Tag Archives: inflasi

Mencermati Inflasi Selama Ramadan

Tulisan asli dimuat di Detik dengan judul Inflasi Musiman Bulan Ramadhan.

inflasi ramadan

Sejak sebelum memasuki Ramadhan, toko-toko penuh. Banyak orang seperti ingin berbelanja untuk satu bulan penuh. Pada saat itu, harga-harga juga merayap naik. Inilah yang kemudian disebut inflasi.

Inflasi adalah istilah untuk fenomena naiknya harga barang di masyarakat. Titik tekannya bukan pada “naiknya harga barang”, melainkan pada “fenomena” atas proses meningkatnya harga-harga barang secara terus-menerus yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari konsumsi yang meningkat (permintaan lebih tinggi daripada penawaran), proses distribusi yang tidak lancar, atau melimpahnya uang beredar.

Harga barang yang naik itu mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Proses ini berlangsung terus-menerus dan saling mempengaruhi harga barang yang lain.

Inflasi sendiri terdiri dari tiga komponen, yakni inflasi inti (core inflation), inflasi volatile food, dan inflasi yang diatur pemerintah (administred price). Pada bulan Ramadhan, komponen inflasi yang mengalami kenaikan adalah volatile food atau kelompok bahan makanan.


Selengkapnya tentang INFLASI


 

Bank Indonesia pernah melakukan studi tentang pola inflasi pada bulan Ramadhan hingga Idul Fitri tahun 2011-2014 yang menunjukkan laju inflasi menjadi semakin kencang. Pemicunya terutama karena inflasi pada harga pangan yang disumbang oleh beras, daging-dagingan, dan aneka bumbu masak.

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tentang inflasi memang masih menunjukkan angka yang baik-baik saja. Pada triwulan I, angka inflasi kita masih 2,83% yoy. Angka ini masih dalam batas terkendali. Sasaran inflasi 2019 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2017, yakni sebesar 3,5% +/- 1%.

Meski angka ini terlihat baik-baik saja, ada ancaman yang membayangi di balik angka tersebut. Sebagaimana kita tahu, harga merupakan fungsi dari permintaan dan penawaran. Harga bisa naik manakala permintaaan juga naik. Harga juga turun ketika permintaan turun. Turunnya permintaan ini adalah indikasi dari turunnya daya beli masyarakat. Harga bukannya tidak naik, tetapi tidak bisa naik karena mengimbangi daya beli tersebut.

Salah satu cara untuk melihat penurunan daya beli tersebut adalah dengan membandingkan kenaikan upah profesi dibandingkan dengan inflasinya. Selisih di antaranya itulah yang menunjukkan upah riil. Dari cara itu diketahui, beberapa profesi seperti buruh dan petani mengalami penurunan daya beli.

Namun, secara keseluruhan penurunan daya beli masyarakat itu bisa disanggah juga. Variabel lain yang menunjukkan hal itu adalah angka inflasi inti. Jika inflasi inti masih positif, maka daya beli bisa dianggap stabil atau meningkat.

Data April 2019 menunjukkan terjadi inflasi sebesar 0,44%. Inflasi tertinggi terjadi di Medan sebesar 1,30% dan terendah terjadi di Pare-Pare sebesar 0,03%. Uniknya, deflasi juga terjadi, tertinggi di Manado sebesar 1,27% dan terendah di Maumere sebesar 0,04.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, terutama kelompok bahan makanan sebesar 1,45%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,19%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,12%, kelompok sandang sebesar 0,15%, kelompok kesehatan sebesar 0,25%, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,03%, dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,28%.

Dari angka tersebut, semakin jelas bahwa harga kelompok bahan makanan memang mengalami kenaikan.

Yang patut diperhitungkan adalah tren kenaikan inflasi terjadi mulai 3 bulan sebelum lebaran. Pada 2017 misalnya, angka inflasi bulanan bergerak naik dari 0,09% pada April, 0,39% pada Mei, dan 0,69% pada Juni. Pada 2018, tren yang sama terjadi dari 0,10% pada April, 0,21% pada Mei, dan 0,59% pada Juni. Sedangkan pada 2019 ini, setelah mengalami deflasi -0,08% pada Februari, angka inflasi menjadi 0,11% pada Maret, dan 0,44% pada April. Angka ini diprediksikan bakal naik lagi pada Mei.

Meski tampak kecil, angka tersebut bisa menghasilkan dampak yang cukup signifikan bagi orang-orang yang daya belinya cenderung stagnan atau bahkan mengalami penurunan. Apalagi kalau ada oknum-oknum tertentu yang memperparah keadaan seperti melakukan penimbunan barang, merekayasa pasar, dan sebagainya. Di sinilah tim pengendali inflasi daerah memiliki peran penting untuk mengontrol harga pasar.

Tentu, pembahasan semacam ini adalah sebuah simplifikasi dalam memandang inflasi. Ada banyak lagi variabel yang berpengaruh sebenarnya. Inflasi bukan hanya disebabkan adanya kelebihan permintaan (demand-pull inflation), atau berubahnya tingkat penawaran (cost-push/supply shock inflation), bahkan pemikiran dan ekspektasi yang terjadi secara umum di tengah masyarakat juga menjadi faktor penyebab inflasi. Ekspektasi terhadap inflasi ini bergantung pada pandangan subjektif dari pelaku ekonomi dari kemungkinan terjadinya sesuatu di masa depan berupa proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Yang perlu diingat bahwa tren meningkatnya inflasi pada bulan Ramadhan bukan sebuah hal baru dalam perekonomian Indonesia. Fenomena ini telah terjadi dari tahun ke tahun dan juga memiliki dampak positif guna menumbuhkan perekonomian Indonesia. Masyarakat pun sudah paham bahwa ekspektasi masyarakat secara subjektif bernilai bahwa pada bulan Ramadan pasti terjadi peningkatan inflasi. Namun, bukan berarti pemerintah tidak perlu berbuat apa-apa. Pemerintah tetap perlu menjaga ketersediaan barang di pasar dan mengawasi pasar sebagaimana mestinya.

Mengenal Inflasi dan Membedah Klaim Pemerintah Terhadap Inflasi Tahun Ini

Inflasi. Kata ini sering kita baca di berbagai media seolah momok menakutkan bagi pemerintah. Apakah inflasi itu sebenarnya?

Definisi inflasi secara sederhana adalah proses meningkatnya harga-harga barang secara terus-menerus yang disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari konsumsi yang meningkat (permintaan lebih tinggi dari penawaran), proses distribusi yang tidak lancar, atau melimpahnya uang di pasar (masalah likuiditas). Harga barang yang naik itu mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Titik tekannya bukan di tinggi-rendahnya harga, melainkan proses dari peristiwa itu. Dia berlangsung terus-menerus. Dan saling mempengaruhi harga barang yang lain.

Badan Pusat Statistik menghitung inflasi dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen adalah rata-rata harga dari sejumlah barang yang sudah ditetapkan. Jadi, kadang kita membaca satu berita, harga cabai naik, tapi inflasi tetap rendah 3% misalnya. Itu mengindikasikan mungkin hanya harga cabai yang naik. Harga cabai tidak mempengaruhi harga barang lainnya yang cenderung tetap atau malah ada yang menurun.

Pemerintah memiliki target atau sasaran inflasi. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk tiga tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi tahun 2016, 2017, dan 2018 tanggal 21 Mei 2014 sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2016 – 2018, masing-masing sebesar 4%, 4% dan 3,5% masing-masing dengan deviasi ±1%.

Mengapa kok pemerintah malah menetapkan target inflasi? Satu aliran Ekonomi berpendapat, inflasi yang terkendali adalah tanda pertumbuhan ekonomi. Batas tersebut dianggap sebagai batas yang menunjukkan bahwa ekonomi sedang tumbuh. Daya beli masyarakat meningkat.

Tentang Klaim Pemerintah bahwa Ramadhan tahun ini Harga-harga di Pasar Terkendali

Inflasi bulan Juni 2017 diperkirakan sebesar 0,5% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya 0,39% (mtm). Secara tahunan, inflasi diperkirakan sebesar 4,36% (yoy). Dari angka inilah pemerintah bilang inflasi terkendali karena masih dalam target atau sasaran inflasi 4% +/- 1%.

Perkiraan inflasi tersebut lebih rendah dari capaian inflasi 2015 sebesar 0,54% (mtm) dan 2016 0,66% (mtm). Artinya selama bulan Puasa 2017, kinerja pemerintah dan tim pengendali inflasinya bisa dikatakan berhasil karena dibandingkan 2 tahun sebelumnya, inflasi bulanan mengalami penurunan.

Bicara inflasi, kita pula tidak bisa melepaskan diri dari komponen inflasi. Ada 3 komponen inflasi, yakni

  1. Inflasi Inti (core inflation), yakni komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi, dan dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti kurs mata uang terhadap dollar.
  2. Inflasi volatile, yakni inflasi yang dominan dipengaruhi oleh tekanan dalam kelompok bahan makanan.
  3. Inflasi administered price, yakni inflasi yang dominan dipengaruhi oleh tekanan akibat kebijakan pemerintah seperti penetapan harga BMM dan listrik.

Inflasi Juni 2017 ini terjadi karena faktor administered price dan volatile food. Administered price berasal dari penyesuaian tarif listrik akibat pencabutan subsidi listrik untuk rumah 900 VA pada Mei 2017 sebesar 30% sebagai lanjutan dari rangkaian pencabutan subsidlistrik sejak Januari 2017. Pelanggan pascabayar baru akan merasakan dampak kenaikan tersebut pada bulan Juni dan inilah sebabnya ada inflasi. Tarif angkutan menjelang lebaran menjadi sebab dari inflasi ini. Pada tahun 2015, inflasi administred price sebesar 1,67% saat puasa (mtm) dan 1,32% (mtm) pada tahun 2016.

Sementara itu, inflasi volatile pun terjadi karena permintaan kebutuhan menjelang lebaran yang meningkat. Namun, akibat stok pangan yang terjaga dan adanya upaya perbaikan distribusi, dari komponen ini, inflasi berhasil dikendalikan. Bila merujuk pada dua tahun lalu, invlasi volatile food cukup tinggi mencapai 2,13% (mtm) dan pada tahun 2016 sebesar 1,20% (mtm).

Pada Juni 2017, baik administered price maupun volatile food, diperkirakan tidak mencapai 1%.

Di sisi inflasi inti, keadaan fundamental ekonomi Indonesia yang relatif baik membuat tidak terjadi pergolakan yang berarti pada komponen ini.

Dari angka ini sebenarnya kita patut mengapresiasi kinerja pemerintah dan segala pihak terkait dalam pengendalian inflasi karena kinerjanya telah menunjukkan perbaikan. Jika ada di lapangan harga yang meningkat, maka harga tersebut tidaklah mempengaruhi harga lainnya.

Selamat, pemerintah!

Kondisi Perekonomian Indonesia 2016 dan Proyeksi 2017

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 sebesar 5,02 %. Angka ini sesuai dengan prediksi Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Hampir semua sektor tumbuh positif. Lima besar pertumbuhan tertinggi sepanjang 2016 dicatat oleh sektor jasa perusahaan yang tumbuh 7,36%, sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 7,74%, sektor jasa di luar jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, dan perusahaan yang tumbuh 7,80%, sektor informasi dan konsumsi yang tumbuh 8,87%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 8,90%. Kelima sektor tersebut berkontribusi pada 64,7% pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Struktur ekonomi Indonesia menurut pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 56,50% diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32,57%, dan komponen ekspor barang dan jasa sebesar 19,08%.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi ini masih tinggi, meski berbeda dengan asumsi yang ditetapkan di dalam APBN-P 2016 sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2016 memang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2015. Hal ini disebabkan oleh adanya pemangkasan anggaran belanja pemerintah. Pemangkasan terjadi karena perencanaan anggaran yang tidak begitu matang. Belanja tidak mampu diimbangi oleh kerja penerimaan negara, khususnya pajak. Ketimbang mengalami risiko defisit yang melebihi 3%, pemerintah memilih memangkas belanja dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.

BPS juga mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun, sementara PDB per kapita mencapai Rp47,96 juta/tahun. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp45,14 juta/tahun. Angka ini menunjukkan daya beli masyarakat yang meningkat. Meski secara nasional, angka pendapatan per kapita ini naik, kenyataannya terjadi ketimpangan pendapatan yang ada di kota besar dan kota kecil.

Tingginya ketimpangan pendapatan memang kerap menimpa negara-negara yang perekonomiannya banyak mengandalkan sumber daya alam. Misalnya saja Brazil. Fenomena ini juga ada kaitannya dengan dutch disease, yakni fenomena di bidang perekonomian yang merujuk pada akibat yang biasanya ditimbulkan oleh melimpahnya sumber daya alam di suatu negara. Sumber daya alam dan tingkat perekonomian suatu negara punya kaitan yang erat, yang secara teori seharusnya menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, kenyataannya, hal ini justru mempengaruhi kestabilan ekonomi sosial suatu negara sehingga lebih rendah. Negara yang kaya akan sumber daya alam juga cenderung tidak memiliki teknologi yang, ditambah dengan masalah korupsi, lemahnya birokrasi dan demokrasi.

Index gini yang paling rendah dimiliki oleh negara-negara yang pertumbuhan ekonominya mengandalkan sektor jasa. Indonesia sebenarnya banyak memiliki sektor jasa, namun sumber-sumbernya masih begitu terbatas sehingga pemerintah seharusnya berkonsentrasi pada program ekonomi yang mengarah ke sektor jasa.

Seiring dengan hal tersebut, IMF juga melaporkan hasil penilaian perekonomian Indonesia tahun 2016. IMF menganggap Indonesia berhasil dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan beradaptasi terhadap dinamika perubahan perekonomian global. Meski menghadapi sejumlah risiko, outlook perekonomian Indonesia positif. Hal ini terjadi, salah satunya karena tepatnya bauran kebijakan makroekonomi yang didukung oleh reformasi structural sehingga Indonesia mampu menghadapi beberapa tantangan seperti siklus harga komoditas dunia yang naik turun, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, serta beberapa keadaan yang berpotensi menimbulkan gejolak keuangan ke negara emerging markets.

Senada dengan hal itu, kesimpulan yang diambil oleh KSSK juga menyebutkan kondisi stabilitas sistem keuangan kita normal. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pemantauan dan asesmen terhadap perkembangan moneter, fiskal, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar modal, pasar surat berharga negara, perbankan, lembaga keuangan non-bank dan penjaminan simpanan. KSS memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 akan lebih baik dan stabilitas sistem keuangan pun terkendali. Tahun 2017, pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,1% dengan asumsi defisit 2,41%. Namun, masih ada beberapa risiko yang patut dicermati, baik itu risiko eksternal maupun internal/ domestik yang dapat mempengaruhi sistem keuangan.

Risiko yang berasal dari faktor eksternal adalah pemulihan ekonomi global yang belum stabil. Ketidakpastian dari arah kebijakan pemerintah US ditambah dengan rencana kenaikan suku bunga The Fed sebanyak tiga kali pada tahun ini juga berpotensi menimbulkan tekanan pada arus modal dan nilai tukar.

Rebalancing yang terjadi di China juga berpotensi menimbulkan tambahan risiko. Bappenas mengungkapkan bahwa perekonomian China sangat mempengaruhi Indonesia. Jika China mengalami perlambatan 1%, maka ekonomi Indonesia akan tergerus 0,72%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pengaruh ekonomi US yang diprediksi jika ekonomi US melambat 1%, ekonomi Indonesia akan menurun 0,41%. Risiko perlambatan pada perekonomian China itu ada, selain karena pengaruh sentiment dari US, utang China sekarang makin naik dan cadangan devisa mereka turun menyebabkan tren depresiasi Yuan.

Di sisi internal/ domestik, risiko yang perlu dicermati adalah potensi kenaikan inflasi dari administred price atau harga yang diatur pemerintah. Pada bulan Januari 2017, penyumbang inflasi terbesar adalah dari administred price, di antaranya dari pencabutan subsidi listrik dan kenaikan pembayaran STNK. Dari sisi fiskal, tantangan yang dihadapi adalah cara peningkatan penerimaan negara, terutama yang berasal dari pajak untuk mengendalikan defisit.