Blog Literatur/ Sastra, Makro Ekonomi, dan Catatan Perjalanan

Recent Posts

Seberapa Tahu Kau Tentang Tangis Kekasihmu

Seberapa Tahu Kau Tentang Tangis Kekasihmu

Semua orang punya air mata. Tetapi, lelaki lebih sering menangis tanpa air mata. Seberapa tahu dirimu, sesering apa lelakimu menangis karenamu?

Sepukul Dua Pukul

Sepukul Dua Pukul

Dulu, saya simpatik dengan Ahok. Bagi saya, Ahok adalah orang yang paling tepat dari sekian bakal calon yang sudah memunculkan diri untuk memimpin Jakarta. Alasan saya sederhana, pemimpin adalah cermin dari rakyatnya. Rakyat Jakarta keras dan agak brengsek. Jadi cocok dipimpin dengan gaya yang keras […]

Manajemen Strategi Sektor Publik

Manajemen Strategi Sektor Publik

Manajemen strategis berhubungan dengan bagaimana memperkuat viabilitas dan efektivitas organisasi sektor publik baik dari segi kebijakan substantif dan kapasitas pengelolaan jangka panjang. Manajemen strategis ini mengintegrasikan semua proses manajemen lainnya untuk menyediakan pendekatan yang sistematis, koheren dan efektif untuk membangun, mencapai, memantau, dan memperbarui tujuan strategis sebuah instansi. Manajemen strategis terintegrasi dengan tindakan: (a) memusatkan perhatian di seluruh divisi fungsional dan seluruh berbagai tingkatan organisasi pada tujuan bersama,tema dan masalah, (b) proses manajemen internal mengikat dan pembuatan program untuk hasil yang diinginkan di lingkungan eksternal, dan (c) menghubungkan operasional, taktis, pengambilan keputusan untuk tujuan jangka panjang yang strategis (Poister&Streib, 1999).
Ring dan Perry memberikan konteks pada manajemen strategis sektor pemerintah sebagai berikut:
1. Policy Ambiguity, Struktur organisasi sektor publik yang kompleks menyebabkan ketidakjelasan arah strategi.
2. The Openness of Government, Media memiliki peranan besar dalam mengekspose pengambilan keputusan dan penerapannya dalam pemerintahan.
3. Attentive Publics. Pemerintahan dipengaruhi oleh banyak kelompok kepentingan yang mempunyai agenda-agenda tertentu.
4. The Time Problem. Masa jabatan dan peraturan yang memberikan batasan waktu menjadi perhatian dalam manajemen strategis.
5. Shaky Coalitions. Aliansi politis saat perencanaan dan pelaksanaan belum tentu sama komposisinya.
Untuk mengantisipasi berbagai kendala terkait konteks diatas maka diuslkan beberapa solusi sebagai berikut:
1. Maintaining Flexibility. Proses implementasi manajemen strategi diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal.
2. Bridging Competing Worlds. Sektor publik yang bersifat terbuka memiliki keterikatan dengan berbagai pihak atau kelompok kepentingan. Pemerintah harus memperlakukan semua pihak dengan adil.
3. Wielding Influence, Not Authority. Kemampuan politik diperlukan dalam manajemen strategis guna membangun hubungan dan memunculkan nilai positif dalam konfrontasi pihak-pihak tertentu.
4. Minimizing Discontinuity. Ketidakstabilan koalisi politis harus dicegah dengan pengelolaan sumberdaya yang terkait pembentukan koalisi tersebut.

Mengapa sektor publik membutuhkan manajemen strategis dalam melaksanakan kegiatannya? Karena sebagai suatu organisasi yang ingin mencapai suatu tujuan, organisasi sektor publik memerlukan rencana strategis untuk mencapai tujuan tersebut yang dirinci dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang dapat bersinergi untuk mewujudkan tujuan tersebut (Joyce, 1999). Terlebih dengan struktur organisasinya yang sangat besar dan kompleks, dengan menggunakan manajemen strategi, para pemangku kebijakan dapat memotivasi dan mengarahkan pegawainya lebih baik yang selanjutnya dapat meningkatkan performa kinerja organisasi.Sektor publik juga dapat merumuskan strategi ke depannya dan melihat ancaman peluang yang ada sertamenetapkan sasaran dan arah yang jelas untuk masa depan.
Dengan menerapkan apa yang ada di dalam manajemen strategis, maka diharapkan sektor publik dapat :
1. Menjadi instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks.
2. Mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal (managing for result)
3. Mengubah orientasi instansi menjadi instansi berorientasi masa depan
4. Mejadikan instansi adaftif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan
5. Menjadikan instansi mampu memenuhi harapan masyarakat (pengguna layanan)

Untuk menetapkan strategi suatu sektor publik, pertama-tama kita perlu mengetahui apa saja model manajemen strategi yang ada, dan biasanya digunakan di sektor publik. Setidaknya ada sekitar 4 model strategi yang biasa dikenal:
1. Model perencanaan klasik menitik beratkan pada formalitas organisasi pemerintah untuk menyusun suatu rencana strategis yang akan diturunkan kepada unit-unit bisnis di bawahnya.
2. Model bisnis menitikberatkan pada hubungan transaksi antara organisasi induk dan organisasi dibawahnya (purchase provider).
3. Model perencanaan strategis visioner berorientasi pada pola pikir jangka panjang dimana manajer akan mencari aktivitas yang akan dilakukan dalam membawa organisasi dari kondisinya saat ini menuju masa depan yang diharapkan.
4. Model perencanaan strategi peramalan berfokus pada pengembangan area spesialisasi atau kapabilitas organisasi dan pengembangan relasi dan aliansi dengan organisasi lain dalam rangka memastikan pencapaian visi organisasi.

Kendala dalam melaksanakan manajemen strategis di sektor publik, terjadi karena karakteristik sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Kendala tersebut didefinisikan sebagai kondisi tetap yang cenderung ada untuk beberapa periode waktu yang suatu organisasi dan manajemen harus beradaptasi dan mengatasi masalah atas kendala tersebut. Adapun kendala yang terjadi di sektor publik dalam penerapan manajemen strategis ialah:
1. Karena adanya perbedaan mendasar dalam undang-undang dasarnya. Sektor publik menggunakan konstitusi negara tersebut, sedangkan sektor privat sangat fleksibel dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perusahaan tersebut, menjadikan sektor publik lebih kaku dan ketika membuat suatu program kegiatan, harus melakukan cross check dengan undang-undang yang telah ada sehingga program tersebut tidak melanggar undang-undang dan sesuai prosedur instansi tersebut.
2. Karena organisasi publik merupakan perpanjangan tangan dari konstituen parlemen yang mengusung aspirasi rakyatnya, maka organisasi publik lebih terbuka untuk lingkungan eksternal dibanding swasta.
3. Adanya budaya yang sangat melekat dan menjadi karakteristik umum organisasi publik yaitu birokrasi. Yaitu prosedur pemerintah yang kadang rumit, berjenjang dan kaku, sehingga memerlukan waktu lama dalam menyelesaikan suatu tugas/masalah.
4. Proses pengukuran kinerja di instansi pemerintah lebih sulit apabila dibandingkan dengan pengukuran kinerja pada sektor swasta. Output dan tujuan sektor swasta jelas yaitu produk atau jasa dijual sehingga memperoleh keuntungan sedangkan pemerintah memiliki cakupan kerja yang lebih luas dan rumit dalam mengukur tujuannya dan mengukur hasilnya (outcome dan impact).
5. Keterbatasan informasi bahkan asimetri informasi juga menjadi kendala bagi organisasi untuk dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang berkualitas. Hal ini biasanya muncul karena adanya pembelokan tujuan insentif terkait penerapan manajemen strategi.

Tentang Defisit Anggaran

Tentang Defisit Anggaran

Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh suatu negara senantiasa berhadapan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi menjadi suatu syarat untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada perkembangan ekonomi, tetapi juga mengenai peningkatan kesejahteraan, keamanan dan kualitas sumber […]

Pesawat Kertas

Pesawat Kertas

Kau terbang. Aku terbang. Tetapi pesawatku pesawat kertas. Kata-kata yang luput diucapkan, tertulis berantakan. Aku tahu setelah ini tak akan ada malam yang sama lagi. Sebelum aku mengunci pintu kamar, kau bertanya, “Apakah ada yang kita tinggalkan?” Aku spontan menjawab, “Kenangan.” Tapi bahkan kenangan pun […]

Kritik dan Apresiasi Terhadap Ditjen Pajak

Kritik dan Apresiasi Terhadap Ditjen Pajak

Saya bertepuk tangan sekaligus mengernyitkan dahi tatkala Menteri Keuangan dengan bangga mengatakan penerimaan pajak memecahkan rekor karena menembus angka 1000 triliun. Angka ini cukup mengejutkan karena pada tanggal 4 November 2015, penerimaan baru sekitar 770 triliun. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, DJP berhasil mengumpulkan sekitar 300 T. Itu sebuah prestasi meski angka penerimaan yang ada masih jauh di bawah target.
Kernyitan dahi saya disebabkan karena hal itu diucapkan Menteri Keuangan. Saya anggap itu sebahagi bahasa/komunikasi positif kepada publik untuk menumbuhkan optimisme terhadap kinerja pemerintah. Sebab, nyatanya, percepatan penerimaan dalam waktu itu bisa dibilang tidak ada gunanya sama sekali. Kenapa?
Sampai 22 November 2015, realisasi pajak baru mencapai total Rp828,93 trilun atau sekitar 64%. Sementara realisasi belanja pemerintah hingga November sudah mencapat 78,1% dari target 1984 triliun. Atau telah mencapai 1500 triliun. Selisih antara realisasi belanja dan penerimaan (pajak dan bukan pajak), juga kepastian akan sisa belanja (yang sudah diprediksi dan bisa dihitung) menyebabkan pemerintah Indonesia harus mengisi kasnya, guna membayar setiap belanja pemerintah di bulan Desember.
Tahun lalu, kondisi yang serupa terjadi. Cash flow shortage menyebabkan kas negara kosong sementara belanja-belanja harus dibayar. Solusi yang dilakukan saat pemerintah saat itu salah satunya adalah dengan segera mengurangi belanja subsidi energi, sehingga beban proyeksi belanja berkurang, dan anggaran itu dialihkan untuk membiayai belanja pemerintah. Tahun ini, pemerintah mau tak mau menambah utang.
Penambahan utang ini menyebabkan realisasi defisit anggaran meningkat, dari semula direncanakan 1,9% atau 222,5 triliun menjadi 2,8% atau 318,5 triliun. Hal ini sedikit di bawah batas aman yang ditetapkan undang-undang, yakni 3%.
Maka, penambahan utang yang terjadi di awal Desember lalu masuk ke kas negara untuk membiayai belanja pemerintah, baik lewat mekanisme uang persediaan (UP) yang berakhir pada 7 Desember, maupun LS yang berakhir di belasan Desember.
Penerimaan pajak yang mencapai 1000 triliun itu bisa dibilang tidak berguna karena tidak proporsional untuk membiayai belanja negara pada saat dibutuhkan. Saya tidak akan mendebat dengan cara apa 300 triliun berhasil digenjot untuk didapatkan, yang kebanyakan berasal dari diskon, penghapusan sanksi pajak, ataupun potongan SPM. Hal itu sudah diakui sendiri oleh Menteri Keuangan.
Yang membuat saya jengah adalah betapa cara berpikir seperti ini tidak terjadi. Ketika Plt Dirjen Pajak baru diangkat, komentar yang diucapkannya adalah apapun yang terjadi, tunjangan pajak yang baru dinaikkan tahun ini, apapun yang terjadi, seharusnya tidak dikurangi (meski target tidak tercapai). Sebagai warga negara, komentar tersebut menyakiti hati saya.
KENAPA TARGET PAJAK TIDAK TERCAPAI?
Nah, ada banyak dalih yang diucapkan oleh pihak DJP. Mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi sampai penurunan harga migas. Tapi, menurut saya, hal itu bukan penyebab utama. Ada beberapa hal mendasar yang tidak dimiliki oleh DJP untuk dapat menjadi sebuah instansi yang baik.
1. Tidak adanya Sense of Crisis
Sekian tahun target tidak tercapai, membuat saya heran, sebagian teman di DJP merasa mereka masih baik-baik saja. Saya tak mencium rasa malu sedikit pun dan mereka terus-menerus berlindung di balik alasan-alasan.
Sering saya memulai membuat suatu sindiran dan tanggapan yang hadir pun beragam. Tanggapan yang sering muncul adalah:
– Sudahlah, kamu pasti cuma iri kan dengan penghasilan kami.
– Terima kasih dong kami sudah memungut pajak!
– Kami sudah kerja keras tahu!
Atau yang paling banyak adalah, bukan salah kami, ini salah pemerintah yang memberi kami target setinggi ini, salah pemerintah yang memberi kebijakan peringanan pada pengusaha, pada investor. Saya jadi garuk-garuk kepala, hebat sekali ya, sampai menyalahkan pemerintah seolah bukan bagian dari pemerintah?
Soal target ini memang krusial. Bagaimana sebenarnya proses pembahasan target penerimaan pajak? Apakah DJP tidak dilibatkan? Sehingga semata-mata, target itu diberi secara otomatis oleh yang di atas dan mereka menerima saja? Apakah DJP tidak memiliki perencanaan penerimaan sendiri, yang dibuat atas analisis per KPP, naik ke Kanwil dan kemudian menjadi bahan nasional, bahwa penerimaan dapat diproyeksikan sekian triliun? Top down atau bottom up?
Hal ini juga menjadi bumerang bagi teman-teman DJP. Ketika tunjangan mereka dinaikkan tahun 2015 lalu, dengan target sebegitu, tidak ada sama sekali yang protes. Mereka asik membela diri bahwa tunjangan itu pantas didapatkan. Tidak ada tulisan yang membahas target itu. Tatkala target terlihat akan tidak tercapai, masing-masing membela diri bahwa kinerja mereka sudah bagus. Dan apapun itu, pokoknya tunjangan nggak boleh dipotong!
Sebenarnya ada banyak komentar yang demikian, namun saya sajikan saja satu screenshoot pegawai DJP yang hampir tiap saat bikin status membela diri.

2. Sumber Daya Manusia
Selain soal mentalnya, hal yang kasihan dari DJP adalah tenaga AR dan Pemeriksa. Saya sebenarnya sepakat jika AR dan Pemeriksa ini tinggi penghasilannya, dan itu harus didasarkan pada kinerja mereka. Kenaikan tunjangan di DJP bukan rajin-malas, pintar-bego sama saja. Itu sama saja mengkhianati pembayar pajak. Namun harus didasarkan pada perhitungan yang matang atas kinerja.
Saya mengamini bahwa DJP kekurangan tenaga AR dan Pemeriksa. Satu AR (account represantative) memegang ribuan WP dan itu pasti tak mungkin bisa fokus. Sehingga AR hanya bisa fokus pada WP potensial saja.
Saya mendukung ada penambahan pegawai untuk kemudian menjadi AR dan Pemeriksa. Mekanismenya, biro SDM lebih paham.

3. Tidak Bisa Melihat Data Transaksi
Salah satu persoalan pajak adalah para petugas pajak dengan mata yang tertutup. Mereka tidak diperkenankan untuk melihat rekening wajib pajak, apalagi menganalisis data transaksi yang ada.
Mantan Dirjen Pajak, Fuad Rahmani, berkali-kali berupaya mendapatkan kewenangan tersebut. Namun selalu gagal. Sampai beliau mengundurkan diri, hal itu masih jauh panggang dari api.
Kalau tidak salah, jumlah pegawai pajak lebih dari 35.000 dan dari 35.000 itu banyak yang bisa menulis. Selayaknya sebagai aparatur negara yang cinta tanah air dan bangsa, mereka berupaya membuka mata rakyat. Salah satunya dengan tulisan. Gunakan tulisan sebagai alat untuk menggugah kesadaran rakyat akan pentingnya pajak, dan solusi atas masalah di atas. Agar kemudian rakyat percaya dan mereka menekan pengambil kebijakan untuk memberikan kewenangan itu.
Namun, sayangnya, salah satu pegawai pajak yang paling hebat dalam menulis, hanya melulu mengangkat tema LGBT dalam tulisannya.
Mungkinlah, hanya di negara ini, isu LGBT bisa lebih penting dari keberlangsungan negara.