Tag Archives: APBN

Mencermati Defisit Anggaran

Defisit Anggaran dalam APBN 2018 adalah sebesar Rp325,9 triliun. Sedangkan realisasinya, defisit anggaran kita disebut yang paling kecil dalam beberapa tahun, yakni sebesar Rp259,9 triliun. Apakah ini betul sebuah prestasi?

Di satu sisi, iya. Artinya, realisasi pendapatan cukup baik sehingga selisih dengan belanja menjadi lebih sedikit.

Namun, yang perlu dicermati adalah, defisit anggaran berkorelasi positif dengan pembiayaan. Di dalam APBN, jumlah defisit anggaran itulah yang dicatat juga sebagai jumlah pembiayaan. Utang adalah salah satu unsur pembiayaan. Lalu berapakah utang baru kita selama 2018?

Indonesia nyatanya telah menarik utang sebesar Rp366,7 triliun sepanjang Januari – Desember 2018. Utang ini, untuk memenuhi defisit kas keuangan negara. Realisasi tersebut tumbuh negatif sebesar 14,5% apabila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan utang pada periode sama tahun lalu.

Apa makna yang bisa ditafsir dari kondisi ini?

Pertama, realisasi pembiayaan ternyata lebih besar dari pembiayaan dalam APBN 2018. Selisihnya Rp40,8 triliun. Kedua, defisit anggaran (total) tidak mencerminkan defisit kas berjalan.

Sebagaimana kita tahu bahwa ada uang masuk dan keluar ke dan dari kas negara. Di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada proporsi yang seimbang antara uang masuk dan uang keluar tersebut. Bisa jadi, ada keadaan ketika negara membutuhkan uang untuk membayar belanja Pemerintah, namun negara tak punya uang. Sehingga negara harus berutang untuk membayar belanja tersebut.

Idealnya, tentu jumlah utang baru sama dengan jumlah defisit anggaran. Kalau dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran, ternyata selisihnya 106,8 triliun. Bayangkan besarnya cost yang lahir dari adanya manajemen uang masuk dan keluar itu. Dan bayangkan pula bagaimana bila kita bisa mengatasi masalah ini!

Deficit Fetishism, Sebuah Konsep yang Dikenalkan Joseph Stiglitz

 

Pada tahun 2010 lalu, defisit anggaran di Inggris telah mencapai angka 11% terhadap PDB. Angka ini mengkhawatirkan karena kriteria Maastricht menyaratkan defisit tidak boleh melebihi batas 3% terhadap PDB.

Dalam pada itu, ada 2 pandangan yang mengemuka mengenai kondisi tersebut. Pertama, pandangan yang ingin mengurangi defisit dengan pemotongan belanja, yang berimplikasi pada tidak tercapainya target/output kinerja pemerintah. Pandangan yang kedua, ekspansi fiskal tetap harus dilakukan demi memperbesar laju perekonomian. Mereka berharap investasi publik yang dilakukan dapat memancing investasi oleh swasta sehingga dapat menggerakkan aktivitas ekonomi.

Dinamika mengenai defisit itu melahirkan sebuah istilah baru bernama “deficit fethisisme”. Istilah ini dilontarkan oleh pengarang The Euro, yang juga peraih Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz. Defisit Fethisisme adalah defisit anggaran yang berada melampaui level yang tidak sustainable, yang dapat berbahaya bagi perekenomian, dan bila terlalu terobsesi ataupun ingin memperbaiki angka defisit…itulah yang disebut fetisisme.

Jika memang dibutuhkan, pada dasarnya tidak jadi masalah dalam membelanjakan lebih banyak untuk berinvestasi pada infrastruktur dan aktivitas produksi lainnya, bahkan jika itu menyebabkan angka defisit melejit. Jadi pokok masalahnya, menurut Stiglitz adalah bukan pada memperbaiki angka defisit ke level yang seharusnya, tetapi tetap fokus agar defisit tersebut benar-benar digunakan untuk membiayai infrastruktur dan belanja modal.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kita selama ini setia menjaga angka defisit kita di bawah angka 3%. Tapi bagaimana dengan tujuan defisit tersebut?

Ada banyak pertanyaan kenapa negara berutang (jawabannya bisa dibaca di sini). Pembiayaan melalui utang disyaratkan boleh untuk memenuhi kebutuhan yang produktif seperti infrastruktur dan belanja modal. Utang tidak boleh digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang. Tapi benarkah utang pemerintah digunakan untuk hal itu?

Mari kita lihat APBN 2014

APBN 2014: Pendapatan kita 1667,1 T; Belanja non modal 1658,3 T; Defisit 175,4 T. APBN-P 2014 Pendapatan 1635,4 T; Belanja non modal 1716,1 T; Defisit 241,5 T. Realisasi 2014: Pendapatan 1537,2; Belanja non modal 1629,5 T; Defisit 227,4 T.

Dari data di atas bisa dilihat beberapa hal

  1. Defisit pada APBN-P lebih besar (dan selalu lebih besar: coba lihat APBN sejak 2007).
  2. Pendapatan dikurangi belanja non modal pada APBN-P dan realisasi saja minus. Hal ini juga terjadi pada sejak tahun 2008 di APBN-P, dan realisasi pada 2009, 2012, 2013, dan 2014. Ini menunjukkan bahwa sebagian dari defisit anggaran digunakan untuk belanja non-modal… bahkan hingga mencapai 40%. Dan seakan-akan alokasi utang untuk belanja non-modal ini direncanakan karena tertera di APBN-P.

(KALAU SEMPAT NANTI SAYA TAMBAHKAN TABEL DAN GRAFIKNYA)

Data lain menunjukkan bahwa

  1. Kita menjalankan net negative flow. Artinya, utang baru digunakan untuk mencicil utang saja tidak cukup.
  2. Realisasi pembiayaan selalu di atas realisasi defisit. Pokok kedua ini saja membutuhkan penjabaran lebih lanjut (insyaAllah akan saya bahas di artikel berikutnya)

Dari keterangan di atas, sebenarnya tampak kalau kita, disadari atau tidak, telah menjadi penderita deficit fethisisme. Kita seolah-olah tak punya masalah dengan keberhasilan menjaga angka defisit di bawah 3%. Namun sebenarnya, kita punya masalah besar dengan defisit anggaran kita.

Membaca Realisasi APBN Semester I


Tema APBN sebenarnya adalah sesuatu yang menarik. Apalagi sekembalinya Sri Mulyani ke Indonesia, pernyataan dari Menteri Keuangan tersebut membuat beberapa kalangan terbelalak. APBN kita tidak realistis. Pemotongan anggaran sebesar 133 Trilyun pun menjadi keputusan dalam sidang kabinet dibarengi dengan revisi target penerimaan pajak.

Pertanyaannya, bagaimana sih keadaan APBN kita sekarang? Apakah keadaan APBN kita benar-benar keadaan bahaya?

Sumber: I Account APBN 30 Juni

Secara garis besar, APBN terdiri dari lima elemen, yakni Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, Keseimbangan Primer, Surplus/Defisit anggaran dan Pembiayaan.

Isu terbesar pertama ada di Pendapatan Negara dan Hibah yakni di Penerimaan Perpajakan. Dari gambar tersebut kita dapat melihat target penerimaan perpajakan adalah 1539,2 T. Hingga 30 Juni 2016, realisasinya baru 522 T atau hanya sebesar 33,9%. Titik yang harus menjadi fokus adalah pada Pajak Penghasilan Non-migas. Ini bisa berarti mengacu pada PPh Orang Pribadi dan PPh Badan.

Seperti yang diketahui, angkatan kerja tahun 2015 lebih dari 128 juta. Dari sejumlah itu, hanya sekitar 27 juta yang memiliki NPWP orang Pribadi. Dan dari jumlah itu, hanya 9,92 juta yang melaporkan SPT. Dan tak lebih dua juta orang yang SPTnya tidak nihil. Ini menyiratkan betapa potensi PPh orang pribadi begitu besar dan belum tersentuh.

Sumber: djpbn.kemenkeu.go.id

Realisasi penerimaan pajak yang tak sampai 34% di semester 1 adalah ancaman bagi APBN. Realisasi ini bahkan lebih rendah dari realisasi semester 1 tahun lalu. Dengan target yang lebih tinggi dari tahun lalu, maka bisa diramalkan target penerimaan negara hingga akhir tahun akan jauh di bawah target kecuali jika Tax Amnesty benar-benar bisa berhasil 100%.

Ancaman shortfall, atau cash flow shortage, bisa dilihat dari pergerakan realisasi belanja di semester 1 yang mencapai 41%. Dari tren yang ada, belanja secara progresif akan meningkat di semester kedua karena kontrak-kontrak yang sudah berlangsung akan selesai di triwulan III dan IV. Mengatasi itu, Sri Mulyani memerintahkan untuk mendata semua kontrak yang sudah berjalan dan belum berjalan. Kontrak-kontrak yang belum berjalan dan dipandang tidak begitu urgent akan diambil kebijakan lebih lanjut. Begitu juga dengan Belanja Barang (52). Sasaran selanjutnya adalah memangkas semua biaya perjalanan dinas, biaya operasional yang mungkin dipangkas dalam Belanja Barang tersebut.

Isu dalam belanja ini begitu banyak. Mulai dari Belanja Pegawai yakni terkait rasionalisasi PNS yang sangat perlu dilakukan demi ruang fiskal, adanya Dana Desa yang menjadi Mandatory Spending baru, dan kenyataan bahwa Pemerintah Pusat begitu perhatian dengan Papua dan Aceh, tercermin dari Dana Otsus yang dianggarkan hingga 18,3 T. Masalah Pengembalian Pajak yang nilainya fantastis juga menjadi misteri.

Persoalan ke depan, PR untuk APBN 2017 adalah pada kualitas belanja. Kita tidak perlu “gaya-gayaan” dengan meningkatkan belanja seakan-akan pertumbuhan ekonomi ekivalden dengan peningkatan APBN, tetapi dengan serius merumuskan apa yang benar-benar butuh dikerjakan dengan anggaran yang realistis.

Sumber: I Acccount APBN 30 Juni

Kemudian, selisih di antara penerimaan dan belanja tadi bagaimana? Ya, ditutup dengan pembiayaan. Pembiayaan ini salah satunya utang.

Kita lihat tadi realisasi penerimaan 634,7 T sementara realisasi belanja 865,4 T. Terjadi defisit anggaran sebesar 230,7 T. Angka defisit terhadap PDB yang dibolehkan undang-undang adalah 3%. Dengan angka semester 1 ini, defisit sudah mencapai 1,83%.

Satu hal yang menarik dari APBN juga adalah proporsi pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, utang dalam negeri Indonesia melonjak. Pada tahun 2012 hal ini dikritik oleh Bank Dunia karena utang dalam negeri dianggap memiliki biaya dan risiko gagal bayar yang tinggi. Namun, hal ini juga dibantah. Utang dalam negeri bebas intervensi. Utang ke asing memiliki resiko intervensi. Dan jumlah bunga utang juga lari ke luar negeri.

Realisasi APBN I Account per 30 juni adalah laporan sementara dengan asumsi PDB 12.626 T.

Mandatory Spending di APBN Indonesia

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending ini sebenarnya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Namun, pada kenyataannya, mandatory spending malah menjadi masalah. Mandatory spending menjadi “beban” di APBN.

Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu prinsip penganggaran kita adalah anggaran berbasis kinerja. Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program.(1)

Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. (2)

Sederhananya, suatu entitas (kantor) dilihat dulu kinerjanya. Ia punya anggaran sebesar X dengan target output sebanyak Y. Maka, kinerjanya akan dilihat bagaimana kantor tersebut mencapai output Y, bisa dengan anggaran sebesar X, atau mampu efisien dengan lebih kecil dari Y, atau justru output tidak tercapai. Hal ini akan berimplikasi pada anggaran tahun berikutnya. Jika kinerjanya buruk, maka tahun berikutnya bisa jadi anggaran yang diberikan berkurang karena kantor tersebut dianggap tak bekinerja baik.

Berapa dan Apa Saja Mandatory Spending Itu?

Yang paling ngetren adalah Anggaran Pendidikan. Amanat Undang-Undang mengatakan Anggaran Pendidikan adalah 20% dari APBN sesuai amanat Amandemen ke empat UUD 1945 pasal 31 ayat 4 tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan. Selain pendidikan, ada Anggaran Kesehatan yang diamanatkan sebesar 5% dari APBN kewajiban penyediaan Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai ketentuan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Juga ada kewajiban penyediaan Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai ketentuan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dibagi ke penyediaan dana otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU Nasional. Selain itu, tahun 2016 ini, pemerintah ketimpa kewajiban Dana Desa yang saat ini baru mencapai 6,5% dari total anggaran transfer ke daerah, masih di bawah 10 persen sebagaimana diamanatkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Mandatory spending itu bersifat diskresioner, atau mengikat. Dengan kata lain, anggaran ini tetap, dari atas ke bawah (top down), tidak mengikuti penganggaran yang seharusnya bersifat bottom up (dari bawah ke atas). Mandatory spending juga bisa dikatakan kebal pada prinsip anggaran berbasis kinerja karena mau bagaimanapun kinerjanya, persentase anggaran itu tetap.

Di dalam APBN kita, selain mandatory spending, ada belanja-belanja lain yang juga diskresioner seperti belanja pegawai, bagian belanja operasional yang rutin, belanja subsidi, juga pembayaran bunga utang. Diskresi ini menyebabkan ruang fiskal di APBN kita sangat terbatas. Pemerintah jadi bingung mau berbuat apa dengan sisa anggaran yang non-diskresi. Dari tahun ke tahun, belanja yang non-diskresioner itu tak sampai 30% dari APBN. Bahkan pada tahun 2007 dan 2008, belanja non-diskresi tak sampai 20% dari total anggaran.

Jadi, jika kita beropini oh pemerintah tidak melakukan apa-apa di tahun anggaran ini, salah satu sebabnya adalah ruang fiskal yang terbatas ini. Pemerintah harus benar-benar memilih prioritas pada belanja infrastruktur sebagai kewajiban pemerintah menyediakan fasilitas buat rakyat. Tidak mungkin pemerintah dapat membangun rel kereta sekaligus di semua daerah. Jalur kereta Sumatra saja diperkirakan menghabiskan dana sekitar 60 T, atau sudah 3% APBN.

Karena itu, penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali mandatory spending ini untuk mengembalikan trah anggaran berbasis kinerja. Juga meninjau kembali belanja-belanja diskresi. Salah satu kebijakan yang patut diancungi jempol adalah rasionalisasi PNS yang akan mengurangi beban belanja pegawai. Negara sekali-kali harus sedikit tega menyisihkan pegawai-pegawai yang tidak berkontribusi kepada negara dan hanya menjadi beban bagi negara. Sayangnya, kebijakan itu sirna begitu menterinya diganti.

Ah.

Catatan Kaki:

(1) dan (2) Definisi Anggaran Berbasis Kinerja dari  http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=628

Infratruktur dan Struktur Belanja Pemerintah

Tahukah kita bahwa rel kereta pertama dibangun di Kemijen (Semarang) pada 17 Juni 1864. Proyek tersebut dilaksanakan oleh NISM (Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij) guna memfasilitasi pengiriman tembakau,, nila dan gula yang merupakan barang ekspor dari Yogyakarta dan Surakarta agar cepat sampai di pelabuhan Semarang.

Kesadaran Belanda dalam pembangunan infrastruktur begitu baik. Belanda juga mulai membangun rel kereta api di Sumatra pada tahun 1876 dan juga di Sulawesi pada tahun 1923. Jaringan rel kereta api dipilih karena kereta apilah moda transportasi yang paling aman, paling cepat dan paling bebas hambatan saat itu. Bahkan hingga kini, di negara-negara maju, kereta api adalah pilihan utama pemerintah dalam menyediakan transportasi massal bagi masyarakatnya.

China misalnya, punya 91.000 km rel kereta api. India punya 65.000 km rel kereta api. Indonesia bagaimana? Indonesia punya sekitar 6700 km rel dan yang beroperasi hanya sekitar 4700 km. Mirisnya, sebagian besar rel kereta api itu adalah peninggalan zaman Belanda.

Struktur Belanja Pemerintah

Rel kereta api hanyalah salah satu cerminan bagaimana pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Daerah-daerah di luar Jawa bisa dikatakan sangat minim kemajuan di bidang infrastruktur bahkan sejak reformasi dimulai. Hal itu terjadi bukan karena keengganan pemerintah dalam membangun infrastruktur, melainkan karena ruang fiskal yang begitu terbatas.

Kita bisa lihat pada tahun 2009. belanja infrastruktur kita adalah sekitar 76,3 Trilyun. Pada tahun 2010, belanja infrastruktur naik sedikit menjadi 86 Trilyun. Pada tahun 2011, 114,2 T. Pada tahun 2012 145,5. Sedangkan pada tahun 2013, 184,3 T. Perbandingan belanja infrastuktur terhadap PDB Indonesia bahkan kalau jauh dari negara-negara di ASEAN. Kita hanya berada di atas Filipina dan Vietnam.

Ruang fiskal yang terbatas itu tak bisa dihindari karena banyaknya mandatory spending atau belanja yang sudah diamanatkan undang-undang, termasuk betapa banyaknya kategori belanja pegawai (51): gaji dan pensiun pegawai negeri. Pemerintah juga dihadapkan pada pilihan untuk mengalokasikan anggaran pada belanja subsidi bahan bakar yang pernah mencapai 276 Triliun. Baru pada pemerintahan kali ini, kebijakan itu berubah. Kebijakan pemberian subsidi itu pun dikurangi hingga hanya sekitar 80 Triliun menyebabkan adanya uang tabungan bersih sekitar 186 Trilyun. Dari situlah kemudian pemerintah mendapatkan tambahan anggaran infrastruktur. Dan pada tahun 2016 ini anggaran infrastruktur kita lebih dari 300 Trilyun.

Kebijakan ini bisa dikatakan sebagai keberuntungan pemerintah karena di saat yang sama harga minyak dunia relatif rendah. Saya tidak tahu nanti, jika harga minyak dunia meroket seperti zaman SBY, pilihan seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Lantas Apa Gunanya Belanja Infrastruktur?

Positifnya adalah di pemerintahan baru ini pembangunan infrastruktur marak dibicarakan. Adanya tol laut membutuhkan pembangunan dermaga-dermaga baru. Kereta api jalur Sumatra dan Sulawesi juga serius dihitung yang investasinya setidaknya membutuhkan anggaran total sekitar 60 triliun. Pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung seakan ingin menjawab betapa sudah tidak akomodatifnya perjalanan melalui mobil yang setiap hari di diancam kemacetan sedemikian parah.

Belanja infrastruktur juga terbukti berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dengan catatan belanja infrastuktur tersebut diarahkan pada pendukung pertumbuhan ekonomi seperti kegiatan-kegiatan dalam bidang kedaulatan pangan (Rp25,8 triliun), energi ketenagalistrikan (5,0 triliun), kemaritiman (15,3 triliun), pariwisata dan ekonomi kreatif (Rp2,1 triliun) serta kegiatan industri (Rp1,6 triliun). Baik itu didanai APBN, public private partnership, atau bentuk kerja sama lain yang sifatnya b to b, sungguh pembangunan infrastruktur saat ini sangat diperlukan.

Di luar Jawa, yang sudah sangat lama diabaikan, pembangunan infrastruktur utama adalah harga mati (gedung sekolah, rumah sakit, dll). Sementara data juga menunjukkan infrastruktur di lima provinsi utama di Indonesia seperti DKI Jakarta juga butuh perbaikan. Dengan begitu Indonesia mendapatkan tantangan besar dalam bagaimana menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur mengingat angagran yang sedemikian terbatas. Banyak hal perlu dilakukan untuk memperluas ruang fiskal dan itu bukan tanpa hambatan politik maupun bukan politik.

APBN kita yang terus meningkat di sisi belanja (sekitar 2000 T) menghadapi ancaman serius dari tidak tercapainya target pajak. Hingga bulan Mei saja, penerimaan pajak yang dicapai lebih rendah dari bulan Mei yang sama tahun lalu. Hingga dalam RAPBN P ada penghematan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk juga dalam belanja modal. Semakin tinggi pajak diperlukan untuk membiayai pengeluaran publik, semakin mengurangi pendapatan disposable dari para pembayar pajak, sehingga membatasi kebebasan ekonomi mereka dan kemampuan mereka untuk membeli apa yang mereka inginkan dari pasar.Kemungkinan besar, dalam jangka panjang, tingkat pajak yang tinggi mungkin juga memiliki dampak negatif pada efisiensi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, terutama jika pajak dikumpulkan secara tidak efisien dan uang dibelanjakan secara tidak produktif.

Ancaman selanjutnya adalah berkaca pada penelitian yang dilakukan OEDC adalah bahwa public spending tidak berkorelasi dengan pertumbuhan indeks pembangunan manusia. Hal ini terjadi karena distribusi manfaat yang diterima antarpenduduk tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini disebabkan adanya kesenjangan ekonomi. Sehingga pemerintah, menurut penelitian itu, harus membagi fokus antara menyediakan infrastruktur utama terlebih dahulu ketimbang infrastruktur pro growth.

Yang dilakukan di Amerika Latin kemudian adalah, mengalokasikan anggaran pada belanja subsidi sosial. Sehingga yang lebih penting menurutnya adalah, masyarakat dapat merasakan tangan pemerintah secara utuh dalam urusan-urusan kebutuhan asasi seperti pendidikan dan kesehatan dengan baik. Hal itu yang kemudian akan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia.

Namun, lagi-lagi ini pilihan pemerintah dalam pro pertumbuhan atau pro pemerataan. Dan untuk menentukan prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur itu, pemerintah sudah sepatutnya melakukan capital budgeting atas setiap proyek infrastrukturnya. Analisis biaya dan manfaat harus dengan cermat dilakukan hingga menghitung impact/dampak yang dihasilkan dari proyek tersebut.

(2016)

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/pringadiasurya/membincang-infrastruktur_576a486f917e6144113a6bf3

Cash Flow Shortage dan Drama Harga BBM

 

 

            Pada tahun 1972, terbitlah Limits to Growth. Risalah ini disusun oleh Club of Rome, yang tesis dasarnya mengingatkan, bila borosnya pola konsumsi dunia dan cepatnya pertambahan penduduk sama seperti semula, dalam waktu seabad bumi tak akan sanggup lagi memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam konteks bahan bakar minyak, sejak tahun 1993, produksi minyak bumi Indonesia merosot. Di sisi lain, pertumbuhan kendaraan terus meningkat.  Ada sekitar 1500 motor dan 300 mobil baru yang hadir di jalan setiap harinya. Dari jumlah kendaraan yang ada di jalan raya, perbandingan antara kendaraan angkutan penumpang dengan angkutan barang berkisar 70 : 30. Clean Air Asia juga memperkirakan pada tahun 2015, akan ada 540 kendaraan per 1000 penduduk, atau tiap 2 orang penduduk memiliki 1 kendaraan.

Hal di atas tidak bisa ditampik mengingat pertumbuhan ekonomi yang terus positif, kurangnya layanan angkutan umum dan harga BBM yang disubsidi. Ketiga faktor tersebutlah yang menyebabkan rasio pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat.

Maka, tidak salah pula bila dikatakan bahwa pemberian subsidi bahan bakar tidak tepat sasaran. Penggunaan BBM bersubsidi nyata-nyata lebih banyak dibakar di jalan raya. Laporan CAA menyebutkan rasio pemakaian BBM di jalan raya adalah lebih dari 60%. Ini juga sejalan dengan kajian Kementerian ESDM. Bahkan World Energy Outlook memperkirakan bahwa laju konsumsi BBM di sektor transportasi negara kita naik dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,1% per tahun.

Dengan sejumlah fakta itu, sebenarnya sudah cukup alasan bagi negara untuk mencabut atau mengurangi subsidi bahan bakar minyak.

Namun, yang menjadi motif kenaikan BBM di pemerintahan yang baru berjalan ini bukanlah fakta itu saja, melainkan Cash Flow Shortage.

Sebagaimana kita tahu, kas adalah raja dalam proses bisnis. Negara kita yang menerapkan defisit anggaran menetapkan belanja lebih dulu sebelum menyusun rencana pendapatan. Dalam sepuluh tahun terakhir, belanja meningkat dari sekitar 412 T menjadi 1876 T. Artinya sumber-sumber pendapatan juga dapat harus mengimbangi belanja negara. Selisih/defisit di antara keduanya ditutup dengan pembiayaan.

Tren target penerimaan negara yang tidak tercapai dalam beberapa tahun terakhir kembali terulang di tahun 2014. Di saat yang sama, meningkatnya mandatory spending begitu berpengaruh pada ruang fiskal kita.

Ketidakefektifan dalam pembuatan perencanaan kas, baik di sisi pengeluaran maupun penerimaan, menjadi masalah besar. Di dalam I account APBN bulan September lalu tercatat realisasi pendapatan mencapai 66,1% dengan pendapatan pajak 64,8% sementara belanja negara baru terealisasi 65,8% dengan kontribusi belanja pegawai 71,3% dan belanja modal hanya 37,2%. Artinya juga, masih ada 642,2 T belanja pemerintah, di antaranya 101 T belanja modal yang belum terealisasi untuk sisa tahun anggaran 2014.

Kontribusi pendapatan pajak tidak bisa dilepaskan dari kontribusi pengeluaran negara. Idiom keluar dari saku kanan, masuk ke saku kiri itu memiliki nilai signifikan dalam realisasi pendapatan. Riil kas atau uang segarnya tidak ada di kas negara. Potongan gaji, pajak-pajak pekerjaan pemerintah semua langsung dipotong melalui potongan SPM.

Artinya, ada keadaan ketika kita butuh dana segar untuk mebayar transaksi belanja pemerintah, uang itu tidak ada di kas negara. Hal ini yang sempat terjadi pada beberapa waktu lalu ketiga SP2D terbit di hari Jumat pagi, tetapi uang baru dapat dibayarkan pada hari Senin karena ketiadaan kas (ceteris paribus).

Dalam kondisi yang demikian, dengan perkiraan yang mendekati pasti mengenai target penerimaan negara yang tak akan tercapai di tahun 2014, sempat muncul kekhawatiran transaksi-transaksi yang akan terjadi di bulan Desember terancam tak bisa dibayar dengan keadaan kas saat ini. Karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah yang cepat dan tepat untuk menanggulangi hal tersebut.

Ketika cash fall shortage terjadi, usaha pertama yang perlu dilakukan tentu mendapatkan dana segar secepatnya. Tetapi dalam konteks judul ini, pemerintah perlu melihat sisi belanja itu.

Ada dua isu utama dalam APBN, yakni belanja pegawai dan belanja subsidi. Keduanya dianggap membebani APBN. Dalam waktu cepat, tidak mungkin persoalan belanja pegawai dapat diatasi. Maka pilihan kebijakan pemerintah adalah mengurangi belanja subsidi BBM.

Keliru juga bila dikatakan pengurangan subsidi BBM dilakukan untuk dialihkan ke belanja infratruktur. Dalam konteks quality of spending, pemerintah lebih tepat disebut mengedepankan pembayaran belanja modal yang sudah akan terjadi (dianggarkan), bukan menggantinya dengan belanja modal baru. Karena masalah kita adalah cash flow shortage, bukan alokasi belanja.

Yang perlu diperhatikan lebih lanjut, pengurangan subsidi BBM ini haruslah kita lihat dalam konteks kebijakan yang lebih jauh. Kita harus meletakkannya pada perubahan arah fiskal.

Sudah lama arah fiskal kita berjalan di satu sisi saja—sisi konsumsi. Data-data yang dipaparkan di awal tadi mengindikasikan betapa pertumbuhan ekonomi kita bergerak di sisi konsumsi. Hal ini juga tercermin dari neraca pembayaran kita yang sering defisit dalam beberapa tahun terakhir.

Pertambahan belanja modal dalam 10 tahun terakhir hanya bertambah 5 kali lipat disbanding belanja subsidi yang mengalami kenaikan 12 x lipat. Kenaikan harga BBM saat ini hanyalah merupakan penegah resiko pada transaksi berjalan. Namun sebenarnya, inilah saatnya mendobrak subsidi yang pro-konsumsi dan mengalihkannya ke belanja modal, atau ke subsidi-subsidi pertanian dan kegiatan produktif lainnya, bukan malah program-program seperti BLT.

Solusi dengan membagikan uang tunai kepada rakyat bukanlah satu cara yang tepat untuk mengatasi multiplier effect yang ditimbulkan dari kenaikan BBM. Ucapan Andrinof Chaniago lalu misalnya. Katanya, pertambahan pengeluaran yang dilakukan masyarakat setelah kenaikan BBM akan sebesar Rp150.000,- per bulan, karena itu pemerintah akan mengompensasinya sebesar Rp200.000,-. Ini tentu sangat salah karena akan turut membenarkan ungkapan tidak apa-apa harga naik, asal daya beli masyarakat juga naik. Hal seperti ini tentu berbahaya bagi nilai rupiah dan negara berkembang dengan koefisien genie yang besar seperti Indonesia.

Mengedepankan alokasi belanja modal, flat policy bagi belanja barang, mendesain kembali kebijakan subsidi, menghindari meningkatnya mandatory spending, dan reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh dari sisi kinerja menjadi alat-alat penting untuk mengubah arah fiskal kita ke sisi penawaran/supply.

 

(Bintaro, 2014)