalam tahun tersebut.

Jika menggunakan pasal 23, maka pajak yang dibayarkan untuk 1 buku adalah sebesar Rp2.250.000,- dan untuk 3 buku adalah Rp6.750.000,-

Jika menggunakan pasal 21, untuk penghasilan 1 buku pertama, tidak akan dikenakan pajak karena di bawah PTKP. Sementara jika sang penulis bisa menghasilkan 3 buku dan terjual 3000 dalam 1 tahun, ia harus membayar pajak sebesar 5% X (45.000.000-24.300.000) = Rp1.285.000,-

Memang benar, selisih itu dapat dikreditkan/lebih bayar. Tetapi, apakah seorang warga negara harus direpotkan mengurus haknya yang lebih bayar sementara ada cara yang lebih mudah bagi warga negara?

Pengalaman seorang penulis yang sadar ini, mengurus lebih bayarnya memerlukan waktu 3-4 bulan. Dengan penggantian time value of money sebesar 2%.

Apa yang luput dari hal ini?

Ada perbedaan arti kata “royalti” dari konsepnya dibandingkan dengan praktiknya. Bayangkan persepsi orang awam bila mendengar kata “royalti”, itu akan menjadi sesuatu yang wah. Hak cipta pada dasarnya dihargai sangat tinggi. Tetapi kenyataannya, kata “royalti” di dunia kepenulisan bukanlah sesuatu yang wah. Hanya ada kurang dari 10% penulis Indonesia yang menerima royalti di atas PTKP dalam setahunnya. Dunia kepenulisan jarang diperhatikan pemerintah. Baru hari-hari belakangan, penulis penuh waktu dapat mencantumkan profesi penulis di KTP-nya. Dulu, seorang Khrisna Pabichara bahkan pernah ditertawakan oleh petugas administrasi ketika ia menyebut “penulis” ketika hendak membuat KTP.

Pengabaian  pada profesi penulis, dan menganggapnya sebagai pekerjaan bebas, ini belum terselesaikan secara penuh. Ada banyak hal yang berhubungan dengannya. Peran pemerintah dalam memajukan dunia kepenulisannya dalam bidang perpajakan pun diperlukan. Misalnya untuk membedakan pengenaan pajak buku terjemahan dengan buku yang ditulis oleh penulis lokal. Penulis-penulis perlu dibikin percaya bahwa seseorang bisa hidup dari menulis saja seperti halnya Eka Kurniawan.

 

Kebijakan adalah kebijakan jika dianggap mampu memuaskan publik, bukan? Di luar segala peraturan, apakah kamu merasa adil atas kondisi yang terjadi?