Tag Archives: hukuman disiplin

Kata “Teguran” dalam Peraturan Hukuman Disiplin Pegawai

Aturan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil (sekarang disebut Aparatur Sipil  Negara/ASN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam peraturan tersebut, tingkat hukuman disiplin dibagi menjadi 3 jenis, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Patut kita ingat bahwa kita perlu memahami peraturan ini. Jangan sampai ada atasan yang semena-mena menghukum kita padahal kita belum memenuhi syarat untuk dihukum.

Kita tidak usah dulu membicarakan hukuman disiplin sedang atau berat dulu, karena tindakan yang bisa dikenakan hukuman itu levelnya sudah fraud. Yang sering terjadi adalah hukuman disiplin ringan. Nah, hukuman yang dikenakan bagi pelanggaran hukuman disiplin ringan adalah berupa teguran.


Jenis hukuman disiplin ringan  terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.


Nah, tindakan apa saja sih yang bisa dikenakan disiplin ringan itu?

Kontennya adalah pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan.

Kewajiban yang tidak boleh dilanggar adalah:

  • Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Tindakan riil yang bisa masuk ke dalam klausul ini adalah apabila kamu misalnya, masih menunjukkan keberpihakanmu di muka umum kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah tidak memiliki izin atau organisasi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

  • Menaati segala peraturan perundang-undangan
  • Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab
  • Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS.
  • Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
  • Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
  • Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara
  • Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
  • Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
  • Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
  • Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
  • Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
  • Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Nah, patut dicatat, dua poin berbahaya yang ambigu (tidak jelas parameternya), karena hanya akan menjadi kesewenangan atasan adalah poin Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, dan Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara,

Di sinilah, kita sebagai PNS patut waspada juga dengan tetap melakukan pekerjaan sesuai SOP. Karena diksi yang digunakan sangatlah kualitatif, makanya kita hanya bisa membela diri selama ya kita memiliki output, dan prosesnya sesuai SOP.

Khusus yang tidak masuk bekerja bagaimana?

Teguran lisan diberikan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja. Teguran tertulis diberikan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan pernyataan tidak puas secara tertulis diberikan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

Larangan yang tidak boleh dilakukan

  • Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah.
  • Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
    negara.
  • Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
  • Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
  • Menghalangi berjalannya tugas kedinasan,

Nah, di sini yang menarik, bahwa atasan pun sebenarnya bisa dikenakan hukuman disiplin ringan apabila sewenang-wenang terhadap bawahannya, bahkan apabila itu tidak sengaja dilakukan. Bagaimana kalau sengaja? Sang atasan akan kena hukuman disiplin sedang.

Jadi, atasan yang otoriter pun bisa dijatuhkan jika memang sewenang-wenang, meski tidak dijelaskan lebih lanjut apa saja yang bisa disebut sewenang-wenang itu?

Apakah menyebut bawahannya goblok dan tolol masuk sewenang-wenang? Apa memanggil pegawai masuk ke ruangannya untuk mendengarkan curhat pribadi, mengatai-ngatai pegawai lain sebagai psikopat juga sewenang-wenang? Apakah menolak pekerjaan setelah berulang-ulang direview juga masuk sewenang-wenang? Apakah mempersulit cuti juga termasuk sewenang-wenang? 

Di sinilah sulitnya bawahan untuk bisa mengalahkan atasan ketika terjadi konflik antara bawahan dan atasan. Tinggal berdoa saja ke Yang Mahakuasa.