Konsep Pemerataan dalam Konteks Pemindahan Ibukota Negara

Salah satu alasan yang mencuat dalam rencana pemindahan ibu kota negara adalah soal pemerataan ekonomi, selain sejumlah alasan lain yang menjadi syarat. Seperti, harus berada di tengah Indonesia, penduduknya harus mempunyai budaya toleransi yang baik, memiliki risikokebencanaan yang kecil (baik gempa bumi, gunung berapi, maupun tsunami), dan juga harus memiliki lahan luas yang siap minimal 60 ribu hektar.

Pemindahan ibu kota sebenarnya bukan hal yang tabu. Berbagai negara pernah melakukannya. Sebut saja Amerika Serikat yang memindahkan ibu kotanya dari New York ke Washington DC. Pula Australia, yang tadinya Melbourne dan Sydney sebagai dua kota terbesar berebut menjadi ibu kota, “dikalahkan” oleh Canberra.

Dalam pemindahan ibu kota itu biasanya akan terjadi gejala adanya pemisahan antara pusat perdagangan atau pusat perekonomian dengan pusat pemerintahan. Bila kedua aktivitas itu berada di satu wilayah, terjadi ketidakmampuan wilayah tersebut menampung beban yang ditimbulkan.


Jakarta dianggap memiliki diagnosis yang sama. Bersatunya pusat pemerintahan dan pusat bisnis membuat Jakarta terlalu padat. Efeknya, kemacetan dan kelayakan hidup semakin tidak menemukan jawaban. Untuk itu perlu melempar kue pembangunan ke luar Jakarta (juga luar Jawa) dengan cara memindahkan ibu kota.

Di satu sisi, hal ini menjadi otokritik, apakah pemindahan ibu kota ini menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan? Tentu sangat naif jika kesimpulan seperti itu diambil karena di sisi lain, pemerataan yang ditunjukkan dengan koefisien gini memperlihatkan perbaikan.

Sementara itu, resep yang bernama desentralisasi fiskal belum menunjukkan tanda vitalitas yang aman. Mayoritas daerah di Indonesia masih memiliki rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) yang tidak baik, bahkan buruk (di bawah 20%). Rasio ini dinilai dari dari jumlah pendapatan asli daerah dibandingkan dengan jumlah bantuan pemerintah pusat ditambah pinjaman.

Jadi, bila ada yang mengatakan bahwa pemekaran yang notabene memiliki biaya yang lebih murah (~ Rp 300 miliar) dibandingkan memindahkan ibu kota yang biayanya sangat tinggi ( > Rp 400 triliun) adalah solusi untuk pemerataan, rasanya keliru. Justru banyak daerah tidak mandiri dan menyusu ke pemerintah pusat. Hal itu menjadi beban berkepanjangan untuk ruang fiskal kita. Belum lagi jika diperhitungkan masalah bagaimana alokasi anggaran belanja daerah sebagian besar diperuntukkan untuk belanja operasional pemerintah daerah, yang tidak menghasilkan manfaat perekonomian daerah.

Konteks pemerataan dalam hal ini jauh lebih besar, yakni dapat menciptakan kegiatan ekonomi di tempat yang baru, juga di sekitar tempat yang terkoneksi dengan ibu kota yang baru. Jakarta akan menjadi seperti New York atau Sydney yang tetap ramai (ceteris paribus).

Namun, pekerjaan rumah sebelum memindahkan ibu kota dalam konteks pemerataan itu sangat banyak. Penyiapan infrastruktur yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit sudah jelas dan banyak dibahas (dari mana pembiayaannya?). Namun, yang tidak kalah penting adalah menyiapkan konektivitas antara Kalimantan (katakanlah Kutai) dengan sentra bisnis di Sumatra (Medan dan Palembang), Jawa (Jakarta dan Surabaya), Bali (Denpasar), dan Sulawesi (Makassar dan Manado).

Sekali lagi, bukan cuma infrastrukturnya, tetapi juga bagaimana membangun korelasi manusia (sosial dan budayanya) sehingga dengan mudah mampu membangun ikatan perekonomian. Hal inilah yang tidak mudah dilakukan. Dalam skala kecil, sulit membangun ikatan bisnis antara Palembang dan Padang, meski sudah distimulasi dengan hadirnya penerbangan di rute itu. Palembang justru lebih menerima Medan dan Batam dalam kegiatan perekonomiannya.

Akan naif apabila kemudian pemindahan ibu kota hanya dipandang sebagai undangan investasi dengan cara membangun infrastruktur belaka. Kesiapan manusia Indonesia juga yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan perekonomian itu.

Apalagi jika alasan kesenjangan dalam pemindahan ibu kota ke Kalimantan ditafsirkan karena Kalimantan dipandang “kurang”, itu keliru. Sebab, rasio gini di tiga provinsi di Kalimantan masuk dalam 10 rasio terbaik. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur semester II juga misalnya, 5,43%, di atas rata-rata nasional. Kalimantan bisa dibilang tidak punya masalah dalam kemandirian keuangan daerah (meski karena semata faktor pertambangan). Masih banyak daerah lain yang lebih buruk.

Oleh karena itu, kita harus setuju dengan pemindahan ibu kota, jika dan hanya jika, konsep pemerataan yang dimaksudkan benar-benar dapat membangun ikatan manusia Indonesia dalam skala yang lebih luas. Tidak seperti selama ini, ekonomi Indonesia dipandang dari mata Jakarta yang sebenarnya tidak merepresentasikan Indonesia secara holistik.

Tulisan ini sebelumnya telah dimuat di Detik, 27 Agustus 2019 di https://news.detik.com/kolom/d-4682751/konteks-pemerataan-dalam-pemindahan-ibu-kota-negara

Comments

comments

19 thoughts on “Konsep Pemerataan dalam Konteks Pemindahan Ibukota Negara”

  1. Saya sudah ke New York dan ke Washington DC. Memang langsubg terasa bedanya..satu pusat pemerintahan yang lain pusat bisnis. Jadi sudah memegang peran masing-masing.
    Saya setuju jika ada pemindahan ibukota tapi kaget juga kok jauh amat ya. Karena NY ke DC itu dekat. Jadi ada urusan bisnis dan pemerintahan masih tertempuh dalam jarak darat. Lha kalau Jakarta ke Kalimantan..berat diongkos.
    Hm..tapi kalau tetap di Jawa dimana juga..

    1. AKu belum pernah ke Washington dan NY, Mba.

      Baru ngeliat Kuala Lumpur dan Putrajaya aja sih, Tapi ya belum bisa menganalisis se-komprehensif kak Pringadi dan Mba Dian, tentunya.

    2. Ibukota baru akan berada di tengah itu sudah benar mnrt saya.
      Tapi mengingat biaya membangun infrastrukturnya piye…?

      Semua kantor2 pemerintah juga ikut pindah kan?
      Klo mau urus surat2 yg harus diurus di pusat, mahal biaya perjalanan yak…

      Ini hanya pemikiran emak2 yang lugu 🤑😵
      Ndak boleh ada yg tersinggung..

      #sokLuguMak

  2. Kalau saya melihat, pemindahan ibu kota mungkin karena semua berpusat di Jakarta ya, Mas Pring. Ya dari bisnis, pemerintahan, dan lainnya. Jadi Jakarta semakin sesak. Tapi pemindahan ibu kota memang perlu proses. Dan saya berharap, pemindahan ibu kota membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Aamiin.

  3. Kalau saya pribadi berpendapat pemindahan ibu kota ke pulau kalimantan bukan solusi terbaik saat ini. Bukan cuma AS, negara tetanggapun Malaysia memindahkan ibukotanya. Tetapi mereka punya dananya. Lah kalau kita?

  4. Saya pribadi sih setuju-setuju aja, asal dikerjakan dengan baik dan serius demi Indonesia gitu..
    kan bagus jadi pemerataan supaya enggak terlalu sesak berdesakan di Jakarta. Yaa doa saya terbaik untuk Indonesia deh

  5. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Saya enggak terlalu mengikuti berita pemindahan ibu kota. Yang jelas sebagai rakyat saya selalu mendoakan yang terbaik untuk negeri ini.

  6. Saya pribadi gak setuju ibukota dipindahkan, apalagi masih pake hutang. Solusi terbaik ya dibenerin dulu ekonomi kita supaya terjadi pemerataan. Kalo mau pindah pun setidaknya punya kas dan budget tersendiri

  7. Ibukota baru akan berada di tengah itu sudah benar mnrt saya.
    Tapi mengingat biaya membangun infrastrukturnya piye…?

    Semua kantor2 pemerintah juga ikut pindah kan?
    Klo mau urus surat2 yg harus diurus di pusat, mahal biaya perjalanan yak…

    Ini hanya pemikiran emak2 yang lugu 🤑😵
    Ndak boleh ada yg tersinggung..

    #sokLuguMak

  8. Pemindahan ibu kota sudah diwacanakan sejak lama. Semoga saja hasilnya baik seperti yang diharapkan. .setuju, penyiapan SDM sangat penting dilakukan. Utamanya ASN dari pusat. Terbiasa fasilitas yang mudah dan enak di pulau jawa, tiba2 harus ke kalimantan. Semoga semua bisa siap… Dan berubah ke arah lebih baik.

  9. Berat nian ini pembahasanya buat emak2 kyk aku hahaha #kidding. Memang di antara pro dan kontra yang ada sebenarnya ingin juga ada pemindahan ibukota, cuma kalau dr segi kesiapan kok kyknya saat ini belum siap ya, atau cuma perasaanku aja. Apalagi utang negara msh besar dan membangun infrastruktur baru itu butuh dana gak sedikit. Yaaa embuh kalau itung2annya pemerintah emang udah ada, moga2 kalau pun jd pindah ya itu keputusan yang tepat. Sbg rakyat jelata ya manut we demi kebaikan bangsa 😀

  10. Kalau soal ekonomi, setuju, Jakarta memang tetap menjadi kota ekonomi, dan ya banyak pro kontra terkait itu. Intinya aku tetap berharap konsep pemerataan dapat menjadi jalan keluar bagi problematika negara

  11. Kalo opini saya, gedung2 pemerintahan, segala icon bangsa akan berubah dr yang sudah ada sejak dulu. Seperti pemborosan uang negri, tapi balik lagi, semoga pemerintah sudah menganalisis dengan baik da lengkap dr segala strategi.

  12. Bicara soal pemindahan ibukota ini emang pro dan kontar, dan aku yang golongan kontra. Mungkin investor akan menarik, tetapi pastinya pulau kalimantan yang tergolong banyak hutan akan berubah menjadi kawasan perkotaan dan drastis. Lagi pula, APBN akan menggelembung karena akhirnya para PNS akan pindah juga ke ibukota baru

  13. Kalau aku sih setuju kalau Ibukota Indonesia dipindah, karena biar pusat pemerintahan dan pusat ekonomi tidak tercampur, agar urusan pemerintahan bisa lancar kalau dipindah

  14. Saya termasuk orang yang setuju ibukota dipindahkan. Tapi kurang setuju kalau ke Kalimantan. Banyak hal yang harus dipikirkan jika terlalu jauh ke sana.

  15. Kalau aku sampai sekarang masih belum bisa make sense atas pemindahan ibukota ini kalau dilihat dengan dalih pemerataan ekonomi. Toh, pemerataan ekonomi di Indonesia terjadi bukan karena kita kurang potensi (sumber daya alam) melainkan lebih kepada kualitas sumber daya manusia.

    Selama ini, SDA sudah berlimpah apalagi di daerah. Hanya mindset SDM lokal masih jauh tertinggal karena selalu menganggap kehidupan ibukota yang paling berkembang.
    Itulah pentingnya untuk membangun korelasi antar manusia supaya bisa berkolaborasi dengan membentuk ekosistem yang merata. Daripada terlalu banyak menghabiskan dana lagi untuk pindah?!

  16. Sebenarnya, pemindahan ibu kota ini tidak peduli dengan persetujuan yang saya buat. Setuju ataupun tidak, sudah diresmikan bahwa ibu kota akan pindah. Sebagai rakyat, saya ikut mendoakan semoga lancar dan membuahkan kebaikan untuk negeri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *