Tag Archives: defisit anggaran

Indonesia Darurat Utang

Tulisan ini dipublikasikan di https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/benarkah-indonesia-darurat-utang/ pada 30 November 2017 dan dimuat di dalam buku Perbendaharaan untuk Negeri.

Belakangan ramai di media massa mengenai Indonesia telah berada dalam keadaan darurat utang. Seorang tokoh bahkan mengatakan, saat ini, presiden sebagai kepala pemerintahan dapat di-impeach karena telah melanggar undang-undang, sebab defisit anggaran telah melebihi angka 3% terhadap APBN. Ramai-ramai pula masyarakat mengkritik pemerintah.

Pernyataan tersebut sesungguhnya keliru. Batas defisit anggaran yang disebutkan dalam UU Keuangan Negara ialah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), bukan terhadap APBN. Kriteria defisit anggaran 3% tersebut, bila ditilik lebih jauh, dilatarbelakangi oleh perjanjian Maastricht yang menjadi cikal-bakal Uni Eropa. Dalam perjanjian tersebut disebutkan beberapa hal yang menjadi kesepakatan, di antaranya defisit anggaran yang dianggap aman tidak melebihi 3% terhadap PDB, dan rasio utang yang dianggap aman tidak melebihi 60% terhadap PDB.

Indonesia menganut sistem anggaran defisit. Hal ini tidak terlepas dari tujuan negara yakni kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera. Pembangunan ekonomi tidak hanya fokus pada perkembangan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan, keamanan dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya dimaksud bukan hanya pengolahan sumber daya alam, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terkait pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya kebijakan yang baik agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kebijakan pengelolaan anggaran melalui belaja dan penerimaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Saat menyusun rencana anggaran, pemerintah mengidentifikasi terlebih dahulu sisi kebutuhan.

Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan tersebut (dengan skala prioritas) untuk menyejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan sisi penerimaan dan belanja negara. Selisih antara belanja dan penerimaan negara dalam APBN ditutupi dengan pembiayaan dan utang merupakan salah satu upaya pembiayaan. Bagi negara yang sedang berkembang, utang merupakan salah satu sumber dana untuk membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi negaranya. Ini terjadi karena belum cukupnya dana yang berasal dari penerimaan dalam negeri, sehingga sumber pembiayaan berupa utang, khususnya utang dari luar negeri, sangat diperlukan. Hal ini juga menjadi salah satu alternatif untuk mencukupi kekurangan kebutuhan anggaran pembangunan di Indonesia.

Lebih spesifik lagi, utang ada untuk investasi dalam peningkatan infrastruktur. Infrastruktur yang kurang baik menjadi salah satu faktor kegagalan pasar yang akan berimbas pada tak meningkatnya (atau justru berkurangnya) kapasitas produksi dan berujung pada pertumbuhan ekonomi yang rendah atau justru menurun. Kapasitas produksi yang tinggi juga dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan pajak yang lebih baik. Itulah mengapa jika dapat tepat mencapai tujuannya, maka utang berkorelasi positif dengan target pajak dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah Indonesia secara serius telah menjaga angka defisit anggaran di bawah 3%. Angka defisit anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 2,8%, dan pada tahun ini, APBN-P 2017, mengasumsikan defisit anggaran sebesar 2,92%. Pelebaran defisit terjadi karena adanya perubahan komposisi dari sisi penerimaan dan belanja negara.

Dari sisi belanja negara, ada kenaikan subsidi energi dan belanja lain yang mendesak, salah satunya keputusan kalkulasi ulang untuk subsidi elpiji 3 kilogram, listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Keputusan dari Menteri BUMN dan ESDM menyatakan bahwa perbedaan antara jumlah subsidi yang terdapat pada APBN dengan biaya yang harus ditanggung oleh Pertamina akan dibayar oleh Pertamina dulu. Selanjutnya pada semester kedua, pemerintah akan memenuhi kewajiban pembayaran BBM yang selama ini belum terbayarkan. Namun demikian, pemerintah tetap berkomitmen melakukan penghematan belanja dan memberi outlook defisit sebesar 2,67%. Begitu juga bila dilihat dari sisi rasio utang terhadap PDB, pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan dan menjaga rasio utang di bawah 30% dalam 8 tahun terakhir.

Rasio utang Indonesia hingga Juni 2017 sebesar 27,9%. Dibandingkan dengan negara-negara yang tergabung dalam G-20, rasio ini termasuk rendah. Data dari DJPPR Kementerian Keuangan pada Februari 2017 menunjukkan rasio utang Indonesia ada di urutan ke-19. Hanya Rusia yang rasionya lebih rendah yakni 17%. Negara-negara seperti Jepang, Italia, dan Amerika Serikat memiliki rasio utang lebih dari 100%, bahkan Jepang memiliki rasio utang 250,4%.

Selama kurun 2007-2017, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif, terendah pada 2009 sebesar 4,6% akibat terimbas oleh krisis ekonomi di Amerika Serikat. Angka tersebut sesungguhnya bukan angka yang buruk, sebaliknya sangat baik. Berkati pondasi makro ekonomi yang lebih baik dibanding krisis ekonomi 1997, Indonesia berhasil meminimalisasi dampak krisis AS yang menyapu hampir seluruh negara di dunia.

Ketidakpastian global yang kini sedang terjadi menjadi salah satu faktor eksternal yang menekan perekonomian Indonesia. Dengan pondasi yang makin kuat, Indonesia justru berani merevisi asumsi pertumbuhan ekonomi dari 5,1% menjadi 5,2% di APBN-P 2017. Pertumbuhan ekonomi yang positif inilah yang akan menaikkan pendapatan pajak pemerintah yang digunakan untuk mendanai belanja negara.

Pada akhir 2014 lalu, pemerintahan Jokowi mulai mengurangi subsidi BBM. Terbukti, sejak Januari 2017, secara bertahap, subsidi listrik untuk pengguna 900 VA dicabut. Hal ini tak terlepas dari usaha pemerintah untuk memiliki ruang fiskal demi pemenuhan belanja infrastruktur. Rata-rata peningkatan alokasi belanja infrastruktur pemerintah 2015-2017 dibandingkan 2011-2014 sebesar 123,4%. Dalam periode tersebut, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang termasuk mandatory spending juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 27,4% dan 104%. Refocusing ini juga mengisyaratkan belanja subsidi dianggap tidak tepat sasaran. Dengan mengurangi 66,2% alokasi dan mengalihkannya ke belanja lain, maka tujuan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat menjadi lebih baik pencapaiannya—dengan eskalasi pembangunan infrastruktur dan perlindungan pemerintah terhadap masyarakat miskin di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pembiayaan melalui utang harus dilakukan dengan hati-hati dengan manajemen yang efektif dan efisien. Hal ini juga telah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pendalaman pasar utang dalam negeri dengan tujuan meminimalisasi risiko yang ada pada utang luar negeri, yakni risiko nilai kurs yang berubah-ubah. Penerbitan utang baru pun didasarkan pada biaya utang yang rendah diiringi dengan forecasting kebutuhan kas pemerintah.

Kebijakan fiskal di sisi peneriman, pengeluaran, dan pembiayaan dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Saat ini, defisit anggaran terbukti dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, yang memungkinkan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Mengelola APBN bukanlah hal yang mudah, dan bukan berarti pemerintah tak berkeinginan mengurangi utang dan defisit. Namun, hal tersebut jangan sampai menghambat tujuan bernegara: social welfare.

 

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

Mengapa Harus Defisit Anggaran?

Seberapa Penting Defisit Anggaran?

 

Pada masa Depresi Besar, teori klasik ataupun neo klasik tak dapat menyelesaikan persoalan. Keynes datang membawa solusi. Pada masa resesi, anggaran berimbang atau surplus tidak dapat diterapkan. Pemerintah haruslah menerapkan defisit anggaran. Kini, defisit anggaran diterapkan hampir di setiap negara. (Lebih lengkap mengenai definisi Defisit Anggaran)

Tentang seberapa penting defisit anggaran, kita akan menemukan jawaban yang berbeda tergantung pada keadaan/status ekonomi suatu negara. Cara termudah menghitung ukuran defisit anggaran adalah persentase GDP. Ada batas tertentu yang dijadikan ukuran itu. Di Indonesia, untuk tahun 2015, defisit anggarannya adalah 2,21 %. Defisit anggaran terbesar terjadi di Irlandia, Jepang, UK dan US sebesar lebih dari 8% GDP. Sesuai Kriteria Maastricht, batas aman defisit anggaran adalah 3%.

Defisit Anggaran Negara Di Dunia 2012

OECD – Budget deficits 2012

 

Hal Penting Terkait Defisit Anggaran

  1. Negara dengan defisit yang besar akan berjuang untuk mendatangkan investor yang cukup untuk membeli surat utang. Jika ini terjadi, hasil utang akan meningkatkan defisit yang akan lebih mahal untuk pembiayaan.
  2. Ada ketakutan kalau defisit anggaran akan menjadi inflasi.
  3. Memotong defisit anggaran itu masalah. Hal ini terkait dengan konsep Deficit Fethisism. Jika sebuah negara punya defisit yang meningkat cepat, maka pemerintah harus membuat kebijakan pengurangan defisit. Hal tiba-tiba ini bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan resesi ekonomi.
  4. Meningkatkan utang nasional. Jika defisit berada pada level tertentu, utang nasional akan bertambah seiring persentase peningkatan GDP. Ini akan menyebabkan meningkatnya persentase pendapatan nasional yang digunakan untuk pembayaran utang.

 

 

Jadi, tidak ada jawaban yang mudah untuk menentukan apakah defisit anggaran itu menolong atau membahayakan karena tergantung pada beberapa faktor:

  1. Itu tergantung pada kapan defisit terjadi.

Keynesian menyarankan peningkatan defisit anggaran pada masa resesi adalah hal baik. Pada masa resesi, sektor pembayaran privat jatuh, dan tabungan meningkat, menyebabkan sumber-sumber ekonomi banyak tak digunakan. Pinjaman pemerintah aalah cara untuk menmberdayagunakan pinjaman ini dan “menendang” ekonomi. Pembayaran defisit dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, yang memungkinkan pendapatan pajak lebih tinggi dan defisit kemudian akan berakhir. Kalau negara menggunakan anggaran berimbang pada masa resesi, resesinya akan semakin buruk.

Jika defisit terjadi selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat, maka defisit pemerintah akan mengacaukan sektor privat. Pinjaman pemerintah akan mengurangi investasi di sektor privat, dan kita dapat berargumen pembayaran pemerintah sebenarnya tidak lebih efisien dari sektor privat.

  1. Itu tergantung kenapa negara meminjam.

Jika pemerintah meminjam untuk investasi dalam meningkatkan infratrruktur, itu mungkin saja akan mengatasi kegagalan pasar dan meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian.Tapi jika pemerintah meminjam untuk transfer pembayaran, akan ada ruang yang terbatas dalam kapasitas produksi.

  1. Itu juga tergantung dari biaya pinjaman. Perlu dilihat proporsi antara utang dan bunga utang. Bunga utang yang tinggi bisa mempengaruhi keseimbangan makro ekonomi suatu negara. Juga perlu diperhatikan apakah pembayaran bunga utang suatu negara justru lebih besar dari utang baru. Negative net flow.
  1. Prospek ekonomi di masa depan

Kalau diprediksi ekonomi stagnan, rasio utang ke GDP akan terus bertambah. Kalau perencanaan pertumbuhan ekonomi 2% atau 3%, otomatis ini akan meningkatkan penghasilan pajak dan menjatuhkan pembayaran pemerintah ke ke keuntungan tanpa tenaga kerja. Pasar akan khawatir pada defisit anggaran jika mereka merasa ekonomi stagnan dan sulit berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang lambat adalah salah satu fokus utama negara.

Deficit Fetishism, Sebuah Konsep yang Dikenalkan Joseph Stiglitz

 

Pada tahun 2010 lalu, defisit anggaran di Inggris telah mencapai angka 11% terhadap PDB. Angka ini mengkhawatirkan karena kriteria Maastricht menyaratkan defisit tidak boleh melebihi batas 3% terhadap PDB.

Dalam pada itu, ada 2 pandangan yang mengemuka mengenai kondisi tersebut. Pertama, pandangan yang ingin mengurangi defisit dengan pemotongan belanja, yang berimplikasi pada tidak tercapainya target/output kinerja pemerintah. Pandangan yang kedua, ekspansi fiskal tetap harus dilakukan demi memperbesar laju perekonomian. Mereka berharap investasi publik yang dilakukan dapat memancing investasi oleh swasta sehingga dapat menggerakkan aktivitas ekonomi.

Dinamika mengenai defisit itu melahirkan sebuah istilah baru bernama “deficit fethisisme”. Istilah ini dilontarkan oleh pengarang The Euro, yang juga peraih Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz. Defisit Fethisisme adalah defisit anggaran yang berada melampaui level yang tidak sustainable, yang dapat berbahaya bagi perekenomian, dan bila terlalu terobsesi ataupun ingin memperbaiki angka defisit…itulah yang disebut fetisisme.

Jika memang dibutuhkan, pada dasarnya tidak jadi masalah dalam membelanjakan lebih banyak untuk berinvestasi pada infrastruktur dan aktivitas produksi lainnya, bahkan jika itu menyebabkan angka defisit melejit. Jadi pokok masalahnya, menurut Stiglitz adalah bukan pada memperbaiki angka defisit ke level yang seharusnya, tetapi tetap fokus agar defisit tersebut benar-benar digunakan untuk membiayai infrastruktur dan belanja modal.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kita selama ini setia menjaga angka defisit kita di bawah angka 3%. Tapi bagaimana dengan tujuan defisit tersebut?

Ada banyak pertanyaan kenapa negara berutang (jawabannya bisa dibaca di sini). Pembiayaan melalui utang disyaratkan boleh untuk memenuhi kebutuhan yang produktif seperti infrastruktur dan belanja modal. Utang tidak boleh digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang. Tapi benarkah utang pemerintah digunakan untuk hal itu?

Mari kita lihat APBN 2014

APBN 2014: Pendapatan kita 1667,1 T; Belanja non modal 1658,3 T; Defisit 175,4 T. APBN-P 2014 Pendapatan 1635,4 T; Belanja non modal 1716,1 T; Defisit 241,5 T. Realisasi 2014: Pendapatan 1537,2; Belanja non modal 1629,5 T; Defisit 227,4 T.

Dari data di atas bisa dilihat beberapa hal

  1. Defisit pada APBN-P lebih besar (dan selalu lebih besar: coba lihat APBN sejak 2007).
  2. Pendapatan dikurangi belanja non modal pada APBN-P dan realisasi saja minus. Hal ini juga terjadi pada sejak tahun 2008 di APBN-P, dan realisasi pada 2009, 2012, 2013, dan 2014. Ini menunjukkan bahwa sebagian dari defisit anggaran digunakan untuk belanja non-modal… bahkan hingga mencapai 40%. Dan seakan-akan alokasi utang untuk belanja non-modal ini direncanakan karena tertera di APBN-P.

(KALAU SEMPAT NANTI SAYA TAMBAHKAN TABEL DAN GRAFIKNYA)

Data lain menunjukkan bahwa

  1. Kita menjalankan net negative flow. Artinya, utang baru digunakan untuk mencicil utang saja tidak cukup.
  2. Realisasi pembiayaan selalu di atas realisasi defisit. Pokok kedua ini saja membutuhkan penjabaran lebih lanjut (insyaAllah akan saya bahas di artikel berikutnya)

Dari keterangan di atas, sebenarnya tampak kalau kita, disadari atau tidak, telah menjadi penderita deficit fethisisme. Kita seolah-olah tak punya masalah dengan keberhasilan menjaga angka defisit di bawah 3%. Namun sebenarnya, kita punya masalah besar dengan defisit anggaran kita.

Kondisi Perekonomian Indonesia 2016 dan Proyeksi 2017

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 sebesar 5,02 %. Angka ini sesuai dengan prediksi Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Hampir semua sektor tumbuh positif. Lima besar pertumbuhan tertinggi sepanjang 2016 dicatat oleh sektor jasa perusahaan yang tumbuh 7,36%, sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 7,74%, sektor jasa di luar jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, dan perusahaan yang tumbuh 7,80%, sektor informasi dan konsumsi yang tumbuh 8,87%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 8,90%. Kelima sektor tersebut berkontribusi pada 64,7% pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Struktur ekonomi Indonesia menurut pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 56,50% diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32,57%, dan komponen ekspor barang dan jasa sebesar 19,08%.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi ini masih tinggi, meski berbeda dengan asumsi yang ditetapkan di dalam APBN-P 2016 sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2016 memang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2015. Hal ini disebabkan oleh adanya pemangkasan anggaran belanja pemerintah. Pemangkasan terjadi karena perencanaan anggaran yang tidak begitu matang. Belanja tidak mampu diimbangi oleh kerja penerimaan negara, khususnya pajak. Ketimbang mengalami risiko defisit yang melebihi 3%, pemerintah memilih memangkas belanja dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.

BPS juga mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun, sementara PDB per kapita mencapai Rp47,96 juta/tahun. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp45,14 juta/tahun. Angka ini menunjukkan daya beli masyarakat yang meningkat. Meski secara nasional, angka pendapatan per kapita ini naik, kenyataannya terjadi ketimpangan pendapatan yang ada di kota besar dan kota kecil.

Tingginya ketimpangan pendapatan memang kerap menimpa negara-negara yang perekonomiannya banyak mengandalkan sumber daya alam. Misalnya saja Brazil. Fenomena ini juga ada kaitannya dengan dutch disease, yakni fenomena di bidang perekonomian yang merujuk pada akibat yang biasanya ditimbulkan oleh melimpahnya sumber daya alam di suatu negara. Sumber daya alam dan tingkat perekonomian suatu negara punya kaitan yang erat, yang secara teori seharusnya menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, kenyataannya, hal ini justru mempengaruhi kestabilan ekonomi sosial suatu negara sehingga lebih rendah. Negara yang kaya akan sumber daya alam juga cenderung tidak memiliki teknologi yang, ditambah dengan masalah korupsi, lemahnya birokrasi dan demokrasi.

Index gini yang paling rendah dimiliki oleh negara-negara yang pertumbuhan ekonominya mengandalkan sektor jasa. Indonesia sebenarnya banyak memiliki sektor jasa, namun sumber-sumbernya masih begitu terbatas sehingga pemerintah seharusnya berkonsentrasi pada program ekonomi yang mengarah ke sektor jasa.

Seiring dengan hal tersebut, IMF juga melaporkan hasil penilaian perekonomian Indonesia tahun 2016. IMF menganggap Indonesia berhasil dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan beradaptasi terhadap dinamika perubahan perekonomian global. Meski menghadapi sejumlah risiko, outlook perekonomian Indonesia positif. Hal ini terjadi, salah satunya karena tepatnya bauran kebijakan makroekonomi yang didukung oleh reformasi structural sehingga Indonesia mampu menghadapi beberapa tantangan seperti siklus harga komoditas dunia yang naik turun, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, serta beberapa keadaan yang berpotensi menimbulkan gejolak keuangan ke negara emerging markets.

Senada dengan hal itu, kesimpulan yang diambil oleh KSSK juga menyebutkan kondisi stabilitas sistem keuangan kita normal. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pemantauan dan asesmen terhadap perkembangan moneter, fiskal, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar modal, pasar surat berharga negara, perbankan, lembaga keuangan non-bank dan penjaminan simpanan. KSS memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 akan lebih baik dan stabilitas sistem keuangan pun terkendali. Tahun 2017, pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,1% dengan asumsi defisit 2,41%. Namun, masih ada beberapa risiko yang patut dicermati, baik itu risiko eksternal maupun internal/ domestik yang dapat mempengaruhi sistem keuangan.

Risiko yang berasal dari faktor eksternal adalah pemulihan ekonomi global yang belum stabil. Ketidakpastian dari arah kebijakan pemerintah US ditambah dengan rencana kenaikan suku bunga The Fed sebanyak tiga kali pada tahun ini juga berpotensi menimbulkan tekanan pada arus modal dan nilai tukar.

Rebalancing yang terjadi di China juga berpotensi menimbulkan tambahan risiko. Bappenas mengungkapkan bahwa perekonomian China sangat mempengaruhi Indonesia. Jika China mengalami perlambatan 1%, maka ekonomi Indonesia akan tergerus 0,72%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pengaruh ekonomi US yang diprediksi jika ekonomi US melambat 1%, ekonomi Indonesia akan menurun 0,41%. Risiko perlambatan pada perekonomian China itu ada, selain karena pengaruh sentiment dari US, utang China sekarang makin naik dan cadangan devisa mereka turun menyebabkan tren depresiasi Yuan.

Di sisi internal/ domestik, risiko yang perlu dicermati adalah potensi kenaikan inflasi dari administred price atau harga yang diatur pemerintah. Pada bulan Januari 2017, penyumbang inflasi terbesar adalah dari administred price, di antaranya dari pencabutan subsidi listrik dan kenaikan pembayaran STNK. Dari sisi fiskal, tantangan yang dihadapi adalah cara peningkatan penerimaan negara, terutama yang berasal dari pajak untuk mengendalikan defisit.

Utang Indonesia

Total utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD316 miliar atau setara Rp4.205 triliun per November 2016. Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri bertambah USD5,7 miliar atau setara Rp75,8 triliun (kurs rata-rata: Rp13.307) sepanjang Januari-November 2016. Utang luar negeri didominasi sektor swasta sebesar USD161,5 miliar dan sisanya sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD154,5 miliar. Ini artinya, sebesar 51,1 persen utang luar negeri Indonesia merupakan milik swasta.

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2016 tumbuh 3,6% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan Oktober 2016 sebesar 6,5% (yoy).  Pihak BI mengungkapkan, perlambatan pertumbuhan ini didorong oleh perlambatan ULN sektor publik dan penurunan ULN sektor swasta. Perlambatan pertumbuhan ULN terjadi baik pada ULN berjangka panjang maupun ULN berjangka pendek.

ULN sektor publik tumbuh melambat menjadi 12,1% (yoy) dari 17,0% (yoy) pada bulan Oktober 2016. Selain itu, ULN sektor swasta turun 3,4% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan penurunan pada Oktober 2016 yang sebesar 2,0% (yoy). Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang (86,7% dari total ULN). ULN berjangka panjang pada November 2016 mencapai USD 274,1 miliar, terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD 153,7 miliar (56,1% dari total ULN jangka panjang) dan ULN sektor swasta sebesar USD 120,4 miliar (43,9% dari total ULN jangka panjang).

Sementara itu, ULN berjangka pendek sebesar USD 42,0 miliar (13,3% dari total ULN), terdiri dari ULN sektor swasta sebesar USD 41,2 miliar (98,1% dari total ULN jangka pendek) dan ULN sektor publik sebesar USD 0,8 miliar (1,9% dari total ULN jangka pendek). ULN berjangka panjang tumbuh 3,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Oktober 2016 yang sebesar 6,2% (yoy), sementara ULN berjangka pendek tumbuh 7,1% (yoy), juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Oktober 2016 sebesar 8,3% (yoy).

Menurut sektor ekonomi, ULN swasta pada akhir November 2016 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,8%.  Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ULN sektor keuangan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih pada November 2016 mencatat pertumbuhan tahunan yang negatif, sementara ULN sektor industri pengolahan tumbuh melambat.

Utang pemerintah Indonesia tercatat Rp3.485,36 triliun sampai dengan November 2016. Jumlah itu bertambah Rp45,58 triliun ketimbang utang pada Oktober 2016 sebesar Rp3.439,78 triliun. jumlah utang Rp3.485,36 triliun adalah 25% dari PDB. Hal ini masih jauh di bawah batas yang ditetapkan undang-undang, yakni 60% dari PDB.

Adapun 10 negara pemasok utang bilateral Indonesia yang mencapai Rp326,59 triliun per November 2016, meliputi: 1. Jepang dengan pinjaman Rp209,62 triliun, 2. Prancis Rp23,96 triliun, 3. Jerman Rp22,79 triliun, 4. Korea Selatan Rp20,29 triliun, 5. China Rp12,80 triliun, 6. Amerika Serikat Rp9,64 triliun, 7. Australia Rp7,51 triliun, 8. Spanyol Rp3,58 triliun, 9. Rusia Rp3,49 triliun, 10. Inggris Rp2,28 triliun, 11. Negara lain Rp10,64 triliun.

Sedangkan pinjaman multilateral senilai Rp365,99 triliun oleh pemerintah Indonesia berasal dari 6 lembaga keuangan dunia, yakni: 1. The World Bank dengan kucuran pinjaman Rp233,53 triliun, 2. Asian Development Bank (ADB) Rp120,44 triliun, 3. Islamic Development Bank (IDB) Rp9,30 triliun, 4. International Fund for Agricultural Development (IFAD) Rp2,21 triliun, 5. Bank Investasi Eropa (EIB) Rp0,34 triliun, 6. Nordick Investment Bank (NIB) Rp0,17 triliun.  Utang yang berasal dari komersial bank senilai Rp46,60 triliun, antara lain: 1. Amerika Serikat (AS) senilai Rp10,29 triliun, 2. Singapura Rp7,75 triliun, 3. Prancis Rp8,45 triliun, 4. Belanda Rp6,24 triliun, 5. Austria Rp4,79 triliun, 6. Rusia Rp4,78 triliun, 7. Inggris Rp0,82 triliun, 8. Jepang Rp0,58 triliun, 9. Taiwan Rp0,62 triliun, 10. Jerman Rp0,56 triliun, 11. Negara lain Rp1,71 triliun.

Saat ini kebanyakan masyarakat memandang negatif terhadap utang negara. Akan tetapi, dibalik utang itu ada tujuan yang dapat dicapai. Pada negara berkembang, negara membutuhkan berbagai pembangunan untuk sarana dan prasarana bagi seluruh rakyatnya. Sebagai kebijakan yang tepat, jalan pintas dan jalan tercepat bagi negara untuk segera membangun negaranya adalah dengan meminjam dana kepada negara tetangga yang memang memiliki dana yang cukup. Beberapa negara atau lembaga keuangan siap menyediakan pinjaman untuk suatu negara atau perorangan tentunya dengan bunga yang telah ditetapkan dan sesuai dengan standar yang ada. Bukan hanya negara berkembang, negara-negara maju juga berutang dengan rasio yang jauh lebih besar.

Adapun fungsi utang negara bisa untuk menutupi kekurangan anggaran, seperti kas jangka pendek dalam belanja yang tidak dapat ditunda, solusi mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN tahun berikutnya. Kemudian ada juga yang menyebutkan utang negara ini dapat menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru, tentunya jika dikelola dengan baik oleh yang bersangkutan.

Utang luar negeri sama halnya seperti modal pembangunan. Untuk dampak positifnya, negara dapat membangun infrastruktur dengan modal yang cepat. Uang yang negara pinjam akan digunakan untuk membangun infrastruktur, fasilitas, dan subsidi dalam program pemerintah. Selain itu, uang yang didapat ini tidak sembarangan digunakan meski untuk kepentingan bangsa, dengan penggunaan yang sesuai dengan porsinya.

Selain itu, utang juga menjadi alat untuk menjalin hubungan bilateral. Utang luar negeri dapat membantu merekatkan hubungan dari kedua negara. Indonesia yang berhutang dengan negara lain ataupun dengan lembaga keuangan internasional, dapat membuat hubungan bilateral dan multilateral antara indonesia dengan negara lain agar dapat memiliki hubungan yang lebih baik. Kondisi ini cukup baik, karena di era modern ini setiap negara tentu bergantung satu sama lainnya untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Mendapatkan pinjaman luar negeri dari negara lain tidaklah mudah. Kita perlu meyakinkan bahwa kita memiliki sumber daya yang mampu untuk dikembangkan dan mengembalikan pinjaman beserta bunganya dengan pasti. Kesepakatan pemberian pinjaman dari luar negeri menunjukkan pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia termasuk negara berkembang yang akan terus bisa tumbuh dari waktu ke waktu.

 

Peringkat Pemberi Utang Indonesia (Swasta maupun Publik)

1. Singapura

Sebanyak USD54,1 miliar atau sekitar Rp728 triliun digelontorkan ke Indonesia. 

 2. Jepang

Negeri Matahari Terbit ini memberikan utang sejumlah USD32,9 miliar atau sekitar Rp442,8 triliun.

 3. Bank Dunia

Bank Dunia (the World Bank) merupakan lembaga keuangan nomor 1 yang memberikan utang ke Indonesia. Lembaga ini memberikan USD17,2 miliar atau sekitar Rp231,5 triliun.

 4. China

Negeri Tirai Bambu ini menggelontorkan pinjaman hingga 14,3 miliar atau sekitar Rp192,5 triliun. Pinjaman dari Cina ini meningkat sekitar 1800% dari 10 tahun lalu.

 5. Amerika Serikat

Negeri Paman Sam ini menduduki peringkat kelima, setelah China sebagai negara dan lembaga internasional pemberi utang terbesar ke Indonesia. Amerika meminjamkan uang sebanyak USD10,3 miliar atau sekitar Rp138,6 triliun. 

6. Belanda

Belanda memberikan utangnya ke Indonesia USD9,3 miliar atau sekitar Rp125,1 triliun. 

7. Asian Development Bank

ADB menggelontorkan uang USD9 miliar atau sekitar Rp121,1 triliun. 

Defisit Anggaran 3%

Kenapa batas defisit anggaran adalah 3%? Apa maksud dari defisit anggaran 3%?

Pertanyaan ini pasti sering diajukan oleh mahasiswa yang tengah belajar makro ekonomi. Jawaban yang paling sering muncul adalah batas defisit anggaran 3% berasal dari Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003. Dihitung dari realisasi selisih penerimaan negara dengan belanja negara dibandingkan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Dalam APBN P 2016, asumsi defisitnya adalah sebesar 296,7 Triliun sementara PDB sebesar 12.626 T. Hingga Semester I, telah terjadi defisit 230,7 Triliun atau sekitar 1,83%.

Lah terus dari mana perhitungan angka 3% ini?

9-10 Desember 1991, beberapa negara Eropa berkumpul di Maastricht, Belanda. Inilah yang menjadi cikal bakal Uni Eropa. Nah, selain membahas soal Euro, Uni Eropa, dan sejenisnya, Perjanjian Maastricht juga menghasilkan Kriteria Maastricht yakni:

1. Tingkat inflasi: Tidak boleh lebih dari 1,5 poin persen lebih tinggi daripada rata-rata tiga negara anggota dengan inflasi terendah di UE.

2. Keuangan pemerintah:

Defisit pemerintah tahunan:

Rasio defisit pemerintah tahunan dengan produk domestik bruto (PDB) tidak boleh lebih dari 3% pada akhir tahun fiskal selanjutnya. Jika tidak, negara tersebut diwajibkan mencapai tingkat mendekati 3%. Hanya ekses pengecualian dan sementara yang diperbolehkan untuk dikecualikan.

Utang pemerintah:

Rasio utang pemerintah bruto dengan PDB tidak boleh lebih dari 60% pada akhir tahun fiskal selanjutnya. Bahkan jika target ini tidak tercapai karena kondisi tertentu, rasio tersebut harus setidaknya berkurang dan mendekati nilai referensi dengan progres yang memuaskan. Pada akhir 2010, hanya dua negara anggota UE, Polandia dan Republik Ceko, yang mencapai target ini.[butuh rujukan]

3. Nilai tukar: Negara pendaftar harus menjalani mekanisme nilai tukar (ERM II) di bawah Sistem Moneter Eropa (EMS) selama dua tahun berturut-turut dan tidak boleh mendevaluasi mata uangnya selama periode tersebut.

4. Tingkat suku bunga jangka panjang: Tingkat suku bunga jangka panjang nominal tidak boleh lebih dari 2 poin persen lebih tinggi daripada di tiga negara anggota yang mengalami inflasi terendah.

Tujuan penetapan kriteria ini adalah untuk mempertahankan harga kestabilan di Zona Euro meski ada negara anggota baru sekalipun.

Kriteria Maastricht ini kemudian diadopsi di UU Keuangan Negara No. 17 tahun 2003.