Potensi Zakat dalam Struktur Penerimaan Negara

Mungkinkah zakat menggantikan pajak dalam APBN? Pertanyaan ini seringkali menghantuiku. Dan hari ini, ada energi untuk menulis pertanyaan ini disebabkan oleh beredarnya wacana peran zakat dalam membantu mengentaskan kemiskinan oleh pemerintah. Namun, sayangnya, yang saya tak mengerti adalah reaksi negatif dari sebagian masyarakat yang malah mengejek wacana ini. Mereka beranggapan wacana ini muncul karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak, perencanaan yang abal-abal atau tuduhan lain yang sangat negatif. Beberapa yang fanatik bahkan malah berkata, zakat nggak boleh untuk non-muslim atau zakat nggak boleh untuk infrastruktur publik yang notabene juga akan dinikmati rakyat yang sudah makmur.

Saya pribadi senang sekali jika wacana ini terwujud. Wacana ini nggak baru, sudah lama, bahkan pernah dicetuskan oleh Badan Amil Zakat. Dibanding diskusi boleh nggak zakat jadi sumber penerimaan negara menggantikan pajak, diskusi zalim atau tidak pajak itu sebenarnya lebih banyak. Sebagai orang Islam, saya sebenarnya ragu dengan pajak (sepengetahuanku yang terbatas ini). Tapi apalah itu, di sini saya akan mencoba menulis pemahaman saya bagaimana pentingnya zakat dalam struktur penerimaan negara.

Berita yang saya baca, potensi zakat nasional yakni lebih dari 200 triliun saat ini. Sayangnya, yang ditarget baru 10 triliun dan yang terealisasi hanya sekitar 5 triliun per tahun. Hal ini dikarenakan banyak sebab, salah satunya belum percayanya masyarakat pada badan zakat, juga kurangnya pemahaman umat Islam Indonesia tentang zakat.

Kalau balik ke pertanyaan pembuka, mungkinkah zakat menggantikan pajak? Saat ini saya menjawab zakat sangat mungkin mendampingi pajak sebagai sumber penerimaan negara (belum menggantikan). Ceteris paribus, kita kesampingkan dulu semua dasar hukum yang ada. Ini hanya bayangan saja ya.

Bagaimana zakat bisa mendampingi pajak yakni dalam perannya mengentaskan kemiskinan. Apa sih yang disebut rakyat miskin di Indonesia?  Rakyat miskin di Indonesia itu adalah rakyat yang pengeluaran per bulannnya di bawah batas kemiskinan. Batas kemiskinan ini 2100 kalori atau kalau dikonversi ke uang jadi sekitar 400 ribu rupiah per bulan. Jadi kalau dia punya 3 anggota keluarga, artinya penghasillannya (dengan pendekatan pengeluaran) setara dengan 1,6 juta rupiah. Batas kemiskinan ini berbeda dengan World Bank. WB bikin dua batas kemiskinan. Pertama kemiskinan absolut dan kedua rentan miskin. Kemiskinan absolut itu PPP (Public Purchase Parity) 1 dolar, rentan miskin 2 dola per hari. Maksud dari Public Purchase Parity itu adalah  1 dolar di Amerika bisa beli barang apa saja, dan barang apa saja itu kalau di Indonesia atau negara lain didapat dengan harga berapa. Jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 10,8% atau 28 juta. Dan konsumsi utama dari rakyat miskin adalah beras. Dan harga beras adalah harga yang paling rentan terkena pengaruh inflasi. Jadi, perlindungan utama zakat pada rakyat miskin adalah soal beras.

Kalau kita hitung dari zakat fitrah saja ya, ada 258 juta penduduk Indonesia. Anggaplah 80% nya muslim… berarti hitung kotor 200 juta orang. Dikurangi penduduk miskin 28 juta jadi 172 juta. Karena nggak miskin, harusnya mereka bisa bayar fitrah. Dikali 2,5 kg beras. Maka dalam setahun, kita punya beras 430 juta kilogram beras. Atau 430.000 ton beras! Kalau dikonversi ke rupiah dengan asumsi sekilo beras 10.000, setara dengan 4,3 triliun. Hal ini belum dihitung dari zakat wajib lainnya seperti zakat mal (zakat harta), atau ada juga zakat profesi (meski ini dalam perdebatan), dan zakat dalam arti luas (termasuk infaq dan sadaqah).

Ketika zakat masih sebagai pendamping pajak, maka di kolom SPT ada kolom zakat. Mereka yang telah mengeluarkan zakat menerakan itu, dan menjadi dasar perhitungan penghasilan yang kena pajak.

Jadi, kalau soal visible nggak zakat mendampingi pajak, jawabannya visible banget, dan muslim seharusnya mendorong hal ini terwujud sebagai langkah awal menggantikan pajak sebagai penerimaan negara utama berhubung mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Pertanyaannya, zakat ini kan hanya untuk orang miskin, apa bisa dia digunakan untuk infrastruktur yang akan dinikmati rakyat yang sudah makmur juga? Ada lho ayatnya untuk orang-orang miskin.

Saya berlindung pada Allah atas pengetahuan saya yang terbatas.

Ada 8 kelompok penerima zakat:

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)

2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)

3. Riqab (hamba sahaya atau budak)

4. Gharim (orang yang memiliki banyak hutang)

5. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)

6. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)

7. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)

8. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)

Tentu, yang diutamakan adalah ketujuh kelompok pertama. Amil Zakat ini yang akan mengelola dan mendistribusikan zakat yang ada baik itu konsumtif, produktif, atau soal bersarannya. Kalau merujuk ke angka rakyat miskin, untuk fakir miskin bisa saja dialokasikan sebesar biaya hidup satu tahun. 400.000 x 28 juta jiwa (anggap muslim semua) menjadi total 11.200.000.000.000 (atau 11,2 T). Kalau potensi 200 T tercapai, sisanya masih banyak, apalagi jika suatu hari ya zakat yang utama bisa sampai >1000 T.

Bagaimana untuk yang non-muslim, bagaimana untuk yang infratstruktur publik?

Nah, pembagian zakat ini bukan tanpa diskusi ya. Ada yang bilang zakat harus dibagi rata. Tetapi ada juga yang tidak. Salah satunya pendapat Imam Malik. Menurut Imam Malik, Amil Zakat sebagai pengelola boleh menentukan porsi per kategori. Dalam bayangan saya, di sini peran amil zakat sangat penting buat membangun sarana dan prasarana publik itu. Misalnya, masukkan ke kategori 8. Sudah diterima oleh Amil Zakat untuk kemudian dibangun infrastruktur.

Tapi nanti infrastrukturnya dinikmati non-muslim, yang makmur juga? Kan haram hukumnya non-muslim dan orang kaya menerima zakat?

Rasul pernah bilang, manusia bersekutu atas air, padang sahara dan api. Ini adalah konsep barang publik dalam Islam. Bukan cuma 3 itu, secara konteks, barang publik diakui di dalam Islam. Apa saja, lakukanlah kajian yang mendalam tentang public goods sesuai zamannya. Sekarang apa saja sih barang publik itu.

Artinya barang publik tidak mengenal kamu kaya atau miskin, kamu boleh menikmatinya. Barang publik juga nggak mengenal kamu muslim atau nggak. Selama kamu manusia, ya kamu harus bekerja sama dan kamu boleh menikmatinya bersama-sama.

Secara konsep, zakat nggak dikasih ke orang kaya atau ke non-muslim, tapi menjadi barang publik. Layernya beda lho ya.

Karena barang publik, manusia harus bersekutu. Berarti non-muslim juga kudu punya peran. Ya, non-muslim membayar yang namanya jizyah ke negara. Jizyah ini semacam alat tukar perjanjian. Kafir dzimmi, yang hidup di negara muslim, tidak memerangi muslim, yang membayar jizyah dilindungi oleh negara dan mendapat hak warga negara yang sama dengan penduduk lainnya.

Jadi ke depannya, secara struktur Pendapatan Zakat yang utama (ada fitrah, mal, profesi, infaq, sadaqah), dan Pendapatan Bukan Zakat (jizyah dan pendapatan lainnya). Lalu di mana pajak?

Tentu ekonomi Islam bukan Keynesian yang menganut anggaran defisit. Ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, target penerimaan tidak tercapai, maka kudu ngutang. Islam sangat benci utang. Nah di sinilah Islam mengenal pajak. PAJAK hanya boleh ditarik dari umat ketika kas negara kosong. Jadi pajak masuk ke dalam struktur pembiayaan ya.

 

Asik nggak tuh bayanganku?

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *