Category Archives: Pikiran Pringadi

Lebih dari Sekadar Kisah Cinta

Catatan Pembacaan atas Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk

Dapatkah karya sastra mengubah zaman? Pertanyaan itulah yang tercetus di benakku ketika selesai membaca Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. Barangkali, jika tak ada novel ini, akan sangat sulit bagi seseorang di luar Minangkabau untuk menikahi perempuan Minangkabau.

Perempuan memang memegang peranan penting dalam adat Minangkabau. Minangkabau menganut sistem matrilineal. Artinya, garis keturunan didasarkan pada ibu. Hal ini juga mengandung konsekuensi warisan adat diturunkan ke anak perempuan tertua terlebih dahulu. Atau yang lebih dikenal dengan istilah bundo kanduang. Dapat dianggap sebagai kemalangan, jika tidak memiliki anak perempuan. Garis sukunya akan terputus.

Yang dialami oleh Zainuddin lebih pelik lagi. Ayahnya tercampak dari tanah adat, lalu menikahi perempuan Makassar. Meski memiliki darah Minang, Zainuddin tak dianggap Minang. Ia tidak memiliki suku. Hal itu diungkapkan Zainuddin dengan berkata, “Di Makassar aku dianggap orang Minangkabau, di Minangkabau aku dianggap orang Makassar.”

Tradisi pernikahan dalam adat Minangkabau juga tidak sederhana. Peran ninik-mamak begitu penting. Hubungan antara mamak (saudara laki-laki ibu) dengan kemenakannya begitu erat. Mamak berkewajiban mendidik sang kemenakan. Mamak juga yang berperan penting dalam musyawarah untuk memutuskan calon suami bagi kemenakannya. Keputusan orang tua dan mamaklah yang menentukan apakah seorang lelaki diterima atau tidak jadi menantu di keluarga itu. Hal ini diperlihatkan tatkala Zainuddin melamar Hayati. Para ninik-mamak bermusyawarah untuk menghasilkan keputusan menolak Zainuddin.

Latar peristiwa Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk adalah pada tahun 1930. Kini, 86 tahun sudah berlalu. Pembaca di luar Minangkabau pasti bertanya-tanya, apakah adat Minangkabau masih seperti itu?

Ninik Mamak merupakan salah satu unsur pemerintahan nagari. Ketika Orde Baru berkuasa, fungsi Ninik Mamak digantikan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Selama masa 30 tahun lebih di Orde Baru itu, tentu ada pergeseran-pergeseran yang terjadi. Ada yang positif semisal peran absolut ninik-mamak menjadi lebih fleksibel, ada juga pengaruh negatif karena fungsi pengawasan keluarga yang hilang mengakibatkan perubahan tingkah laku generasi muda. Karena itu, baru ketika reformasi, pada UU Otonomi Daerah, peran Ninik Mamak dikembalikan lagi dalam unsur pemerintahan.

Ketika saya menikahi perempuan Minang, beberapa hal yang tergambar di Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk pun saya alami. Ketika Zainuddin hendak melamar Hayati, haruslah via induk bako, atau saudara perempuan dari ayahnya. Saya yang non-Minangkabau sebelumnya harus memiliki keluarga, memiliki suku terlebih dahulu. Jadilah saya diangkat anak dan mendapat suku Chaniago. Tinggal beberapa hari di rumah Chaniago sebelum melangkah ke prosesi selanjutnya. Keluarga baru sayalah yang kemudian melamar ke Ninik Mamak.

Sebenarnya, di tiap nagari, detail adat itu berbeda-beda. Hayati berada di Batipuh. Batipuh dikenal dengan semboyan Batipuah Nagari Gadang Sapuluah Anak Kotonya Campo Koto Piliang yang berarti bahwa Batipuh merupakan negeri yang sangat luas dan sangat tegas nan kuat dalam adat istiadat Koto Piliang. Ketegasan itu tergambar jelas di novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wejk. Dalam relasi Zainuddin-Hayati pun tidak pernah terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama. Di Minangkabau juga dikenal semboyan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adat bersendikan syarat, syarat bersendikan kitab suci. Kita dapat melihat, meski dimabuk cinta, Zainuddin tidak pernah menyentuh Hayati. Mereka berbalas-balasan surat dan surat itu diantarkan oleh orang ketiga. Ketika mereka tampak berkhalwat (berdua-duaan), hal itu serta merta menjadi hal tak disedap dipandang mata. Dengan cepat, hal itu menjadi isu yang negatif dan mengundang kemarahan dari keluarga Hayati.

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk juga menunjukkan tradisi sastra yang kuat di Minangkabau. Dalam prosesi adat seperti Balatak Tando, dua pihak keluarga akan bersahut-sahutan pantun. Dalam surat-surat Zainuddin dan Hayati, kita juga menemukan bahasa yang indah. Pun di dalam novel ini, ada banyak kalimat yang indah dan membius.

“Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis sedu sedan. Tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan menempuh onak dan duri penghidupan.”
“Anak lelaki tak boleh dihiraukan panjang, hidupnya ialah buat berjuang, kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut palang, meskipun bagaimana besar gelombang. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang.”
“Kadang-kadang cinta bersifat tamak dan loba, kadang-kadang was-was dan kadang-kadang putus asa.”
“Kalau pikiran tertutup bagaimana mungkin bisa mengarang?”
“Sejauh-jauhnya kita tersesat, pada kebenaran kita akan kembali.”

Ada banyak kalimat lain yang dapat membuat pembaca terpiuh-piuh di novel tersebut. Saya menduga kecenderungan keindahan bahasa di suatu wilayah juga dipengaruhi kondisi geografi wilayah tersebut. Misal, di Makassar pesisir, orang dikenal keras bahasanya karena geografinya berupa pesisir pantai. Orang harus berteriak-teriak mengalahkan deru ombak untuk bisa didengar. Di Palembang, panas, dan antarrumah berjauhan sehingga harus berteriak untuk memanggil satu sama lain. Minangkabau dianugerahi keindahan alam yang luar biasa. Sepanjang mata memandang, tampak hijau persawahan. Tanah yang subur, udara yang sejuk. Tak heran, bahasanya pun menjadi indah.

~
Apakah karya sastra itu?

Sering saya mendapatkan pertanyaan seperti itu. Banyak orang mengatakan teenlit bukan sastra, chicklit bukan sastra, pop bukan sastra. Bagi saya hal itu keliru. Karya sastra adalah karya yang merekam zaman, atau karya yang hadir sebagai reaksi dari zaman. Senada dengan hal itu, di dalam kitab Sutasoma dikatakan, kurang-lebih, susastra adalah sebuah kolam yang bening, yang memantulkan bulan dengan sempurna. Kalimat itu bisa berarti karya sastra mampu menampilkan wujud zaman apa adanya, secerah dan seburuk mungkin. Segala sesuatu yang ditulis memiliki dasar. Dan kolam yang bening, bisa digunakan untuk bercermin.

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk tak dinafikkan adalah karya sastra yang baik. Meski dalam sejarahnya, novel ini sempat dituduh hasil plagiasi—yang kemudian dibela oleh HB Jassin, dkk. hal itu tak menutupi kecemerlangannya.
Novel ini bukan kritik atas adat Minangkabau, melainkan kritik atas pergeseran penerapan adat di Minangkabau terutama pada hal yang berbau materi. Ninik mamak, dalam hal menerima calon menantu, seharusnya hanya melihat syarat utama yakni apakah sang lelaki sudah memiliki pekerjaan, apakah sang lelaki tampak bertanggung jawab dan apakah perempuan menerima sang lelaki. Dalam kasus Zainuddin yang tidak memiliki suku, adat memungkinkan pemberian suku kepada Zainuddin (seperti yang saya alami). Novel ini membabarkan bahwa kepentingan materialisme itu ada dalam kedok adat. Azis dipilih karena keterpandangannya, hartanya.

Kritik Hamka yang kedua terlihat pada kelakuan anak muda di perkotaan yang mulai meninggalkan agama. Relasi itu terlihat pada Khadijah, sahabat Hayati, yang tidak mengenakan baju kurung dan mengatakahn pakaian adat sudah tidak modern. Modernitas harus muncul juga dalam penampilan. Pemberian nama Khadijah sendiri punya arti penting. Hamka seolah ingin menampilkan ironi di antara nama dan perbuatan. Hamka ingin menampilkan wanita modern seharusnya seperti Khadijah (istri Rasulullah) yang merupakan pengusaha sukses, namun tetap menjadi wanita yang mulia.

Kritik ketiga, Hamka juga ingin berkata, tak pernah ada ujung yang baik dari hedonisme, dari judi dan utang. Azis yang terjebak dalam kehidupan hura-hura, bermain judi dan terlilit utang pada akhirnya harus kehilangan segalanya.

Kritik-kritik itu berhasil ditempatkan dengan baik oleh Hamka, sebagai sari dari cerita. Ia tidak menggurui. Ia berhasil membawa pembaca dalam ketegangan yang intens di sepanjang cerita. Maka, tak salah jika dikatakan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk adalah karya sastra terbaik Buya Hamka.

Lalu apakah karya sastra dapat mengubah zaman?
Pertanyaan ini hanya akan bisa dijawab oleh waktu. Dalam hal, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, sepertinya iya.

(2016)

Lomba Menulis Cerpen dan Cerber Femina 2016

Syarat Umum Sayembara Cerpen dan Cerber femina 2016/ 2017:

Peserta adalah Warga Negara Indonesia.
Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan ejaan yang disempurnakan.
Naskah harus karya asli, bukan terjemahan.
Tema bebas, namun sesuai untuk majalah femina.
Naskah belum pernah dipublikasikan di media cetak, elektronik dan online, dan tidak sedang diikutsertakan dalam sayembara lain.
Peserta hanya boleh mengirim 2 naskah terbaiknya.
Hak untuk menyiarkannya di media online ada pada PT Gaya Favorit Press.
Redaksi berhak mengganti judul dan menyunting karya.
Naskah yang tidak menang, namun memenuhi syarat, akan dimuat di femina.
Penulis akan mendapat honor sesuai standar femina.
Keputusan juri mengikat, tidak dapat diganggu gugat, dan tidak ada surat-menyurat.
Lomba ini tertutup untuk karyawan Femina Group.
Naskah dikirim ke : Redaksi Femina, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B32-33, Kuningan, Jakarta Selatan, 12910

Syarat Khusus Cerpen :

Diketik dengan komputer di atas kertas HVS kuarto dengan jarak dua spasi. Font Arial ukuran 12.
Panjang naskah 6-8 halaman, dan dikirim sebanyak dua rangkap disertai 1 (satu) CD berisi naskah.
Naskah dilampiri formulir asli dan fotokopi KTP.
Pada amplop kiri atas ditulis: Sayembara Mengarang Cerpen Femina 2015.
Naskah ditunggu selambat-lambatnya 1 Oktober 2016.
Pemenang akan diumumkan di majalah femina yang terbit pada bulan November 2016.

Syarat Khusus Cerber :

Diketik dengan komputer di atas kertas HVS kuarto dengan jarak dua spasi. Font Arial ukuran 12.
Panjang naskah 40-50 halaman.
Dijilid dan dikirim sebanyak dua rangkap disertai 1 (satu) CD berisi naskah.
Naskah dilampiri formulir asli dan fotokopi KTP, serta sinopsis cerita.
Pada amplop kiri atas ditulis : Sayembara Mengarang Cerber Femina 2015/2016.
Naskah ditunggu selambat-lambatnya 30 November 2016.
Pemenang akan diumumkan di majalah femina yang terbit pada bulan April 2017.

Hadiah Lomba :

Sayembara Cerpen*
Pemenang 1 : Rp4.000.000
Pemenang 2: Rp3.000.000
Pemenang 3: Rp2.000.000
Sayembara Cerber*
Pemenang 1 : Rp7.000.000 + Beasiswa Workshop Menulis Skenario dari Plot Point + Profil di Majalah Femina
Pemenang 2 : Rp6 .000.000 + Beasiswa Workshop Menulis Skenario dari Plot Point
Pemenang 3 : Rp5.000.000 + Beasiswa Workshop Menulis Skenario dari Plot Point

Formulir Pendaftran bisa didownload klik di sini (Download, Print, lalu isi dan sertakan pada saat pengiriman Naskah)

Info Lebih Lanjut dan Lengkap Silahkan Hubungi :
Website : www.femina.co.id
Twitter : @FeminaMagazine
Facebook : Femina Magazine Indonesia
Instagram : @feminamagazine

Infratruktur dan Struktur Belanja Pemerintah

Tahukah kita bahwa rel kereta pertama dibangun di Kemijen (Semarang) pada 17 Juni 1864. Proyek tersebut dilaksanakan oleh NISM (Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij) guna memfasilitasi pengiriman tembakau,, nila dan gula yang merupakan barang ekspor dari Yogyakarta dan Surakarta agar cepat sampai di pelabuhan Semarang.

Kesadaran Belanda dalam pembangunan infrastruktur begitu baik. Belanda juga mulai membangun rel kereta api di Sumatra pada tahun 1876 dan juga di Sulawesi pada tahun 1923. Jaringan rel kereta api dipilih karena kereta apilah moda transportasi yang paling aman, paling cepat dan paling bebas hambatan saat itu. Bahkan hingga kini, di negara-negara maju, kereta api adalah pilihan utama pemerintah dalam menyediakan transportasi massal bagi masyarakatnya.

China misalnya, punya 91.000 km rel kereta api. India punya 65.000 km rel kereta api. Indonesia bagaimana? Indonesia punya sekitar 6700 km rel dan yang beroperasi hanya sekitar 4700 km. Mirisnya, sebagian besar rel kereta api itu adalah peninggalan zaman Belanda.

Struktur Belanja Pemerintah

Rel kereta api hanyalah salah satu cerminan bagaimana pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Daerah-daerah di luar Jawa bisa dikatakan sangat minim kemajuan di bidang infrastruktur bahkan sejak reformasi dimulai. Hal itu terjadi bukan karena keengganan pemerintah dalam membangun infrastruktur, melainkan karena ruang fiskal yang begitu terbatas.

Kita bisa lihat pada tahun 2009. belanja infrastruktur kita adalah sekitar 76,3 Trilyun. Pada tahun 2010, belanja infrastruktur naik sedikit menjadi 86 Trilyun. Pada tahun 2011, 114,2 T. Pada tahun 2012 145,5. Sedangkan pada tahun 2013, 184,3 T. Perbandingan belanja infrastuktur terhadap PDB Indonesia bahkan kalau jauh dari negara-negara di ASEAN. Kita hanya berada di atas Filipina dan Vietnam.

Ruang fiskal yang terbatas itu tak bisa dihindari karena banyaknya mandatory spending atau belanja yang sudah diamanatkan undang-undang, termasuk betapa banyaknya kategori belanja pegawai (51): gaji dan pensiun pegawai negeri. Pemerintah juga dihadapkan pada pilihan untuk mengalokasikan anggaran pada belanja subsidi bahan bakar yang pernah mencapai 276 Triliun. Baru pada pemerintahan kali ini, kebijakan itu berubah. Kebijakan pemberian subsidi itu pun dikurangi hingga hanya sekitar 80 Triliun menyebabkan adanya uang tabungan bersih sekitar 186 Trilyun. Dari situlah kemudian pemerintah mendapatkan tambahan anggaran infrastruktur. Dan pada tahun 2016 ini anggaran infrastruktur kita lebih dari 300 Trilyun.

Kebijakan ini bisa dikatakan sebagai keberuntungan pemerintah karena di saat yang sama harga minyak dunia relatif rendah. Saya tidak tahu nanti, jika harga minyak dunia meroket seperti zaman SBY, pilihan seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Lantas Apa Gunanya Belanja Infrastruktur?

Positifnya adalah di pemerintahan baru ini pembangunan infrastruktur marak dibicarakan. Adanya tol laut membutuhkan pembangunan dermaga-dermaga baru. Kereta api jalur Sumatra dan Sulawesi juga serius dihitung yang investasinya setidaknya membutuhkan anggaran total sekitar 60 triliun. Pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung seakan ingin menjawab betapa sudah tidak akomodatifnya perjalanan melalui mobil yang setiap hari di diancam kemacetan sedemikian parah.

Belanja infrastruktur juga terbukti berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dengan catatan belanja infrastuktur tersebut diarahkan pada pendukung pertumbuhan ekonomi seperti kegiatan-kegiatan dalam bidang kedaulatan pangan (Rp25,8 triliun), energi ketenagalistrikan (5,0 triliun), kemaritiman (15,3 triliun), pariwisata dan ekonomi kreatif (Rp2,1 triliun) serta kegiatan industri (Rp1,6 triliun). Baik itu didanai APBN, public private partnership, atau bentuk kerja sama lain yang sifatnya b to b, sungguh pembangunan infrastruktur saat ini sangat diperlukan.

Di luar Jawa, yang sudah sangat lama diabaikan, pembangunan infrastruktur utama adalah harga mati (gedung sekolah, rumah sakit, dll). Sementara data juga menunjukkan infrastruktur di lima provinsi utama di Indonesia seperti DKI Jakarta juga butuh perbaikan. Dengan begitu Indonesia mendapatkan tantangan besar dalam bagaimana menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur mengingat angagran yang sedemikian terbatas. Banyak hal perlu dilakukan untuk memperluas ruang fiskal dan itu bukan tanpa hambatan politik maupun bukan politik.

APBN kita yang terus meningkat di sisi belanja (sekitar 2000 T) menghadapi ancaman serius dari tidak tercapainya target pajak. Hingga bulan Mei saja, penerimaan pajak yang dicapai lebih rendah dari bulan Mei yang sama tahun lalu. Hingga dalam RAPBN P ada penghematan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk juga dalam belanja modal. Semakin tinggi pajak diperlukan untuk membiayai pengeluaran publik, semakin mengurangi pendapatan disposable dari para pembayar pajak, sehingga membatasi kebebasan ekonomi mereka dan kemampuan mereka untuk membeli apa yang mereka inginkan dari pasar.Kemungkinan besar, dalam jangka panjang, tingkat pajak yang tinggi mungkin juga memiliki dampak negatif pada efisiensi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, terutama jika pajak dikumpulkan secara tidak efisien dan uang dibelanjakan secara tidak produktif.

Ancaman selanjutnya adalah berkaca pada penelitian yang dilakukan OEDC adalah bahwa public spending tidak berkorelasi dengan pertumbuhan indeks pembangunan manusia. Hal ini terjadi karena distribusi manfaat yang diterima antarpenduduk tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini disebabkan adanya kesenjangan ekonomi. Sehingga pemerintah, menurut penelitian itu, harus membagi fokus antara menyediakan infrastruktur utama terlebih dahulu ketimbang infrastruktur pro growth.

Yang dilakukan di Amerika Latin kemudian adalah, mengalokasikan anggaran pada belanja subsidi sosial. Sehingga yang lebih penting menurutnya adalah, masyarakat dapat merasakan tangan pemerintah secara utuh dalam urusan-urusan kebutuhan asasi seperti pendidikan dan kesehatan dengan baik. Hal itu yang kemudian akan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia.

Namun, lagi-lagi ini pilihan pemerintah dalam pro pertumbuhan atau pro pemerataan. Dan untuk menentukan prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur itu, pemerintah sudah sepatutnya melakukan capital budgeting atas setiap proyek infrastrukturnya. Analisis biaya dan manfaat harus dengan cermat dilakukan hingga menghitung impact/dampak yang dihasilkan dari proyek tersebut.

(2016)

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/pringadiasurya/membincang-infrastruktur_576a486f917e6144113a6bf3

Tentang Defisit Anggaran

Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh suatu negara senantiasa berhadapan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi menjadi suatu syarat untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada perkembangan ekonomi, tetapi juga mengenai peningkatan kesejahteraan, keamanan dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya dimaksud bukan hanya pengolahan sumberdaya alam, tetapi juga mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya kebijakan yang kondusif agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ada 2 sebab yang mengharuskan sebuah negara harus mencapai pertumbuhan ekonominya, yaitu untuk menciptakan lapangan pekerja bagi penduduknya yang setiap saat bertambah dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat (Sadono sukirno, 1994 ; 25). Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan ekonomi dilakukan oleh semua negara, termasuk Indonesia.

Pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi yang diawali dengan runtuhnya Lehman Brothers yang merupakan bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat. Krisis ini berdampak pada situasi perekonomian Indonesia. Tingkat pertumbuhan GDP Indonesia mengalami penurunan walaupun tidak terlalu parah dibandingkan negara lain yang mencapai 6.0 persen pada tahun 2008 yang semula berada pada tingkat 6.3.

Tabel di bawah ini menampilkan perkembangan pertumbuhan GDP selama periode 2007-2014.
Tahun Pertumbuhan Defisit
2007 6,3 1,26
2008 6,0 0,08
2009 4,6 1,58
2010 6,2 0,73
2011 6,5 1,14
2012 6,2 1,86
2013 5,7 2,23
2014 5,1 2,26
Sumber: Pencarian penulis

Pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan kinerja perekonomian pada saat tahun target. Kinerja ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh faktor–faktor internal dan eksternal dari negara yang bersangkutan. Contoh faktor eksternal yang digunakan sebagai indikator dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia adalah Harga Minyak dan Nilai Tukar Rupiah. Faktor internal yang digunakan dalam asumsi makro antara lain Tingkat Inflasi; Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia; dan Lifting Migas.

Anggaran negara, melalui unit yang menangani penerimaan dan belanja, memegang peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pengelolaan anggaran sangat berpengaruh terhadap kualitas anggaran tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) masih menunjukkan defisit pada tahun 2014 dan pada RAPBN 201 , hal tersebut terjadi karena Indonesia masih menganut penganggaran defisit.

Pada jurnal ini akan dibahas mengenai penganggaran defisit dan dampak kebijakan defisit anggaran terhadap faktor lain dalam asumsi makropembentukan APBN serta alasan dari mengurangi defisit dan hubungannya dengan mandatory spending.

2. Tinjauan Pustaka

Menurut Rahardja dan Manurung (2004), defisit anggaran adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, karena budget constraint, pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah (G>T) untuk memenuhi tujuan bernegara. Anggaran yang defisit ini biasanya ditempuh bila pemerintah ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini umumnya dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi.
Definisi dari defisit anggaran menurut Samuelson dan Nordhaus (2001) adalah suatu anggaran ketika terjadi pengeluaran lebih besar dari pajak. Sedangkan menurut Dornbusch, Fischer dan Startz defisit anggaran adalah selisih antara jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah dan penerimaan dari pajak. Kombinasi dari besaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah terangkum dalam suatu anggaran pemerintah.

Untuk menghadapi kondisi perekonomian tertentu, salah satu yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui
kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal tersebut dapat dilihat dalam anggaran pemerintah, dan defisit anggaran adalah salah satu kebijakan fiskal pemerintah yaitu kebijakan fiskal ekspansif.

Algifari (2009) melakukan penelitian terhadap perekonomian Indonesia berdasarkan data defisit anggaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tahun 1990-2007 dengan partial adjusment model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa defisit anggaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya.

Menurut Abimanyu (2005), defisit anggaran pemerintah merupakan stimulus fiskal yang bersifat ekspansif. Perekonomian yang berada pada kondisi kelesuan, yang ditunjukkan oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi memerlukan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Kartika (2006), pemerintah mempunyai tiga pilihan untuk menutup defisit APBN, yaitu dari hasil privatisasi BUMN, Utang Dalam Negeri, dan dari Utang Luar Negeri.

4. Analisis dan Pembahasan

a. Defisit Anggaran
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukanlah peran pemerintah di dalam perekonomian. Pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian sangat luas. Salah satu bentuk aktivitas tersebut dapat dirangkum dalam kerangka anggaran pemerintah. Anggaran suatu negara dapat disusun berbeda-beda tergantung pada kondisi perekonomian negara tersebut.

Suatu negara dapat menyusun anggarannya secara seimbang apabila kondisi perekonomian normal. Kebijakan anggaran yang surplus dapat diaplikasikan manakala terjadi perubahan kebijakan fiskal yang bersifat Ekspansioner atau Kontraksioner (Shone,1989:116). Selain itu, negara juga dapat menyusun penganggaran defisit.
Pada masa Depresi Besar, teori klasik ataupun neo klasik tak dapat menyelesaikan persoalan. Keynes datang membawa solusi, pada masa resesi, anggaran berimbang atau surplus tidak dapat diterapkan. Pemerintah haruslah menerapkan defisit anggaran. Kini, defisit anggaran diterapkan hampir di setiap negara.
Pada saat perekonomian mengalami krisis, defisit anggaran pemerintah merupakan kebijakan yang dipilih oleh banyak negara untuk menggairahkan perekonomian.

Tentang seberapa penting defisit anggaran, kita akan menemukan jawaban yang berbeda tergantung pada keadaan/status ekonomi suatu negara. Cara termudah menghitung ukuran defisit anggaran adalah persentase GDP. Ada batas tertentu yang dijadikan ukuran itu. Di Indonesia, untuk tahun 2015, defisit anggarannya adalah 2,21 %. Defisit anggaran terbesar terjadi di Irlandia, Jepang, UK dan US sebesar lebih dari 8% GDP.

Bagi negara yang sedang berkembang, utang merupakan salah satu sumber dana untuk membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi negaranya. Hal ini terjadi karena belum cukupnya dana yang berasal dari tabungan di dalam negeri, sehingga sumber pembiyaan berupa utang, khususnya utang dari luar negeri sangat diperlukan. Salah satu alternatif untuk mencukupi kekurangan dana di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia diatasi oleh pemerintah yang bersangkutan dengan cara mencari bantuan berupa utang.
Pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan pembangunan ekonomi dengan menggunakan utang, khususnya yang bersumber dari luar negeri memang mendatangkan manfaat, namun selain memperhatikan pemanfaatannya bagi pertumbuhan perekonomian, hal lain yang harus dipikirkan ada beban utang yang muncul di kemudian hari.
Namun dalam tahap awal pembangunan, penggunaan komponen utang sebagai sumber pembiayaan memang sangat menguntungkan (Subri dan Basri, 2003).
Pada intinya, kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makro ekonomi (Surjaningsih et al, 2012). Kebijakan fiskal merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen pokok, yaitu Penerimaan dan pengeluaran pemerintah (government expenditure) (Mankiw, 2003; Turnovsky, 1981).
Dampak kebijakan fiskal merupakan isu yang kontroversial dan sudah ada sejak lama. Beberapa upaya reformasi kebijakan
fiskal sering dilakukan agar perekonomian berjalan pada jalur yang benar. Namun kebijakan yang diambil belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal karena pengaruh kebijakan non-ekonomi yang lebih dominan.
Hendrin H. Sawitri (2006) menyatakan bahwa bermula dari krisis tahun 1997 hingga sekarang yang berlanjut dengan krisis–krisis yang lain mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat sulit untuk tumbuh positif. Krisis ekonomi ditandai dengan menurunnya permintaan agregat sehingga kondisi perekonomian menunjukkan ciri– ciri depresi seperti menurunnya daya beli secara drastis, berkurangnya bahkan hilangnya investasi asing, dan meningkatnya pengangguran di berbagai sektor. Di sektor yang lain, sektor penawaran, terjadi ketidakkondusifan berbagai kebijakan yang mengakibatkan elastisitas penawaran sangat lemah.
Kebijakan fiskal dalam perekonomian tersebut dituangkan dalam pos–pos yang tercantum dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Menurut Romer dalam Sawitri (2006) menyatakan bahwa secara simultan fungsi fiskal bertujuan untuk menciptakan kondisi makro ekonomi secara kondusif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, penciptaan tenaga kerja yang sekaligus menekan jumlah pengangguran, pengendalian tingkat inflasi, dan mendorong distribusi pendapatan semakin merata.
Kebijakan defisit anggaran menjadi penting dalam masa krisis sehingga banyak persoalan menjadi dilematis dalam memilih kebijakan fiskal yang tepat. Kebijakan defisit maupun surplus anggaran menjadi isu penting untuk dikaji karena dalam siklus bisnis defisit anggaran menjadi pembahasan yang cukup serius dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
Secara teoritis, kebijakan defisit anggaran mempengaruhi variabel moneter malalui dua jalur (R. Maryanto, 2004). Kedua jalur tersebut mempengaruhi variable moneter melalui sektor riil dan melalui hubungan keuangan antara pemerintah dan penguasan moneter.
Stanley Fischer dan William Easterly (1990) juga mengungkapkan terdapat hubungan antara persamaan income account budget, persamaan pendanaan defisit anggaran, dan persamaan dinamik antara evolusi rasio utang terhadap GNP. Efek kebijakan defisit anggaran merupakan pergerakan yang tidak tampak karena mempunyai dampak jangka panjang.

b. Mengurangi Defisit Anggaran
Di dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, pemerintah berencana menurunkan target defisit anggaran tahun 2015 menjadi 1,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro, penurunan defisit anggaran ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan.
Seperti diketahui, sebelumnya, dalam APBN tahun anggaran 2015 defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,21 persen dari PDB. Tujuan pengurangan target defisit anggaran ini sendiri adalah untuk memberikan sinyal kepada pelaku pasar bahwa pemerintah bersungguh-sungguh untuk mengurangi defisit anggaran sekaligus defisit transaksi berjalan pada tahun 2015 ini.
Penurunan defisit transaksi berjalan sendiri sangat diperlukan sebagai upaya untuk memitigasi dampak rencana penaikan tingkat bunga oleh bank sentral Amerika Serikat (AS).
Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut, akan dilakukan langkah–langkah kebijakan guna memperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.
1. Kebijakan pembiayaan dalam negeri
Kebijakan di sisi pembiayaan dalam negeri tersebut dapat ditempuh dengan:
– melakukan pengelolaan portofolio surat utang negara (SUN) melalui langkah-langkah pembayaran bunga dan pokok obligasi negara secara tepat waktu, penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, penukaran utang (debt switching) serta pembelian kembali (buyback) obligasi negara;
– melanjutkan kebijakan privatisasi yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasarmodal;
– memanfaatkan dana eks moratorium untuk membiayai program rekonstruksi dan rehabilitasi NAD-Nias;
– menggunakan sebagian dana simpanan pemerintah; dan
– memberikan dukungan dana bagi percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka kemitraan Pemerintah–Swasta.

2. Kebijakan pembiayaan luar negeri
Langkah-langkah yang ditempuh antara lain meliputi:
– Mengamankan pinjaman luar negeri yang telah disepakati dan rencana penyerapan pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, dan
– Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang sudah jatuh tempo.

Dalam rangka membiayai pembiayaan defisit anggaran, Pemerintah akan mengedepankan prinsip kemandirian dengan lebih memprioritaskan pendanaan yang bersumber dari dalam negeri. Pendanaan dari luar negeri akan dilakukan lebih selektif dan berhati-hati dengan mengupayakan beban pinjaman yang paling ringan melalui penarikan pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah dan tenggang waktu yang panjang dan tidak mengakibatkan adanya adanya ikatan politik serta diprioritaskan untuk membiayai kegiatan–kegiatan yang produktif.

3. Kebijakan dari Sisi Pengeluaran:
– Mengurangi subsidi; Bantuan yang diambil dari anggaran negara untuk pengeluaran yang sifatnya membantu konsumen untuk mengatasi tingginya harga yang tidak terjangkau oleh mereka agar tercipta kestabilan politik dan sosial lainnya, misalnya subsidi pupuk, subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya negara memberikan subsidi terhadap suatu barang, karena barang itu dianggap harganya terlalu tinggi dibanding dengan kemampuan daya beli masyarakat. Agar tidak terjadi gejolak di masyarakat, maka negara mengeluarkan dana untuk mensubsidi barang tersebut. Subsidi itu dilakukan dengan beberapa cara, misalnya :
• memberikan subsidi kepada konsumen dengan cara memberikan subsidi harga barang-barang yang dikonsumsi;
• memberikan subsidi kepada produsen, yaitu memberikan subsidi pada bahan baku yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Kalau pengeluaran subsidi itu dikurangi akan berakibat pada kenaikan harga barang yang diberi subsidi itu.
– Penghematan pada setiap pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pembangunan
– Penghematan pada pengeluaran rutin dilakukan oleh departemen teknis, misalnya untuk pengeluaran listrik, telepon, alat tulis, perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar dan sebagainya tanpa mengurangi kinerja dari departemen teknis yang bersangkutan.
– Menyeleksi sebagian pengeluaran-pengeluaran pembangunan
Pengeluaran pembangunan yang berupa proyek-proyek pembangunan diseleksi menurut prioritasnya, misalnya proyek-proyek yang cepat menghasilkan. Proyek-proyek yang menyerap biaya besar dan penyelesaiannya dalam jangka waktu yang lama, sementara ditunda pelaksanaannya.
– Mengurangi pengeluaran program-program yang tidak produktif dan tidak efisien.
Program–program semacam ini yang tidak mendukung pertumbuhan sektor riil, tidak mendukung kenaikan penerimaan pajak, dan tidak mendukung kenaikan penerimaan devisa. Pemotongan program-program ini harus dilakukan dengan hati-hati. Pemotongan pengeluaran tanpa memperbaiki produktivitas program, berarti akan ada kecenderungan akan menurunnya kualitas dan kuantitas output.

Mengurangi defisit anggaran itu dapat menjadi masalah. Jika sebuah negara punya defisit yang meningkat cepat, maka pemerintah harus membuat kebijakan pengurangan defisit. Hal tiba-tiba ini bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan resesi ekonomi.
Mengurangi atau menambah defisit anggaran, tentulah harus diperhatikan penggunaan pembiayaan defisit anggaran tesebut. Menilik kondisi saat ini, APBN kita masih negative net flow. Cash Flow Negatif adalah situasi di mana pembayaran (dana yang ke luar) selama jangka waktu tertentu melebihi arus kas masuk (dana yang masuk) pada periode yang sama. Hal ini dicontohkan bahwa Pemerintah meminjam dana 1 milyar rupiah, namun di tahun yang sama kita membayar pinjaman sebesar 2 milyar rupiah. Hal ini secara langsung menunjukkan bahwa setiap utang yang diterima tidak memiliki manfaat sama sekali pada proses pembangunan di Indonesia. Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk berusaha mengurangi porsi pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri. Perlu disadari atau tidak bahwa kebijakan utang luar negeri hanya melanjutkan praktik eksploitasi luar negeri terhadap anggaran Indonesia akibat terjadinya selisih transfer negatif sejak tahun 1984/1985.
Selain itu penggunaan utang luar negeri bukan merupakan solusi untuk mengurangi beban utang karena makin meningkatnya beban-beban utang dari penarikan utang – utang baru berbiaya mahal yang sangat bias dengan kepentingan kreditor.
Hal lain yang mendasar dari net negative flow adalah Indonesia mengirim hasil kegiatan ekonomi nasional ke luar yang ditransfer untuk pembayaran utang. Net negative flow juga menyebabkan struktur ekonomi menjadi rentan karena kebutuhan pembayaran hutang yang besar sekaligus kebutuhan cadangan ekonomi yang besar.
Namun, kegagalan dalam mengurangi defisit anggaran, seperti yang sudah diterakan sebelumnya, dapat merusak pertumbuhan ekonomi. Kegagalan dalam mengurangi defisit anggaran dapat disebabkan beberapa hal. Pertama, perbedaan antara riil GDP dengan nominal GDP. Penerimaan perpajakan yang tidak tercapai dan di bawah tax ratio. Dan yang ketiga, arah fiskal belum berada di sisi penawaran. Arah fiskal yang belum berada di sisi penawaran ini menyebabkan kegiatan produksi belum memiliki nilai yang signifikan untuk menciptakan neraca perdagangan yang baik.

c. Fiscal Sustainibility dan Problem Mandatory Spending
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat utama dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal dan sekaligus sebagai pedoman penganggaran dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Indonesia.
Menurut Musgrave, 1959 (dalam Nurcholis Madjid, 2012) ada tiga fungsi utama dari kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa fungsi alokasi dari APBN mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Mengingat begitu strategisnya kebijakan fiskal maka APBN—yang berfungsi sebagai alat utama dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal tersebut—harus dijaga agar tetap sustain.
Fiscal sustainability dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai apakah APBN Indonesia dalam kondisi sustain atau terancam. Brixi dan Mody, 2002 (dalam Haryo Kuncoro, 2011) mengatakan bahwa isu fiscal sustainability merupakan bagian integral dari pembahasan bagaimana pemerintah mempunyai kemampuan untuk membayar utang dalam jangka panjang. Sementara itu, Chalk dan Hemming, 2000 (dalam Haryo Kuncoro, 2011) menjelaskan bahwa fiscal sustainability adalah terkait dengan upaya pemerintah dalam menjaga pemecahan masalah fiskal sehingga menciptakan surplus APBN. Sedangkan menurut Nurcholis Majid, 2012, kesinambungan fiskal dapat didefinisikan sebagai kondisi pada satu periode yang dapat menjamin solvency di masa datang. Ini berarti bahwa APBN dikatakan sustainable apabila tidak menghadapi tekanan pembiayaan yang berlebihan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi utang secara terus menerus yang terlalu besar dan tidak terkendali, serta mempunyai surplus keseimbangan primer yang cukup memadai dan dapat memelihara rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) minimal tetap (konstan) atau secara bertahap menurun sehingga memiliki ketahanan yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, masalah utama dalam fiscal sustainability sebenarnya adalah pada seberapa besar tingkat defisit dan utang yang dipunyai oleh pemerintah.
Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 3 telah dinyatakan bahwa rasio defisit dan rasio utang masing-masing tidak boleh lebih dari 3 persen dan 60 persen dari PDB. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaga defisit anggaran dan tingkat utang yang aman sehingga fiscal sustainability dapat terjaga.
Ada beberapa faktor yang dianggap dapat menjaga kondisi fiskal agar tetap sustain dan sekaligus memaparkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi ancaman terhadap kesinambungan fiskal tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa kesinambungan fiskal dapat terjadi apabila asumsi ekonomi makro mendekati angka aktualnya, APBN mempunyai nilai keseimbangan primer yang positif dan mempunyai kapasitas dalam membayar utang, pemerintah dapat mengendalikan mandatory dan nondiscretionary spending sehingga pemerintah mempunyai ruang fiskal yang cukup, dan pemerintah dapat meminimalkan kondisi kerentanan fiskal serta mempunyai fleksibilitas dalam mengelola penerimaan dan belanja terutama dalam kondisi mendesak.
Besaran mandatory spending—yaitu pengeluaran negara pada program-program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku—semakin lama semakin membesar. Misalnya, dalam APBN 2013 bahwa yang termasuk mandatory spending yaitu
1. Kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD sesuai amanat Amandemen keempat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan dari APBN/APBD
2. Kewajiban penyediaan Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Penyediaan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Penyediaan dana otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU Nasional.

Jika dilihat dari klasifikasi belanja ekonomi maka dalam APBN tahun 2013, khusus untuk anggaran belanja Pemerintah Pusat (di luar belanja transfer ke daerah) alokasinya meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp1.139,0 triliun (12,3 persen terhadap PDB). Namun demikian, dari jumlah tersebut ternyata sebagian besar merupakan belanja mengikat (nondiscretionary spending) yaitu sekitar 65,5 persen (Rp746,4 triliun) yang merupakan belanja yang bersifat wajib untuk dipenuhi seperti belanja pegawai, belanja barang operasional, subsidi, pembayaran bunga utang, dan bantuan sosial untuk cadangan bencana alam. Sedangkan sisanya sebesar 34,5 persen (Rp392,6 triliun) adalah belanja yang merupakan diskresi Pemerintah yang terdiri dari belanja barang nonoperasional, sebagian bantuan sosial, belanja modal, belanja hibah, dan belanja lain-lain.
Besaran mandatory dan nondiscretionary spending yang besar tersebut berakibat pada semakin sempitnya ruang fiskal bagi Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja-belanja yang bersifat mendesak pada setiap tahunnya seperti belanja untuk pembangunan infrastruktur dan pemberian bantuan sosial bagi rakyat yang membutuhkan.
Ketika Pemerintah benar-benar memerlukan tambahan belanja yang mendesak maka Pemerintah tidak mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk menutup kebutuhan tersebut karena mayoritas dana APBN sudah dkavling untuk mandatory dan nondiscretionary spending.
Ada beberapa langkah rekomendatif yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menghadapi kondisi ini. Tindakan Pemerintah yang perlu dilakukan ini akan terealisasi jika terbuka peluang untuk mengamandemen peraturan perundangan yang selama ini menjadi landasan dalam mengalokasikan belanja-belanja mengikat tersebut.
Langkah-langkah rekomendatif tersebut adalah sebagai berikut:
1) Melakukan prioritisasi terhadap mandatory dan nondiscretionary spending. Dari beberapa jenis belanja di atas, suatu saat Pemerintah perlu menghapus beberapa jenis mandatory spending yang dianggap tidak prioritas dan tidak terkait langsung dengan tujuan pembangunan nasional.
2) Mengurangi besaran porsi masing-masing belanja mengikat yang dianggap prioritas tersebut. Setelah memilih beberapa belanja prioritas tersebut, Pemerintah harus menghitung ulang besaran dari masing-masing belanja tersebut, hal ini bisa dilihat dari angka penyerapan anggaran yang selama ini tercapai, seperti anggaran pendidikan (20 persen APBN/APBD) berdasarkan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) beberapa tahun anggaran hanya mampu menyerap anggaran rata-rata sebesar 90 persen, hal ini berarti Pemerintah seharusnya mempunyai diskresi untuk mengalokasikan sisa anggaran tersebut ke program/kegiatan lainnya (pada tahun anggaran tertentu).
3) Mengusulkan agar besaran mandatory spending diatur secara periodik (berkala) atau secara tahunan tergantung kondisi pada tahun anggaran bersangkutan dan melihat pengalaman penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya. Hal ini, dapat dilakukan apabila ada kemauan politik baik dari pihak eksekutif maupun legislatif yaitu membuat peraturan perundang-undangan terkait belanja mengikat yang dirancang dan disahkan secara tahunan (seperti halnya Undang-Undang Nota Keuangan dan APBN) sehingga setiap tahun anggaran dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dari efektivitas mandatory spending tersebut.

5. Kesimpulan dan Saran
Analisis Basic Keynesian menyarankan peningkatan defisit anggaran pada masa resesi adalah hal baik. Pada masa resesi, sektor pembayaran privat jatuh, dan tabungan meningkat, menyebabkan sumber-sumber ekonomi banyak tak digunakan. Pinjaman pemerintah adalah cara untuk menmberdayagunakan pinjaman ini dan “menendang” ekonomi. Pembayaran defisit dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, yang memungkinkan pendapatan pajak lebih tinggi dan defisit kemudian akan berakhir. Kalau negara menggunakan anggaran berimbang pada masa resesi, resesinya akan semakin buruk.
Jika defisit terjadi selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat, maka defisit pemerintah akan mengacaukan sektor privat. Pinjaman pemerintah akan mengurangi investasi di sektor privat, dan kita dapat berargumen pembayaran pemerintah sebenarnya tidak lebih efisien dari sektor privat.
Jika pemerintah meminjam untuk investasi dalam meningkatkan infratrruktur, itu mungkin saja akan mengatasi kegagalan pasar dan meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Tapi jika pemerintah meminjam untuk transfer pembayaran, akan ada ruang yang terbatas dalam kapasitas produksi.
Mengurangi atau menambah defisit anggaran, tentulah harus diperhatikan penggunaan pembiayaan defisit anggaran tesebut. Menilik kondisi saat ini, APBN kita masih negative net flow. Cash Flow Negatif adalah situasi di mana pembayaran (dana yang ke luar) selama jangka waktu tertentu melebihi arus kas masuk (dana yang masuk) pada periode yang sama.
Selain itu penggunaan utang luar negeri bukan merupakan solusi untuk mengurangi beban utang karena makin meningkatnya beban-beban utang dari penarikan utang – utang baru berbiaya mahal yang sangat bias dengan kepentingan kreditor.
Hal lain yang mendasar dari net negative flow adalah Indonesia mengirim hasil kegiatan ekonomi nasional ke luar yang ditransfer untuk pembayaran utang. Net negative flow juga menyebabkan struktur ekonomi menjadi rentan karena kebutuhan pembayaran hutang yang besar sekaligus kebutuhan cadangan ekonomi yang besar.
Oleh karena itu, defisit anggaran harus dikurangi dengan salah satunya opsi mandatory spending tersebut dalam upayanya juga meningkatkan ruang fiskal kita yang terbatas.

Kritik dan Apresiasi Terhadap Ditjen Pajak

Saya bertepuk tangan sekaligus mengernyitkan dahi tatkala Menteri Keuangan dengan bangga mengatakan penerimaan pajak memecahkan rekor karena menembus angka 1000 triliun. Angka ini cukup mengejutkan karena pada tanggal 4 November 2015, penerimaan baru sekitar 770 triliun. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, DJP berhasil mengumpulkan sekitar 300 T. Itu sebuah prestasi meski angka penerimaan yang ada masih jauh di bawah target.
Kernyitan dahi saya disebabkan karena hal itu diucapkan Menteri Keuangan. Saya anggap itu sebahagi bahasa/komunikasi positif kepada publik untuk menumbuhkan optimisme terhadap kinerja pemerintah. Sebab, nyatanya, percepatan penerimaan dalam waktu itu bisa dibilang tidak ada gunanya sama sekali. Kenapa?
Sampai 22 November 2015, realisasi pajak baru mencapai total Rp828,93 trilun atau sekitar 64%. Sementara realisasi belanja pemerintah hingga November sudah mencapat 78,1% dari target 1984 triliun. Atau telah mencapai 1500 triliun. Selisih antara realisasi belanja dan penerimaan (pajak dan bukan pajak), juga kepastian akan sisa belanja (yang sudah diprediksi dan bisa dihitung) menyebabkan pemerintah Indonesia harus mengisi kasnya, guna membayar setiap belanja pemerintah di bulan Desember.
Tahun lalu, kondisi yang serupa terjadi. Cash flow shortage menyebabkan kas negara kosong sementara belanja-belanja harus dibayar. Solusi yang dilakukan saat pemerintah saat itu salah satunya adalah dengan segera mengurangi belanja subsidi energi, sehingga beban proyeksi belanja berkurang, dan anggaran itu dialihkan untuk membiayai belanja pemerintah. Tahun ini, pemerintah mau tak mau menambah utang.
Penambahan utang ini menyebabkan realisasi defisit anggaran meningkat, dari semula direncanakan 1,9% atau 222,5 triliun menjadi 2,8% atau 318,5 triliun. Hal ini sedikit di bawah batas aman yang ditetapkan undang-undang, yakni 3%.
Maka, penambahan utang yang terjadi di awal Desember lalu masuk ke kas negara untuk membiayai belanja pemerintah, baik lewat mekanisme uang persediaan (UP) yang berakhir pada 7 Desember, maupun LS yang berakhir di belasan Desember.
Penerimaan pajak yang mencapai 1000 triliun itu bisa dibilang tidak berguna karena tidak proporsional untuk membiayai belanja negara pada saat dibutuhkan. Saya tidak akan mendebat dengan cara apa 300 triliun berhasil digenjot untuk didapatkan, yang kebanyakan berasal dari diskon, penghapusan sanksi pajak, ataupun potongan SPM. Hal itu sudah diakui sendiri oleh Menteri Keuangan.
Yang membuat saya jengah adalah betapa cara berpikir seperti ini tidak terjadi. Ketika Plt Dirjen Pajak baru diangkat, komentar yang diucapkannya adalah apapun yang terjadi, tunjangan pajak yang baru dinaikkan tahun ini, apapun yang terjadi, seharusnya tidak dikurangi (meski target tidak tercapai). Sebagai warga negara, komentar tersebut menyakiti hati saya.
KENAPA TARGET PAJAK TIDAK TERCAPAI?
Nah, ada banyak dalih yang diucapkan oleh pihak DJP. Mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi sampai penurunan harga migas. Tapi, menurut saya, hal itu bukan penyebab utama. Ada beberapa hal mendasar yang tidak dimiliki oleh DJP untuk dapat menjadi sebuah instansi yang baik.
1. Tidak adanya Sense of Crisis
Sekian tahun target tidak tercapai, membuat saya heran, sebagian teman di DJP merasa mereka masih baik-baik saja. Saya tak mencium rasa malu sedikit pun dan mereka terus-menerus berlindung di balik alasan-alasan.
Sering saya memulai membuat suatu sindiran dan tanggapan yang hadir pun beragam. Tanggapan yang sering muncul adalah:
– Sudahlah, kamu pasti cuma iri kan dengan penghasilan kami.
– Terima kasih dong kami sudah memungut pajak!
– Kami sudah kerja keras tahu!
Atau yang paling banyak adalah, bukan salah kami, ini salah pemerintah yang memberi kami target setinggi ini, salah pemerintah yang memberi kebijakan peringanan pada pengusaha, pada investor. Saya jadi garuk-garuk kepala, hebat sekali ya, sampai menyalahkan pemerintah seolah bukan bagian dari pemerintah?
Soal target ini memang krusial. Bagaimana sebenarnya proses pembahasan target penerimaan pajak? Apakah DJP tidak dilibatkan? Sehingga semata-mata, target itu diberi secara otomatis oleh yang di atas dan mereka menerima saja? Apakah DJP tidak memiliki perencanaan penerimaan sendiri, yang dibuat atas analisis per KPP, naik ke Kanwil dan kemudian menjadi bahan nasional, bahwa penerimaan dapat diproyeksikan sekian triliun? Top down atau bottom up?
Hal ini juga menjadi bumerang bagi teman-teman DJP. Ketika tunjangan mereka dinaikkan tahun 2015 lalu, dengan target sebegitu, tidak ada sama sekali yang protes. Mereka asik membela diri bahwa tunjangan itu pantas didapatkan. Tidak ada tulisan yang membahas target itu. Tatkala target terlihat akan tidak tercapai, masing-masing membela diri bahwa kinerja mereka sudah bagus. Dan apapun itu, pokoknya tunjangan nggak boleh dipotong!
Sebenarnya ada banyak komentar yang demikian, namun saya sajikan saja satu screenshoot pegawai DJP yang hampir tiap saat bikin status membela diri.

2. Sumber Daya Manusia
Selain soal mentalnya, hal yang kasihan dari DJP adalah tenaga AR dan Pemeriksa. Saya sebenarnya sepakat jika AR dan Pemeriksa ini tinggi penghasilannya, dan itu harus didasarkan pada kinerja mereka. Kenaikan tunjangan di DJP bukan rajin-malas, pintar-bego sama saja. Itu sama saja mengkhianati pembayar pajak. Namun harus didasarkan pada perhitungan yang matang atas kinerja.
Saya mengamini bahwa DJP kekurangan tenaga AR dan Pemeriksa. Satu AR (account represantative) memegang ribuan WP dan itu pasti tak mungkin bisa fokus. Sehingga AR hanya bisa fokus pada WP potensial saja.
Saya mendukung ada penambahan pegawai untuk kemudian menjadi AR dan Pemeriksa. Mekanismenya, biro SDM lebih paham.

3. Tidak Bisa Melihat Data Transaksi
Salah satu persoalan pajak adalah para petugas pajak dengan mata yang tertutup. Mereka tidak diperkenankan untuk melihat rekening wajib pajak, apalagi menganalisis data transaksi yang ada.
Mantan Dirjen Pajak, Fuad Rahmani, berkali-kali berupaya mendapatkan kewenangan tersebut. Namun selalu gagal. Sampai beliau mengundurkan diri, hal itu masih jauh panggang dari api.
Kalau tidak salah, jumlah pegawai pajak lebih dari 35.000 dan dari 35.000 itu banyak yang bisa menulis. Selayaknya sebagai aparatur negara yang cinta tanah air dan bangsa, mereka berupaya membuka mata rakyat. Salah satunya dengan tulisan. Gunakan tulisan sebagai alat untuk menggugah kesadaran rakyat akan pentingnya pajak, dan solusi atas masalah di atas. Agar kemudian rakyat percaya dan mereka menekan pengambil kebijakan untuk memberikan kewenangan itu.
Namun, sayangnya, salah satu pegawai pajak yang paling hebat dalam menulis, hanya melulu mengangkat tema LGBT dalam tulisannya.
Mungkinlah, hanya di negara ini, isu LGBT bisa lebih penting dari keberlangsungan negara.

Anna, Nova dan Critical In Danger

September lalu, aku mendapatkan kesempatan untuk datang ke Taman Nasional Way Kambas. Saat itu masih musim kemarau dan kabut asap melanda hampir seluruh Sumatra. Lampung belum terimbas karena arah angin lebih mengutara. Sumber kebakaran terparah pun ada di Sumatra Selatan, Jambi, dan Pekanbaru. Meskipun begitu, di beberapa titik di taman nasional, relawan pengawas api berjaga. Setiap ada potensi kebakaran, api kecil yang mulai tersulut, akan segera dipadamkan.

Saya ke Way Kambas bersama dengan Biodiversity Warriors, sebuah kelompok pemuda yang peduli pada keanekaragaman hayati.

Saat membaca Dunia Anna karya Jostein Gaardner, saya teringat mereka. Saya teringat betapa ada anak-anak muda yang hapal nama spesies, hewan dan tumbuhan, dan merasa sangat antusias ketika menemukan spesies-spesies di habitat aslinya. Mereka pun banyak memberikan pencerahan kepada saya tentang spesies dan pentingnya spesies itu.
Saya juga teringat ucapan Einstein yang mengatakan jika lebah menghilang/punah dari muka bumi ini, maka manusia hanya punya waktu dua tahun lagi untuk hidup. Ucapan Einstein itu mengindikasikan tentang peran dan keterkaitan setiap hal yang ada di dunia ini. Punahnya satu hal akan menjadi sebuah efek kepunahan yang lain. Termasuk juga, satu hal yang kamu lakukan di dunia ini, akan memiliki pengaruh pada keseimbangan alam semesta.

Filsafat seperti itu juga yang ada di Dunia Anna. Sesuai dengan subjudul novel ini yang bicara tentang filsafat alam semesta. Sehingga siapapun yang menyadari bahwa manusia hanya hidup di bumi, sebuah bola yang menggantung di tata surya, yang apa saja bisa terjadi kepadanya, seharusnya tidak merasa sombong. Manusia seharusnya tidak merasa bahwa merekalah yang berhak atas segala sesuatu di bumi ini dan tidak menjaga keseimbangan yang ada.
Ketika itu, di TNWK, saya sempat menyambangi sebuah kali yang kering. Tak ada airnya sama sekali. Di sana diletakkan ember-ember yang akan dipenuhi air dua kali seminggu untuk minum para satwa liar. Saya tak tahu, jika generasi saat ini tak merasa bertanggung jawab pada alam, tak peduli pada alam, generasi mendatang akan menjadi satwa-satwa yang tak lagi memiliki kali air.

Oh betapa….