Tag Archives: BBM

Cash Flow Shortage dan Drama Harga BBM

 

 

            Pada tahun 1972, terbitlah Limits to Growth. Risalah ini disusun oleh Club of Rome, yang tesis dasarnya mengingatkan, bila borosnya pola konsumsi dunia dan cepatnya pertambahan penduduk sama seperti semula, dalam waktu seabad bumi tak akan sanggup lagi memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam konteks bahan bakar minyak, sejak tahun 1993, produksi minyak bumi Indonesia merosot. Di sisi lain, pertumbuhan kendaraan terus meningkat.  Ada sekitar 1500 motor dan 300 mobil baru yang hadir di jalan setiap harinya. Dari jumlah kendaraan yang ada di jalan raya, perbandingan antara kendaraan angkutan penumpang dengan angkutan barang berkisar 70 : 30. Clean Air Asia juga memperkirakan pada tahun 2015, akan ada 540 kendaraan per 1000 penduduk, atau tiap 2 orang penduduk memiliki 1 kendaraan.

Hal di atas tidak bisa ditampik mengingat pertumbuhan ekonomi yang terus positif, kurangnya layanan angkutan umum dan harga BBM yang disubsidi. Ketiga faktor tersebutlah yang menyebabkan rasio pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat.

Maka, tidak salah pula bila dikatakan bahwa pemberian subsidi bahan bakar tidak tepat sasaran. Penggunaan BBM bersubsidi nyata-nyata lebih banyak dibakar di jalan raya. Laporan CAA menyebutkan rasio pemakaian BBM di jalan raya adalah lebih dari 60%. Ini juga sejalan dengan kajian Kementerian ESDM. Bahkan World Energy Outlook memperkirakan bahwa laju konsumsi BBM di sektor transportasi negara kita naik dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,1% per tahun.

Dengan sejumlah fakta itu, sebenarnya sudah cukup alasan bagi negara untuk mencabut atau mengurangi subsidi bahan bakar minyak.

Namun, yang menjadi motif kenaikan BBM di pemerintahan yang baru berjalan ini bukanlah fakta itu saja, melainkan Cash Flow Shortage.

Sebagaimana kita tahu, kas adalah raja dalam proses bisnis. Negara kita yang menerapkan defisit anggaran menetapkan belanja lebih dulu sebelum menyusun rencana pendapatan. Dalam sepuluh tahun terakhir, belanja meningkat dari sekitar 412 T menjadi 1876 T. Artinya sumber-sumber pendapatan juga dapat harus mengimbangi belanja negara. Selisih/defisit di antara keduanya ditutup dengan pembiayaan.

Tren target penerimaan negara yang tidak tercapai dalam beberapa tahun terakhir kembali terulang di tahun 2014. Di saat yang sama, meningkatnya mandatory spending begitu berpengaruh pada ruang fiskal kita.

Ketidakefektifan dalam pembuatan perencanaan kas, baik di sisi pengeluaran maupun penerimaan, menjadi masalah besar. Di dalam I account APBN bulan September lalu tercatat realisasi pendapatan mencapai 66,1% dengan pendapatan pajak 64,8% sementara belanja negara baru terealisasi 65,8% dengan kontribusi belanja pegawai 71,3% dan belanja modal hanya 37,2%. Artinya juga, masih ada 642,2 T belanja pemerintah, di antaranya 101 T belanja modal yang belum terealisasi untuk sisa tahun anggaran 2014.

Kontribusi pendapatan pajak tidak bisa dilepaskan dari kontribusi pengeluaran negara. Idiom keluar dari saku kanan, masuk ke saku kiri itu memiliki nilai signifikan dalam realisasi pendapatan. Riil kas atau uang segarnya tidak ada di kas negara. Potongan gaji, pajak-pajak pekerjaan pemerintah semua langsung dipotong melalui potongan SPM.

Artinya, ada keadaan ketika kita butuh dana segar untuk mebayar transaksi belanja pemerintah, uang itu tidak ada di kas negara. Hal ini yang sempat terjadi pada beberapa waktu lalu ketiga SP2D terbit di hari Jumat pagi, tetapi uang baru dapat dibayarkan pada hari Senin karena ketiadaan kas (ceteris paribus).

Dalam kondisi yang demikian, dengan perkiraan yang mendekati pasti mengenai target penerimaan negara yang tak akan tercapai di tahun 2014, sempat muncul kekhawatiran transaksi-transaksi yang akan terjadi di bulan Desember terancam tak bisa dibayar dengan keadaan kas saat ini. Karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah yang cepat dan tepat untuk menanggulangi hal tersebut.

Ketika cash fall shortage terjadi, usaha pertama yang perlu dilakukan tentu mendapatkan dana segar secepatnya. Tetapi dalam konteks judul ini, pemerintah perlu melihat sisi belanja itu.

Ada dua isu utama dalam APBN, yakni belanja pegawai dan belanja subsidi. Keduanya dianggap membebani APBN. Dalam waktu cepat, tidak mungkin persoalan belanja pegawai dapat diatasi. Maka pilihan kebijakan pemerintah adalah mengurangi belanja subsidi BBM.

Keliru juga bila dikatakan pengurangan subsidi BBM dilakukan untuk dialihkan ke belanja infratruktur. Dalam konteks quality of spending, pemerintah lebih tepat disebut mengedepankan pembayaran belanja modal yang sudah akan terjadi (dianggarkan), bukan menggantinya dengan belanja modal baru. Karena masalah kita adalah cash flow shortage, bukan alokasi belanja.

Yang perlu diperhatikan lebih lanjut, pengurangan subsidi BBM ini haruslah kita lihat dalam konteks kebijakan yang lebih jauh. Kita harus meletakkannya pada perubahan arah fiskal.

Sudah lama arah fiskal kita berjalan di satu sisi saja—sisi konsumsi. Data-data yang dipaparkan di awal tadi mengindikasikan betapa pertumbuhan ekonomi kita bergerak di sisi konsumsi. Hal ini juga tercermin dari neraca pembayaran kita yang sering defisit dalam beberapa tahun terakhir.

Pertambahan belanja modal dalam 10 tahun terakhir hanya bertambah 5 kali lipat disbanding belanja subsidi yang mengalami kenaikan 12 x lipat. Kenaikan harga BBM saat ini hanyalah merupakan penegah resiko pada transaksi berjalan. Namun sebenarnya, inilah saatnya mendobrak subsidi yang pro-konsumsi dan mengalihkannya ke belanja modal, atau ke subsidi-subsidi pertanian dan kegiatan produktif lainnya, bukan malah program-program seperti BLT.

Solusi dengan membagikan uang tunai kepada rakyat bukanlah satu cara yang tepat untuk mengatasi multiplier effect yang ditimbulkan dari kenaikan BBM. Ucapan Andrinof Chaniago lalu misalnya. Katanya, pertambahan pengeluaran yang dilakukan masyarakat setelah kenaikan BBM akan sebesar Rp150.000,- per bulan, karena itu pemerintah akan mengompensasinya sebesar Rp200.000,-. Ini tentu sangat salah karena akan turut membenarkan ungkapan tidak apa-apa harga naik, asal daya beli masyarakat juga naik. Hal seperti ini tentu berbahaya bagi nilai rupiah dan negara berkembang dengan koefisien genie yang besar seperti Indonesia.

Mengedepankan alokasi belanja modal, flat policy bagi belanja barang, mendesain kembali kebijakan subsidi, menghindari meningkatnya mandatory spending, dan reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh dari sisi kinerja menjadi alat-alat penting untuk mengubah arah fiskal kita ke sisi penawaran/supply.

 

(Bintaro, 2014)

Sikap dan Perubahan Sikap

Aku menyadari betul bahwa sikap penting bagi seseorang. Sikap itulah yang akan menentukan identitas. Seperti homofictus, kemoderatan pada dasarnya tidak bisa ditoleransi. Kemoderatan bisa berarti abu-abu, ketidakteguhan dalam mengambil sikap. Homofictus yang moderat tidak akan menghasilkan konflik cerita yang kuat. Manusia yang moderat pada akhirnya akan menjadi politikus banci.

Manusia adalah makhluk politik. Setiap langkahnya bisa jadi merupakan langkah politik.

Terkait dengan berita hari ini, Presiden Jokowi baru saja menaikkan harga BBM, beberapa sikap pun lahir. Ada yang dengan tegas menolak, konsisten menolak kenaikan harga BBM, dan ada yang tegas menerima keputusan tersebut. Ada pula yang pernah menolak kenaikan BBM, sekarang justru menerima keputusan itu. Juga ada yang pernah menerima kenaikan BBM, sekarang malah menolaknya. Sikap dan perubahan sikap adalah sisi natural dalam diri manusia. Namun, perlu ditelaah lebih jauh mengenai motif dari perubahan terbesar itu.

Aku sendiri juga mengalami perubahan sikap atas isu besar itu.

Baru ketika kuliah di STAN, aku mulai peduli pada topik ini. Demo kenaikan harga BBM pada saat itu aku ledek karena kondisi minyak dunia yang sedang mengalami kenaikan, bulb effect minyak hitam, terang saja membebani APBN. Kenaikan harga adalah keniscayaan.

Tetapi sikapku justru berubah beberapa tahun kemudian karena pengetahuan baru. Aku menolak kenaikan harga BBM. Bahkan aku sempat bersitegang dengan kepala kantorku karena aku mengejek pemasangan spanduk KPPN mendukung kenaikan harga BBM sebagai upaya penjilatan dan pencitraan. Aku tak sudi KPPN dijadikan alat oleh pemerintah untuk hal-hal seperti itu. Apalagi dasarnya adalah surat edaran. Surat edaran tentu tidak punya kekuatan hukum. Surat edaran hanya berisi imbauan. Aku menampik itu.

Pada saat itu aku mulai mengikuti topik-topik mengenai migas lebih dalam. Ucapan-ucapan Kwik Kian Gie, Kurtubi di televisi menjadi bahan yang baik untuk dipelajari. Jangan sebut Ichsanuddin Noor. Bagiku dia omong kosong. Pengetahuannya buruk dan out of date.

Pertanyaannya saat itu adalah apa sebenarnya subsidi itu? Apa yang sebenarnya disubsidi itu?

Ya, pengelolaan migas tak pernah jujur, termasuk dalam penentuan harga. Produksi minyak dalam negeri sebesar A dengan harga produksi X kemudian harus melalui mekanisme trading di Petral untuk kemudian dibeli dengan harga Y oleh Pertamina. Pemerintah kemudian memberi subsidi atas Y menjadi harga Z. Bukan hanya itu saja masalahnya, bensin yang masuk ke Indonesia adalah ron 88, kualitas paling rendah yang tidak beredar di Eropa. Ron 88 ini dibeli dengan harga Y (harga untuk ron 93 yang kualitasnya baik). Terlihat sekali, ada permainan besar migas di republik ini.

Mekanisme trading ini ditengarai sebagai momoknya. Kita sebenarnya bisa membeli langsung minyak dengan harga X. Pertamina boleh menetapkan harga X lebih dari harga produksi murni (dengan memasukkan biaya pengembangan, dll). Atau pernah ketika Ahmadinejad datang ke Indonesia dan menawarkan minyak dengan harga lebih murah, tetapi tak ditanggapi. Dan itu sekarang diinisiasi oleh Jokowi dengan melakukan kerja sama dengan Angola. Peran Petral memang mau tidak mau harus dilenyapkan segera!

Masuk kembali ke dunia kuliah, aku melihat negara dari sisi manajemen keuangan publik. Keadaan di 2014 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi pertanyaannya bukan lagi kenapa kita harus menaikkan harga BBM, tetapi kenapa kita harus mencabut subsidi BBM?

Pada saat ini, negara tidak punya uang. Target penerimaan pajak jauh panggang dari api. Bahkan sempat tagihan ke negara tidak bisa dibayar pada beberapa minggu yang lalu, menunggu ketersediaan dana.

Dengan sisa waktu yang ada, dengan bakal melonjaknya transaksi di November dan Desember, APBN kita akan sangat terbebani bila belanja subsidi masih ada. Bahkan bila seluruh belanja subsidi BBM dicabut pun, kita tetap mesti berutang lagi (menambah utang dari sebelumnya 54 T) untuk mendanai belanja negara yang belum terealisasi itu. Karena sudah diprediksi, penerimaan negara tak akan sanggup mengkover itu.

Pemerintah harus membuat pilihan, bukan? Itulah arti kebijakan.

Namun, bila bicara 2015 dan tahun-tahun selanjutnya. Kenaikan harga BBM ini perlu dengan syarat kita akan mengubah arah fiskal kita. Aku akan bahas ini lain kali. Karena A. Prasetyantoko sudah membahasnya dengan sangat baik di koran beberapa hari lalu, aku butuh sudut pandang yang lebih segar.

Ya, apa pun itu, kepada kalian yang merasa mampu membeli mobil, mampu membeli motor untuk penggunaan pribadi, harap malulah dan segera beli Pertamax. Subsidi BBM tidak tepat sasaran selama ini gara-gara kita lho ya.