Tag Archives: defisit

Deficit Fetishism, Sebuah Konsep yang Dikenalkan Joseph Stiglitz

 

Pada tahun 2010 lalu, defisit anggaran di Inggris telah mencapai angka 11% terhadap PDB. Angka ini mengkhawatirkan karena kriteria Maastricht menyaratkan defisit tidak boleh melebihi batas 3% terhadap PDB.

Dalam pada itu, ada 2 pandangan yang mengemuka mengenai kondisi tersebut. Pertama, pandangan yang ingin mengurangi defisit dengan pemotongan belanja, yang berimplikasi pada tidak tercapainya target/output kinerja pemerintah. Pandangan yang kedua, ekspansi fiskal tetap harus dilakukan demi memperbesar laju perekonomian. Mereka berharap investasi publik yang dilakukan dapat memancing investasi oleh swasta sehingga dapat menggerakkan aktivitas ekonomi.

Dinamika mengenai defisit itu melahirkan sebuah istilah baru bernama “deficit fethisisme”. Istilah ini dilontarkan oleh pengarang The Euro, yang juga peraih Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz. Defisit Fethisisme adalah defisit anggaran yang berada melampaui level yang tidak sustainable, yang dapat berbahaya bagi perekenomian, dan bila terlalu terobsesi ataupun ingin memperbaiki angka defisit…itulah yang disebut fetisisme.

Jika memang dibutuhkan, pada dasarnya tidak jadi masalah dalam membelanjakan lebih banyak untuk berinvestasi pada infrastruktur dan aktivitas produksi lainnya, bahkan jika itu menyebabkan angka defisit melejit. Jadi pokok masalahnya, menurut Stiglitz adalah bukan pada memperbaiki angka defisit ke level yang seharusnya, tetapi tetap fokus agar defisit tersebut benar-benar digunakan untuk membiayai infrastruktur dan belanja modal.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kita selama ini setia menjaga angka defisit kita di bawah angka 3%. Tapi bagaimana dengan tujuan defisit tersebut?

Ada banyak pertanyaan kenapa negara berutang (jawabannya bisa dibaca di sini). Pembiayaan melalui utang disyaratkan boleh untuk memenuhi kebutuhan yang produktif seperti infrastruktur dan belanja modal. Utang tidak boleh digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang. Tapi benarkah utang pemerintah digunakan untuk hal itu?

Mari kita lihat APBN 2014

APBN 2014: Pendapatan kita 1667,1 T; Belanja non modal 1658,3 T; Defisit 175,4 T. APBN-P 2014 Pendapatan 1635,4 T; Belanja non modal 1716,1 T; Defisit 241,5 T. Realisasi 2014: Pendapatan 1537,2; Belanja non modal 1629,5 T; Defisit 227,4 T.

Dari data di atas bisa dilihat beberapa hal

  1. Defisit pada APBN-P lebih besar (dan selalu lebih besar: coba lihat APBN sejak 2007).
  2. Pendapatan dikurangi belanja non modal pada APBN-P dan realisasi saja minus. Hal ini juga terjadi pada sejak tahun 2008 di APBN-P, dan realisasi pada 2009, 2012, 2013, dan 2014. Ini menunjukkan bahwa sebagian dari defisit anggaran digunakan untuk belanja non-modal… bahkan hingga mencapai 40%. Dan seakan-akan alokasi utang untuk belanja non-modal ini direncanakan karena tertera di APBN-P.

(KALAU SEMPAT NANTI SAYA TAMBAHKAN TABEL DAN GRAFIKNYA)

Data lain menunjukkan bahwa

  1. Kita menjalankan net negative flow. Artinya, utang baru digunakan untuk mencicil utang saja tidak cukup.
  2. Realisasi pembiayaan selalu di atas realisasi defisit. Pokok kedua ini saja membutuhkan penjabaran lebih lanjut (insyaAllah akan saya bahas di artikel berikutnya)

Dari keterangan di atas, sebenarnya tampak kalau kita, disadari atau tidak, telah menjadi penderita deficit fethisisme. Kita seolah-olah tak punya masalah dengan keberhasilan menjaga angka defisit di bawah 3%. Namun sebenarnya, kita punya masalah besar dengan defisit anggaran kita.

Kondisi Perekonomian Indonesia 2016 dan Proyeksi 2017

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 sebesar 5,02 %. Angka ini sesuai dengan prediksi Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Hampir semua sektor tumbuh positif. Lima besar pertumbuhan tertinggi sepanjang 2016 dicatat oleh sektor jasa perusahaan yang tumbuh 7,36%, sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 7,74%, sektor jasa di luar jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, dan perusahaan yang tumbuh 7,80%, sektor informasi dan konsumsi yang tumbuh 8,87%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 8,90%. Kelima sektor tersebut berkontribusi pada 64,7% pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Struktur ekonomi Indonesia menurut pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 56,50% diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32,57%, dan komponen ekspor barang dan jasa sebesar 19,08%.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi ini masih tinggi, meski berbeda dengan asumsi yang ditetapkan di dalam APBN-P 2016 sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2016 memang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2015. Hal ini disebabkan oleh adanya pemangkasan anggaran belanja pemerintah. Pemangkasan terjadi karena perencanaan anggaran yang tidak begitu matang. Belanja tidak mampu diimbangi oleh kerja penerimaan negara, khususnya pajak. Ketimbang mengalami risiko defisit yang melebihi 3%, pemerintah memilih memangkas belanja dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.

BPS juga mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun, sementara PDB per kapita mencapai Rp47,96 juta/tahun. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp45,14 juta/tahun. Angka ini menunjukkan daya beli masyarakat yang meningkat. Meski secara nasional, angka pendapatan per kapita ini naik, kenyataannya terjadi ketimpangan pendapatan yang ada di kota besar dan kota kecil.

Tingginya ketimpangan pendapatan memang kerap menimpa negara-negara yang perekonomiannya banyak mengandalkan sumber daya alam. Misalnya saja Brazil. Fenomena ini juga ada kaitannya dengan dutch disease, yakni fenomena di bidang perekonomian yang merujuk pada akibat yang biasanya ditimbulkan oleh melimpahnya sumber daya alam di suatu negara. Sumber daya alam dan tingkat perekonomian suatu negara punya kaitan yang erat, yang secara teori seharusnya menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, kenyataannya, hal ini justru mempengaruhi kestabilan ekonomi sosial suatu negara sehingga lebih rendah. Negara yang kaya akan sumber daya alam juga cenderung tidak memiliki teknologi yang, ditambah dengan masalah korupsi, lemahnya birokrasi dan demokrasi.

Index gini yang paling rendah dimiliki oleh negara-negara yang pertumbuhan ekonominya mengandalkan sektor jasa. Indonesia sebenarnya banyak memiliki sektor jasa, namun sumber-sumbernya masih begitu terbatas sehingga pemerintah seharusnya berkonsentrasi pada program ekonomi yang mengarah ke sektor jasa.

Seiring dengan hal tersebut, IMF juga melaporkan hasil penilaian perekonomian Indonesia tahun 2016. IMF menganggap Indonesia berhasil dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan beradaptasi terhadap dinamika perubahan perekonomian global. Meski menghadapi sejumlah risiko, outlook perekonomian Indonesia positif. Hal ini terjadi, salah satunya karena tepatnya bauran kebijakan makroekonomi yang didukung oleh reformasi structural sehingga Indonesia mampu menghadapi beberapa tantangan seperti siklus harga komoditas dunia yang naik turun, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, serta beberapa keadaan yang berpotensi menimbulkan gejolak keuangan ke negara emerging markets.

Senada dengan hal itu, kesimpulan yang diambil oleh KSSK juga menyebutkan kondisi stabilitas sistem keuangan kita normal. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pemantauan dan asesmen terhadap perkembangan moneter, fiskal, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar modal, pasar surat berharga negara, perbankan, lembaga keuangan non-bank dan penjaminan simpanan. KSS memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 akan lebih baik dan stabilitas sistem keuangan pun terkendali. Tahun 2017, pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,1% dengan asumsi defisit 2,41%. Namun, masih ada beberapa risiko yang patut dicermati, baik itu risiko eksternal maupun internal/ domestik yang dapat mempengaruhi sistem keuangan.

Risiko yang berasal dari faktor eksternal adalah pemulihan ekonomi global yang belum stabil. Ketidakpastian dari arah kebijakan pemerintah US ditambah dengan rencana kenaikan suku bunga The Fed sebanyak tiga kali pada tahun ini juga berpotensi menimbulkan tekanan pada arus modal dan nilai tukar.

Rebalancing yang terjadi di China juga berpotensi menimbulkan tambahan risiko. Bappenas mengungkapkan bahwa perekonomian China sangat mempengaruhi Indonesia. Jika China mengalami perlambatan 1%, maka ekonomi Indonesia akan tergerus 0,72%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pengaruh ekonomi US yang diprediksi jika ekonomi US melambat 1%, ekonomi Indonesia akan menurun 0,41%. Risiko perlambatan pada perekonomian China itu ada, selain karena pengaruh sentiment dari US, utang China sekarang makin naik dan cadangan devisa mereka turun menyebabkan tren depresiasi Yuan.

Di sisi internal/ domestik, risiko yang perlu dicermati adalah potensi kenaikan inflasi dari administred price atau harga yang diatur pemerintah. Pada bulan Januari 2017, penyumbang inflasi terbesar adalah dari administred price, di antaranya dari pencabutan subsidi listrik dan kenaikan pembayaran STNK. Dari sisi fiskal, tantangan yang dihadapi adalah cara peningkatan penerimaan negara, terutama yang berasal dari pajak untuk mengendalikan defisit.