Dari Birokrasi ke Birokrasi

Dari Birokrasi ke Birokrasi

Setiap mendengar birokrasi, publik kebanyakan memberikan cap negatif. Birokrasi dianggap lambat. Bahkan kerap dikatakan, tak pernah ada yang pasti di dalam birokrasi. Para birokrat pun tak lepas dari anggapan makan gaji buta dan tak profesional.

Reformasi birokrasi yang telah dilakukan Kementerian Keuangan berusaha membuktikan bahwa paradigma itu keliru. Perbaikan pelayanan publik yang dilakukan kantor-kantor vertikal di Kemenkeu pun memberikan dampak pasti. Pemprosesan SPM menjadi SP2D yang dulunya memakan waktu diselesaikan menjadi 1 jam saja. Dari sisi internal, penerapan balance scorecard dan Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi alat kontrol. Reformasi Birokrasi secara tegas mengubah 3 pilar: penataan organisasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia menjadi lebih baik.

Transformasi Kelembagaan yang kini berjalan adalah kelanjutan dari niat Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik.

Selama semester I 2016 ada beberapa inisiatif yang telah berhasil dijalankan di berbagai tema. Untuk tema penganggaran, salah satunya adalah dengan adanya publikasi informasi tentang penganggaran pada website DJA. Upaya membangun engagement dengan masyarakat ini juga dilakukan di Pajak dan Bea Cukai. DJP telah berhasil memperluas fungsionalitas website yang user friendly dan mudah diakses. Jumlah orang yang berkunjung pada tahun lalu saja sudah mencapai 10,29 juta. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif berupa kesadaran para wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Bea Cukai juga memanfaatkan website sebagai bagian dari kehumasan untuk meningkatkan citra dan kepuasan pelanggannya.

Dalam kesempatan temu para Duta Transformasi Kelembagaan, Selasa (26/07), Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya Transformasi Kelembagaan ini guna mencapai visi Kementerian Keuangan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Di tengah melesunya perekonomian dunia, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Semester I 2016, defisit anggaran melebar ke 1,83%. Hal ini terjadi karena realisasi penerimaan pada semester I tidak menggembirakan. Kelesuan ekonomi menjadi salah satu penyebab turunnya realisasi tersebut. Bambang Brodjonegoro meberikan pesan khusus, program tax amnesty harus didukung dan disukseskan. Dari tax amnesty inilah diharapkan akan ada tambahan kurang lebih 165 trilyun yang masuk ke kas negara. Dengan demikian, shortfall bisa dihindari. Bila tidak, realisasi utang bisa saja makin bertambah dan batas defisit 3% yang ditentukan undang-undang terancam terlewati.

Kesuksesan program-program pemerintah membutuhkan dukungan kepercayaan dari masyarakat. Diperkirakan ada lebih dari 11.000 trilyun dana orang Indonesia di luar negeri. Jika mereka tak percaya dengan pemerintahan berjalan, maka tak mungkin mereka mau meletakkan dananya di dalam negeri. Padahal, bila dana tersebut diinvestasikan di dalam negeri, akan dengan cepat menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi.

Dukungan kepercayaan dari masyarakat itu juga akan tercermin dari kesadaran masyarakat membayar pajak. Dari 252 juta penduduk Indonesia, tercatat baru sekitar 27 juta saja yang memiliki NPWP. Dan dari 27 juta itu, hanya sekitar 10 juta saja yang menyampaikan SPT. Tentu, kita tidak melihatnya sebagai sebuah kegagalan kinerja, melainkan tantangan dan peluang yang dapat diraih di masa depan.

Transformasi kelembagaan sesuai pilarnya yang pertama adalah memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi outcome. Artinya, sebuah kinerja tidak dilihat hanya dari keluarannya saja, tetapi menganalisis betul-betul apakah keluaran tersebut memberikan manfaat atau mencapai tujuan. Artinya juga, dibutuhkan audit kinerja dari setiap pekerjaaan, tidak sebatas audit keuangan. Kemenkeu dalam SE-32/MK.1/2015 telah merilis alat awal untuk menilai kinerja dengan tidak hanya berdasarkan penyerapan anggaran dan keluarannya saja, tetapi juga efisiensinya.

Efektivitas dan efisiensi menjadi kata kunci dalam transformasi kelembagaan ini. Para duta Transformasi Kelembagaan tentu menjadi pion penting dalam menilai proses bisnis yang ada saat ini. Inisiatif perubahan yang dapat menyederhanakan proses bisnis dan memberikan dampak yang baik inilah yang diperlukan.

Yoris Sebastian, seorang pecandu kreativitas, yang turut hadir dalam temu Duta Transformasi Kelembagaan itu juga memberikan pesan bahwa ide inisiatif itu tidak melulu harus besar. Pengalamannya saat membuat kompetisi inovasi di sebuah bank memunculkan inovasi mengenai kokot (staples) yang dianggap remeh, namun bila ditotal secara nasional dapat menghasilkan penghematan milyaran per tahun.

Ditjen Perbendaharaan pun telah melakukan inisiatif seleksi untuk pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi yang telah menemukan inovasi dalam proses bisnis dan kini telah memasuki penilaian akhir.

Efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan itu akan mementahkan anggapan bahwa birokrasi itu ribet dan tidak pasti. Bahkan suatu saat saya membayangkan, karena sangking pastinya, setiap pegawai setiap bulannya menerima to-do-list, daftar target kinerja yang harus ia kerjakan bulan ini.  Karena bebasis kinerja, yang penting pekerjaan selesai. Mau di mana saja, dengan cara apa saja, pekerjaan tetap harus selesai. Seperti saya punya sepupu, dia seorang desainer grafis. Dalam sebulan, paling dua minggu dia masuk kantor. Sisanya jalan-jalan. Tetapi ia punya target kinerja yang bisa ia selesaikan kapan saja. Tidak harus di kantor. Mungkin suatu saat kita juga demikian.

 

(2016)

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *