Sepukul Dua Pukul

Dulu, saya simpatik dengan Ahok. Bagi saya, Ahok adalah orang yang paling tepat dari sekian bakal calon yang sudah memunculkan diri untuk memimpin Jakarta. Alasan saya sederhana, pemimpin adalah cermin dari rakyatnya. Rakyat Jakarta keras dan agak brengsek. Jadi cocok dipimpin dengan gaya yang keras dan agak brengsek juga. Sayangnya, itu dulu.

Simpati saya berkurang dan berangsur-angsur hilang gara-gara Teman Ahok. Entah kenapa, saya tak suka sekali melihat orang membabi buta membela diri orang yang mereka dukung. Mahfum, bila pembelaan itu masuk akal dan benar. Ini beda kasus, dalih-dalihnya menyasar kemana-mana dan banyak ngawurnya.

Sebagai contoh, yang terbaru, yang mengatakan pelayanan perpajakan di KPP adalah buah dari kerja Ahok. Ini pedenya nggak ketulungan. Dua hal tersebut memang ada hubungannya. Yakni, Ahok yang belajar dari KPP. Bahkan dalam sebuah catatan, dikatakan bahwa Dispenda DKI Jakarta bukan hanya meminjam pegawai pajak, melainkan membajak mereka untuk pindah ke Dispenda. Sungguh integritas asu.

Komentar saya untuk hal itu adalah tentang ketololan dan cinta buta memiliki keterkaitan. Ketika seseorang cinta buta pada sesuatu, ia menjadi tolol. Tetapi adakah cinta yang tidak buta?

Sepukul dua pukul untuk itu. Jadi ingin pula menertawakan level kerja humas Ditjen Pajak. Bayangkan customernya, seorang pembayar pajak, tidak mengerti apa itu KPP, menyiratakan sebuah kegagalan dari divisi media informasi mereka.

Ketika aku bilang, “Tolol sekali si orang ini, nggak bisa bedain KPP dan Dispenda” di sisi lain sebenarnya aku bilang secara tersirat, “Tolol sekali KPP ini, nggak bisa ngasih edukasi tentang dirinya sendiri ke WP.”

(2016)

Manajemen Strategi Sektor Publik

Manajemen strategis berhubungan dengan bagaimana memperkuat viabilitas dan efektivitas organisasi sektor publik baik dari segi kebijakan substantif dan kapasitas pengelolaan jangka panjang. Manajemen strategis ini mengintegrasikan semua proses manajemen lainnya untuk menyediakan pendekatan yang sistematis, koheren dan efektif untuk membangun, mencapai, memantau, dan memperbarui tujuan strategis sebuah instansi. Manajemen strategis terintegrasi dengan tindakan: (a) memusatkan perhatian di seluruh divisi fungsional dan seluruh berbagai tingkatan organisasi pada tujuan bersama,tema dan masalah, (b) proses manajemen internal mengikat dan pembuatan program untuk hasil yang diinginkan di lingkungan eksternal, dan (c) menghubungkan operasional, taktis, pengambilan keputusan untuk tujuan jangka panjang yang strategis (Poister&Streib, 1999).
Ring dan Perry memberikan konteks pada manajemen strategis sektor pemerintah sebagai berikut:
1. Policy Ambiguity, Struktur organisasi sektor publik yang kompleks menyebabkan ketidakjelasan arah strategi.
2. The Openness of Government, Media memiliki peranan besar dalam mengekspose pengambilan keputusan dan penerapannya dalam pemerintahan.
3. Attentive Publics. Pemerintahan dipengaruhi oleh banyak kelompok kepentingan yang mempunyai agenda-agenda tertentu.
4. The Time Problem. Masa jabatan dan peraturan yang memberikan batasan waktu menjadi perhatian dalam manajemen strategis.
5. Shaky Coalitions. Aliansi politis saat perencanaan dan pelaksanaan belum tentu sama komposisinya.
Untuk mengantisipasi berbagai kendala terkait konteks diatas maka diuslkan beberapa solusi sebagai berikut:
1. Maintaining Flexibility. Proses implementasi manajemen strategi diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal.
2. Bridging Competing Worlds. Sektor publik yang bersifat terbuka memiliki keterikatan dengan berbagai pihak atau kelompok kepentingan. Pemerintah harus memperlakukan semua pihak dengan adil.
3. Wielding Influence, Not Authority. Kemampuan politik diperlukan dalam manajemen strategis guna membangun hubungan dan memunculkan nilai positif dalam konfrontasi pihak-pihak tertentu.
4. Minimizing Discontinuity. Ketidakstabilan koalisi politis harus dicegah dengan pengelolaan sumberdaya yang terkait pembentukan koalisi tersebut.

Mengapa sektor publik membutuhkan manajemen strategis dalam melaksanakan kegiatannya? Karena sebagai suatu organisasi yang ingin mencapai suatu tujuan, organisasi sektor publik memerlukan rencana strategis untuk mencapai tujuan tersebut yang dirinci dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang dapat bersinergi untuk mewujudkan tujuan tersebut (Joyce, 1999). Terlebih dengan struktur organisasinya yang sangat besar dan kompleks, dengan menggunakan manajemen strategi, para pemangku kebijakan dapat memotivasi dan mengarahkan pegawainya lebih baik yang selanjutnya dapat meningkatkan performa kinerja organisasi.Sektor publik juga dapat merumuskan strategi ke depannya dan melihat ancaman peluang yang ada sertamenetapkan sasaran dan arah yang jelas untuk masa depan.
Dengan menerapkan apa yang ada di dalam manajemen strategis, maka diharapkan sektor publik dapat :
1. Menjadi instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks.
2. Mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal (managing for result)
3. Mengubah orientasi instansi menjadi instansi berorientasi masa depan
4. Mejadikan instansi adaftif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan
5. Menjadikan instansi mampu memenuhi harapan masyarakat (pengguna layanan)

Untuk menetapkan strategi suatu sektor publik, pertama-tama kita perlu mengetahui apa saja model manajemen strategi yang ada, dan biasanya digunakan di sektor publik. Setidaknya ada sekitar 4 model strategi yang biasa dikenal:
1. Model perencanaan klasik menitik beratkan pada formalitas organisasi pemerintah untuk menyusun suatu rencana strategis yang akan diturunkan kepada unit-unit bisnis di bawahnya.
2. Model bisnis menitikberatkan pada hubungan transaksi antara organisasi induk dan organisasi dibawahnya (purchase provider).
3. Model perencanaan strategis visioner berorientasi pada pola pikir jangka panjang dimana manajer akan mencari aktivitas yang akan dilakukan dalam membawa organisasi dari kondisinya saat ini menuju masa depan yang diharapkan.
4. Model perencanaan strategi peramalan berfokus pada pengembangan area spesialisasi atau kapabilitas organisasi dan pengembangan relasi dan aliansi dengan organisasi lain dalam rangka memastikan pencapaian visi organisasi.

Kendala dalam melaksanakan manajemen strategis di sektor publik, terjadi karena karakteristik sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Kendala tersebut didefinisikan sebagai kondisi tetap yang cenderung ada untuk beberapa periode waktu yang suatu organisasi dan manajemen harus beradaptasi dan mengatasi masalah atas kendala tersebut. Adapun kendala yang terjadi di sektor publik dalam penerapan manajemen strategis ialah:
1. Karena adanya perbedaan mendasar dalam undang-undang dasarnya. Sektor publik menggunakan konstitusi negara tersebut, sedangkan sektor privat sangat fleksibel dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perusahaan tersebut, menjadikan sektor publik lebih kaku dan ketika membuat suatu program kegiatan, harus melakukan cross check dengan undang-undang yang telah ada sehingga program tersebut tidak melanggar undang-undang dan sesuai prosedur instansi tersebut.
2. Karena organisasi publik merupakan perpanjangan tangan dari konstituen parlemen yang mengusung aspirasi rakyatnya, maka organisasi publik lebih terbuka untuk lingkungan eksternal dibanding swasta.
3. Adanya budaya yang sangat melekat dan menjadi karakteristik umum organisasi publik yaitu birokrasi. Yaitu prosedur pemerintah yang kadang rumit, berjenjang dan kaku, sehingga memerlukan waktu lama dalam menyelesaikan suatu tugas/masalah.
4. Proses pengukuran kinerja di instansi pemerintah lebih sulit apabila dibandingkan dengan pengukuran kinerja pada sektor swasta. Output dan tujuan sektor swasta jelas yaitu produk atau jasa dijual sehingga memperoleh keuntungan sedangkan pemerintah memiliki cakupan kerja yang lebih luas dan rumit dalam mengukur tujuannya dan mengukur hasilnya (outcome dan impact).
5. Keterbatasan informasi bahkan asimetri informasi juga menjadi kendala bagi organisasi untuk dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang berkualitas. Hal ini biasanya muncul karena adanya pembelokan tujuan insentif terkait penerapan manajemen strategi.

Tentang Defisit Anggaran

Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh suatu negara senantiasa berhadapan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi menjadi suatu syarat untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada perkembangan ekonomi, tetapi juga mengenai peningkatan kesejahteraan, keamanan dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya dimaksud bukan hanya pengolahan sumberdaya alam, tetapi juga mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya kebijakan yang kondusif agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ada 2 sebab yang mengharuskan sebuah negara harus mencapai pertumbuhan ekonominya, yaitu untuk menciptakan lapangan pekerja bagi penduduknya yang setiap saat bertambah dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat (Sadono sukirno, 1994 ; 25). Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan ekonomi dilakukan oleh semua negara, termasuk Indonesia.

Pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi yang diawali dengan runtuhnya Lehman Brothers yang merupakan bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat. Krisis ini berdampak pada situasi perekonomian Indonesia. Tingkat pertumbuhan GDP Indonesia mengalami penurunan walaupun tidak terlalu parah dibandingkan negara lain yang mencapai 6.0 persen pada tahun 2008 yang semula berada pada tingkat 6.3.

Tabel di bawah ini menampilkan perkembangan pertumbuhan GDP selama periode 2007-2014.
Tahun Pertumbuhan Defisit
2007 6,3 1,26
2008 6,0 0,08
2009 4,6 1,58
2010 6,2 0,73
2011 6,5 1,14
2012 6,2 1,86
2013 5,7 2,23
2014 5,1 2,26
Sumber: Pencarian penulis

Pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan kinerja perekonomian pada saat tahun target. Kinerja ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh faktor–faktor internal dan eksternal dari negara yang bersangkutan. Contoh faktor eksternal yang digunakan sebagai indikator dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia adalah Harga Minyak dan Nilai Tukar Rupiah. Faktor internal yang digunakan dalam asumsi makro antara lain Tingkat Inflasi; Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia; dan Lifting Migas.

Anggaran negara, melalui unit yang menangani penerimaan dan belanja, memegang peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pengelolaan anggaran sangat berpengaruh terhadap kualitas anggaran tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) masih menunjukkan defisit pada tahun 2014 dan pada RAPBN 201 , hal tersebut terjadi karena Indonesia masih menganut penganggaran defisit.

Pada jurnal ini akan dibahas mengenai penganggaran defisit dan dampak kebijakan defisit anggaran terhadap faktor lain dalam asumsi makropembentukan APBN serta alasan dari mengurangi defisit dan hubungannya dengan mandatory spending.

2. Tinjauan Pustaka

Menurut Rahardja dan Manurung (2004), defisit anggaran adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, karena budget constraint, pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah (G>T) untuk memenuhi tujuan bernegara. Anggaran yang defisit ini biasanya ditempuh bila pemerintah ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini umumnya dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi.
Definisi dari defisit anggaran menurut Samuelson dan Nordhaus (2001) adalah suatu anggaran ketika terjadi pengeluaran lebih besar dari pajak. Sedangkan menurut Dornbusch, Fischer dan Startz defisit anggaran adalah selisih antara jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah dan penerimaan dari pajak. Kombinasi dari besaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah terangkum dalam suatu anggaran pemerintah.

Untuk menghadapi kondisi perekonomian tertentu, salah satu yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui
kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal tersebut dapat dilihat dalam anggaran pemerintah, dan defisit anggaran adalah salah satu kebijakan fiskal pemerintah yaitu kebijakan fiskal ekspansif.

Algifari (2009) melakukan penelitian terhadap perekonomian Indonesia berdasarkan data defisit anggaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tahun 1990-2007 dengan partial adjusment model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa defisit anggaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya.

Menurut Abimanyu (2005), defisit anggaran pemerintah merupakan stimulus fiskal yang bersifat ekspansif. Perekonomian yang berada pada kondisi kelesuan, yang ditunjukkan oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi memerlukan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Kartika (2006), pemerintah mempunyai tiga pilihan untuk menutup defisit APBN, yaitu dari hasil privatisasi BUMN, Utang Dalam Negeri, dan dari Utang Luar Negeri.

4. Analisis dan Pembahasan

a. Defisit Anggaran
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukanlah peran pemerintah di dalam perekonomian. Pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian sangat luas. Salah satu bentuk aktivitas tersebut dapat dirangkum dalam kerangka anggaran pemerintah. Anggaran suatu negara dapat disusun berbeda-beda tergantung pada kondisi perekonomian negara tersebut.

Suatu negara dapat menyusun anggarannya secara seimbang apabila kondisi perekonomian normal. Kebijakan anggaran yang surplus dapat diaplikasikan manakala terjadi perubahan kebijakan fiskal yang bersifat Ekspansioner atau Kontraksioner (Shone,1989:116). Selain itu, negara juga dapat menyusun penganggaran defisit.
Pada masa Depresi Besar, teori klasik ataupun neo klasik tak dapat menyelesaikan persoalan. Keynes datang membawa solusi, pada masa resesi, anggaran berimbang atau surplus tidak dapat diterapkan. Pemerintah haruslah menerapkan defisit anggaran. Kini, defisit anggaran diterapkan hampir di setiap negara.
Pada saat perekonomian mengalami krisis, defisit anggaran pemerintah merupakan kebijakan yang dipilih oleh banyak negara untuk menggairahkan perekonomian.

Tentang seberapa penting defisit anggaran, kita akan menemukan jawaban yang berbeda tergantung pada keadaan/status ekonomi suatu negara. Cara termudah menghitung ukuran defisit anggaran adalah persentase GDP. Ada batas tertentu yang dijadikan ukuran itu. Di Indonesia, untuk tahun 2015, defisit anggarannya adalah 2,21 %. Defisit anggaran terbesar terjadi di Irlandia, Jepang, UK dan US sebesar lebih dari 8% GDP.

Bagi negara yang sedang berkembang, utang merupakan salah satu sumber dana untuk membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi negaranya. Hal ini terjadi karena belum cukupnya dana yang berasal dari tabungan di dalam negeri, sehingga sumber pembiyaan berupa utang, khususnya utang dari luar negeri sangat diperlukan. Salah satu alternatif untuk mencukupi kekurangan dana di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia diatasi oleh pemerintah yang bersangkutan dengan cara mencari bantuan berupa utang.
Pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan pembangunan ekonomi dengan menggunakan utang, khususnya yang bersumber dari luar negeri memang mendatangkan manfaat, namun selain memperhatikan pemanfaatannya bagi pertumbuhan perekonomian, hal lain yang harus dipikirkan ada beban utang yang muncul di kemudian hari.
Namun dalam tahap awal pembangunan, penggunaan komponen utang sebagai sumber pembiayaan memang sangat menguntungkan (Subri dan Basri, 2003).
Pada intinya, kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makro ekonomi (Surjaningsih et al, 2012). Kebijakan fiskal merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen pokok, yaitu Penerimaan dan pengeluaran pemerintah (government expenditure) (Mankiw, 2003; Turnovsky, 1981).
Dampak kebijakan fiskal merupakan isu yang kontroversial dan sudah ada sejak lama. Beberapa upaya reformasi kebijakan
fiskal sering dilakukan agar perekonomian berjalan pada jalur yang benar. Namun kebijakan yang diambil belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal karena pengaruh kebijakan non-ekonomi yang lebih dominan.
Hendrin H. Sawitri (2006) menyatakan bahwa bermula dari krisis tahun 1997 hingga sekarang yang berlanjut dengan krisis–krisis yang lain mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat sulit untuk tumbuh positif. Krisis ekonomi ditandai dengan menurunnya permintaan agregat sehingga kondisi perekonomian menunjukkan ciri– ciri depresi seperti menurunnya daya beli secara drastis, berkurangnya bahkan hilangnya investasi asing, dan meningkatnya pengangguran di berbagai sektor. Di sektor yang lain, sektor penawaran, terjadi ketidakkondusifan berbagai kebijakan yang mengakibatkan elastisitas penawaran sangat lemah.
Kebijakan fiskal dalam perekonomian tersebut dituangkan dalam pos–pos yang tercantum dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Menurut Romer dalam Sawitri (2006) menyatakan bahwa secara simultan fungsi fiskal bertujuan untuk menciptakan kondisi makro ekonomi secara kondusif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, penciptaan tenaga kerja yang sekaligus menekan jumlah pengangguran, pengendalian tingkat inflasi, dan mendorong distribusi pendapatan semakin merata.
Kebijakan defisit anggaran menjadi penting dalam masa krisis sehingga banyak persoalan menjadi dilematis dalam memilih kebijakan fiskal yang tepat. Kebijakan defisit maupun surplus anggaran menjadi isu penting untuk dikaji karena dalam siklus bisnis defisit anggaran menjadi pembahasan yang cukup serius dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
Secara teoritis, kebijakan defisit anggaran mempengaruhi variabel moneter malalui dua jalur (R. Maryanto, 2004). Kedua jalur tersebut mempengaruhi variable moneter melalui sektor riil dan melalui hubungan keuangan antara pemerintah dan penguasan moneter.
Stanley Fischer dan William Easterly (1990) juga mengungkapkan terdapat hubungan antara persamaan income account budget, persamaan pendanaan defisit anggaran, dan persamaan dinamik antara evolusi rasio utang terhadap GNP. Efek kebijakan defisit anggaran merupakan pergerakan yang tidak tampak karena mempunyai dampak jangka panjang.

b. Mengurangi Defisit Anggaran
Di dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, pemerintah berencana menurunkan target defisit anggaran tahun 2015 menjadi 1,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro, penurunan defisit anggaran ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan.
Seperti diketahui, sebelumnya, dalam APBN tahun anggaran 2015 defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,21 persen dari PDB. Tujuan pengurangan target defisit anggaran ini sendiri adalah untuk memberikan sinyal kepada pelaku pasar bahwa pemerintah bersungguh-sungguh untuk mengurangi defisit anggaran sekaligus defisit transaksi berjalan pada tahun 2015 ini.
Penurunan defisit transaksi berjalan sendiri sangat diperlukan sebagai upaya untuk memitigasi dampak rencana penaikan tingkat bunga oleh bank sentral Amerika Serikat (AS).
Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut, akan dilakukan langkah–langkah kebijakan guna memperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.
1. Kebijakan pembiayaan dalam negeri
Kebijakan di sisi pembiayaan dalam negeri tersebut dapat ditempuh dengan:
– melakukan pengelolaan portofolio surat utang negara (SUN) melalui langkah-langkah pembayaran bunga dan pokok obligasi negara secara tepat waktu, penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, penukaran utang (debt switching) serta pembelian kembali (buyback) obligasi negara;
– melanjutkan kebijakan privatisasi yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasarmodal;
– memanfaatkan dana eks moratorium untuk membiayai program rekonstruksi dan rehabilitasi NAD-Nias;
– menggunakan sebagian dana simpanan pemerintah; dan
– memberikan dukungan dana bagi percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka kemitraan Pemerintah–Swasta.

2. Kebijakan pembiayaan luar negeri
Langkah-langkah yang ditempuh antara lain meliputi:
– Mengamankan pinjaman luar negeri yang telah disepakati dan rencana penyerapan pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, dan
– Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang sudah jatuh tempo.

Dalam rangka membiayai pembiayaan defisit anggaran, Pemerintah akan mengedepankan prinsip kemandirian dengan lebih memprioritaskan pendanaan yang bersumber dari dalam negeri. Pendanaan dari luar negeri akan dilakukan lebih selektif dan berhati-hati dengan mengupayakan beban pinjaman yang paling ringan melalui penarikan pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah dan tenggang waktu yang panjang dan tidak mengakibatkan adanya adanya ikatan politik serta diprioritaskan untuk membiayai kegiatan–kegiatan yang produktif.

3. Kebijakan dari Sisi Pengeluaran:
– Mengurangi subsidi; Bantuan yang diambil dari anggaran negara untuk pengeluaran yang sifatnya membantu konsumen untuk mengatasi tingginya harga yang tidak terjangkau oleh mereka agar tercipta kestabilan politik dan sosial lainnya, misalnya subsidi pupuk, subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya negara memberikan subsidi terhadap suatu barang, karena barang itu dianggap harganya terlalu tinggi dibanding dengan kemampuan daya beli masyarakat. Agar tidak terjadi gejolak di masyarakat, maka negara mengeluarkan dana untuk mensubsidi barang tersebut. Subsidi itu dilakukan dengan beberapa cara, misalnya :
• memberikan subsidi kepada konsumen dengan cara memberikan subsidi harga barang-barang yang dikonsumsi;
• memberikan subsidi kepada produsen, yaitu memberikan subsidi pada bahan baku yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Kalau pengeluaran subsidi itu dikurangi akan berakibat pada kenaikan harga barang yang diberi subsidi itu.
– Penghematan pada setiap pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pembangunan
– Penghematan pada pengeluaran rutin dilakukan oleh departemen teknis, misalnya untuk pengeluaran listrik, telepon, alat tulis, perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar dan sebagainya tanpa mengurangi kinerja dari departemen teknis yang bersangkutan.
– Menyeleksi sebagian pengeluaran-pengeluaran pembangunan
Pengeluaran pembangunan yang berupa proyek-proyek pembangunan diseleksi menurut prioritasnya, misalnya proyek-proyek yang cepat menghasilkan. Proyek-proyek yang menyerap biaya besar dan penyelesaiannya dalam jangka waktu yang lama, sementara ditunda pelaksanaannya.
– Mengurangi pengeluaran program-program yang tidak produktif dan tidak efisien.
Program–program semacam ini yang tidak mendukung pertumbuhan sektor riil, tidak mendukung kenaikan penerimaan pajak, dan tidak mendukung kenaikan penerimaan devisa. Pemotongan program-program ini harus dilakukan dengan hati-hati. Pemotongan pengeluaran tanpa memperbaiki produktivitas program, berarti akan ada kecenderungan akan menurunnya kualitas dan kuantitas output.

Mengurangi defisit anggaran itu dapat menjadi masalah. Jika sebuah negara punya defisit yang meningkat cepat, maka pemerintah harus membuat kebijakan pengurangan defisit. Hal tiba-tiba ini bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan resesi ekonomi.
Mengurangi atau menambah defisit anggaran, tentulah harus diperhatikan penggunaan pembiayaan defisit anggaran tesebut. Menilik kondisi saat ini, APBN kita masih negative net flow. Cash Flow Negatif adalah situasi di mana pembayaran (dana yang ke luar) selama jangka waktu tertentu melebihi arus kas masuk (dana yang masuk) pada periode yang sama. Hal ini dicontohkan bahwa Pemerintah meminjam dana 1 milyar rupiah, namun di tahun yang sama kita membayar pinjaman sebesar 2 milyar rupiah. Hal ini secara langsung menunjukkan bahwa setiap utang yang diterima tidak memiliki manfaat sama sekali pada proses pembangunan di Indonesia. Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk berusaha mengurangi porsi pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri. Perlu disadari atau tidak bahwa kebijakan utang luar negeri hanya melanjutkan praktik eksploitasi luar negeri terhadap anggaran Indonesia akibat terjadinya selisih transfer negatif sejak tahun 1984/1985.
Selain itu penggunaan utang luar negeri bukan merupakan solusi untuk mengurangi beban utang karena makin meningkatnya beban-beban utang dari penarikan utang – utang baru berbiaya mahal yang sangat bias dengan kepentingan kreditor.
Hal lain yang mendasar dari net negative flow adalah Indonesia mengirim hasil kegiatan ekonomi nasional ke luar yang ditransfer untuk pembayaran utang. Net negative flow juga menyebabkan struktur ekonomi menjadi rentan karena kebutuhan pembayaran hutang yang besar sekaligus kebutuhan cadangan ekonomi yang besar.
Namun, kegagalan dalam mengurangi defisit anggaran, seperti yang sudah diterakan sebelumnya, dapat merusak pertumbuhan ekonomi. Kegagalan dalam mengurangi defisit anggaran dapat disebabkan beberapa hal. Pertama, perbedaan antara riil GDP dengan nominal GDP. Penerimaan perpajakan yang tidak tercapai dan di bawah tax ratio. Dan yang ketiga, arah fiskal belum berada di sisi penawaran. Arah fiskal yang belum berada di sisi penawaran ini menyebabkan kegiatan produksi belum memiliki nilai yang signifikan untuk menciptakan neraca perdagangan yang baik.

c. Fiscal Sustainibility dan Problem Mandatory Spending
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat utama dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal dan sekaligus sebagai pedoman penganggaran dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Indonesia.
Menurut Musgrave, 1959 (dalam Nurcholis Madjid, 2012) ada tiga fungsi utama dari kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa fungsi alokasi dari APBN mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Mengingat begitu strategisnya kebijakan fiskal maka APBN—yang berfungsi sebagai alat utama dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal tersebut—harus dijaga agar tetap sustain.
Fiscal sustainability dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai apakah APBN Indonesia dalam kondisi sustain atau terancam. Brixi dan Mody, 2002 (dalam Haryo Kuncoro, 2011) mengatakan bahwa isu fiscal sustainability merupakan bagian integral dari pembahasan bagaimana pemerintah mempunyai kemampuan untuk membayar utang dalam jangka panjang. Sementara itu, Chalk dan Hemming, 2000 (dalam Haryo Kuncoro, 2011) menjelaskan bahwa fiscal sustainability adalah terkait dengan upaya pemerintah dalam menjaga pemecahan masalah fiskal sehingga menciptakan surplus APBN. Sedangkan menurut Nurcholis Majid, 2012, kesinambungan fiskal dapat didefinisikan sebagai kondisi pada satu periode yang dapat menjamin solvency di masa datang. Ini berarti bahwa APBN dikatakan sustainable apabila tidak menghadapi tekanan pembiayaan yang berlebihan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi utang secara terus menerus yang terlalu besar dan tidak terkendali, serta mempunyai surplus keseimbangan primer yang cukup memadai dan dapat memelihara rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) minimal tetap (konstan) atau secara bertahap menurun sehingga memiliki ketahanan yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, masalah utama dalam fiscal sustainability sebenarnya adalah pada seberapa besar tingkat defisit dan utang yang dipunyai oleh pemerintah.
Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 3 telah dinyatakan bahwa rasio defisit dan rasio utang masing-masing tidak boleh lebih dari 3 persen dan 60 persen dari PDB. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaga defisit anggaran dan tingkat utang yang aman sehingga fiscal sustainability dapat terjaga.
Ada beberapa faktor yang dianggap dapat menjaga kondisi fiskal agar tetap sustain dan sekaligus memaparkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi ancaman terhadap kesinambungan fiskal tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa kesinambungan fiskal dapat terjadi apabila asumsi ekonomi makro mendekati angka aktualnya, APBN mempunyai nilai keseimbangan primer yang positif dan mempunyai kapasitas dalam membayar utang, pemerintah dapat mengendalikan mandatory dan nondiscretionary spending sehingga pemerintah mempunyai ruang fiskal yang cukup, dan pemerintah dapat meminimalkan kondisi kerentanan fiskal serta mempunyai fleksibilitas dalam mengelola penerimaan dan belanja terutama dalam kondisi mendesak.
Besaran mandatory spending—yaitu pengeluaran negara pada program-program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku—semakin lama semakin membesar. Misalnya, dalam APBN 2013 bahwa yang termasuk mandatory spending yaitu
1. Kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD sesuai amanat Amandemen keempat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan dari APBN/APBD
2. Kewajiban penyediaan Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Penyediaan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Penyediaan dana otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU Nasional.

Jika dilihat dari klasifikasi belanja ekonomi maka dalam APBN tahun 2013, khusus untuk anggaran belanja Pemerintah Pusat (di luar belanja transfer ke daerah) alokasinya meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp1.139,0 triliun (12,3 persen terhadap PDB). Namun demikian, dari jumlah tersebut ternyata sebagian besar merupakan belanja mengikat (nondiscretionary spending) yaitu sekitar 65,5 persen (Rp746,4 triliun) yang merupakan belanja yang bersifat wajib untuk dipenuhi seperti belanja pegawai, belanja barang operasional, subsidi, pembayaran bunga utang, dan bantuan sosial untuk cadangan bencana alam. Sedangkan sisanya sebesar 34,5 persen (Rp392,6 triliun) adalah belanja yang merupakan diskresi Pemerintah yang terdiri dari belanja barang nonoperasional, sebagian bantuan sosial, belanja modal, belanja hibah, dan belanja lain-lain.
Besaran mandatory dan nondiscretionary spending yang besar tersebut berakibat pada semakin sempitnya ruang fiskal bagi Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja-belanja yang bersifat mendesak pada setiap tahunnya seperti belanja untuk pembangunan infrastruktur dan pemberian bantuan sosial bagi rakyat yang membutuhkan.
Ketika Pemerintah benar-benar memerlukan tambahan belanja yang mendesak maka Pemerintah tidak mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk menutup kebutuhan tersebut karena mayoritas dana APBN sudah dkavling untuk mandatory dan nondiscretionary spending.
Ada beberapa langkah rekomendatif yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menghadapi kondisi ini. Tindakan Pemerintah yang perlu dilakukan ini akan terealisasi jika terbuka peluang untuk mengamandemen peraturan perundangan yang selama ini menjadi landasan dalam mengalokasikan belanja-belanja mengikat tersebut.
Langkah-langkah rekomendatif tersebut adalah sebagai berikut:
1) Melakukan prioritisasi terhadap mandatory dan nondiscretionary spending. Dari beberapa jenis belanja di atas, suatu saat Pemerintah perlu menghapus beberapa jenis mandatory spending yang dianggap tidak prioritas dan tidak terkait langsung dengan tujuan pembangunan nasional.
2) Mengurangi besaran porsi masing-masing belanja mengikat yang dianggap prioritas tersebut. Setelah memilih beberapa belanja prioritas tersebut, Pemerintah harus menghitung ulang besaran dari masing-masing belanja tersebut, hal ini bisa dilihat dari angka penyerapan anggaran yang selama ini tercapai, seperti anggaran pendidikan (20 persen APBN/APBD) berdasarkan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) beberapa tahun anggaran hanya mampu menyerap anggaran rata-rata sebesar 90 persen, hal ini berarti Pemerintah seharusnya mempunyai diskresi untuk mengalokasikan sisa anggaran tersebut ke program/kegiatan lainnya (pada tahun anggaran tertentu).
3) Mengusulkan agar besaran mandatory spending diatur secara periodik (berkala) atau secara tahunan tergantung kondisi pada tahun anggaran bersangkutan dan melihat pengalaman penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya. Hal ini, dapat dilakukan apabila ada kemauan politik baik dari pihak eksekutif maupun legislatif yaitu membuat peraturan perundang-undangan terkait belanja mengikat yang dirancang dan disahkan secara tahunan (seperti halnya Undang-Undang Nota Keuangan dan APBN) sehingga setiap tahun anggaran dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dari efektivitas mandatory spending tersebut.

5. Kesimpulan dan Saran
Analisis Basic Keynesian menyarankan peningkatan defisit anggaran pada masa resesi adalah hal baik. Pada masa resesi, sektor pembayaran privat jatuh, dan tabungan meningkat, menyebabkan sumber-sumber ekonomi banyak tak digunakan. Pinjaman pemerintah adalah cara untuk menmberdayagunakan pinjaman ini dan “menendang” ekonomi. Pembayaran defisit dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, yang memungkinkan pendapatan pajak lebih tinggi dan defisit kemudian akan berakhir. Kalau negara menggunakan anggaran berimbang pada masa resesi, resesinya akan semakin buruk.
Jika defisit terjadi selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat, maka defisit pemerintah akan mengacaukan sektor privat. Pinjaman pemerintah akan mengurangi investasi di sektor privat, dan kita dapat berargumen pembayaran pemerintah sebenarnya tidak lebih efisien dari sektor privat.
Jika pemerintah meminjam untuk investasi dalam meningkatkan infratrruktur, itu mungkin saja akan mengatasi kegagalan pasar dan meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Tapi jika pemerintah meminjam untuk transfer pembayaran, akan ada ruang yang terbatas dalam kapasitas produksi.
Mengurangi atau menambah defisit anggaran, tentulah harus diperhatikan penggunaan pembiayaan defisit anggaran tesebut. Menilik kondisi saat ini, APBN kita masih negative net flow. Cash Flow Negatif adalah situasi di mana pembayaran (dana yang ke luar) selama jangka waktu tertentu melebihi arus kas masuk (dana yang masuk) pada periode yang sama.
Selain itu penggunaan utang luar negeri bukan merupakan solusi untuk mengurangi beban utang karena makin meningkatnya beban-beban utang dari penarikan utang – utang baru berbiaya mahal yang sangat bias dengan kepentingan kreditor.
Hal lain yang mendasar dari net negative flow adalah Indonesia mengirim hasil kegiatan ekonomi nasional ke luar yang ditransfer untuk pembayaran utang. Net negative flow juga menyebabkan struktur ekonomi menjadi rentan karena kebutuhan pembayaran hutang yang besar sekaligus kebutuhan cadangan ekonomi yang besar.
Oleh karena itu, defisit anggaran harus dikurangi dengan salah satunya opsi mandatory spending tersebut dalam upayanya juga meningkatkan ruang fiskal kita yang terbatas.

Pesawat Kertas

Kau terbang. Aku terbang. Tetapi pesawatku pesawat kertas. Kata-kata yang luput diucapkan, tertulis berantakan.
Aku tahu setelah ini tak akan ada malam yang sama lagi. Sebelum aku mengunci pintu kamar, kau bertanya, “Apakah ada yang kita tinggalkan?”
Aku spontan menjawab, “Kenangan.”
Tapi bahkan kenangan pun ingin aku bawa, mengemasnya, sampai tak ada sedikit pun yang teringgal.
“Jadi aku harus menunggu di bandara? Sendirian?” tanyamu kemudian. Penerbanganmu yang pukul 16.25 memang di luar rencanaku. Seharusnya dua jam setelah penerbanganku. Namun ketika masih asik bermain dengan pasir pantai Kuta yang seperti merica, ponselku bergetar. Jadwal penerbanganku dimajukan menjadi pukul 12.15.
Aku berniat membantumu memegangi koper. Kau tampak kelelahan setelah sejak pagi-pagi sekali kita menjelajahi pantai-pantai di Lombok Selatan. Tapi, kau menampik niatku itu dengan mengatakan, “Nggak usah, Kak. Laki-laki tidak cocok membawa koper berwarna pink…”
Hal yang paling kubenci adalah penyesalan. Penyesalan untuk tidak mengatakan hal yang ingin kukatakan. Bahkan sampai kita berpisah, hanya ada dua jabatan tangan. Tak ada pelukan.
~

Aku takut ketinggian. Tinggimu 170 cm, menjulang seperti menara. Melihatmu sampai tuntas ke ujung kepala, aku harus mendongakkan mata beberapa derajat. Perbedaan ini, meski 5 cm, melukai harga diriku.
Tak sulit menemukanmu di antara hiruk-pikuk yang ada di bandara.
Aku lupa, di Bali, selain sedang ramai acara Miss World, juga ada APEC. Hal itu mengakibatkan sulitnya mendapatkan tiket penerbangan. Juga jadwal penerbangan yang berubah-ubah.
Aku tak tahu bagaimana nanti Dahlan Iskan menghadiri konvensi calon presiden Partai Demokrat sementara dia harus hadir pada forum ekonomi Asia Pasifik itu. Dia pasti akan datang terlambat ke kovensi.
“Susah ya ngobrol dengan orang yang terbiasa mengurusi negara?” tanyamu dengan penekanan setelah obrolan kita hanya seputar kejadian-kejadian politik dan ekonomi di negara ini.
Sepanjang perjalanan dari bandara, kita masih begitu canggung. Aku bicara ngalor-ngidul mengenai banyak kejadian ekonomi dan kau akhirnya menyela ketika aku menyebut nama mantan Dirut PLN itu.
Ini pertemuan pertama kita setelah sebelumnya kita hanya berinteraksi di media sosial. Keakraban kita memunculkan wacana untuk liburan bersama, yang baru sekarang dapat terwujud.
“Aku ingin minta maaf, biasanya tiket ke Denpasar, tidak pernah selangka ini. Aku juga minta maaf, semalam aku malah menyalahkanmu karena tidak membeli tiket jauh-jauh hari,” kataku penuh penyesalan.
Namun kau kembali sibuk sendiri. Bunyi notifikasi dari ponselmu itu terus menyibukkanmu. Pasti laki-laki. Perasaanku mengatakan demikian.
Sementara aku masih memandangimu. Aku terpana melihatmu. Rambutmu yang tak sampai sebahu, bibirmu yang mungil dan tipis, matamu yang bulat yang terlihat begitu simetris antara kanan dan kiri membuatku terkejut juga, kau secantik ini. Dan aku yakin, seorang pramugari sepertimu pasti memiliki banyak penggemar.
Kau melempar tubuhmu begitu sampai di hotel. Ini pertama kali aku satu kamar dengan pramugari. Aku mau tidak mau harus sembunyi-sembunyi menelan air liur tatkala mellihat kakimu yang jenjang hanya berbalut selembar hot pant.
“Nanti kita cari ayam taliwang ya? Sate rembiga juga!” katamu antusias.
“Rembiga?” Kata itu baru aku dengar.
“Iya, Kak… tiap transit di Bali aku sering beli sate rembiga. Ada yang bilang daging kuda, ada yang bilang daging sapi. Aku suka.”
“Aku tahunya sate belayak, ada di Senggigi.”
“Jadi nanti kita ke Senggigi?”
Aku menggeleng. Aku tak tahu banyak tentang Lombok. Perjalanan ke Lombok adalah hanya waktu senggang di sela posisiku sebagai pegawai negeri. Penempatanku di Sumbawa. Dan kadangkala aku memiliki waktu untuk transit di Lombok sebelum melanjutkan perjalanan ke Denpasar, Surabaya atau Jakarta.
Yang kutahu, Senggigi ada di Lombok Barat. Praya ada di Lombok Tengah. Sementara sekarang kita berada di Kuta, selatannya Lombok Tengah.
“Itu jauh, Nggi,” jawabanku membuat mukamu tampak kecewa. Sementara bunyi-bunyi dari ponselmu masih terus-terusan berdatangan. Aku pun kembali teralihkan.

~

Keesokan harinya kita segera ke Seger, pantai yang menurutku terindah di Lombok. Apalagi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada kita berdua, menjadikan pantai ini seperti milik kita pribadi.
Dengan segera kau berlari-lari mendekati ombak seperti anak kecil. Pada dasarnya, kau memang masih anak kecil. Usiamu 21 tahun dan masih begitu labil.
Semalam kau bertanya, selain bisa membaca garis tangan, apa aku bisa menilai karakter seseorang. Penilaianku pada seseorang tentu sangat subjektif apalagi jika aku belum pernah bertemu dengannya. Kau pun menunjukkan foto seorang lelaki dari ponselmu. Gagah. “Dia anak Bea Cukai, baru lulus tahun lalu,” kau menerangkan.
“Berarti dia seangkatan dengan mantanmu itu?”
“Tidak, dia D1.”
“Jadi dia pacarmu sekarang?”
“Bukan.”
“Bukan atau belum?”
“Belum. Dia jauh. Di Pekanbaru.”
Takdir apa yang menyebabkan kau selalu memiliki hubungan dengan anak-anak STAN. Tidak tahu kenapa, ada sesak di dadaku. Melihatmu lagi, mendengarkan cerita-ceritamu lagi, berada sedekat ini denganmu, membuatku menyadari, aku masih begitu laki-laki. Pakaianmu yang minim, dengan belahan yang menampilkan nyaris secara sempurna buah dadamu, membuat segala sesuatu milikku berdesir tak karuan.
“Boleh aku pindah ke kasurmu, Nggi?” tanyaku konyol. Menyesal aku tak menerima tawaran single bed petugas hotel.
Kau pun menatapku. Malam itu, rasanya kau hanya 5 cm dari napasku. Namun, 5 cm ini lebih jauh dari 2 cm perbedaan tinggi badan kita.
Seger istimewa juga karena ceritanya. Siapa pun yang berada di Seger seharusnya tahu Putri Mandalika. Tidak jauh dari bibir pantai, sebuah batu karang seperti sebuah jantung.
“Kamu tahu legenda Nyale, Nggi?” aku bertanya sambil memegangi kamera. Memang perjanjian kita bertemu juga adalah untuk memotretmu. Cahaya pukul delapan pagi masih amat lembut.
Tentu saja kau menggeleng. “Nyale?”
“Kecantikan tidak menjamin kebahagiaan…” aku tidak lagi membidikmu. Kuarahkan pandangan pada debur ombak yang tertahan bebatuan. “Nyale itu sejenis cacing laut. Penangkapan nyale sudah menjadi tradisi di Seger ini. Bila saja kamu datang ke sini pada bulan Februari, atau pada tanggal 20 bulan 10 penanggalan Sasak, pantai ini akan sangat ramai,” lanjutku.
“Lalu?”
“Kamu cantik. Seperti Putri Mandalika.”
“Jadi aku tidak akan bahagia?”
“Bukan. Kamu lihat batu besar itu?” Aku menunjuk ke tengah. “Putri Mandalika meloncat dari sana. Kecantikan putri yang tesohor itu jadi rebutan banyak pangeran. Tetapi sang putri tidak memilih siapa pun. Kadang-kadang kita memilih untuk tidak memilih ketimbang memilih salah satu namun malah menghasilkan dampak yang lebih buruk.”
“Aku masih belum paham, Kak. Hubungannya dengan Nyale apa?”
“Putri itu lalu berubah menjadi nyale. Ketika dia melompat, seketika ombak menelannya. Semua orang mencarinya, tapi tak ada yang menemukan tubuhnya. Yang bermunculan adalah nyale-nyale itu.”
Kau tampak tertegun, ikut memandangi batu itu. Tapi lalu maju, menenggelamkan kakimu sampai batas betis. Sempat aku berpikir, kau akan berjalan lurus menuju batu itu, tapi sebelumnya kau sudah bilang, tidak akan berbasah-basahan di sini. Pukul setengah 11 kita sudah harus check-out. Rutinitas mandi-dandan-catokanmu saja minimal menghabiskan waktu 1 jam. Tidak akan sempat.
Lalu kau mengubah arah. Sembilan puluh derajat. Kembali ke pasir. Sampah rumput laut bertumpuk di sepanjang pantai. Aku mengikutimu dari belakang. Aku harus puas dengan punggungmu, dan kusaksikan bayanganku yang pas menimpamu seakan-akan tengah memelukmu. Kau tentu tidak sadar, setiap langkahku kusesuaikan agar bayanganku itu selalu memelukmu.
“Mau ke mana?” tanyaku.
“Ke sana…” Kau menunjuk karang-karang. Tidak ada siapa pun. Hanya kita berdua. Keindahan ini milik kita berdua.
~

Penerbanganmu pukul 16.25. Penerbanganku pukul 12.15. Ada selisih 4 jam 10 menit.
Aku merasa bersalah akan meninggalkanmu. Tapi barangkali inilah waktunya kau akan melihat punggungku.
“Aku harus ngapain, Kak?” Ada nada takut dari pertanyaanmu. Meski ini bukan kunjungan pertamamu ke Lombok, tapi ini adalah perjalanan pribadi pertamamu selain saat kau bertugas.
Aku menatapmu lagi. Aku terlalu sering menatapmu. Entah apa kau sadar, mata ini bersepakat menyatukan pandangannya ke arahmu. Selalu ke arahmu.
Bayangan ketika kau melompat dari batu ke batu yang licin, kakimu yang panjang, matamu yang menyipit karena silau matahari, setiap ekspresi yang lebih sering kuabadikan dalam retina, melupakan tujuan semula, meski sudah lebih dari 200 foto hanya berisi dirimu.

Seolah-olah Tuhan memberiku izin kembali muda.

Tapi Tuhan meletakkan waktu yang tersisa di telapak tangan. Hitungan mundur menunjukkan betapa singkat kebersamaan ini akan tersudahi. Aku lebih banyak diam. Aku lebih banyak memandangmu. Tapi sial, bibirku terkunci rapat. Bibirmu juga tak juga berkata-kata dan asik dengan Z10 terbarumu. Terkutuklah benda itu, telepon seluler, yang memperburuk kondisi berprikehidupan manusia!
Kemudian kau terbang. Aku terbang. Begitu saja.
Tetapi pesawatku pesawat kertas, kata-kata yang tak sempat diucapkan, tertulis berantakan.
Baru kusadari pula, aku tak pernah benar-benar sanggup mengucap penuh namamu. A N G G I, yang juga nama cinta pertamaku. Ketika kuceritakan hal ini kepadamu, kau menjawab, “Ini sudah ketiga kalinya kakak cerita itu…”
Tiga tahun di SMP itu, tak sekalipun aku mengungkapkan cinta. Sepuluh tahun setelah itu, aku berkenalan denganmu, dengan tak sengaja. Dan aku melihat citraan yang sama dari dirinya di dirimu.
Bila benar cinta adalah kebetulan, ada bagian diriku yang jatuh cinta padamu. Entah ruang mana.
Kita berjabat tangan lagi. Tak ada pelukan. Tak ada pertanyaan sederhana semisal, “Apa kau bahagia bersama denganku satu hari ini?”
Bunyi pengumuman kedatangan. Bunyi pengumuman peringatan untuk masuk ruang tunggu. Bunyi ponselku yang bergetar kali ini. Sebuah pesan singkat masuk. Menanyakan kabar. Istriku.
Ya, aku telah menikah. Aku hampir lupa aku telah menikah.

(2013-2015)

Blog post ini dibuat dalam rangka mengikuti Writing Project #Jalan2INDONESIA yang diselenggarakan Nulisbuku.com, Storial.co, dan Walk Indies.

Kritik dan Apresiasi Terhadap Ditjen Pajak

Saya bertepuk tangan sekaligus mengernyitkan dahi tatkala Menteri Keuangan dengan bangga mengatakan penerimaan pajak memecahkan rekor karena menembus angka 1000 triliun. Angka ini cukup mengejutkan karena pada tanggal 4 November 2015, penerimaan baru sekitar 770 triliun. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, DJP berhasil mengumpulkan sekitar 300 T. Itu sebuah prestasi meski angka penerimaan yang ada masih jauh di bawah target.
Kernyitan dahi saya disebabkan karena hal itu diucapkan Menteri Keuangan. Saya anggap itu sebahagi bahasa/komunikasi positif kepada publik untuk menumbuhkan optimisme terhadap kinerja pemerintah. Sebab, nyatanya, percepatan penerimaan dalam waktu itu bisa dibilang tidak ada gunanya sama sekali. Kenapa?
Sampai 22 November 2015, realisasi pajak baru mencapai total Rp828,93 trilun atau sekitar 64%. Sementara realisasi belanja pemerintah hingga November sudah mencapat 78,1% dari target 1984 triliun. Atau telah mencapai 1500 triliun. Selisih antara realisasi belanja dan penerimaan (pajak dan bukan pajak), juga kepastian akan sisa belanja (yang sudah diprediksi dan bisa dihitung) menyebabkan pemerintah Indonesia harus mengisi kasnya, guna membayar setiap belanja pemerintah di bulan Desember.
Tahun lalu, kondisi yang serupa terjadi. Cash flow shortage menyebabkan kas negara kosong sementara belanja-belanja harus dibayar. Solusi yang dilakukan saat pemerintah saat itu salah satunya adalah dengan segera mengurangi belanja subsidi energi, sehingga beban proyeksi belanja berkurang, dan anggaran itu dialihkan untuk membiayai belanja pemerintah. Tahun ini, pemerintah mau tak mau menambah utang.
Penambahan utang ini menyebabkan realisasi defisit anggaran meningkat, dari semula direncanakan 1,9% atau 222,5 triliun menjadi 2,8% atau 318,5 triliun. Hal ini sedikit di bawah batas aman yang ditetapkan undang-undang, yakni 3%.
Maka, penambahan utang yang terjadi di awal Desember lalu masuk ke kas negara untuk membiayai belanja pemerintah, baik lewat mekanisme uang persediaan (UP) yang berakhir pada 7 Desember, maupun LS yang berakhir di belasan Desember.
Penerimaan pajak yang mencapai 1000 triliun itu bisa dibilang tidak berguna karena tidak proporsional untuk membiayai belanja negara pada saat dibutuhkan. Saya tidak akan mendebat dengan cara apa 300 triliun berhasil digenjot untuk didapatkan, yang kebanyakan berasal dari diskon, penghapusan sanksi pajak, ataupun potongan SPM. Hal itu sudah diakui sendiri oleh Menteri Keuangan.
Yang membuat saya jengah adalah betapa cara berpikir seperti ini tidak terjadi. Ketika Plt Dirjen Pajak baru diangkat, komentar yang diucapkannya adalah apapun yang terjadi, tunjangan pajak yang baru dinaikkan tahun ini, apapun yang terjadi, seharusnya tidak dikurangi (meski target tidak tercapai). Sebagai warga negara, komentar tersebut menyakiti hati saya.
KENAPA TARGET PAJAK TIDAK TERCAPAI?
Nah, ada banyak dalih yang diucapkan oleh pihak DJP. Mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi sampai penurunan harga migas. Tapi, menurut saya, hal itu bukan penyebab utama. Ada beberapa hal mendasar yang tidak dimiliki oleh DJP untuk dapat menjadi sebuah instansi yang baik.
1. Tidak adanya Sense of Crisis
Sekian tahun target tidak tercapai, membuat saya heran, sebagian teman di DJP merasa mereka masih baik-baik saja. Saya tak mencium rasa malu sedikit pun dan mereka terus-menerus berlindung di balik alasan-alasan.
Sering saya memulai membuat suatu sindiran dan tanggapan yang hadir pun beragam. Tanggapan yang sering muncul adalah:
– Sudahlah, kamu pasti cuma iri kan dengan penghasilan kami.
– Terima kasih dong kami sudah memungut pajak!
– Kami sudah kerja keras tahu!
Atau yang paling banyak adalah, bukan salah kami, ini salah pemerintah yang memberi kami target setinggi ini, salah pemerintah yang memberi kebijakan peringanan pada pengusaha, pada investor. Saya jadi garuk-garuk kepala, hebat sekali ya, sampai menyalahkan pemerintah seolah bukan bagian dari pemerintah?
Soal target ini memang krusial. Bagaimana sebenarnya proses pembahasan target penerimaan pajak? Apakah DJP tidak dilibatkan? Sehingga semata-mata, target itu diberi secara otomatis oleh yang di atas dan mereka menerima saja? Apakah DJP tidak memiliki perencanaan penerimaan sendiri, yang dibuat atas analisis per KPP, naik ke Kanwil dan kemudian menjadi bahan nasional, bahwa penerimaan dapat diproyeksikan sekian triliun? Top down atau bottom up?
Hal ini juga menjadi bumerang bagi teman-teman DJP. Ketika tunjangan mereka dinaikkan tahun 2015 lalu, dengan target sebegitu, tidak ada sama sekali yang protes. Mereka asik membela diri bahwa tunjangan itu pantas didapatkan. Tidak ada tulisan yang membahas target itu. Tatkala target terlihat akan tidak tercapai, masing-masing membela diri bahwa kinerja mereka sudah bagus. Dan apapun itu, pokoknya tunjangan nggak boleh dipotong!
Sebenarnya ada banyak komentar yang demikian, namun saya sajikan saja satu screenshoot pegawai DJP yang hampir tiap saat bikin status membela diri.

2. Sumber Daya Manusia
Selain soal mentalnya, hal yang kasihan dari DJP adalah tenaga AR dan Pemeriksa. Saya sebenarnya sepakat jika AR dan Pemeriksa ini tinggi penghasilannya, dan itu harus didasarkan pada kinerja mereka. Kenaikan tunjangan di DJP bukan rajin-malas, pintar-bego sama saja. Itu sama saja mengkhianati pembayar pajak. Namun harus didasarkan pada perhitungan yang matang atas kinerja.
Saya mengamini bahwa DJP kekurangan tenaga AR dan Pemeriksa. Satu AR (account represantative) memegang ribuan WP dan itu pasti tak mungkin bisa fokus. Sehingga AR hanya bisa fokus pada WP potensial saja.
Saya mendukung ada penambahan pegawai untuk kemudian menjadi AR dan Pemeriksa. Mekanismenya, biro SDM lebih paham.

3. Tidak Bisa Melihat Data Transaksi
Salah satu persoalan pajak adalah para petugas pajak dengan mata yang tertutup. Mereka tidak diperkenankan untuk melihat rekening wajib pajak, apalagi menganalisis data transaksi yang ada.
Mantan Dirjen Pajak, Fuad Rahmani, berkali-kali berupaya mendapatkan kewenangan tersebut. Namun selalu gagal. Sampai beliau mengundurkan diri, hal itu masih jauh panggang dari api.
Kalau tidak salah, jumlah pegawai pajak lebih dari 35.000 dan dari 35.000 itu banyak yang bisa menulis. Selayaknya sebagai aparatur negara yang cinta tanah air dan bangsa, mereka berupaya membuka mata rakyat. Salah satunya dengan tulisan. Gunakan tulisan sebagai alat untuk menggugah kesadaran rakyat akan pentingnya pajak, dan solusi atas masalah di atas. Agar kemudian rakyat percaya dan mereka menekan pengambil kebijakan untuk memberikan kewenangan itu.
Namun, sayangnya, salah satu pegawai pajak yang paling hebat dalam menulis, hanya melulu mengangkat tema LGBT dalam tulisannya.
Mungkinlah, hanya di negara ini, isu LGBT bisa lebih penting dari keberlangsungan negara.

Anna, Nova dan Critical In Danger

September lalu, aku mendapatkan kesempatan untuk datang ke Taman Nasional Way Kambas. Saat itu masih musim kemarau dan kabut asap melanda hampir seluruh Sumatra. Lampung belum terimbas karena arah angin lebih mengutara. Sumber kebakaran terparah pun ada di Sumatra Selatan, Jambi, dan Pekanbaru. Meskipun begitu, di beberapa titik di taman nasional, relawan pengawas api berjaga. Setiap ada potensi kebakaran, api kecil yang mulai tersulut, akan segera dipadamkan.

Saya ke Way Kambas bersama dengan Biodiversity Warriors, sebuah kelompok pemuda yang peduli pada keanekaragaman hayati.

Saat membaca Dunia Anna karya Jostein Gaardner, saya teringat mereka. Saya teringat betapa ada anak-anak muda yang hapal nama spesies, hewan dan tumbuhan, dan merasa sangat antusias ketika menemukan spesies-spesies di habitat aslinya. Mereka pun banyak memberikan pencerahan kepada saya tentang spesies dan pentingnya spesies itu.
Saya juga teringat ucapan Einstein yang mengatakan jika lebah menghilang/punah dari muka bumi ini, maka manusia hanya punya waktu dua tahun lagi untuk hidup. Ucapan Einstein itu mengindikasikan tentang peran dan keterkaitan setiap hal yang ada di dunia ini. Punahnya satu hal akan menjadi sebuah efek kepunahan yang lain. Termasuk juga, satu hal yang kamu lakukan di dunia ini, akan memiliki pengaruh pada keseimbangan alam semesta.

Filsafat seperti itu juga yang ada di Dunia Anna. Sesuai dengan subjudul novel ini yang bicara tentang filsafat alam semesta. Sehingga siapapun yang menyadari bahwa manusia hanya hidup di bumi, sebuah bola yang menggantung di tata surya, yang apa saja bisa terjadi kepadanya, seharusnya tidak merasa sombong. Manusia seharusnya tidak merasa bahwa merekalah yang berhak atas segala sesuatu di bumi ini dan tidak menjaga keseimbangan yang ada.
Ketika itu, di TNWK, saya sempat menyambangi sebuah kali yang kering. Tak ada airnya sama sekali. Di sana diletakkan ember-ember yang akan dipenuhi air dua kali seminggu untuk minum para satwa liar. Saya tak tahu, jika generasi saat ini tak merasa bertanggung jawab pada alam, tak peduli pada alam, generasi mendatang akan menjadi satwa-satwa yang tak lagi memiliki kali air.

Oh betapa….

Blog Literatur/ Sastra, Makro Ekonomi, dan Catatan Perjalanan