Catatan Pringadi

Blog Literatur/ Sastra, Makro Ekonomi, dan Catatan Perjalanan

Tag: defisit anggaran

Mengapa Harus Defisit Anggaran?

Published / by Pringadi As / Leave a Comment

Seberapa Penting Defisit Anggaran?

 

Pada masa Depresi Besar, teori klasik ataupun neo klasik tak dapat menyelesaikan persoalan. Keynes datang membawa solusi. Pada masa resesi, anggaran berimbang atau surplus tidak dapat diterapkan. Pemerintah haruslah menerapkan defisit anggaran. Kini, defisit anggaran diterapkan hampir di setiap negara. (Lebih lengkap mengenai definisi Defisit Anggaran)

Tentang seberapa penting defisit anggaran, kita akan menemukan jawaban yang berbeda tergantung pada keadaan/status ekonomi suatu negara. Cara termudah menghitung ukuran defisit anggaran adalah persentase GDP. Ada batas tertentu yang dijadikan ukuran itu. Di Indonesia, untuk tahun 2015, defisit anggarannya adalah 2,21 %. Defisit anggaran terbesar terjadi di Irlandia, Jepang, UK dan US sebesar lebih dari 8% GDP. Sesuai Kriteria Maastricht, batas aman defisit anggaran adalah 3%.

Defisit Anggaran Negara Di Dunia 2012

OECD – Budget deficits 2012

 

Hal Penting Terkait Defisit Anggaran

  1. Negara dengan defisit yang besar akan berjuang untuk mendatangkan investor yang cukup untuk membeli surat utang. Jika ini terjadi, hasil utang akan meningkatkan defisit yang akan lebih mahal untuk pembiayaan.
  2. Ada ketakutan kalau defisit anggaran akan menjadi inflasi.
  3. Memotong defisit anggaran itu masalah. Hal ini terkait dengan konsep Deficit Fethisism. Jika sebuah negara punya defisit yang meningkat cepat, maka pemerintah harus membuat kebijakan pengurangan defisit. Hal tiba-tiba ini bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan resesi ekonomi.
  4. Meningkatkan utang nasional. Jika defisit berada pada level tertentu, utang nasional akan bertambah seiring persentase peningkatan GDP. Ini akan menyebabkan meningkatnya persentase pendapatan nasional yang digunakan untuk pembayaran utang.

 

 

Jadi, tidak ada jawaban yang mudah untuk menentukan apakah defisit anggaran itu menolong atau membahayakan karena tergantung pada beberapa faktor:

  1. Itu tergantung pada kapan defisit terjadi.

Keynesian menyarankan peningkatan defisit anggaran pada masa resesi adalah hal baik. Pada masa resesi, sektor pembayaran privat jatuh, dan tabungan meningkat, menyebabkan sumber-sumber ekonomi banyak tak digunakan. Pinjaman pemerintah aalah cara untuk menmberdayagunakan pinjaman ini dan “menendang” ekonomi. Pembayaran defisit dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, yang memungkinkan pendapatan pajak lebih tinggi dan defisit kemudian akan berakhir. Kalau negara menggunakan anggaran berimbang pada masa resesi, resesinya akan semakin buruk.

Jika defisit terjadi selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat, maka defisit pemerintah akan mengacaukan sektor privat. Pinjaman pemerintah akan mengurangi investasi di sektor privat, dan kita dapat berargumen pembayaran pemerintah sebenarnya tidak lebih efisien dari sektor privat.

  1. Itu tergantung kenapa negara meminjam.

Jika pemerintah meminjam untuk investasi dalam meningkatkan infratrruktur, itu mungkin saja akan mengatasi kegagalan pasar dan meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian.Tapi jika pemerintah meminjam untuk transfer pembayaran, akan ada ruang yang terbatas dalam kapasitas produksi.

  1. Itu juga tergantung dari biaya pinjaman. Perlu dilihat proporsi antara utang dan bunga utang. Bunga utang yang tinggi bisa mempengaruhi keseimbangan makro ekonomi suatu negara. Juga perlu diperhatikan apakah pembayaran bunga utang suatu negara justru lebih besar dari utang baru. Negative net flow.
  1. Prospek ekonomi di masa depan

Kalau diprediksi ekonomi stagnan, rasio utang ke GDP akan terus bertambah. Kalau perencanaan pertumbuhan ekonomi 2% atau 3%, otomatis ini akan meningkatkan penghasilan pajak dan menjatuhkan pembayaran pemerintah ke ke keuntungan tanpa tenaga kerja. Pasar akan khawatir pada defisit anggaran jika mereka merasa ekonomi stagnan dan sulit berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang lambat adalah salah satu fokus utama negara.

Deficit Fetishism, Sebuah Konsep yang Dikenalkan Joseph Stiglitz

Published / by Pringadi As / Leave a Comment

 

Pada tahun 2010 lalu, defisit anggaran di Inggris telah mencapai angka 11% terhadap PDB. Angka ini mengkhawatirkan karena kriteria Maastricht menyaratkan defisit tidak boleh melebihi batas 3% terhadap PDB.

Dalam pada itu, ada 2 pandangan yang mengemuka mengenai kondisi tersebut. Pertama, pandangan yang ingin mengurangi defisit dengan pemotongan belanja, yang berimplikasi pada tidak tercapainya target/output kinerja pemerintah. Pandangan yang kedua, ekspansi fiskal tetap harus dilakukan demi memperbesar laju perekonomian. Mereka berharap investasi publik yang dilakukan dapat memancing investasi oleh swasta sehingga dapat menggerakkan aktivitas ekonomi.

Dinamika mengenai defisit itu melahirkan sebuah istilah baru bernama “deficit fethisisme”. Istilah ini dilontarkan oleh pengarang The Euro, yang juga peraih Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz. Defisit Fethisisme adalah defisit anggaran yang berada melampaui level yang tidak sustainable, yang dapat berbahaya bagi perekenomian, dan bila terlalu terobsesi ataupun ingin memperbaiki angka defisit…itulah yang disebut fetisisme.

Jika memang dibutuhkan, pada dasarnya tidak jadi masalah dalam membelanjakan lebih banyak untuk berinvestasi pada infrastruktur dan aktivitas produksi lainnya, bahkan jika itu menyebabkan angka defisit melejit. Jadi pokok masalahnya, menurut Stiglitz adalah bukan pada memperbaiki angka defisit ke level yang seharusnya, tetapi tetap fokus agar defisit tersebut benar-benar digunakan untuk membiayai infrastruktur dan belanja modal.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kita selama ini setia menjaga angka defisit kita di bawah angka 3%. Tapi bagaimana dengan tujuan defisit tersebut?

Ada banyak pertanyaan kenapa negara berutang (jawabannya bisa dibaca di sini). Pembiayaan melalui utang disyaratkan boleh untuk memenuhi kebutuhan yang produktif seperti infrastruktur dan belanja modal. Utang tidak boleh digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang. Tapi benarkah utang pemerintah digunakan untuk hal itu?

Mari kita lihat APBN 2014

APBN 2014: Pendapatan kita 1667,1 T; Belanja non modal 1658,3 T; Defisit 175,4 T. APBN-P 2014 Pendapatan 1635,4 T; Belanja non modal 1716,1 T; Defisit 241,5 T. Realisasi 2014: Pendapatan 1537,2; Belanja non modal 1629,5 T; Defisit 227,4 T.

Dari data di atas bisa dilihat beberapa hal

  1. Defisit pada APBN-P lebih besar (dan selalu lebih besar: coba lihat APBN sejak 2007).
  2. Pendapatan dikurangi belanja non modal pada APBN-P dan realisasi saja minus. Hal ini juga terjadi pada sejak tahun 2008 di APBN-P, dan realisasi pada 2009, 2012, 2013, dan 2014. Ini menunjukkan bahwa sebagian dari defisit anggaran digunakan untuk belanja non-modal… bahkan hingga mencapai 40%. Dan seakan-akan alokasi utang untuk belanja non-modal ini direncanakan karena tertera di APBN-P.

(KALAU SEMPAT NANTI SAYA TAMBAHKAN TABEL DAN GRAFIKNYA)

Data lain menunjukkan bahwa

  1. Kita menjalankan net negative flow. Artinya, utang baru digunakan untuk mencicil utang saja tidak cukup.
  2. Realisasi pembiayaan selalu di atas realisasi defisit. Pokok kedua ini saja membutuhkan penjabaran lebih lanjut (insyaAllah akan saya bahas di artikel berikutnya)

Dari keterangan di atas, sebenarnya tampak kalau kita, disadari atau tidak, telah menjadi penderita deficit fethisisme. Kita seolah-olah tak punya masalah dengan keberhasilan menjaga angka defisit di bawah 3%. Namun sebenarnya, kita punya masalah besar dengan defisit anggaran kita.

Kondisi Perekonomian Indonesia 2016 dan Proyeksi 2017

Published / by Pringadi As / Leave a Comment

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 sebesar 5,02 %. Angka ini sesuai dengan prediksi Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Hampir semua sektor tumbuh positif. Lima besar pertumbuhan tertinggi sepanjang 2016 dicatat oleh sektor jasa perusahaan yang tumbuh 7,36%, sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 7,74%, sektor jasa di luar jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, dan perusahaan yang tumbuh 7,80%, sektor informasi dan konsumsi yang tumbuh 8,87%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 8,90%. Kelima sektor tersebut berkontribusi pada 64,7% pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Struktur ekonomi Indonesia menurut pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 56,50% diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32,57%, dan komponen ekspor barang dan jasa sebesar 19,08%.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi ini masih tinggi, meski berbeda dengan asumsi yang ditetapkan di dalam APBN-P 2016 sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2016 memang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2015. Hal ini disebabkan oleh adanya pemangkasan anggaran belanja pemerintah. Pemangkasan terjadi karena perencanaan anggaran yang tidak begitu matang. Belanja tidak mampu diimbangi oleh kerja penerimaan negara, khususnya pajak. Ketimbang mengalami risiko defisit yang melebihi 3%, pemerintah memilih memangkas belanja dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.

BPS juga mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun, sementara PDB per kapita mencapai Rp47,96 juta/tahun. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp45,14 juta/tahun. Angka ini menunjukkan daya beli masyarakat yang meningkat. Meski secara nasional, angka pendapatan per kapita ini naik, kenyataannya terjadi ketimpangan pendapatan yang ada di kota besar dan kota kecil.

Tingginya ketimpangan pendapatan memang kerap menimpa negara-negara yang perekonomiannya banyak mengandalkan sumber daya alam. Misalnya saja Brazil. Fenomena ini juga ada kaitannya dengan dutch disease, yakni fenomena di bidang perekonomian yang merujuk pada akibat yang biasanya ditimbulkan oleh melimpahnya sumber daya alam di suatu negara. Sumber daya alam dan tingkat perekonomian suatu negara punya kaitan yang erat, yang secara teori seharusnya menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, kenyataannya, hal ini justru mempengaruhi kestabilan ekonomi sosial suatu negara sehingga lebih rendah. Negara yang kaya akan sumber daya alam juga cenderung tidak memiliki teknologi yang, ditambah dengan masalah korupsi, lemahnya birokrasi dan demokrasi.

Index gini yang paling rendah dimiliki oleh negara-negara yang pertumbuhan ekonominya mengandalkan sektor jasa. Indonesia sebenarnya banyak memiliki sektor jasa, namun sumber-sumbernya masih begitu terbatas sehingga pemerintah seharusnya berkonsentrasi pada program ekonomi yang mengarah ke sektor jasa.

Seiring dengan hal tersebut, IMF juga melaporkan hasil penilaian perekonomian Indonesia tahun 2016. IMF menganggap Indonesia berhasil dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan beradaptasi terhadap dinamika perubahan perekonomian global. Meski menghadapi sejumlah risiko, outlook perekonomian Indonesia positif. Hal ini terjadi, salah satunya karena tepatnya bauran kebijakan makroekonomi yang didukung oleh reformasi structural sehingga Indonesia mampu menghadapi beberapa tantangan seperti siklus harga komoditas dunia yang naik turun, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, serta beberapa keadaan yang berpotensi menimbulkan gejolak keuangan ke negara emerging markets.

Senada dengan hal itu, kesimpulan yang diambil oleh KSSK juga menyebutkan kondisi stabilitas sistem keuangan kita normal. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pemantauan dan asesmen terhadap perkembangan moneter, fiskal, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar modal, pasar surat berharga negara, perbankan, lembaga keuangan non-bank dan penjaminan simpanan. KSS memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 akan lebih baik dan stabilitas sistem keuangan pun terkendali. Tahun 2017, pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,1% dengan asumsi defisit 2,41%. Namun, masih ada beberapa risiko yang patut dicermati, baik itu risiko eksternal maupun internal/ domestik yang dapat mempengaruhi sistem keuangan.

Risiko yang berasal dari faktor eksternal adalah pemulihan ekonomi global yang belum stabil. Ketidakpastian dari arah kebijakan pemerintah US ditambah dengan rencana kenaikan suku bunga The Fed sebanyak tiga kali pada tahun ini juga berpotensi menimbulkan tekanan pada arus modal dan nilai tukar.

Rebalancing yang terjadi di China juga berpotensi menimbulkan tambahan risiko. Bappenas mengungkapkan bahwa perekonomian China sangat mempengaruhi Indonesia. Jika China mengalami perlambatan 1%, maka ekonomi Indonesia akan tergerus 0,72%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pengaruh ekonomi US yang diprediksi jika ekonomi US melambat 1%, ekonomi Indonesia akan menurun 0,41%. Risiko perlambatan pada perekonomian China itu ada, selain karena pengaruh sentiment dari US, utang China sekarang makin naik dan cadangan devisa mereka turun menyebabkan tren depresiasi Yuan.

Di sisi internal/ domestik, risiko yang perlu dicermati adalah potensi kenaikan inflasi dari administred price atau harga yang diatur pemerintah. Pada bulan Januari 2017, penyumbang inflasi terbesar adalah dari administred price, di antaranya dari pencabutan subsidi listrik dan kenaikan pembayaran STNK. Dari sisi fiskal, tantangan yang dihadapi adalah cara peningkatan penerimaan negara, terutama yang berasal dari pajak untuk mengendalikan defisit.

Utang Indonesia

Published / by Pringadi As / Leave a Comment

Total utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD316 miliar atau setara Rp4.205 triliun per November 2016. Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri bertambah USD5,7 miliar atau setara Rp75,8 triliun (kurs rata-rata: Rp13.307) sepanjang Januari-November 2016. Utang luar negeri didominasi sektor swasta sebesar USD161,5 miliar dan sisanya sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD154,5 miliar. Ini artinya, sebesar 51,1 persen utang luar negeri Indonesia merupakan milik swasta.

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2016 tumbuh 3,6% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan Oktober 2016 sebesar 6,5% (yoy).  Pihak BI mengungkapkan, perlambatan pertumbuhan ini didorong oleh perlambatan ULN sektor publik dan penurunan ULN sektor swasta. Perlambatan pertumbuhan ULN terjadi baik pada ULN berjangka panjang maupun ULN berjangka pendek.

ULN sektor publik tumbuh melambat menjadi 12,1% (yoy) dari 17,0% (yoy) pada bulan Oktober 2016. Selain itu, ULN sektor swasta turun 3,4% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan penurunan pada Oktober 2016 yang sebesar 2,0% (yoy). Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang (86,7% dari total ULN). ULN berjangka panjang pada November 2016 mencapai USD 274,1 miliar, terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD 153,7 miliar (56,1% dari total ULN jangka panjang) dan ULN sektor swasta sebesar USD 120,4 miliar (43,9% dari total ULN jangka panjang).

Sementara itu, ULN berjangka pendek sebesar USD 42,0 miliar (13,3% dari total ULN), terdiri dari ULN sektor swasta sebesar USD 41,2 miliar (98,1% dari total ULN jangka pendek) dan ULN sektor publik sebesar USD 0,8 miliar (1,9% dari total ULN jangka pendek). ULN berjangka panjang tumbuh 3,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Oktober 2016 yang sebesar 6,2% (yoy), sementara ULN berjangka pendek tumbuh 7,1% (yoy), juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Oktober 2016 sebesar 8,3% (yoy).

Menurut sektor ekonomi, ULN swasta pada akhir November 2016 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,8%.  Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ULN sektor keuangan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih pada November 2016 mencatat pertumbuhan tahunan yang negatif, sementara ULN sektor industri pengolahan tumbuh melambat.

Utang pemerintah Indonesia tercatat Rp3.485,36 triliun sampai dengan November 2016. Jumlah itu bertambah Rp45,58 triliun ketimbang utang pada Oktober 2016 sebesar Rp3.439,78 triliun. jumlah utang Rp3.485,36 triliun adalah 25% dari PDB. Hal ini masih jauh di bawah batas yang ditetapkan undang-undang, yakni 60% dari PDB.

Adapun 10 negara pemasok utang bilateral Indonesia yang mencapai Rp326,59 triliun per November 2016, meliputi: 1. Jepang dengan pinjaman Rp209,62 triliun, 2. Prancis Rp23,96 triliun, 3. Jerman Rp22,79 triliun, 4. Korea Selatan Rp20,29 triliun, 5. China Rp12,80 triliun, 6. Amerika Serikat Rp9,64 triliun, 7. Australia Rp7,51 triliun, 8. Spanyol Rp3,58 triliun, 9. Rusia Rp3,49 triliun, 10. Inggris Rp2,28 triliun, 11. Negara lain Rp10,64 triliun.

Sedangkan pinjaman multilateral senilai Rp365,99 triliun oleh pemerintah Indonesia berasal dari 6 lembaga keuangan dunia, yakni: 1. The World Bank dengan kucuran pinjaman Rp233,53 triliun, 2. Asian Development Bank (ADB) Rp120,44 triliun, 3. Islamic Development Bank (IDB) Rp9,30 triliun, 4. International Fund for Agricultural Development (IFAD) Rp2,21 triliun, 5. Bank Investasi Eropa (EIB) Rp0,34 triliun, 6. Nordick Investment Bank (NIB) Rp0,17 triliun.  Utang yang berasal dari komersial bank senilai Rp46,60 triliun, antara lain: 1. Amerika Serikat (AS) senilai Rp10,29 triliun, 2. Singapura Rp7,75 triliun, 3. Prancis Rp8,45 triliun, 4. Belanda Rp6,24 triliun, 5. Austria Rp4,79 triliun, 6. Rusia Rp4,78 triliun, 7. Inggris Rp0,82 triliun, 8. Jepang Rp0,58 triliun, 9. Taiwan Rp0,62 triliun, 10. Jerman Rp0,56 triliun, 11. Negara lain Rp1,71 triliun.

Saat ini kebanyakan masyarakat memandang negatif terhadap utang negara. Akan tetapi, dibalik utang itu ada tujuan yang dapat dicapai. Pada negara berkembang, negara membutuhkan berbagai pembangunan untuk sarana dan prasarana bagi seluruh rakyatnya. Sebagai kebijakan yang tepat, jalan pintas dan jalan tercepat bagi negara untuk segera membangun negaranya adalah dengan meminjam dana kepada negara tetangga yang memang memiliki dana yang cukup. Beberapa negara atau lembaga keuangan siap menyediakan pinjaman untuk suatu negara atau perorangan tentunya dengan bunga yang telah ditetapkan dan sesuai dengan standar yang ada. Bukan hanya negara berkembang, negara-negara maju juga berutang dengan rasio yang jauh lebih besar.

Adapun fungsi utang negara bisa untuk menutupi kekurangan anggaran, seperti kas jangka pendek dalam belanja yang tidak dapat ditunda, solusi mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN tahun berikutnya. Kemudian ada juga yang menyebutkan utang negara ini dapat menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru, tentunya jika dikelola dengan baik oleh yang bersangkutan.

Utang luar negeri sama halnya seperti modal pembangunan. Untuk dampak positifnya, negara dapat membangun infrastruktur dengan modal yang cepat. Uang yang negara pinjam akan digunakan untuk membangun infrastruktur, fasilitas, dan subsidi dalam program pemerintah. Selain itu, uang yang didapat ini tidak sembarangan digunakan meski untuk kepentingan bangsa, dengan penggunaan yang sesuai dengan porsinya.

Selain itu, utang juga menjadi alat untuk menjalin hubungan bilateral. Utang luar negeri dapat membantu merekatkan hubungan dari kedua negara. Indonesia yang berhutang dengan negara lain ataupun dengan lembaga keuangan internasional, dapat membuat hubungan bilateral dan multilateral antara indonesia dengan negara lain agar dapat memiliki hubungan yang lebih baik. Kondisi ini cukup baik, karena di era modern ini setiap negara tentu bergantung satu sama lainnya untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Mendapatkan pinjaman luar negeri dari negara lain tidaklah mudah. Kita perlu meyakinkan bahwa kita memiliki sumber daya yang mampu untuk dikembangkan dan mengembalikan pinjaman beserta bunganya dengan pasti. Kesepakatan pemberian pinjaman dari luar negeri menunjukkan pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia termasuk negara berkembang yang akan terus bisa tumbuh dari waktu ke waktu.

 

Peringkat Pemberi Utang Indonesia (Swasta maupun Publik)

1. Singapura

Sebanyak USD54,1 miliar atau sekitar Rp728 triliun digelontorkan ke Indonesia. 

 2. Jepang

Negeri Matahari Terbit ini memberikan utang sejumlah USD32,9 miliar atau sekitar Rp442,8 triliun.

 3. Bank Dunia

Bank Dunia (the World Bank) merupakan lembaga keuangan nomor 1 yang memberikan utang ke Indonesia. Lembaga ini memberikan USD17,2 miliar atau sekitar Rp231,5 triliun.

 4. China

Negeri Tirai Bambu ini menggelontorkan pinjaman hingga 14,3 miliar atau sekitar Rp192,5 triliun. Pinjaman dari Cina ini meningkat sekitar 1800% dari 10 tahun lalu.

 5. Amerika Serikat

Negeri Paman Sam ini menduduki peringkat kelima, setelah China sebagai negara dan lembaga internasional pemberi utang terbesar ke Indonesia. Amerika meminjamkan uang sebanyak USD10,3 miliar atau sekitar Rp138,6 triliun. 

6. Belanda

Belanda memberikan utangnya ke Indonesia USD9,3 miliar atau sekitar Rp125,1 triliun. 

7. Asian Development Bank

ADB menggelontorkan uang USD9 miliar atau sekitar Rp121,1 triliun. 

Defisit Anggaran 3%

Published / by Pringadi As / 1 Comment on Defisit Anggaran 3%

Kenapa batas defisit anggaran adalah 3%? Apa maksud dari defisit anggaran 3%?

Pertanyaan ini pasti sering diajukan oleh mahasiswa yang tengah belajar makro ekonomi. Jawaban yang paling sering muncul adalah batas defisit anggaran 3% berasal dari Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003. Dihitung dari realisasi selisih penerimaan negara dengan belanja negara dibandingkan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Dalam APBN P 2016, asumsi defisitnya adalah sebesar 296,7 Triliun sementara PDB sebesar 12.626 T. Hingga Semester I, telah terjadi defisit 230,7 Triliun atau sekitar 1,83%.

Lah terus dari mana perhitungan angka 3% ini?

9-10 Desember 1991, beberapa negara Eropa berkumpul di Maastricht, Belanda. Inilah yang menjadi cikal bakal Uni Eropa. Nah, selain membahas soal Euro, Uni Eropa, dan sejenisnya, Perjanjian Maastricht juga menghasilkan Kriteria Maastricht yakni:

1. Tingkat inflasi: Tidak boleh lebih dari 1,5 poin persen lebih tinggi daripada rata-rata tiga negara anggota dengan inflasi terendah di UE.

2. Keuangan pemerintah:

Defisit pemerintah tahunan:

Rasio defisit pemerintah tahunan dengan produk domestik bruto (PDB) tidak boleh lebih dari 3% pada akhir tahun fiskal selanjutnya. Jika tidak, negara tersebut diwajibkan mencapai tingkat mendekati 3%. Hanya ekses pengecualian dan sementara yang diperbolehkan untuk dikecualikan.

Utang pemerintah:

Rasio utang pemerintah bruto dengan PDB tidak boleh lebih dari 60% pada akhir tahun fiskal selanjutnya. Bahkan jika target ini tidak tercapai karena kondisi tertentu, rasio tersebut harus setidaknya berkurang dan mendekati nilai referensi dengan progres yang memuaskan. Pada akhir 2010, hanya dua negara anggota UE, Polandia dan Republik Ceko, yang mencapai target ini.[butuh rujukan]

3. Nilai tukar: Negara pendaftar harus menjalani mekanisme nilai tukar (ERM II) di bawah Sistem Moneter Eropa (EMS) selama dua tahun berturut-turut dan tidak boleh mendevaluasi mata uangnya selama periode tersebut.

4. Tingkat suku bunga jangka panjang: Tingkat suku bunga jangka panjang nominal tidak boleh lebih dari 2 poin persen lebih tinggi daripada di tiga negara anggota yang mengalami inflasi terendah.

Tujuan penetapan kriteria ini adalah untuk mempertahankan harga kestabilan di Zona Euro meski ada negara anggota baru sekalipun.

Kriteria Maastricht ini kemudian diadopsi di UU Keuangan Negara No. 17 tahun 2003.

Tentang Defisit Anggaran

Published / by Pringadi As / 2 Comments on Tentang Defisit Anggaran

Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh suatu negara senantiasa berhadapan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi menjadi suatu syarat untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada perkembangan ekonomi, tetapi juga mengenai peningkatan kesejahteraan, keamanan dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya dimaksud bukan hanya pengolahan sumberdaya alam, tetapi juga mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya kebijakan yang kondusif agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ada 2 sebab yang mengharuskan sebuah negara harus mencapai pertumbuhan ekonominya, yaitu untuk menciptakan lapangan pekerja bagi penduduknya yang setiap saat bertambah dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat (Sadono sukirno, 1994 ; 25). Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan ekonomi dilakukan oleh semua negara, termasuk Indonesia.

Pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi yang diawali dengan runtuhnya Lehman Brothers yang merupakan bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat. Krisis ini berdampak pada situasi perekonomian Indonesia. Tingkat pertumbuhan GDP Indonesia mengalami penurunan walaupun tidak terlalu parah dibandingkan negara lain yang mencapai 6.0 persen pada tahun 2008 yang semula berada pada tingkat 6.3.

Tabel di bawah ini menampilkan perkembangan pertumbuhan GDP selama periode 2007-2014.
Tahun Pertumbuhan Defisit
2007 6,3 1,26
2008 6,0 0,08
2009 4,6 1,58
2010 6,2 0,73
2011 6,5 1,14
2012 6,2 1,86
2013 5,7 2,23
2014 5,1 2,26
Sumber: Pencarian penulis

Pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan kinerja perekonomian pada saat tahun target. Kinerja ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh faktor–faktor internal dan eksternal dari negara yang bersangkutan. Contoh faktor eksternal yang digunakan sebagai indikator dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia adalah Harga Minyak dan Nilai Tukar Rupiah. Faktor internal yang digunakan dalam asumsi makro antara lain Tingkat Inflasi; Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia; dan Lifting Migas.

Anggaran negara, melalui unit yang menangani penerimaan dan belanja, memegang peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pengelolaan anggaran sangat berpengaruh terhadap kualitas anggaran tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) masih menunjukkan defisit pada tahun 2014 dan pada RAPBN 201 , hal tersebut terjadi karena Indonesia masih menganut penganggaran defisit.

Pada jurnal ini akan dibahas mengenai penganggaran defisit dan dampak kebijakan defisit anggaran terhadap faktor lain dalam asumsi makropembentukan APBN serta alasan dari mengurangi defisit dan hubungannya dengan mandatory spending.

2. Tinjauan Pustaka

Menurut Rahardja dan Manurung (2004), defisit anggaran adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, karena budget constraint, pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah (G>T) untuk memenuhi tujuan bernegara. Anggaran yang defisit ini biasanya ditempuh bila pemerintah ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini umumnya dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi.
Definisi dari defisit anggaran menurut Samuelson dan Nordhaus (2001) adalah suatu anggaran ketika terjadi pengeluaran lebih besar dari pajak. Sedangkan menurut Dornbusch, Fischer dan Startz defisit anggaran adalah selisih antara jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah dan penerimaan dari pajak. Kombinasi dari besaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah terangkum dalam suatu anggaran pemerintah.

Untuk menghadapi kondisi perekonomian tertentu, salah satu yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui
kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal tersebut dapat dilihat dalam anggaran pemerintah, dan defisit anggaran adalah salah satu kebijakan fiskal pemerintah yaitu kebijakan fiskal ekspansif.

Algifari (2009) melakukan penelitian terhadap perekonomian Indonesia berdasarkan data defisit anggaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tahun 1990-2007 dengan partial adjusment model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa defisit anggaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya.

Menurut Abimanyu (2005), defisit anggaran pemerintah merupakan stimulus fiskal yang bersifat ekspansif. Perekonomian yang berada pada kondisi kelesuan, yang ditunjukkan oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi memerlukan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Kartika (2006), pemerintah mempunyai tiga pilihan untuk menutup defisit APBN, yaitu dari hasil privatisasi BUMN, Utang Dalam Negeri, dan dari Utang Luar Negeri.

4. Analisis dan Pembahasan

a. Defisit Anggaran
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukanlah peran pemerintah di dalam perekonomian. Pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian sangat luas. Salah satu bentuk aktivitas tersebut dapat dirangkum dalam kerangka anggaran pemerintah. Anggaran suatu negara dapat disusun berbeda-beda tergantung pada kondisi perekonomian negara tersebut.

Suatu negara dapat menyusun anggarannya secara seimbang apabila kondisi perekonomian normal. Kebijakan anggaran yang surplus dapat diaplikasikan manakala terjadi perubahan kebijakan fiskal yang bersifat Ekspansioner atau Kontraksioner (Shone,1989:116). Selain itu, negara juga dapat menyusun penganggaran defisit.
Pada masa Depresi Besar, teori klasik ataupun neo klasik tak dapat menyelesaikan persoalan. Keynes datang membawa solusi, pada masa resesi, anggaran berimbang atau surplus tidak dapat diterapkan. Pemerintah haruslah menerapkan defisit anggaran. Kini, defisit anggaran diterapkan hampir di setiap negara.
Pada saat perekonomian mengalami krisis, defisit anggaran pemerintah merupakan kebijakan yang dipilih oleh banyak negara untuk menggairahkan perekonomian.

Tentang seberapa penting defisit anggaran, kita akan menemukan jawaban yang berbeda tergantung pada keadaan/status ekonomi suatu negara. Cara termudah menghitung ukuran defisit anggaran adalah persentase GDP. Ada batas tertentu yang dijadikan ukuran itu. Di Indonesia, untuk tahun 2015, defisit anggarannya adalah 2,21 %. Defisit anggaran terbesar terjadi di Irlandia, Jepang, UK dan US sebesar lebih dari 8% GDP.

Bagi negara yang sedang berkembang, utang merupakan salah satu sumber dana untuk membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi negaranya. Hal ini terjadi karena belum cukupnya dana yang berasal dari tabungan di dalam negeri, sehingga sumber pembiyaan berupa utang, khususnya utang dari luar negeri sangat diperlukan. Salah satu alternatif untuk mencukupi kekurangan dana di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia diatasi oleh pemerintah yang bersangkutan dengan cara mencari bantuan berupa utang.
Pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan pembangunan ekonomi dengan menggunakan utang, khususnya yang bersumber dari luar negeri memang mendatangkan manfaat, namun selain memperhatikan pemanfaatannya bagi pertumbuhan perekonomian, hal lain yang harus dipikirkan ada beban utang yang muncul di kemudian hari.
Namun dalam tahap awal pembangunan, penggunaan komponen utang sebagai sumber pembiayaan memang sangat menguntungkan (Subri dan Basri, 2003).
Pada intinya, kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makro ekonomi (Surjaningsih et al, 2012). Kebijakan fiskal merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen pokok, yaitu Penerimaan dan pengeluaran pemerintah (government expenditure) (Mankiw, 2003; Turnovsky, 1981).
Dampak kebijakan fiskal merupakan isu yang kontroversial dan sudah ada sejak lama. Beberapa upaya reformasi kebijakan
fiskal sering dilakukan agar perekonomian berjalan pada jalur yang benar. Namun kebijakan yang diambil belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal karena pengaruh kebijakan non-ekonomi yang lebih dominan.
Hendrin H. Sawitri (2006) menyatakan bahwa bermula dari krisis tahun 1997 hingga sekarang yang berlanjut dengan krisis–krisis yang lain mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat sulit untuk tumbuh positif. Krisis ekonomi ditandai dengan menurunnya permintaan agregat sehingga kondisi perekonomian menunjukkan ciri– ciri depresi seperti menurunnya daya beli secara drastis, berkurangnya bahkan hilangnya investasi asing, dan meningkatnya pengangguran di berbagai sektor. Di sektor yang lain, sektor penawaran, terjadi ketidakkondusifan berbagai kebijakan yang mengakibatkan elastisitas penawaran sangat lemah.
Kebijakan fiskal dalam perekonomian tersebut dituangkan dalam pos–pos yang tercantum dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Menurut Romer dalam Sawitri (2006) menyatakan bahwa secara simultan fungsi fiskal bertujuan untuk menciptakan kondisi makro ekonomi secara kondusif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, penciptaan tenaga kerja yang sekaligus menekan jumlah pengangguran, pengendalian tingkat inflasi, dan mendorong distribusi pendapatan semakin merata.
Kebijakan defisit anggaran menjadi penting dalam masa krisis sehingga banyak persoalan menjadi dilematis dalam memilih kebijakan fiskal yang tepat. Kebijakan defisit maupun surplus anggaran menjadi isu penting untuk dikaji karena dalam siklus bisnis defisit anggaran menjadi pembahasan yang cukup serius dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
Secara teoritis, kebijakan defisit anggaran mempengaruhi variabel moneter malalui dua jalur (R. Maryanto, 2004). Kedua jalur tersebut mempengaruhi variable moneter melalui sektor riil dan melalui hubungan keuangan antara pemerintah dan penguasan moneter.
Stanley Fischer dan William Easterly (1990) juga mengungkapkan terdapat hubungan antara persamaan income account budget, persamaan pendanaan defisit anggaran, dan persamaan dinamik antara evolusi rasio utang terhadap GNP. Efek kebijakan defisit anggaran merupakan pergerakan yang tidak tampak karena mempunyai dampak jangka panjang.

b. Mengurangi Defisit Anggaran
Di dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, pemerintah berencana menurunkan target defisit anggaran tahun 2015 menjadi 1,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro, penurunan defisit anggaran ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan.
Seperti diketahui, sebelumnya, dalam APBN tahun anggaran 2015 defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,21 persen dari PDB. Tujuan pengurangan target defisit anggaran ini sendiri adalah untuk memberikan sinyal kepada pelaku pasar bahwa pemerintah bersungguh-sungguh untuk mengurangi defisit anggaran sekaligus defisit transaksi berjalan pada tahun 2015 ini.
Penurunan defisit transaksi berjalan sendiri sangat diperlukan sebagai upaya untuk memitigasi dampak rencana penaikan tingkat bunga oleh bank sentral Amerika Serikat (AS).
Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut, akan dilakukan langkah–langkah kebijakan guna memperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.
1. Kebijakan pembiayaan dalam negeri
Kebijakan di sisi pembiayaan dalam negeri tersebut dapat ditempuh dengan:
– melakukan pengelolaan portofolio surat utang negara (SUN) melalui langkah-langkah pembayaran bunga dan pokok obligasi negara secara tepat waktu, penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, penukaran utang (debt switching) serta pembelian kembali (buyback) obligasi negara;
– melanjutkan kebijakan privatisasi yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasarmodal;
– memanfaatkan dana eks moratorium untuk membiayai program rekonstruksi dan rehabilitasi NAD-Nias;
– menggunakan sebagian dana simpanan pemerintah; dan
– memberikan dukungan dana bagi percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka kemitraan Pemerintah–Swasta.

2. Kebijakan pembiayaan luar negeri
Langkah-langkah yang ditempuh antara lain meliputi:
– Mengamankan pinjaman luar negeri yang telah disepakati dan rencana penyerapan pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, dan
– Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang sudah jatuh tempo.

Dalam rangka membiayai pembiayaan defisit anggaran, Pemerintah akan mengedepankan prinsip kemandirian dengan lebih memprioritaskan pendanaan yang bersumber dari dalam negeri. Pendanaan dari luar negeri akan dilakukan lebih selektif dan berhati-hati dengan mengupayakan beban pinjaman yang paling ringan melalui penarikan pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah dan tenggang waktu yang panjang dan tidak mengakibatkan adanya adanya ikatan politik serta diprioritaskan untuk membiayai kegiatan–kegiatan yang produktif.

3. Kebijakan dari Sisi Pengeluaran:
– Mengurangi subsidi; Bantuan yang diambil dari anggaran negara untuk pengeluaran yang sifatnya membantu konsumen untuk mengatasi tingginya harga yang tidak terjangkau oleh mereka agar tercipta kestabilan politik dan sosial lainnya, misalnya subsidi pupuk, subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya negara memberikan subsidi terhadap suatu barang, karena barang itu dianggap harganya terlalu tinggi dibanding dengan kemampuan daya beli masyarakat. Agar tidak terjadi gejolak di masyarakat, maka negara mengeluarkan dana untuk mensubsidi barang tersebut. Subsidi itu dilakukan dengan beberapa cara, misalnya :
• memberikan subsidi kepada konsumen dengan cara memberikan subsidi harga barang-barang yang dikonsumsi;
• memberikan subsidi kepada produsen, yaitu memberikan subsidi pada bahan baku yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Kalau pengeluaran subsidi itu dikurangi akan berakibat pada kenaikan harga barang yang diberi subsidi itu.
– Penghematan pada setiap pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pembangunan
– Penghematan pada pengeluaran rutin dilakukan oleh departemen teknis, misalnya untuk pengeluaran listrik, telepon, alat tulis, perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar dan sebagainya tanpa mengurangi kinerja dari departemen teknis yang bersangkutan.
– Menyeleksi sebagian pengeluaran-pengeluaran pembangunan
Pengeluaran pembangunan yang berupa proyek-proyek pembangunan diseleksi menurut prioritasnya, misalnya proyek-proyek yang cepat menghasilkan. Proyek-proyek yang menyerap biaya besar dan penyelesaiannya dalam jangka waktu yang lama, sementara ditunda pelaksanaannya.
– Mengurangi pengeluaran program-program yang tidak produktif dan tidak efisien.
Program–program semacam ini yang tidak mendukung pertumbuhan sektor riil, tidak mendukung kenaikan penerimaan pajak, dan tidak mendukung kenaikan penerimaan devisa. Pemotongan program-program ini harus dilakukan dengan hati-hati. Pemotongan pengeluaran tanpa memperbaiki produktivitas program, berarti akan ada kecenderungan akan menurunnya kualitas dan kuantitas output.

Mengurangi defisit anggaran itu dapat menjadi masalah. Jika sebuah negara punya defisit yang meningkat cepat, maka pemerintah harus membuat kebijakan pengurangan defisit. Hal tiba-tiba ini bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan resesi ekonomi.
Mengurangi atau menambah defisit anggaran, tentulah harus diperhatikan penggunaan pembiayaan defisit anggaran tesebut. Menilik kondisi saat ini, APBN kita masih negative net flow. Cash Flow Negatif adalah situasi di mana pembayaran (dana yang ke luar) selama jangka waktu tertentu melebihi arus kas masuk (dana yang masuk) pada periode yang sama. Hal ini dicontohkan bahwa Pemerintah meminjam dana 1 milyar rupiah, namun di tahun yang sama kita membayar pinjaman sebesar 2 milyar rupiah. Hal ini secara langsung menunjukkan bahwa setiap utang yang diterima tidak memiliki manfaat sama sekali pada proses pembangunan di Indonesia. Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk berusaha mengurangi porsi pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri. Perlu disadari atau tidak bahwa kebijakan utang luar negeri hanya melanjutkan praktik eksploitasi luar negeri terhadap anggaran Indonesia akibat terjadinya selisih transfer negatif sejak tahun 1984/1985.
Selain itu penggunaan utang luar negeri bukan merupakan solusi untuk mengurangi beban utang karena makin meningkatnya beban-beban utang dari penarikan utang – utang baru berbiaya mahal yang sangat bias dengan kepentingan kreditor.
Hal lain yang mendasar dari net negative flow adalah Indonesia mengirim hasil kegiatan ekonomi nasional ke luar yang ditransfer untuk pembayaran utang. Net negative flow juga menyebabkan struktur ekonomi menjadi rentan karena kebutuhan pembayaran hutang yang besar sekaligus kebutuhan cadangan ekonomi yang besar.
Namun, kegagalan dalam mengurangi defisit anggaran, seperti yang sudah diterakan sebelumnya, dapat merusak pertumbuhan ekonomi. Kegagalan dalam mengurangi defisit anggaran dapat disebabkan beberapa hal. Pertama, perbedaan antara riil GDP dengan nominal GDP. Penerimaan perpajakan yang tidak tercapai dan di bawah tax ratio. Dan yang ketiga, arah fiskal belum berada di sisi penawaran. Arah fiskal yang belum berada di sisi penawaran ini menyebabkan kegiatan produksi belum memiliki nilai yang signifikan untuk menciptakan neraca perdagangan yang baik.

c. Fiscal Sustainibility dan Problem Mandatory Spending
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat utama dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal dan sekaligus sebagai pedoman penganggaran dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Indonesia.
Menurut Musgrave, 1959 (dalam Nurcholis Madjid, 2012) ada tiga fungsi utama dari kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa fungsi alokasi dari APBN mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Mengingat begitu strategisnya kebijakan fiskal maka APBN—yang berfungsi sebagai alat utama dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal tersebut—harus dijaga agar tetap sustain.
Fiscal sustainability dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai apakah APBN Indonesia dalam kondisi sustain atau terancam. Brixi dan Mody, 2002 (dalam Haryo Kuncoro, 2011) mengatakan bahwa isu fiscal sustainability merupakan bagian integral dari pembahasan bagaimana pemerintah mempunyai kemampuan untuk membayar utang dalam jangka panjang. Sementara itu, Chalk dan Hemming, 2000 (dalam Haryo Kuncoro, 2011) menjelaskan bahwa fiscal sustainability adalah terkait dengan upaya pemerintah dalam menjaga pemecahan masalah fiskal sehingga menciptakan surplus APBN. Sedangkan menurut Nurcholis Majid, 2012, kesinambungan fiskal dapat didefinisikan sebagai kondisi pada satu periode yang dapat menjamin solvency di masa datang. Ini berarti bahwa APBN dikatakan sustainable apabila tidak menghadapi tekanan pembiayaan yang berlebihan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi utang secara terus menerus yang terlalu besar dan tidak terkendali, serta mempunyai surplus keseimbangan primer yang cukup memadai dan dapat memelihara rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) minimal tetap (konstan) atau secara bertahap menurun sehingga memiliki ketahanan yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, masalah utama dalam fiscal sustainability sebenarnya adalah pada seberapa besar tingkat defisit dan utang yang dipunyai oleh pemerintah.
Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 3 telah dinyatakan bahwa rasio defisit dan rasio utang masing-masing tidak boleh lebih dari 3 persen dan 60 persen dari PDB. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaga defisit anggaran dan tingkat utang yang aman sehingga fiscal sustainability dapat terjaga.
Ada beberapa faktor yang dianggap dapat menjaga kondisi fiskal agar tetap sustain dan sekaligus memaparkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi ancaman terhadap kesinambungan fiskal tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa kesinambungan fiskal dapat terjadi apabila asumsi ekonomi makro mendekati angka aktualnya, APBN mempunyai nilai keseimbangan primer yang positif dan mempunyai kapasitas dalam membayar utang, pemerintah dapat mengendalikan mandatory dan nondiscretionary spending sehingga pemerintah mempunyai ruang fiskal yang cukup, dan pemerintah dapat meminimalkan kondisi kerentanan fiskal serta mempunyai fleksibilitas dalam mengelola penerimaan dan belanja terutama dalam kondisi mendesak.
Besaran mandatory spending—yaitu pengeluaran negara pada program-program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku—semakin lama semakin membesar. Misalnya, dalam APBN 2013 bahwa yang termasuk mandatory spending yaitu
1. Kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD sesuai amanat Amandemen keempat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan dari APBN/APBD
2. Kewajiban penyediaan Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Penyediaan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Penyediaan dana otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU Nasional.

Jika dilihat dari klasifikasi belanja ekonomi maka dalam APBN tahun 2013, khusus untuk anggaran belanja Pemerintah Pusat (di luar belanja transfer ke daerah) alokasinya meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp1.139,0 triliun (12,3 persen terhadap PDB). Namun demikian, dari jumlah tersebut ternyata sebagian besar merupakan belanja mengikat (nondiscretionary spending) yaitu sekitar 65,5 persen (Rp746,4 triliun) yang merupakan belanja yang bersifat wajib untuk dipenuhi seperti belanja pegawai, belanja barang operasional, subsidi, pembayaran bunga utang, dan bantuan sosial untuk cadangan bencana alam. Sedangkan sisanya sebesar 34,5 persen (Rp392,6 triliun) adalah belanja yang merupakan diskresi Pemerintah yang terdiri dari belanja barang nonoperasional, sebagian bantuan sosial, belanja modal, belanja hibah, dan belanja lain-lain.
Besaran mandatory dan nondiscretionary spending yang besar tersebut berakibat pada semakin sempitnya ruang fiskal bagi Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja-belanja yang bersifat mendesak pada setiap tahunnya seperti belanja untuk pembangunan infrastruktur dan pemberian bantuan sosial bagi rakyat yang membutuhkan.
Ketika Pemerintah benar-benar memerlukan tambahan belanja yang mendesak maka Pemerintah tidak mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk menutup kebutuhan tersebut karena mayoritas dana APBN sudah dkavling untuk mandatory dan nondiscretionary spending.
Ada beberapa langkah rekomendatif yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menghadapi kondisi ini. Tindakan Pemerintah yang perlu dilakukan ini akan terealisasi jika terbuka peluang untuk mengamandemen peraturan perundangan yang selama ini menjadi landasan dalam mengalokasikan belanja-belanja mengikat tersebut.
Langkah-langkah rekomendatif tersebut adalah sebagai berikut:
1) Melakukan prioritisasi terhadap mandatory dan nondiscretionary spending. Dari beberapa jenis belanja di atas, suatu saat Pemerintah perlu menghapus beberapa jenis mandatory spending yang dianggap tidak prioritas dan tidak terkait langsung dengan tujuan pembangunan nasional.
2) Mengurangi besaran porsi masing-masing belanja mengikat yang dianggap prioritas tersebut. Setelah memilih beberapa belanja prioritas tersebut, Pemerintah harus menghitung ulang besaran dari masing-masing belanja tersebut, hal ini bisa dilihat dari angka penyerapan anggaran yang selama ini tercapai, seperti anggaran pendidikan (20 persen APBN/APBD) berdasarkan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) beberapa tahun anggaran hanya mampu menyerap anggaran rata-rata sebesar 90 persen, hal ini berarti Pemerintah seharusnya mempunyai diskresi untuk mengalokasikan sisa anggaran tersebut ke program/kegiatan lainnya (pada tahun anggaran tertentu).
3) Mengusulkan agar besaran mandatory spending diatur secara periodik (berkala) atau secara tahunan tergantung kondisi pada tahun anggaran bersangkutan dan melihat pengalaman penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya. Hal ini, dapat dilakukan apabila ada kemauan politik baik dari pihak eksekutif maupun legislatif yaitu membuat peraturan perundang-undangan terkait belanja mengikat yang dirancang dan disahkan secara tahunan (seperti halnya Undang-Undang Nota Keuangan dan APBN) sehingga setiap tahun anggaran dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dari efektivitas mandatory spending tersebut.

5. Kesimpulan dan Saran
Analisis Basic Keynesian menyarankan peningkatan defisit anggaran pada masa resesi adalah hal baik. Pada masa resesi, sektor pembayaran privat jatuh, dan tabungan meningkat, menyebabkan sumber-sumber ekonomi banyak tak digunakan. Pinjaman pemerintah adalah cara untuk menmberdayagunakan pinjaman ini dan “menendang” ekonomi. Pembayaran defisit dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, yang memungkinkan pendapatan pajak lebih tinggi dan defisit kemudian akan berakhir. Kalau negara menggunakan anggaran berimbang pada masa resesi, resesinya akan semakin buruk.
Jika defisit terjadi selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat, maka defisit pemerintah akan mengacaukan sektor privat. Pinjaman pemerintah akan mengurangi investasi di sektor privat, dan kita dapat berargumen pembayaran pemerintah sebenarnya tidak lebih efisien dari sektor privat.
Jika pemerintah meminjam untuk investasi dalam meningkatkan infratrruktur, itu mungkin saja akan mengatasi kegagalan pasar dan meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Tapi jika pemerintah meminjam untuk transfer pembayaran, akan ada ruang yang terbatas dalam kapasitas produksi.
Mengurangi atau menambah defisit anggaran, tentulah harus diperhatikan penggunaan pembiayaan defisit anggaran tesebut. Menilik kondisi saat ini, APBN kita masih negative net flow. Cash Flow Negatif adalah situasi di mana pembayaran (dana yang ke luar) selama jangka waktu tertentu melebihi arus kas masuk (dana yang masuk) pada periode yang sama.
Selain itu penggunaan utang luar negeri bukan merupakan solusi untuk mengurangi beban utang karena makin meningkatnya beban-beban utang dari penarikan utang – utang baru berbiaya mahal yang sangat bias dengan kepentingan kreditor.
Hal lain yang mendasar dari net negative flow adalah Indonesia mengirim hasil kegiatan ekonomi nasional ke luar yang ditransfer untuk pembayaran utang. Net negative flow juga menyebabkan struktur ekonomi menjadi rentan karena kebutuhan pembayaran hutang yang besar sekaligus kebutuhan cadangan ekonomi yang besar.
Oleh karena itu, defisit anggaran harus dikurangi dengan salah satunya opsi mandatory spending tersebut dalam upayanya juga meningkatkan ruang fiskal kita yang terbatas.