Tag Archives: defisit anggaran

Mencermati Defisit Anggaran

Defisit Anggaran dalam APBN 2018 adalah sebesar Rp325,9 triliun. Sedangkan realisasinya, defisit anggaran kita disebut yang paling kecil dalam beberapa tahun, yakni sebesar Rp259,9 triliun. Apakah ini betul sebuah prestasi?

Di satu sisi, iya. Artinya, realisasi pendapatan cukup baik sehingga selisih dengan belanja menjadi lebih sedikit.

Namun, yang perlu dicermati adalah, defisit anggaran berkorelasi positif dengan pembiayaan. Di dalam APBN, jumlah defisit anggaran itulah yang dicatat juga sebagai jumlah pembiayaan. Utang adalah salah satu unsur pembiayaan. Lalu berapakah utang baru kita selama 2018?

Indonesia nyatanya telah menarik utang sebesar Rp366,7 triliun sepanjang Januari – Desember 2018. Utang ini, untuk memenuhi defisit kas keuangan negara. Realisasi tersebut tumbuh negatif sebesar 14,5% apabila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan utang pada periode sama tahun lalu.

Apa makna yang bisa ditafsir dari kondisi ini?

Pertama, realisasi pembiayaan ternyata lebih besar dari pembiayaan dalam APBN 2018. Selisihnya Rp40,8 triliun. Kedua, defisit anggaran (total) tidak mencerminkan defisit kas berjalan.

Sebagaimana kita tahu bahwa ada uang masuk dan keluar ke dan dari kas negara. Di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada proporsi yang seimbang antara uang masuk dan uang keluar tersebut. Bisa jadi, ada keadaan ketika negara membutuhkan uang untuk membayar belanja Pemerintah, namun negara tak punya uang. Sehingga negara harus berutang untuk membayar belanja tersebut.

Idealnya, tentu jumlah utang baru sama dengan jumlah defisit anggaran. Kalau dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran, ternyata selisihnya 106,8 triliun. Bayangkan besarnya cost yang lahir dari adanya manajemen uang masuk dan keluar itu. Dan bayangkan pula bagaimana bila kita bisa mengatasi masalah ini!

Omong Kosong “Menteri Pencetak Utang”

Pembahasan tentang utang masih menjadi tema yang menarik. Yang terbaru, ucapan Prabowo yang menyebut kondisi perekonomian Indonesia sudah carut marut seiring bertambahnya utang luar negeri hingga menyebut Menteri Keuangan sebagai Menteri Pencetak Utang. Sontak saja, hal itu menimbulkan reaksi dari Kementerian Keuangan.

Kepala Biro Kehumasan dan Layanan Informasi (KLI) Nufransa Wira Sakti langsung menanggapi hal tersebut. Ia menyampaikan kekecewaannya bahwa tidak sepantasnya sebuah institusi negara yang dilindungi undang-undang dihina atau diolok-olok.

Masalah utang pemerintah, terutama utang luar negeri, kerap keluar dari konteks. Ada satu hal mendasar yang kerap kita lupakan. Yakni bahwa utang pada dasarnya merupakan salah satu kebijakan fiskal yang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR, dibahas secara mendalam dan teliti.

Kenapa demikian? Karena kita menganut penganggaran defisit. Penganggaran defisit adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit; karena keterbatasan anggaran (budget constraint), pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar daripada penerimaan pemerintah untuk memenuhi tujuan bernegara.

Tujuannya adalah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

 

Dengan demikian, ketika Undang-Undang APBN disahkan, setelah dibahas di dewan (yang terdiri dari partai pro pemerintah dan partai oposisi), nilai utang sudah diketahui dan disetujui. Logikanya, ruang kritik itu menjadi milik para pembahas anggaran di dewan legislatif. Jika dirasa utangnya terlalu membengkak, dalam hal ini misalnya kebijakan fiskal terlalu ekspansif dan tidak diimbangi dengan anggaran penerimaan negara, maka ruang kritik itu hadir sebelum APBN disahkan.

Tugas anggota dewan (wakil rakyat) adalah mengawasi realisasi APBN, dalam hal ini realisasi utang, apakah sudah digunakan untuk mencapai tujuannya (untuk infrastruktur), dan apakah terjaga rasionya seperti yang sudah direncanakan. Dalam hal ini, boleh kita menetapkan semacam batas psikologis bahwa defisit anggaran harus sesuai dengan yang direncanakan, dan dalam bahaya apabila rasionya melebihi 3% terhadap PDB sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Bila itu tidak terjadi, apa yang harus diributkan?

Pertanyaan mendasar berikutnya adalah kenapa kita menganut penganggaran defisit? Kenapa tidak menganut penganggaran berimbang seperti masa Orde Baru?

Hal yang harus diluruskan pertama kali adalah kita tidak pernah menganut benar-benar penganggaran berimbang (dalam hal ini anggaran pendapatan sama dengan anggaran belanja). Pada masa Orde Baru, kita juga berutang banyak. Namun, utang itu tidak dicatat pada sisi pembiayaan, melainkan pada sisi penerimaan. Sehingga seolah-olah uang yang diterima negara sama dengan uang yang dibelanjakan.

Penganggaran defisit diterapkan di seluruh negara. Ini adalah analisis dasar Keynesian yang mulai banyak diadopsi berbagai negara ketika Great Depression 1928 terjadi. Masa resesi besar itu menjatuhkan perekonomian banyak negara. Ketika itu negara berkeinginan bangkit, namun tak punya modal di dalam negeri. Pada masa resesi, sektor pembayaran privat jatuh, dan tabungan meningkat, menyebabkan sumber-sumber ekonomi banyak tak digunakan. Pinjaman pemerintah alias utang adalah cara untuk menstimulasi ekonomi.

Stimulasi itu ada dalam bentuk G (belanja pemerintah) dan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB), yakni belanja infrastruktur pemerintah. Efek langsung yang dirasakan oleh adanya pembangunan infrastruktur adalah penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan pembangunan infrastruktur. Efek setelah itu, yang harus diukur lewat capital budgeting, haruslah memiliki manfaat yang bisa dikuantifikasi dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi suatu negara.

Di sini, sebenarnya ruang kritik itu terbuka luas. Bagaimana mengukur pengelolaan utang yang berhasil? Bagaimana mengukur tujuan defisit anggaran itu tercapai?

Maka, diperlukanlah sebuah kajian yang komprehensif untuk sebuah kritik. Misal, apakah realisasi utang oleh pemerintah sudah efisien? Apakah pemerintah sudah memastikan bahwa utang yang diterbitkan benar-benar dibutuhkan saat itu dihadapkan pada konsep biaya utang yang rendah? Apakah infrastruktur yang dibangun pemerintah (dengan utang) sudah benar skala prioritasnya?

Menjawab pertanyaan-pernyataan tersebut lebih penting ketimbang terus-menerus meributkan soal jumlah utang, yang secara jelas sudah pasti batasnya dalam undang-undang (rasio defisit anggaran 3% terhadap PDB, rasio utang 60% terhadap PDB –dengan batas psikologis 30%). Bahkan, seorang peraih nobel ekonomi kenamaan, Joseph Stiglitz, menyatakan batas tersebut (yang diadopsi dari Kriteria Maastricht yang menjadi cikal bakal Uni Eropa) sudah tidak relevan lagi.

Menurut Stiglitz, batas tersebut justru hanya akan mematok pikiran kita untuk menjaga defisit, bukan malah memastikan bahwa defisit mencapai tujuannya. Inilah yang ia sebut sebagai deficit fethisisme. Stiglitz justru tak mempermasalahkan berapa pun utangnya, asal utang tersebut memang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam ilustrasi sederhana, lembaga peminjam mampu meminjamkan uang kepada kita dalam batas yang ia yakini kita masih mampu bayar. Bukan kita yang menetapkan batas sendiri. Dan, itu tidak masalah selama kita gunakan utang itu untuk kegiatan produktif yang akan meningkatkan kekayaan kita.

Kita tentu belum seekstrem Stiglitz. Kita masih mengikuti kriteria Maastricht, mengikuti batas yang ditetapkan undang-undang, dan mengelola utang dengan sangat hati-hati. Tidak sembarangan seperti yang digembor-gemborkan dalam dunia politik seperti selama ini.

Pringadi Abdi Surya bekerja di Ditjen Perbendaharaan

Tulisan pertama kali dimuat di Detik.com tanggal 7 Februari 2019

Manajemen Utang demi Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Baik

Utang selalu memicu pro dan kontra. Yang pro utang berpendapat bahwa utang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Bagi yang kontra, utang dianggap sebagai beban negara yang bahkan dapat memengaruhi kedaulatan bangsa. Kedua pendapat harus dipandang secara proporsional untuk melihat utang dengan adil dan cermat, bagaimana pengelolaan utang yang ideal, dan bagaimana batas-batas yang harus diperhatikan dalam manajemen utang.

Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh suatu negara senantiasa berhadapan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi menjadi suatu syarat untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera (Ramadhani, 2014). Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada perkembangan ekonomi, tetapi juga mengenai peningkatan kesejahteraan, keamanan dan kualitas sumber daya yang dimiliki.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan peran pemerintah di dalam perekonomian. Anggaran merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal. Dalam menyusun anggaran, pemerintah dapat memilih kebijakan ekspansif atau kontraktif. Dalam kebijakan ekspansif, pemerintah menyusun anggaran belanja lebih besar dari penerimaan sehingga penganggarannya defisit. Continue reading Manajemen Utang demi Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Baik

Indonesia Darurat Utang

Tulisan ini dipublikasikan di https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/benarkah-indonesia-darurat-utang/ pada 30 November 2017 dan dimuat di dalam buku Perbendaharaan untuk Negeri.

Belakangan ramai di media massa mengenai Indonesia telah berada dalam keadaan darurat utang. Seorang tokoh bahkan mengatakan, saat ini, presiden sebagai kepala pemerintahan dapat di-impeach karena telah melanggar undang-undang, sebab defisit anggaran telah melebihi angka 3% terhadap APBN. Ramai-ramai pula masyarakat mengkritik pemerintah.

Pernyataan tersebut sesungguhnya keliru. Batas defisit anggaran yang disebutkan dalam UU Keuangan Negara ialah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), bukan terhadap APBN. Kriteria defisit anggaran 3% tersebut, bila ditilik lebih jauh, dilatarbelakangi oleh perjanjian Maastricht yang menjadi cikal-bakal Uni Eropa. Dalam perjanjian tersebut disebutkan beberapa hal yang menjadi kesepakatan, di antaranya defisit anggaran yang dianggap aman tidak melebihi 3% terhadap PDB, dan rasio utang yang dianggap aman tidak melebihi 60% terhadap PDB.

Indonesia menganut sistem anggaran defisit. Hal ini tidak terlepas dari tujuan negara yakni kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera. Pembangunan ekonomi tidak hanya fokus pada perkembangan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan, keamanan dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya dimaksud bukan hanya pengolahan sumber daya alam, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terkait pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya kebijakan yang baik agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kebijakan pengelolaan anggaran melalui belaja dan penerimaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Saat menyusun rencana anggaran, pemerintah mengidentifikasi terlebih dahulu sisi kebutuhan.

Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan tersebut (dengan skala prioritas) untuk menyejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan sisi penerimaan dan belanja negara. Selisih antara belanja dan penerimaan negara dalam APBN ditutupi dengan pembiayaan dan utang merupakan salah satu upaya pembiayaan. Bagi negara yang sedang berkembang, utang merupakan salah satu sumber dana untuk membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi negaranya. Ini terjadi karena belum cukupnya dana yang berasal dari penerimaan dalam negeri, sehingga sumber pembiayaan berupa utang, khususnya utang dari luar negeri, sangat diperlukan. Hal ini juga menjadi salah satu alternatif untuk mencukupi kekurangan kebutuhan anggaran pembangunan di Indonesia.

Lebih spesifik lagi, utang ada untuk investasi dalam peningkatan infrastruktur. Infrastruktur yang kurang baik menjadi salah satu faktor kegagalan pasar yang akan berimbas pada tak meningkatnya (atau justru berkurangnya) kapasitas produksi dan berujung pada pertumbuhan ekonomi yang rendah atau justru menurun. Kapasitas produksi yang tinggi juga dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan pajak yang lebih baik. Itulah mengapa jika dapat tepat mencapai tujuannya, maka utang berkorelasi positif dengan target pajak dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah Indonesia secara serius telah menjaga angka defisit anggaran di bawah 3%. Angka defisit anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 2,8%, dan pada tahun ini, APBN-P 2017, mengasumsikan defisit anggaran sebesar 2,92%. Pelebaran defisit terjadi karena adanya perubahan komposisi dari sisi penerimaan dan belanja negara.

Dari sisi belanja negara, ada kenaikan subsidi energi dan belanja lain yang mendesak, salah satunya keputusan kalkulasi ulang untuk subsidi elpiji 3 kilogram, listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Keputusan dari Menteri BUMN dan ESDM menyatakan bahwa perbedaan antara jumlah subsidi yang terdapat pada APBN dengan biaya yang harus ditanggung oleh Pertamina akan dibayar oleh Pertamina dulu. Selanjutnya pada semester kedua, pemerintah akan memenuhi kewajiban pembayaran BBM yang selama ini belum terbayarkan. Namun demikian, pemerintah tetap berkomitmen melakukan penghematan belanja dan memberi outlook defisit sebesar 2,67%. Begitu juga bila dilihat dari sisi rasio utang terhadap PDB, pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan dan menjaga rasio utang di bawah 30% dalam 8 tahun terakhir.

Rasio utang Indonesia hingga Juni 2017 sebesar 27,9%. Dibandingkan dengan negara-negara yang tergabung dalam G-20, rasio ini termasuk rendah. Data dari DJPPR Kementerian Keuangan pada Februari 2017 menunjukkan rasio utang Indonesia ada di urutan ke-19. Hanya Rusia yang rasionya lebih rendah yakni 17%. Negara-negara seperti Jepang, Italia, dan Amerika Serikat memiliki rasio utang lebih dari 100%, bahkan Jepang memiliki rasio utang 250,4%.

Selama kurun 2007-2017, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif, terendah pada 2009 sebesar 4,6% akibat terimbas oleh krisis ekonomi di Amerika Serikat. Angka tersebut sesungguhnya bukan angka yang buruk, sebaliknya sangat baik. Berkati pondasi makro ekonomi yang lebih baik dibanding krisis ekonomi 1997, Indonesia berhasil meminimalisasi dampak krisis AS yang menyapu hampir seluruh negara di dunia.

Ketidakpastian global yang kini sedang terjadi menjadi salah satu faktor eksternal yang menekan perekonomian Indonesia. Dengan pondasi yang makin kuat, Indonesia justru berani merevisi asumsi pertumbuhan ekonomi dari 5,1% menjadi 5,2% di APBN-P 2017. Pertumbuhan ekonomi yang positif inilah yang akan menaikkan pendapatan pajak pemerintah yang digunakan untuk mendanai belanja negara.

Pada akhir 2014 lalu, pemerintahan Jokowi mulai mengurangi subsidi BBM. Terbukti, sejak Januari 2017, secara bertahap, subsidi listrik untuk pengguna 900 VA dicabut. Hal ini tak terlepas dari usaha pemerintah untuk memiliki ruang fiskal demi pemenuhan belanja infrastruktur. Rata-rata peningkatan alokasi belanja infrastruktur pemerintah 2015-2017 dibandingkan 2011-2014 sebesar 123,4%. Dalam periode tersebut, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang termasuk mandatory spending juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 27,4% dan 104%. Refocusing ini juga mengisyaratkan belanja subsidi dianggap tidak tepat sasaran. Dengan mengurangi 66,2% alokasi dan mengalihkannya ke belanja lain, maka tujuan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat menjadi lebih baik pencapaiannya—dengan eskalasi pembangunan infrastruktur dan perlindungan pemerintah terhadap masyarakat miskin di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pembiayaan melalui utang harus dilakukan dengan hati-hati dengan manajemen yang efektif dan efisien. Hal ini juga telah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pendalaman pasar utang dalam negeri dengan tujuan meminimalisasi risiko yang ada pada utang luar negeri, yakni risiko nilai kurs yang berubah-ubah. Penerbitan utang baru pun didasarkan pada biaya utang yang rendah diiringi dengan forecasting kebutuhan kas pemerintah.

Kebijakan fiskal di sisi peneriman, pengeluaran, dan pembiayaan dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Saat ini, defisit anggaran terbukti dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, yang memungkinkan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Mengelola APBN bukanlah hal yang mudah, dan bukan berarti pemerintah tak berkeinginan mengurangi utang dan defisit. Namun, hal tersebut jangan sampai menghambat tujuan bernegara: social welfare.

 

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

Mengapa Harus Defisit Anggaran?

Seberapa Penting Defisit Anggaran?

 

Pada masa Depresi Besar, teori klasik ataupun neo klasik tak dapat menyelesaikan persoalan. Keynes datang membawa solusi. Pada masa resesi, anggaran berimbang atau surplus tidak dapat diterapkan. Pemerintah haruslah menerapkan defisit anggaran. Kini, defisit anggaran diterapkan hampir di setiap negara. (Lebih lengkap mengenai definisi Defisit Anggaran)

Tentang seberapa penting defisit anggaran, kita akan menemukan jawaban yang berbeda tergantung pada keadaan/status ekonomi suatu negara. Cara termudah menghitung ukuran defisit anggaran adalah persentase GDP. Ada batas tertentu yang dijadikan ukuran itu. Di Indonesia, untuk tahun 2015, defisit anggarannya adalah 2,21 %. Defisit anggaran terbesar terjadi di Irlandia, Jepang, UK dan US sebesar lebih dari 8% GDP. Sesuai Kriteria Maastricht, batas aman defisit anggaran adalah 3%.

Defisit Anggaran Negara Di Dunia 2012

OECD – Budget deficits 2012

 

Hal Penting Terkait Defisit Anggaran

  1. Negara dengan defisit yang besar akan berjuang untuk mendatangkan investor yang cukup untuk membeli surat utang. Jika ini terjadi, hasil utang akan meningkatkan defisit yang akan lebih mahal untuk pembiayaan.
  2. Ada ketakutan kalau defisit anggaran akan menjadi inflasi.
  3. Memotong defisit anggaran itu masalah. Hal ini terkait dengan konsep Deficit Fethisism. Jika sebuah negara punya defisit yang meningkat cepat, maka pemerintah harus membuat kebijakan pengurangan defisit. Hal tiba-tiba ini bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan resesi ekonomi.
  4. Meningkatkan utang nasional. Jika defisit berada pada level tertentu, utang nasional akan bertambah seiring persentase peningkatan GDP. Ini akan menyebabkan meningkatnya persentase pendapatan nasional yang digunakan untuk pembayaran utang.

 

 

Jadi, tidak ada jawaban yang mudah untuk menentukan apakah defisit anggaran itu menolong atau membahayakan karena tergantung pada beberapa faktor:

  1. Itu tergantung pada kapan defisit terjadi.

Keynesian menyarankan peningkatan defisit anggaran pada masa resesi adalah hal baik. Pada masa resesi, sektor pembayaran privat jatuh, dan tabungan meningkat, menyebabkan sumber-sumber ekonomi banyak tak digunakan. Pinjaman pemerintah aalah cara untuk menmberdayagunakan pinjaman ini dan “menendang” ekonomi. Pembayaran defisit dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, yang memungkinkan pendapatan pajak lebih tinggi dan defisit kemudian akan berakhir. Kalau negara menggunakan anggaran berimbang pada masa resesi, resesinya akan semakin buruk.

Jika defisit terjadi selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat, maka defisit pemerintah akan mengacaukan sektor privat. Pinjaman pemerintah akan mengurangi investasi di sektor privat, dan kita dapat berargumen pembayaran pemerintah sebenarnya tidak lebih efisien dari sektor privat.

  1. Itu tergantung kenapa negara meminjam.

Jika pemerintah meminjam untuk investasi dalam meningkatkan infratrruktur, itu mungkin saja akan mengatasi kegagalan pasar dan meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian.Tapi jika pemerintah meminjam untuk transfer pembayaran, akan ada ruang yang terbatas dalam kapasitas produksi.

  1. Itu juga tergantung dari biaya pinjaman. Perlu dilihat proporsi antara utang dan bunga utang. Bunga utang yang tinggi bisa mempengaruhi keseimbangan makro ekonomi suatu negara. Juga perlu diperhatikan apakah pembayaran bunga utang suatu negara justru lebih besar dari utang baru. Negative net flow.
  1. Prospek ekonomi di masa depan

Kalau diprediksi ekonomi stagnan, rasio utang ke GDP akan terus bertambah. Kalau perencanaan pertumbuhan ekonomi 2% atau 3%, otomatis ini akan meningkatkan penghasilan pajak dan menjatuhkan pembayaran pemerintah ke ke keuntungan tanpa tenaga kerja. Pasar akan khawatir pada defisit anggaran jika mereka merasa ekonomi stagnan dan sulit berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang lambat adalah salah satu fokus utama negara.

Deficit Fetishism, Sebuah Konsep yang Dikenalkan Joseph Stiglitz

 

Pada tahun 2010 lalu, defisit anggaran di Inggris telah mencapai angka 11% terhadap PDB. Angka ini mengkhawatirkan karena kriteria Maastricht menyaratkan defisit tidak boleh melebihi batas 3% terhadap PDB.

Dalam pada itu, ada 2 pandangan yang mengemuka mengenai kondisi tersebut. Pertama, pandangan yang ingin mengurangi defisit dengan pemotongan belanja, yang berimplikasi pada tidak tercapainya target/output kinerja pemerintah. Pandangan yang kedua, ekspansi fiskal tetap harus dilakukan demi memperbesar laju perekonomian. Mereka berharap investasi publik yang dilakukan dapat memancing investasi oleh swasta sehingga dapat menggerakkan aktivitas ekonomi.

Dinamika mengenai defisit itu melahirkan sebuah istilah baru bernama “deficit fethisisme”. Istilah ini dilontarkan oleh pengarang The Euro, yang juga peraih Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz. Defisit Fethisisme adalah defisit anggaran yang berada melampaui level yang tidak sustainable, yang dapat berbahaya bagi perekenomian, dan bila terlalu terobsesi ataupun ingin memperbaiki angka defisit…itulah yang disebut fetisisme.

Jika memang dibutuhkan, pada dasarnya tidak jadi masalah dalam membelanjakan lebih banyak untuk berinvestasi pada infrastruktur dan aktivitas produksi lainnya, bahkan jika itu menyebabkan angka defisit melejit. Jadi pokok masalahnya, menurut Stiglitz adalah bukan pada memperbaiki angka defisit ke level yang seharusnya, tetapi tetap fokus agar defisit tersebut benar-benar digunakan untuk membiayai infrastruktur dan belanja modal.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kita selama ini setia menjaga angka defisit kita di bawah angka 3%. Tapi bagaimana dengan tujuan defisit tersebut?

Ada banyak pertanyaan kenapa negara berutang (jawabannya bisa dibaca di sini). Pembiayaan melalui utang disyaratkan boleh untuk memenuhi kebutuhan yang produktif seperti infrastruktur dan belanja modal. Utang tidak boleh digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang. Tapi benarkah utang pemerintah digunakan untuk hal itu?

Mari kita lihat APBN 2014

APBN 2014: Pendapatan kita 1667,1 T; Belanja non modal 1658,3 T; Defisit 175,4 T. APBN-P 2014 Pendapatan 1635,4 T; Belanja non modal 1716,1 T; Defisit 241,5 T. Realisasi 2014: Pendapatan 1537,2; Belanja non modal 1629,5 T; Defisit 227,4 T.

Dari data di atas bisa dilihat beberapa hal

  1. Defisit pada APBN-P lebih besar (dan selalu lebih besar: coba lihat APBN sejak 2007).
  2. Pendapatan dikurangi belanja non modal pada APBN-P dan realisasi saja minus. Hal ini juga terjadi pada sejak tahun 2008 di APBN-P, dan realisasi pada 2009, 2012, 2013, dan 2014. Ini menunjukkan bahwa sebagian dari defisit anggaran digunakan untuk belanja non-modal… bahkan hingga mencapai 40%. Dan seakan-akan alokasi utang untuk belanja non-modal ini direncanakan karena tertera di APBN-P.

(KALAU SEMPAT NANTI SAYA TAMBAHKAN TABEL DAN GRAFIKNYA)

Data lain menunjukkan bahwa

  1. Kita menjalankan net negative flow. Artinya, utang baru digunakan untuk mencicil utang saja tidak cukup.
  2. Realisasi pembiayaan selalu di atas realisasi defisit. Pokok kedua ini saja membutuhkan penjabaran lebih lanjut (insyaAllah akan saya bahas di artikel berikutnya)

Dari keterangan di atas, sebenarnya tampak kalau kita, disadari atau tidak, telah menjadi penderita deficit fethisisme. Kita seolah-olah tak punya masalah dengan keberhasilan menjaga angka defisit di bawah 3%. Namun sebenarnya, kita punya masalah besar dengan defisit anggaran kita.