Blog Literatur/ Sastra, Makro Ekonomi, dan Catatan Perjalanan

Recent Posts

Anna, Nova dan Critical In Danger

Anna, Nova dan Critical In Danger

September lalu, aku mendapatkan kesempatan untuk datang ke Taman Nasional Way Kambas. Saat itu masih musim kemarau dan kabut asap melanda hampir seluruh Sumatra. Lampung belum terimbas karena arah angin lebih mengutara. Sumber kebakaran terparah pun ada di Sumatra Selatan, Jambi, dan Pekanbaru. Meskipun begitu, […]

Joeng

Joeng

I. Sudah dua kali hari ini, ada orang datang ke kantor kas negara sambil berurai air mata dan terbata-bata berkata, “Bapak, di mana saya bisa meminta uang dari Tuhan?” II. Sebenarnya saya terhitung baru bertugas sebagai front office di Seksi Pencairan Dana, kurang lebih 9 […]

SAYEMBARA MANUSKRIP BUKU PUISI DEWAN KESENIAN JAKARTA 2015

SAYEMBARA MANUSKRIP BUKU PUISI DEWAN KESENIAN JAKARTA 2015

sayembara-manuskrip-buku-puisi-dewan-kesenian-jakarta-2015-slider
SAYEMBARA MANUSKRIP BUKU PUISI DEWAN KESENIAN JAKARTA 2015

Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta, tahun ini mengadakan Sayembara Manuskrip Buku Puisi Dewan Kesenian Jakarta 2015. Sayembara ini diadakan untuk merangsang dan meningkatkan kreativitas pengarang Indonesia dalam penulisan puisi. Berikut adalah ketentuan-ketentuannya:

1. KETENTUAN UMUM

Peserta adalah warga negara Indonesia (dibuktikan dengan fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya),
Naskah belum pernah diterbitkan dalam bentuk utuh sebagai buku, baik cetak maupun elektronik
Naskah tidak sedang diikutkan dalam sayembara serupa
Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik
Tema bebas
Naskah adalah karya asli, bukan saduran, bukan jiplakan (sebagian atau seluruhnya)
Naskah merupakan karya yang ditulis 10 tahun terakhir
2. KETENTUAN KHUSUS

Menggunakan A4, spasi 1, bentuk huruf Times New Roman ukuran 12,
Naskah minimal 50 halaman
Menyerahkan biodata, alamat surat, dan nomor kontak di lembar terpisah
Empat salinan naskah dikirim ke:
Panitia Sayembara Manuskrip Puisi Dewan Kesenian Jakarta 2015
Dewan Kesenian Jakarta
Jl. Cikini Raya No. 73
Jakarta 10330
Batas akhir pengiriman naskah :7 November 2015 (cap pos)
3. LAIN – LAIN

Para pemenang akan diumumkan dalam Malam Anugrah Sayembara Manuskrip Buku Puisi Dewan Kesenian Jakarta 2015 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Desember 2015,
Hak cipta dan hak penerbitan naskah peserta sepenuhnya berada pada penulis
Naskah pemenang yang diterbitkan menjadi buku harus mencantumkan logo Dewan Kesenian Jakarta dan keterangan bahwa penerbitan buku ini didukung oleh Dewan Kesenian Jakarta
Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat dan tidak diadakan surat menyurat
Pajak ditanggung Dewan Kesenian Jakarta
Sayembara ini tertutup bagi anggota Dewan Kesenian Jakarta periode 2013 – 2015 dan keluarga inti Dewan Juri
Maklumat ini bisa diakses di www.dkj.or.id
Dewan Juri terdiri dari sastrawan dan akademisi sastra
4. HADIAH

Pemenang I Rp 15.000.000,-
Pemenang II Rp 10.000.000,-
Pemenang III Rp 7.000.000,-
Masing – masing pemenang mendapatkan subsidi sebesar Rp 10.000.000,- untuk menerbitkan buku, subsidi ini diberikan kepada Penerbit
5. JADWAL

Publikasi maklumat: Agustus 2015
Pengumpulan karya: Agustus-November 2015
Penjurian: November-Desember 2015
Pengumuman pemenang: Desember 2015

Motor Terbang

Motor Terbang

Baiklah, sekarang aku mengerti bagaimana seharusnya cerita ini dimulai. Percaya atau tidak, itu terserahmu. Kemarin, aku melihat dua benda melayang di langit Mantar. Ketika semua orang terpaku pada pemandangan puncak Rinjani yang diselimuti cahaya keemasan, aku menoleh ke arah sebaliknya. Di balik bukit, dua benda […]

Seratus Ribu Anak Panah Cao-Cao

Seratus Ribu Anak Panah Cao-Cao

“Kita ingin menyerang pasukan Cao, senjata apakah yang terbaik untuk digunakan bila kita ingin menyerang mereka dari sungai?” “Busur dan anak panah adalah senjata yang terbaik,” jawab Zhuge Liang. Zhou Yu berkata, “Benar, apa yang Tuan katakan sama dengan apa yang saya pikirkan. Sekarang pasukan […]

Antara Kapitalisme dan Harga Buku yang Semakin Mahal

Antara Kapitalisme dan Harga Buku yang Semakin Mahal

20415_10205370497733650_5408135833209091215_n

                Baru-baru ini, beberapa penerbit mengumumkan kenaikan harga buku-bukunya. Kenaikan itu berkisar antara 10-20%. Banyak konsumen/pembaca buku mengeluh karena harga buku makin tinggi dan tak terjangkau.

Di tengah kelesuan ekonomi akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi, penjualan buku mengalami penurunan. Hingga kuarter ketiga tahun 2015, penjualan buku turun hingga 40%. Konsumen buku menjadi sangat selektif karena mereka juga harus mengencangkan ikat pinggang. Barangkali hal ini juga yang menyebabkan banyak penerbit mengobral buku-bukunya sepanjang tahun 2015. Bisa kita lihat di gerai-gerai Carrefour, Giant, Hypermart, dan toko-toko buku, buku-buku dijual mulai harga Rp10.000,-

Lesunya industri buku diperparah dengan penegakan aturan pengenaan PPN 10% untuk setiap buku nonpendidikan. Banyak penerbit kecil gulung tikar akibat penerapan PPN tersebut.

Penerbit-penerbit kecil tidak memiliki percetakan sendiri. Setiap kegiatan yang menghasilkan nilai tambah, dengan entitas berbeda, berarti memunculkan kewajiban pajak. Implikasinya, harga pokok produksi mereka juga naik 10% karena percetakan pun harus melaporkan pajaknya.

Kemudian, setelah buku selesai dicetak, buku didistribusikan ke toko buku. Ada dua pihak lain yang terlibat dalam rantai industri buku, yakni distributor dan toko buku. Pembagian pendapatan dalam rantai tersebut rata-rata adalah 17% distributor, 35% toko buku, 38% untuk penerbit dan 10% untuk penulis. Setelah itu masing-masing pihak juga dikenakan pajak penghasilan.

Pertanyaannya, bagaimana perhitungan dan pembebanan PPN kepada masing-masing pihak?

Ilustrasinya, harga buku dari penerbit Rp100.000,- maka harga jual di toko buku adalah Rp110.000,-

Proporsi pendapatan dari setelah PPN disisihkan terlebih dahulu seharusnya:

  • Penerbit 38% x 100.000 = 38.000
  • Royalti penulis 10% x 100.000 = 10.000
  • Distributor 17% x 100.000 = 17.000
  • Toko buku 35% x 100.000 = 35.000

Secara adil, pembagian pendapatannya harusnya seperti itu.

Namun, per September lalu, secara sepihak, pembagian pendapatannya menjadi 39% toko buku, 17% distributor, 10% penulis dan 34% penerbit. Terjadi pengurangan 4% milik penerbit yang dialokasikan ke toko. Saat saya tanya kenapa demikian, awalnya pihak penerbit mengatakan 4% itu untuk pemerintah. Saya tanya lagi atas dasar aturan apa 4% itu, apakah ia pajak? Kalau pajak, pajak pasal berapa dan ada di PMK(Peraturan Menteri Keuangan) no berapa? Mereka diam.

Jika penerbit hanya mendapatkan 34% dari harga setelah dipotong pajak, dengan harga pokok produksi 25%, maka penerbit hanya mendapat 9% atau Rp9.000,- per buku. Jika oplah minimal 3000 buku, maka modal yang dibutuhkan adalah 75 juta. Maka untuk mencapai BEP, penerbit harus dapat menjual minimal 2250 buku atau 75% dari oplah. Dengan kondisi sekarang, rata-rata buku per judul terjual 250 buku/bulan, berarti aliran kas untuk BEP adalah 9 bulan. Tak heran, jika banyak penerbit gulung tikar.

Dengan enteng kemudian, penerbit diberi solusi oleh mereka untuk menaikkan harga buku 20% agar mendapatkan pendapatan seperti semula. Namun kenaikan harga 20% akan memberatkan konsumen buku.

4% yang diminta pihak toko, usut diusut adalah “kompensasi” PPN yang dibebankan ke penerbit. Atau, pihak toko tidak mau dibebani dengan membayar PPN. Mereka menaikkan tarifnya akibat PPN. Sementara kalau harga dinaikkan, keuntungan yang didapatkan oleh toko akan semakin besar. Inilah benar-benar sifat kapitalis!

Solusinya?

Pertama, pengenaan PPN atas buku menjadi awal kekisruhan ini. Di tengah upaya menggalakkan dunia literasi, kita malah dihadapkan dengan kondisi harga buku yang semakin tinggi. Saya tidak paham kebijakan pemerintah jika memang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, harusnya memperhatikan industri buku dari hulu ke hilir. Untuk itu, PPN atas buku harus dihapuskan.

Kedua, pihak yang egois adalah pihak toko buku. Hal itu terjadi karena posisi tawar mereka yang kuat dengan memiliki banyak toko buku di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan pengelolaan pada gedung-gedung pemerintah, dewan kesenian daerah, perpustakaan daerah, untuk menjadi toko buku dengan pembagian pendapatan yang lebih rendah dari toko buku lain. Di satu sisi, hal ini dapat menjadi PNBP, di satu sisi ini akan membantu persebaran buku.

Pada akhirnya, pemerintah memang bertanggung jawab untuk meningkatkan minat baca rakyat Indonesia sehingga tidak melulu rakyat Indonesia mendapat peringkat rendah dalam kategori minat baca. Bukankah buku adalah jendela dunia?

Wallahualam.