Komunitas Sastra Kementerian Keuangan: Sastrawan Plat Merah?

Bila menyebut “Sastrawan Plat Merah”, timbul sebuah konotasi negatif. Alasannya, frasa ini pernah muncul sebagai polemik dalam temu sastrawan beberapa tahun lalu. Saat itu, sastrawan plat merah adalah delegasi dari kalangan birokrat yang memaksakan status sastrawan disematkan dalam dirinya. Mereka mendaftarkan nama mereka sebagai perwakilan sastrawan, sekalipun nyata-nyata dari kalangan birokrat.

Lebih jauh, tidak sembarang orang bisa disebut sastrawan. Sastrawan dalam arti sempit memang bisa disematkan kepada orang yang bersastra. Tetapi itu tidak cukup. Seorang sastrawan seharusnya memiliki dua elemen penting yakni keteguhannya dalam pencapaian estetika, dan keluasan cara pandang terhadap realitas. Dua elemen itu akan menghadirkan independensi seorang sastrawan yang berpihak pada kebenaran yang dia yakini.

“Sastrawan Plat Merah” bisa menimbulkan makna sastrawan yang berpihak pada Pemerintah. Padahal, fakta menunjukkan sastrawan seringkali berhadap-hadapan dengan Pemerintah karena sastrawan yang anti-kekuasaan kerap membela yang lemah atau mereka yang tersakiti akibat kekuasaan Pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, ada banyak sastrawan yang pernah dipenjara karena dianggap melawan Pemerintah. Pada 1957, Mochtar Lubis, pengarang novel Jalan Tak Ada Ujung ini pernah menjadi tahanan rumah dan tahanan penjara selama sembilan tahun karena dianggap sebagai oposan Presiden Soekarno. Salah satu pendiri majalah sastra Horison ini dipenjara lantaran karya-karya jurnalistiknya. Pada tahun 1960-an, Pramoedya, pengarang Bumi Manusia ini ditahan oleh pemerintahan Soeharto lantaran pandangan Pro-Komunisnya. Buku-bukunya dilarang beredar dan dia juga dilarang menulis selama berada di ruang tahanan yang berada di Pulau Buru. Pada 1967, Sitor Situmorang mendekam di penjara karena menulis esai berjudul ‘Sastra Revolusioner’. Dia dijebloskan ke penjara dengan tuduhan pemberontakan. Dia ditahan pemerintahan Orde Baru mulai dari tahun 1967-1974. Pada tahun 1977, W.S. Rendra, penyair yang lebih dikenal sebagai Si Burung Merak ini ditahan di rutan militer Jalan Guntur, Jakarta, akibat pembacaan salah satu puisinya di Taman Ismail Marzuki. Puisi yang Rendra deklamasikan itu ternyata membuat gerah pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 1996, Wiji Thukul menjadi buronan pemerintah Orde Baru. Pada tahun itu dia pamit kepada istrinya untuk pergi bersembunyi, dan sampai sekarang dia tidak pernah kembali lagi. Dia menjadi buronan karena jenderal-jenderal di Jakarta menuding puisi-puisinya menghasut para aktivis untuk melawan pemerintah Orde Baru.

Relasi buruk sastrawan dan Pemerintah ini tidak hanya terjadi di Indonesia karena memang bawaan alami sifat kedua pihak ini yang kerap bertentangan.

Sastrawan Plat Merah: Sastrawan dalam Ketiak Pemerintah?

Konotasi lain dari “Sastrawan Plat Merah” muncul karena korelasi antara sastrawan dan Pemerintah yang membuat beberapa sastrawan terlibat dalam agenda-agenda kekuasaan. Dahulu, kerajaan selalu memiliki pujangga-pujangga yang bertugas memuja-muji raja, menulis Ode saat ada anggota kerajaan yang meninggal dunia, dan bahkan membacakan syair-syair perang untuk menaikkan semangat prajurit.

Fenomena menggunakan sastra dan sastrawan sebagai alat Pemerintah (alat ideologi Pemerintah) jamak terjadi di mana pun. Dalam zaman modern, beberapa dokumentasi rahasia yang terkuak membuktikan keterlibatan sastrawan dunia dalam agenda Pemerintah tertentu. Sebut saja pada masa Perang Dingin. CIA membujuk banyak sastrawan untuk melakukan propaganda anti-komunisme. Salah satunya George Orwell, dengan novel 1984, menulis tentang bahaya komunisme bila berkuasa. James Baldwin, Gabriel García Márquez, Richard Wright, dan Ernest Hemingway, pada masa-masa tertentu memiliki hubungan dengan jaringan intelijen Amerika Serikat. Di Indonesia, hal itu juga terjadi. Goenawan Muhammad dianggap sebagai salah satu sastrawan yang memiliki agenda “plat merah”. Upayanya membawa masuk Albert Camus adalah upaya mengubah arah sastra dari sifat-sifat revolusioner menjadi berkhusuk pada perenungan diri.

Sastrawan Plat Merah: Sebuah Keseimbangan

Lahirnya komunitas sastra di dalam tubuh Pemerintah tidaklah terkait dengan perang propaganda. Komunitas sastra seperti Komunitas Sastra di Kementerian Keuangan menawarkan sebuah keseimbangan. Pelakunya yang plat merah. Pelakunya yang merupakan bagian dari pemerintah. Bukan berarti para pelaku ini akan membabi-buta mendukung propaganda Pemerintah.

Keseimbangan yang paling bisa diterima adalah terkait keseimbangan pribadi para pelaku itu sendiri. Di tengah dunia keuangan yang begitu rigid, para pelaku bersastra. Ini kembali melegitimasi bahwa para pelaku sastra bisa datang dari mana saja. Pelaku sastra tidak harus orang yang lulus dari jurusan Sastra Indonesia, tetapi lintas profesi dan lintas keilmuan.

Ditilik lebih dalam, ini akan mengembalikan sastra ke Sastra (dengan S besar), bahwa sastra pada dasarnya adalah literasi atau pengetahuan itu sendiri. Cara seseorang memaknai pengetahuan akan membuatnya bersastra. Maka, Komunitas Sastra di Kementerian Keuangan seharusnya menawarkan sebuah hal bagi Sastra itu sendiri. Sebuah dunia pengetahuan yang jarang dikuasi banyak orang yakni dunia keuangan.

Penggiat sastra di Kemenkeu tidak boleh hanya mengintimi sastra sebagai keindahan, melainkan juga harus mengamini sastra sebagai kritik yang diungkapkan dengan cara yang berbeda. Pengetahuan dunia keuangan itu yang seharusnya menjadi bahan dasar lahirnya sintesis antara keindahan dan kritik tersebut. Karena apabila para pelaku hanya bergelut dengan estetika, berindah-indah, maka tak akan bedanya dengan masyarakat umum.

Comments

comments