Category Archives: Pikiran Pringadi

Public Interest (Kepentingan Publik)

 

Public berasal dari bahasa latin publicus artinya:

  1. yang berkaitan dengan urusan atau urusan resmi dari semua orang, dibandingkan dengan hanya kelompok tertentu.
  2. Orang-orang pada umumnya, terlepas dari keanggotaan kelompok tertentu.

Interest (merupakan peenyesuaian dari kata interesse, dari Anglo-French, dari Medieval Latin, dan dari bahasa Latin) artinya berarti hak, gelar, klaim atau bagian dari harta.

Public Interest artinya:

  1. Kesejahteraan masyarakat umum, kesejahteraan bersama.
  2. Perhatian masyarakat terhadap kegiatan.

Kesejahteraan umum dan hak-hak masyarakat yang harus diakui, dilindungi dan maju

Public Interest adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan gerakan politik dan organisasi yang merupakan kepentingan umum – mendukung masyarakat umum dan untuk kepentingan masyarakat, berlawanan dengan kepentingan pribadi dan perusahaan (tujuan partikularistik). Kepentingan publik juga bisa berarti lebih umum apa yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat.

Kesulitan yang terjadi adalah:

  • Untuk menentukan apa yang dimaksud dengan “public interest”, terutama karena “special interest” sendiri sering berbicara dalam mendukung tujuan meraka menggunakan bahasa public interest
  • Untuk meramalkan apakah pergerakan atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi tertentu akan bermanfaat bagi masyarakat atau sebaliknya akan membawa pengaruh buruk.

Ada pandangan yang berbeda tentang berapa banyak anggota masyarakat yang harus mendapatkan keuntungan dari suatu tindakan sebelum dapat dinyatakan dalam kepentingan umum: di satu sisi, tindakan harus menguntungkan setiap anggota masyarakat agar benar-benar dapat disebut sebagai public interest; di sisi lain, tindakan dapat disebut sebagai public interest asalkan menguntungkan beberapa penduduk dan tidak ada yang dirugikan.

Public interest merupakan suatu konsep dalam banyak filosofi politik.

Perlu dicatat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam beberapa kasus memajukan kepentingan umum akan merugikan kepentingan pribadi tertentu. Ini risiko “tirani mayoritas” dalam demokrasi apapun, karena kepentingan minoritas mungkin dihilangkan. Di sisi lain, kita semua bisa menjadi  minoritas dalam beberapa kapasitas – dengan demikian, perlindungan hak-hak minoritas bisa dibilang menjadi bagian dari kepentingan publik.

Dalam hukum, public interest adalah pertahanan terhadap tuntutan hukum tertentu (misalnya beberapa tuntutan fitnah di Inggris) dan pembebasan dari hukum atau peraturan tertentu (misalnya UU kebebasan informasi di Inggris).

Stroud’s Judicial Dictionary, Vo.4(4th edition) mendefinisikan public interest sebagai:

Masalah kepentingan publik atau umum ‘tidak berarti bahwa ada ketertarikan atau rasa ingin tahu atau cinta terhadap informasi atau hiburan; tapi dimana suatu masyarakat memiliki kepentingan finansial, atau beberapa kepentingan dimana hak atau kewajiban hukum meraka terpengaruh.’

Black’s Law Dictionary (6th Edition) mendefinisikan public interest sebagai:

“Sesuatu di mana masyarakat, masyarakat pada umumnya, memiliki beberapa kepentingan finansial, atau beberapa kepentingan dimana hak atau kewajiban hukum mereka terpengaruh. Ini tidak berarti segala sesuatu begitu sempit hanya sebagai rasa ingin tahu, atau karena kepentingan daerah tertentu, yang dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang bersangkutan. Kepentingan bersama oleh warga umumnya urusan lokal, negara bagian atau pemerintah nasional”

Seorang jurnalis Amerika, Walter Lippman menulis “Public interest umumnya diartikan sebagai sebuah kebaikan yang diterima secara umum. Public interest dapat diasumsikan sebagai apa yang akan orang pilih jika mereka dapat melihat dengan jelas, berpikir secara rasional, bertindak secara tanpa pamrih dan dengan senang hati”

Sarjana hukum ternama, S.P. Sathe – dalam aktivis yudisial di India membedakan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi: “Faktanya bahkan keputusan pribadi melayani kepentingan publik karena dalam kepentingan umum orang harus menghormati kontrak, harus bertanggung jawab atas kesalahan bersama, dan harus menghormati hak dalam kekayaan atau status. Namun, sementara kepentingan umum dilayani secara tidak langsung dalam perkara pribadi, fokus utama adalah pada kepentingan pribadi atas berperkara, hal ini dilayani secara lebih langsung oleh pengadilan hukum publik karena fokusnya adalah pada inkonstitusionalitas yang timbul baik dari kurangnya kekuatan atau inkonsistensi dengan hak yang dijamin secara konstitusional.”

Indian View

Mahkamah Agung India

Mahkamah Agung India mengeluarkan banyak pedoman (1998) menjelaskan public interest, yang harus diikuti untuk memfasilitasi surat atau petisi yang diterima di pengadilan sebagai gugatan atas kepentingan publik dan menyarankan bahwa isu-isu berikut dianggap menjadi kepentingan umum:

  1. Masalah ketenagakerjaan yang terikat
  2. Anak terlantar
  3. Upah minimum pekerja yang tidak terbayar dan eksploitasi dan keluhan pelanggaran hukum pekerja (kecuali dalam kasus-kasus individu)
  4. Petisi dari penjara yang mengeluh tentang pelecehan untuk pembebasan dini dan ingin bebas setelah menyelesaikan 14 tahun penjara, kematian di penjara, transfer, pembebasan karena ikatan pribadi, persidangan yang cepat sebagai hak dasar.
  5. Petisi terhadap polisi karena menolak untuk mendaftarkan kasus, pelecehan oleh polisi dan kematian dalam tahanan polisi.
  6. Petisi menentang kekejaman terhadap perempuan, pelecahan tertentu kepada pengantin perempuan, pembakaran pengantin perempuan, penculikan dl.
  7. Petisi keluhan atas pelecehan atau penyiksaan terhadap warga oleh perangkat desa atau oleh polisi kepada orang yang tergolong dalam Kasta atau Suku tertentu dan kelas yang terbelakang secara ekonomi.
  8. Petisi yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, gangguan keseimbangan ekologi, obat-obatan, makanan, pemalsuan, pemeliharaan warisan dan budaya, barang antik, hutan dan satwa liar dan hal-hal lain yang merupakan kepentingan publik.
  9. Petisi dari korban kerusuhan
  10. Pensiun keluarga.

Dan isu-isu berikut ini tidak dianggap dalam kepentingan publik:

  1. Masalah sewa menyewa
  2. Hal layanan dan yang berkaitan dengan pensiun dan gratifikasi
  3. Keluhan menentang Departemen Pemerintah Pusat dan badan-badan lokal kecuali yang berkaitan dengan hal-hal nomor 1 sampai 10 di atas.
  4. Penerimaan di lembaga pendidikan medis dan lainnya.

Mahkamah Agung India dalam Janata Dal v .V.H.S. Chowdhary mengamati bahwa tujuan public interest adalah untuk menghapus air mata yang miskin dan membutuhkan, menderita pelenggaran hak-hak dasar mereka, tetapi tidak untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pribadi yang bermotif politik atau pertimbangan yang salah.

Dalam S.P.Gupta v Presiden India, Justice Bhagawati mengatakan: “Memulihkan luka publik, menegakkan tugas publik, melindungi sosial, kolektif, “menyebar” hak dan kepentingan adalah membenarkan kepentingan umum, penegakan public interest  atau kepentingan umum di mana masyarakat atau kelas masyarakat memiliki kepentingan finansial atau beberapa kepentingan yang berpengaruh terhadap hak dan kewajiban hukum.

Kebo Nange Hingga Ma Inang Kabau

“Kenapa ikan nggak bisa ngomong, Ayah?” tanya anakku yang saat itu masih berusia 3,5 tahun.

Mendadak aku teringat sebuah film Korea. Dengan pertanyaan yang sama, Cha Tae Hyun menjawab, “Coba kau masuk ke dalam air, bisa ngomong nggak?”

Tentu aku tidak menjawab demikian. Aku diam, berpikir. Anakku menyusulkan sebuah pertanyaan lain, “Kenapa ikan bisa berenang, Ayah?”

Pernah aku berpikir, hanya ikan yang bisa berenang. Tapi momen di Taman Safari, aku melihat monyet bisa berenang. Di televisi juga kulihat harimau bisa berenang. Bahkan, ketika penempatan kerja di Sumbawa, aku baru tahu bahwa kerbau juga bisa berenang. Aku bertanya-tanya, apakah kemampuan renang hewan-hewan lain didapat seperti manusia belajar berenang, atau ujug-ujug mereka memang sudah bisa dan bernaluri renang sejak dilahirkan?

Ratusan kerbau menyeberang ke Gili Rakit. Sebelumnya mereka digiring dulu ke Pantai Panjang. Barulah dari pantai mereka menyeberangi lautan, melawan arus, kurang lebih sepanjang 3 kilometer untuk dapat mencapai Gili (Pulau) Rakit.

Budaya peternakan Kerbau di Sumbawa masih mengembalakan ladang penggembalaan. Masyarakat setempat menyebutnya lar. Gili Rakit adalah salah satu lar terbesar yang ada di Sumbawa. Gili Rakit adalah salah satu pulau di perairan Teluk Saleh. Secara administratif, ia masuk di dalam Desa Labuhan Jambu, Kec. Terano.

Tradisi ini sudah berjalan lebih dari 65 tahun. Dan setiap tahunnya kita dapat menyaksikan prosesi kerbau berenang ini dalam sebuah festival yang dinamakan Kebo Nange.

Keunikan kerbau dalam tradisi masyarakat di Pulau Sumbawa tidak cuma Kebo Nange semata. Di Sumbawa Barat, ada yang tak kalah menarik. Bila di Madura ada Karapan Sapi, di Sumbawa Barat ada Karapan Kerbau.

Saat tiba musim tanam di Sumbawa, barapan kebo diadakan sebagai bagian dari wujud rasa syukur masyarakat terhadap Tuhan. Arenanya di lumpur persawahan. Sebelum balapan dimulai, kerbau dikumpulkan 3-4 hari sebelum lomba untuk diukur tinggi dan usianya. Seperti para petinju, kerbau-kerbau pun dibagi ke dalam kelas-kelas.

Tidak hanya balapan, barapan kebo juga menjadi ajang adu sandro. Sandro adalah dukun, orang sakti yang jadi jaminan kesaktian perlombaan. Pasangan kerbau yang berhasil meraih juara adalah pasangan kerbau tercepat mencapai tujuan sekalian dapat menyentuh atau menjatuhkan kayu pancang tanda finish yang disebut dengan Sakak. Nah, pada Sakak juga ada Sandro penghalangnya. Kesaktian sandro yang mem-backup joki kerbau juga ikut berpengaruh untuk melewati penghalangnya.

Kerbau-kerbau di Sumbawa ini mengingatkanku pada istriku. Sebab istriku orang Minang. Aku pernah bertanya padanya apa arti Minangkabau. Pada saat kuliah Budaya Nusantara, sang dosen bercerita tentang sejarahnya. Minangkabau berarti menang kerbau. Dahulu, tentara dari Jawa mendarat di pesisir Sumatra dan hendak memulai menaklukkan. Tapi sang pemimpin adat memberi usul agar perang diganti menjadi adu kerbau saja. Pihak penyerang menerima dan menyiapkan kerbau yang besar dan kuat. Melihat hal itu sang datuk memberi usul yang unik. Ia meminta untuk menyiapkan anak kerbau saja, tetapi anak kerbau itu harus dipisahkan dari induknya selama 2 hari. Pada telinga anak kerbau, diselipkan pisau kecil saja. Pada hari pengaduan, sang anak kerbau, melihat kerbau besar langsung mengira itu induknya dan menyeruduk ke arahnya. Pisah yang diselipkan di sela telinga anak kerbau menusuk perut kerbau besar. Anak kerbau pun menang. Jadilah minangkabau.

Istriku geli mendengar ceritaku dan bilang bukan begitu maksudnya. Baginya, minangkabau itu ma inang kabau. Ma inang berarti memelihara. Kabau/kerbau adalah hewan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Ma inang kabau berarti memelihara kehidupan.

Aku nggak tahu apa dia mencoba berfisolofi atau memang begitulah artinya.

Sebuah hal selalu memiliki pemaknaannya masing-masing. Pasti masih banyak yang lain juga tentang makna kerbau di dalam budaya nusantara yang lain. Misalnya pernah juga kudengar dari temanku yang penempatan di Aceh tentang kenduri laut Pada saat kenduri laut, kerbau hitam dilarungkan ke dalam lautan. Atau di masyarakat Batak dan Toraja. Kepala kerbau ada di rumah-rumah adat mereka. Masing-masing punya makna. Masing-masing punya pesona. Pesona budaya dan Pesona Indonesia.

 

 

 

Metafora Padma dan Sejarah Sastra Kita

 

Saya termenung mendengar pernyataan Saut Situmorang setelah keluarnya putusan pengadilan atas kasus yang menimpanya. “Kalau dunia hukum merasa berhak menilai dunia sastra, kenapa dunia sastra tak berhak menilai dunia hukum?”

Tentu implikasi pernyataan ini bukan hanya mengenai keabsurdan kasus yang menimpa beliau—ketika berusaha membela sejarah sastra, menghadapi Fatin Hammama dan Denny Ja. Implikasinya juga menuju persoalan sastra itu sendiri.

Di saat yang sama saya baru berhasil menyelesaikan Metafora Padma, kumpulan cerpen karya Bernard Batubara. Hal yang menarik dari buku ini adalah, seperti paragraf pertama pada cerita pertamanya, adalah persoalan identitas.

“Siapa kamu?” Saya selalu mengingat ucapan Zen RS ini. Sepertinya itu mudah dijawab. Namun, jika kamu tengah berada di tengah supporter AC Milan saat Derby Milan dan kamu seorang internisti, kamu tak akan bisa menjawab “Saya internisti”. Ketika kamu berada di tengah konflik agama, kamu tak bisa mudah mengatakan “Saya Islam” di tengah amukan massa agama lain.

Implikasi kasus Saut, dan kenapa kita harus membela saut juga soal identitas sastra. Siapa saja boleh dan berhak menjadi sastrawan, tetapi tentu status itu tidak bisa didapatkan dengan uang seperti yang dilakukan DJA. Terlebih produk buku Tokoh Sastra Berpengaruh itu dibagikan ke sekolah-sekolah. Sampai hari ini saya bahkan beberapa kali mengobrol dengan siswa-siswa sekolah yang tersesat dengan mengatakan Denny JA adalah sastrawan, puisi-esai adalah sebuah genre baru puisi dan guru-guru di sekolah menyuruh mereka mengerjakan PR membuat puisi-esai! Naudzubillah.

Implikasi kedua, pesan yang ingin disampaikan Saut adalah seberapa berjaraknya pelaku sastra, karya sastra dengan dunia riil saat ini. Kenapa dunia sastra tak berhak menilai dunia hukum. Sejak Kritikus Adinan yang ditulis oleh Budi Darma, saya belum menemukan karya sastra lain yang mampu mendekati dunia hukum dengan baik dan terang.

Fiksi-fiksi yang ada sekarang terasa sumir. Hal ini terjadi karena pertama, pengenalan masalah yang kurang purna. Penulis kebanyakan hanya menangkap gejala yang ada di masyarakat, tetapi tak mampu menjangkau persoalan. Sedikit lebih baik, karya sastra kita mampu memotret lingkungan. Namun yang luput adalah akar persoalan itu.

Metafora Padma punya kabar baik. Dari seluruh karya Bernard Batubara yang ada, di buku inilah Bernard mencoba mencari akar persoalan. Beberapa cerita Bernard masih terasa di permukaan. Ia mengangkat konflik perbedaaan suku, perbedaan agama—perbedaan identitas, namun ia hanya memotret persepsi. Ada korban hilang kepala. Ada konflik massa. Ada—

Namun, ada pernyataan Bernard yang menarik di salah satu cerpennya. Ia (atau tokohnya) berkata agama bukanlah alasan manusia saling bunuh. Manusia akan selalu punya alasan untuk saling bunuh meski tidak ada agama ataupun agama mereka sama. Ini pernyataan eksistensialisme yang paling keren yang ada di buku ini.

Bernard juga menyinggung konflik SARA kadang dimulai dari persoalan individu yang diabaikan pemerintah. Hal ini benar adanya. Di Sumbawa, yang saya alami, konflik SARA diawali oleh sebuah kisah cinta antara dua insan yang berbeda agama. Lalu suatu waktu, pulang berkencan mereka kecelakaan motor, si perempuan tewas, si lelaki masih hidup. Digosoklah isu yang behubungan dengan SARA sehingga muncul konflik massa yang tak terelakkan. Pengabaian oleh kepolisian (pemerintah) di awal untuk menyelesaikan kasus kecelakaan motor ini.

Kegagalan pemerintah (government failure) ini sebenarnya jauh lebih dalam, yakni kegagalan pemerintah dalam distribusi keadilan. Distribusi keadilan itu terjadi di berbagai bidang. Pembangunan yang tidak merata. Pendidikan yang ala kadarnya. Persoalan ekonomi yang membuat jurang antara si miskin dan kaya. Semua terjadi begitu saja dan melahirkan eksternalitas negative ke masyarakat.

Saya menyebutnya motif. Penulis kerap memilih motif yang biasa-biasa saja di dalam ceritanya. Cinta. Klise. Namun, di sini Bernard sudah berusaha masuk lebih jauh dari cinta. Ia jadikan cinta sebagai bungkus cerita. Ia mencoba masuk lebih dalam, sesekali menggunakan lensa tele, mengatur bukaan lensanya, dan klik, ia memotret permasalahan. Tentu, di buku berikutnya saya mengharapkan Bernard mengubah lensanya, fix atau wide, memotret dalam jarak dekat dan menghasilkan gambar yang lebih tajam dan lebar.

Judul buku ini, entah kebetulan atau tidak, juga menarik. Padma. Entah Bernard mengacukan kata ini ke lotus atau teratai. Baik lotus atau teratai punya makna yang menarik. Jika Padma/lotus sering dikaitkan dengan singgasana, motif politik, kesucian, sedangkan teratai muncul dalam kisah Narcissos.

Mendengar pidato Saut Situmorang dan menyelesaikan buku ini di hari yang sama tampaknya memang sengaja dihadirkan Tuhan buatku agar tulisan ini terwujud.

 

Curug Cibareubey dan Sebuah Metafora@

 


-Seorang penyair dari Jawa Barat mengirimiku pesan minggu lalu. “Pring, jalan yuk!” katanya sambil mengunggah foto sebuah air terjun di instagram.

Dia tahu aku punya hobi jalan-jalan dan kami sudah lama berwacana mau menjelajah tempat wisata di sekitar Bandung sejak ia tahu aku telah pindah ke Bandung. Baru Kamis lalu wacana itu terealisasi. Gokilnya, kami sama-sama tidak tahu dan belum pernah ke tempat yang ingin kami tuju.

“Pokoknya mah di Subang banyak air terjun. Kita ke sana saja,” ujarnya.

Melewati Lembang, sambil googling kami kemudian memutuskan akan ke Curug Cibareubeuy. Dari jalan utama, kami berbelok ke Jalan Sari Ater. Tidak tergoda untuk mandi air panas di Sari Ater, kami meneruskan perjalanan hingga Desa Cibeusi. Motor diparkirkan di tempat penitipan. Kemudian kami berjalan kaki. Jaraknya sekitar 4 kilometer.

Aku sebenarnya agak bergidik mendengar angka 4 kilometer itu. Maklum, aku baru saja sembuh dari asma pagi itu. Malamnya saja suara tikus masih menghinggapi dadaku. Tapi, sembari meyakinkan diriku, aku pasti bisa menempuh perjalanan ini.

Ada dua jalur jalan untuk menuju Curug Cibareubeuy. Jalur pertama langsung naik ke bukit, melewati hutan. Dan jalur kedua, melewati persawahan dengan jalan meniti di pematang, meloncat dari batu ke batu. Kami memilih jalur kedua dengan alasan medan dan situasi. Musim penghujan akan membuat tanah lebih becek dan licin. Jalur yang lebih banyak mendaki akan lebih sulit dilalui. Kemudian situasi lebih aman di persawahan karena banyak petani. Kalau ada apa-apa bisa langsung bertanya ke petani ataupun meminta bantuan mereka.

Belum separuh perjalanan, napasku sudah ngos-ngosan. Beberapa kali kami beristirahat, duduk d atas batu dan bertanya, “Masih jauh nggak sih?” Sampai kemudian sebuah pemandangan membuat semangat. Air terjun itu terlihat dari kejauhan. Di sini, saya meresapi satu hal. Apabila kita menetapkan sebuah tujuan ataupun sebuah visi, tujuan/visi tersebut selain terukur juga harus dapat terlihat. Jika setiap kita mampu melihatnya, dengan rela dan semangat kita akan menujunya.

Setelah melalui areal persawahan, kami mulai memasuki hutan. Sebelumnya kami sempat bertanya ke petani, masih berapa jauh. Petani itu menjawab dekat, tinggal satu tanjakan lagi. Dan tanjakan yang dimaksud sungguh terlalu. Hampir saja aku berangkat nekat memakai sandal jepit tapi urung. Jika aku pakai sandal jepit, tentu aku tak akan mampu mengatasi tanjakan seperti ini. Terjal dan licin sekali.

Sesampainya di ujung tanjakan, kami menemukan sebuah saung. Seorang lelaki tua menyapa kami. Kami ditawari air nira hangat dan tentu tawaran itu kami terima. Segelas kami membayar 5000 saja dan merasakan kealamian tiada dara, pengembali tenaga yang telah terkuras sepanjang perjalanan. Sambil menyeruput wedang, Si Bapak bercerita ternyata hidup terpisah dari keluarganya. Di sini ia punya 6 batang aren. Dari tiap aren itu dalam satu hari menghasilkan sekitar sepuluh gelas. Sehari-hari, ia membuat gula aren dari nira yang dipanennya.

Setelah wedang tandas, kami melanjutkan perjalanan. Hanya sekitar 10-15 menit kemudian, kami sampai ke tujuan. Suara gemuruh air terjun mulai terdengar dan senyum merekah di bibirku. Tiket masuknya Rp10.000,- saja. Dan itu harga yang sangat murah dibandingkan pemandangan yang disajikan.

Curug Cibareubey tingginya sekitar 70 meter. Dan yang kuingat dari setiap air terjun yang kutemui adalah pelajaran ketika SD. Setiap bicara energi potensial, maka buku pelajaran selalu menyebut air terjun. Ketinggian air terjun memberikan energi potensial pada air. Sekian persen dari energi air tersebut bisa diubah menjadi energi listrik.

Aku duduk di atas batu di dekat air terjun dan merenung. Sementara temanku sudah asik nyemplung di bawah air terjun. Di organisasi tempatku bekerja, Kementerian Keuangan, tengah terjadi Transformasi Kelembagaan. Dari sisi struktur organisasi, akan ada banyak perubahan. Misalnya, Pajak dan Bea Cukai tak lagi berada di Kemenkeu dan menjadi Badan terpisah yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, penggabungan beberapa unit eselon I untuk menajamkan fungsinya. Dan banyak pegawai yang belum siap berubah. Aku pikir, hal itu disebabkan karena mereka belum mampu melihat tujuan, tidak memahami jalan ke tujuan, atau jangan-jangan belum memahami posisi saat ini.

Sementara bagi rakyat, mungkin tak mau tahu menahu soal perubahan yang akan terjadi. Tapi rakyat yang kian kini kian kepo harusnya dapat diperlihatkan produk-produk, output-output dari kegiatan yang sudah dilakukan dan sedang akan dilakukan oleh organisasi. Ada banyak hal indah seperti air terjun Cibareubeuy dalam sebuah perubahan itu. Misalnya saja, sawah-sawah yang kulewati tadi. Mereka adalah sawah-sawah para kelompok tani. Para kelompok tani kerapkali menjadi tujuan dari belanja bantuan sosial atau belanja barang yang diserahkan ke masyarakat, seperti skripsi yang kini tengah kukerjakan, yang objeknya adalah anggara irigasi tersier di Jawa Barat. Karena perubahanlah, sekarang, penyaluran belanja itu langsung ke rekening penerima (kelompok tani), tidak perlu melalui bendahara dinas terkait. ketat dan diawasi pula sehingga secara mekanisme seharusnya uang itu diterima utuh oleh petani, tanpa ada yang memotong.

Perubahan yang dilakukan saat ini tentu saja adalah untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam rangka pelayanan publik. Dengan begitu, kupikir, aku akan dapat membantah Mochtar Lubis suatu saat nanti. Kukatakan bahwa ada lho orang-orang yang menjadi PNS dengan niatan pengabdian. Orang-orang inilah yang ketika meninggikan kualitas dirinya, meninggikan tingkat kinerjana akan menjadi energi potensial bak air terjun itu.

Selepas termangu di atas batu dan takut kesambet, aku pun akhirnya turut membuka maju dan nyemplung ke bawah air terjun demi merasakan air-air yang jatuh itu memijat tubuhku. Sebelum akhirnya hujan datang dan dengan cekatan kami ngacir dari curug dan menyantap semangkuk mie yang dijual oleh Abah Ocid, pemilik Kampung Senyum yang menyediakan tempat untuk para musafir di sekitar curug.

(2016)

 

Perbedaan Cicilan Pinjaman dari Bank Syariah dan Konvensional

Dalam beberapa waktu terakhir saya ingin mencari pinjaman untuk membeli rumah. Sebagai umat beragama yang kadang-kadang baik, saya paling takut riba. Karena itulah, saya pengennya membeli rumah secara tunai. Namun, apa daya kemampuan ekonomi tidak memungkinkan sehingga harus kredit. Dan kredit yang diutamakan adalah kredit syariah. Pertama, pengennya non-bank, namun perumahan syariah non-bank kudu menyatu dengan pengembangnya. Jadinya beralih ke perbankan syariah. Namun, betapa tercengangnya saya melihat pola cicilan yang tergolong tinggi di bank-bank syariah dibanding bank konvensional.

Bank-bank syariah menerapkan cicilan flat. Artinya, cicilannya tetap sampai jangka waktu yang disepakati. Nah kalau dikonversikan menjadi rate, maka cicilan bank syariah ini terlihat lebih tinggi dari bank konvensional. Kenapa bisa begitu? Karena bank syariah sejatinya sudah membuang resiko pasar uang dari nasabah. Risiko ini memang sesuatu yang tidak dikehendaki siapapun. Tapi di tengah ketidakpastian global, kelesuan ekonomi, bunga di pasar sangat mungkin fluktuatif. Bank konvensional memakai floating rate, atau bunga mengambang itu. Misal, kita meminjam selama 10 tahun. Maka 2 tahun pertama, bunganya tetap dan sangat lebih rendah dibanding bank syariah. Rata-rata di bawah 10% bahkan. Namun, setelah itu yang berlaku adalah bunga mengambang atau floating rate. Di sini risiko kegagalan pasar melekat juga ke nasabah.

Keuntungan suku bunga tetap:
– Kepastian besarnya bunga yang dibayar
– Tidak ada perubahan suku bunga walaupun suku bunga pasar mengalami kenaikan

Suku bunga mengambang:
– Pada saat terjadi penurunan suku bunga pasar maka tingkat suku bunga kredit ikut turun

Keuntungan suku bunga tetap bagi Debitur adalah adanya kepastian besarnya suku bunga yang harus dibayar setiap periodenya. Selain itu, apabila suku bunga pasar mengalami kenaikan maka debitur diuntungkan karena adanya selisih suku bunga tersebut. Sementara itu keuntungan suku bunga floating bagi Debitur dapat terjadi apabila suku bunga pasar mengalami penurunan
sehingga besarnya bunga yang harus dibayar Debitur pada periode tersebut pun menjadi lebih rendah daripada periode sebelumnya.

Dari Birokrasi ke Birokrasi

Dari Birokrasi ke Birokrasi

Setiap mendengar birokrasi, publik kebanyakan memberikan cap negatif. Birokrasi dianggap lambat. Bahkan kerap dikatakan, tak pernah ada yang pasti di dalam birokrasi. Para birokrat pun tak lepas dari anggapan makan gaji buta dan tak profesional.

Reformasi birokrasi yang telah dilakukan Kementerian Keuangan berusaha membuktikan bahwa paradigma itu keliru. Perbaikan pelayanan publik yang dilakukan kantor-kantor vertikal di Kemenkeu pun memberikan dampak pasti. Pemprosesan SPM menjadi SP2D yang dulunya memakan waktu diselesaikan menjadi 1 jam saja. Dari sisi internal, penerapan balance scorecard dan Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi alat kontrol. Reformasi Birokrasi secara tegas mengubah 3 pilar: penataan organisasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia menjadi lebih baik.

Transformasi Kelembagaan yang kini berjalan adalah kelanjutan dari niat Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik.

Selama semester I 2016 ada beberapa inisiatif yang telah berhasil dijalankan di berbagai tema. Untuk tema penganggaran, salah satunya adalah dengan adanya publikasi informasi tentang penganggaran pada website DJA. Upaya membangun engagement dengan masyarakat ini juga dilakukan di Pajak dan Bea Cukai. DJP telah berhasil memperluas fungsionalitas website yang user friendly dan mudah diakses. Jumlah orang yang berkunjung pada tahun lalu saja sudah mencapai 10,29 juta. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif berupa kesadaran para wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Bea Cukai juga memanfaatkan website sebagai bagian dari kehumasan untuk meningkatkan citra dan kepuasan pelanggannya.

Dalam kesempatan temu para Duta Transformasi Kelembagaan, Selasa (26/07), Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya Transformasi Kelembagaan ini guna mencapai visi Kementerian Keuangan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Di tengah melesunya perekonomian dunia, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Semester I 2016, defisit anggaran melebar ke 1,83%. Hal ini terjadi karena realisasi penerimaan pada semester I tidak menggembirakan. Kelesuan ekonomi menjadi salah satu penyebab turunnya realisasi tersebut. Bambang Brodjonegoro meberikan pesan khusus, program tax amnesty harus didukung dan disukseskan. Dari tax amnesty inilah diharapkan akan ada tambahan kurang lebih 165 trilyun yang masuk ke kas negara. Dengan demikian, shortfall bisa dihindari. Bila tidak, realisasi utang bisa saja makin bertambah dan batas defisit 3% yang ditentukan undang-undang terancam terlewati.

Kesuksesan program-program pemerintah membutuhkan dukungan kepercayaan dari masyarakat. Diperkirakan ada lebih dari 11.000 trilyun dana orang Indonesia di luar negeri. Jika mereka tak percaya dengan pemerintahan berjalan, maka tak mungkin mereka mau meletakkan dananya di dalam negeri. Padahal, bila dana tersebut diinvestasikan di dalam negeri, akan dengan cepat menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi.

Dukungan kepercayaan dari masyarakat itu juga akan tercermin dari kesadaran masyarakat membayar pajak. Dari 252 juta penduduk Indonesia, tercatat baru sekitar 27 juta saja yang memiliki NPWP. Dan dari 27 juta itu, hanya sekitar 10 juta saja yang menyampaikan SPT. Tentu, kita tidak melihatnya sebagai sebuah kegagalan kinerja, melainkan tantangan dan peluang yang dapat diraih di masa depan.

Transformasi kelembagaan sesuai pilarnya yang pertama adalah memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi outcome. Artinya, sebuah kinerja tidak dilihat hanya dari keluarannya saja, tetapi menganalisis betul-betul apakah keluaran tersebut memberikan manfaat atau mencapai tujuan. Artinya juga, dibutuhkan audit kinerja dari setiap pekerjaaan, tidak sebatas audit keuangan. Kemenkeu dalam SE-32/MK.1/2015 telah merilis alat awal untuk menilai kinerja dengan tidak hanya berdasarkan penyerapan anggaran dan keluarannya saja, tetapi juga efisiensinya.

Efektivitas dan efisiensi menjadi kata kunci dalam transformasi kelembagaan ini. Para duta Transformasi Kelembagaan tentu menjadi pion penting dalam menilai proses bisnis yang ada saat ini. Inisiatif perubahan yang dapat menyederhanakan proses bisnis dan memberikan dampak yang baik inilah yang diperlukan.

Yoris Sebastian, seorang pecandu kreativitas, yang turut hadir dalam temu Duta Transformasi Kelembagaan itu juga memberikan pesan bahwa ide inisiatif itu tidak melulu harus besar. Pengalamannya saat membuat kompetisi inovasi di sebuah bank memunculkan inovasi mengenai kokot (staples) yang dianggap remeh, namun bila ditotal secara nasional dapat menghasilkan penghematan milyaran per tahun.

Ditjen Perbendaharaan pun telah melakukan inisiatif seleksi untuk pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi yang telah menemukan inovasi dalam proses bisnis dan kini telah memasuki penilaian akhir.

Efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan itu akan mementahkan anggapan bahwa birokrasi itu ribet dan tidak pasti. Bahkan suatu saat saya membayangkan, karena sangking pastinya, setiap pegawai setiap bulannya menerima to-do-list, daftar target kinerja yang harus ia kerjakan bulan ini.  Karena bebasis kinerja, yang penting pekerjaan selesai. Mau di mana saja, dengan cara apa saja, pekerjaan tetap harus selesai. Seperti saya punya sepupu, dia seorang desainer grafis. Dalam sebulan, paling dua minggu dia masuk kantor. Sisanya jalan-jalan. Tetapi ia punya target kinerja yang bisa ia selesaikan kapan saja. Tidak harus di kantor. Mungkin suatu saat kita juga demikian.

 

(2016)