Tag Archives: pajak pempek

Tatkala Makan Pempek Kena Pajak

Pempek kena pajak

Masyarakat Palembang ribut. Makan Pempek sekarang kena pajak. Seorang teman bahkan mengirim pesan, “Begitu aku lihat struk, ada PPN tertulis 10%, rasa pengen kumuntahkan lagi pempek sama cukanya ini.”

Kabar tersebut jadi pembicaraan mengingat pempek adalah santapan wajib orang Palembang. Mau buat sarapan, makan siang, atau makan malam, pempek bisa hadir kapan saja. Protes pun menyasar kemana-mana, sampai menyalahkan Presiden yang dianggap bertangan besi hendak memajaki rakyatnya untuk memenuhi kas negara.

Kekeliruan tersebut tentu saja harus diklarifikasi. Masyarakat harus tahu fakta yang sebenarnya kenapa pempek (harus) dikenakan pajak.


Pertama, tidak ada PPN di restoran

Masih suka menerima struk di restoran yang bertuliskan PPN 10%. Sesungguhnya, itu adalah praktik yang keliru.

Sebelum melangkah jauh, kita perlu meninjau, apa saja yang termasuk barang dan jasa yang kena pajak. Sejak 1 Januari 1995 (dari rangkaian Pasal 4 dan Pasal 16C serta Pasal 16D UU PPN 1984), objek PPN dapat disusun sebagai berikut :

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
b. Impor Barang Kena Pajak
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
f. Ekspor barang kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain
h. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Dari kedelapan objek PPN tersebut, adakah yang mengarah pada pengenaan PPN di restoran?



Dalam hal ini, kita perlu memperjelas arti dari restoran dan pengusaha arti restoran tersebut. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan atau catering. Sedangkan Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Dari rujukan pengertian di atas, Pajak Restoran mendekati objek PPN (c). Dalam UU no.11 Tahun 1994, Jasa Kena Pajak didefinisikan sebagai setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau peruatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atas hak bersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.

Nah, Berdasarkan pengertian tersebut, restoran tidak termasuk Jasa Kena Pajak. Dalam pasal 4A UU PPN 1984, dikatakan bahwa makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya adalah bukan barang atau jasa kena pajak.

Lalu, apa yang benar? Tidak kena pajak?

Ternyata tetap kena pajak. Pajak Restoran, dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan Pajak Kabupaten/Kota dan dipungut sesuai peraturan daerah. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran terhadap restoran. Sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha restoran. Dasar pengenaan pajak adalah berdasarkan pembayaran terhadap restoran dengan tarif 10%. Berasas domisili, artinya pajak dipungut di wilayah yang bersangkutan.

Jelas, bahwa pajak restoran adalah pajak daerah yang dipungut oleh daerah. Bukan pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh Pemerintah Pusat melalui Dirjen Pajak.

Nah, apakah semua rumah makan/restoran kena pajak?

Tidak peduli restoran apapun, termasuk kafe, warteg, dan toko pempek, adalah objek pajak. Namun, setiap daerah punya analisis tersendiri terhadap objek mana yang layak membayar pajak. Misalnya, di Jakarta, batasnya adalah omset 200 juta/tahun. Di bawah itu tidak kena pajak. Tentu, hal ini perlu dikontrol dari laporan pajaknya. Setiap restoran wajib punya NPWP sehingga harus melaporkan penghasilannya setiap tahun.

Lalu bagaimana dengan Palembang? Jika patokannya omset, Pemerintah Daerah harus membuat analisis rata-rata pendapatan warung pempek terlebih dahulu sebelum tegas menerapkan kebijakan tersebut. Alternatif lain, toko pempek yang dikenakan pajak adalah yang berlokasi di jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kotamadya saja dulu. Selain itu, mereka masih mendapat keringanan.


Baca Juga: Tere Liye, Royalti, dan Pajak Penulis




Yang lebih berbahaya dari pajak restoran?

Praktik “curang” yang sering dilakukan restoran adalah menambahkan service charge ke konsumen. Pasti pernah lihat ‘kan di struk, sebelum pajak ada komponen service charge sebesar 5-10%.

Seharusnya itu tidak dibolehkan karena sama saja memaksa konsumen memberikan tips kepada pegawai restoran. Sebab, jasa pelayanan restoran seharusnya sudah masuk ke dalam komponen biaya produk dan tidak boleh dibebankan ke konsumen.

Lebih keliru lagi, apabila pengenaan pajaknya kemudian adalah 10% dari harga makanan + service charge. Sebab, tidak ada objek pajak restoran yang berasal komponen jasa. Toh, restoran tidak boleh menjual jasa.

Kita sebagai konsumen ayo, mengkritik pada hal-hal yang tepat dan jangan sampai menyasar ke hal-hal yang sebenarnya sudah diatur sejak lama.

Pringadi Abdi Surya

Tulisan ini adalah versi sebelum diedit dan dimuat di Opini Detik dengan judul “Tatkala Pempek Kapal Selam Berisi Pajak” diĀ https://news.detik.com/kolom/d-4637474/tatkala-pempek-kapal-selam-berisi-pajak