Category Archives: Pikiran Pringadi

Mandatory Spending di APBN Indonesia

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending ini sebenarnya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Namun, pada kenyataannya, mandatory spending malah menjadi masalah. Mandatory spending menjadi “beban” di APBN.

Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu prinsip penganggaran kita adalah anggaran berbasis kinerja. Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program.(1)

Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. (2)

Sederhananya, suatu entitas (kantor) dilihat dulu kinerjanya. Ia punya anggaran sebesar X dengan target output sebanyak Y. Maka, kinerjanya akan dilihat bagaimana kantor tersebut mencapai output Y, bisa dengan anggaran sebesar X, atau mampu efisien dengan lebih kecil dari Y, atau justru output tidak tercapai. Hal ini akan berimplikasi pada anggaran tahun berikutnya. Jika kinerjanya buruk, maka tahun berikutnya bisa jadi anggaran yang diberikan berkurang karena kantor tersebut dianggap tak bekinerja baik.

Berapa dan Apa Saja Mandatory Spending Itu?

Yang paling ngetren adalah Anggaran Pendidikan. Amanat Undang-Undang mengatakan Anggaran Pendidikan adalah 20% dari APBN sesuai amanat Amandemen ke empat UUD 1945 pasal 31 ayat 4 tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan. Selain pendidikan, ada Anggaran Kesehatan yang diamanatkan sebesar 5% dari APBN kewajiban penyediaan Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai ketentuan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Juga ada kewajiban penyediaan Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai ketentuan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dibagi ke penyediaan dana otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU Nasional. Selain itu, tahun 2016 ini, pemerintah ketimpa kewajiban Dana Desa yang saat ini baru mencapai 6,5% dari total anggaran transfer ke daerah, masih di bawah 10 persen sebagaimana diamanatkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Mandatory spending itu bersifat diskresioner, atau mengikat. Dengan kata lain, anggaran ini tetap, dari atas ke bawah (top down), tidak mengikuti penganggaran yang seharusnya bersifat bottom up (dari bawah ke atas). Mandatory spending juga bisa dikatakan kebal pada prinsip anggaran berbasis kinerja karena mau bagaimanapun kinerjanya, persentase anggaran itu tetap.

Di dalam APBN kita, selain mandatory spending, ada belanja-belanja lain yang juga diskresioner seperti belanja pegawai, bagian belanja operasional yang rutin, belanja subsidi, juga pembayaran bunga utang. Diskresi ini menyebabkan ruang fiskal di APBN kita sangat terbatas. Pemerintah jadi bingung mau berbuat apa dengan sisa anggaran yang non-diskresi. Dari tahun ke tahun, belanja yang non-diskresioner itu tak sampai 30% dari APBN. Bahkan pada tahun 2007 dan 2008, belanja non-diskresi tak sampai 20% dari total anggaran.

Jadi, jika kita beropini oh pemerintah tidak melakukan apa-apa di tahun anggaran ini, salah satu sebabnya adalah ruang fiskal yang terbatas ini. Pemerintah harus benar-benar memilih prioritas pada belanja infrastruktur sebagai kewajiban pemerintah menyediakan fasilitas buat rakyat. Tidak mungkin pemerintah dapat membangun rel kereta sekaligus di semua daerah. Jalur kereta Sumatra saja diperkirakan menghabiskan dana sekitar 60 T, atau sudah 3% APBN.

Karena itu, penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali mandatory spending ini untuk mengembalikan trah anggaran berbasis kinerja. Juga meninjau kembali belanja-belanja diskresi. Salah satu kebijakan yang patut diancungi jempol adalah rasionalisasi PNS yang akan mengurangi beban belanja pegawai. Negara sekali-kali harus sedikit tega menyisihkan pegawai-pegawai yang tidak berkontribusi kepada negara dan hanya menjadi beban bagi negara. Sayangnya, kebijakan itu sirna begitu menterinya diganti.

Ah.

Catatan Kaki:

(1) dan (2) Definisi Anggaran Berbasis Kinerja dari  http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=628

Tentang Finlandia: Dari Masyarakat Hingga Pemberantasan Korupsi

Finlandia mempunyai sejarah penjajahan hampir mirip dengan Indonesia. Swedia pernah menjajah negara tersebut selama 650 tahun. Belum berhenti dengan penjajahan selama itu, Rusia pun pernah menjajah negara tersebut. Berbeda dengan Indonesia, Finlandia mempunyai sistem yang sudah tertata dalam hal penanganan korupsi. Dengan kesamaan tersebut kita seharusnya dapat belajar mengenai apa yang sudah dilakukan Finlandia dalam menangani masalah korupsi di negaranya. Dalam urian berikutnya akan dijabarkan mengenai gambaran umum Finlandia, lembaga pemberantasa korupsi, sistem hukum, kasus – kasus korupsi, serta hal – hal yang dilakukan Finlandia berkaitan dengan penanganan korupsi.

Sebelum abad X bangsa Lapp merupakan penduduk asli Finlandia, namun mereka terdesak ke daerah Skandinavia bagian Utara oleh pendatang baru dari Timur yang dikenal sebagai bangsa Suomi atau Finlandia. Diperkirakan jumlah mereka tinggal 35.000 orang, termasuk yang tinggal di Finlandia sebanyak 2.500 jiwa. Pada tahun 1155, Swedia di bawah Raja Erk IX menguasai Finlandia selama 600 tahun dan membangun kota Turku menjadi ”ibukota” Finlandia. Selama dibawah kekuasaan Swedia, Finlandia hanya merupakan sebuah propinsi dan bukan suatu entitas nasional tertentu.
Pada 1808 Rusia dengan bantuan Napoleon berhasil mengusir Swedia dari Finlandia, dan menjadikan Finlandia sebagai Grand Duchy Kekaisaran Rusia, berdasarkan Treaty of Hamina 1809, dengan status otonomi dan konstitusi sendiri. Dimasa ini otonomi Finlandia terus meluas secara ekstensif dan pada tahun 1812, ibukota Finlandia dipindahkan dari Turku ke Helsinki berdasarkan berbagai pertimbangan politis, ekonomi dan pertahanan dari para pemimpin Finlandia pada saat itu. Lokasi geografis kota Turku yang lebih dekat ke Swediadipandang membahayakan mengingat Swedia kala itu merupakan musuh Kekaisaran Rusia.

Menjelang akhir abad 19, Tsar Alexander III melancarkan politik Rusianisasi atas Finlandia, namun ditolak oleh rakyat Finlandia. Penolakan tersebut menimbulkan revolusi, sehingga tanggal 6 Desember 1917 Finlandia menyatakan kemerdekaannya dan menjadi Republik pada tanggal 17 Juli 1919. Finlandia terlibat perang dengan Rusia pada tahun 1939 1944 dan dengan Jerman pada tahun 1944 1945. Finlandia menandatangani Perjanjian Perdamaian Paris tahun 1947 yang membatasi kekuatan angkatan bersenjata yang boleh dimilikinya, dan selanjutnya menjalankan politik luar negeri yang netral.

Kehidupan sosial dan budaya di Finlandia cukup unik dan dinamis. Keunikan dan dinamika kehidupan sosial budaya tersebut, selain dibentuk oleh faktor sejarah, lokasi geografis dan kondisi alam, juga didorong oleh tingginya rasa nasionalisme dan kebanggaan warga negara Finlandia dalam menjunjung tinggi nilai dasar kebangsaan Finlandia yang menjadi pilar welfare society, seperti nilai demokrasi yang berkeadilan, pembangunan kesejahteraan yang merata, dan penyediaan layanan serta infrastruktur publik dan layanan kesehatan masyarakat yang memadai.

Dilihat dari faktor sejarah, kokohnya rasa nasionalisme serta tingginya kebanggaan terhadap nilai sosial budaya di kalangan masyarakat Finlandia sudah terpupuk cukup lama. Sama halnya seperti Indonesia, Finlandia merupakan negara yang pernah mengalami pahitnya kehidupan di bawah penjajahan/kekuasaan asing. Finlandia berada di bawah kekuasaan kerajaan Swedia selama 650 tahun (1158-1808), dan berada di bawah Tsar Russia sebagai wilayah otonomi khusus (Grand Duchy) selama 109 tahun (1808-1917).

Faktor sejarah juga menjelaskan latar belakang mengapa nilai kesamaan dalam kedudukan (egalitarianism) sangat mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Finlandia. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya catatan sejarah tentang berdirinya sistem kehidupan kerajaan (monarchy) di Finlandia masa lampau. Kedudukan seluruh individu di Finlandia adalah setara baik dalam pergaulan masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, baik di muka hukum, maupun dalam tatanan sosial dan budaya. Finlandia tidak mengenal kehidupan berdasarkan kelas maupun strata.

Faktor geografis juga menentukan warna kehidupan sosial budaya sebuah bangsa, termasuk Finlandia. Finlandia, terletak di belahan utara bumi, dengan wilayah seluas 338.000 Km2 yang hanya dihuni oleh 5,4 juta penduduk, serta kondisi alam yang kurang menguntungkan dengan sumber daya alam yang terbatas dan iklim yang ekstrim. Kondisi ini telah menempa warga masyarakat Finlandia untuk memiliki kemampuan survival yang tinggi guna menjamin keberlangsungan kehidupan kebangsaannya.

Lokasi geografis dan kondisi alam yang kurang menguntungkan tersebut juga memacu warga negara Finlandia untuk mencari cara untuk bertahan hidup. Faktor kunci bagi warga Finlandia untuk bertahan hidup dalam kondisi yang kurang menguntungkan tersebut adalah melalui inovasi dan kreatifitas guna memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga Finlandia serta mendorong daya kompetisi (competitiveness) dalam persaingan global.

Salah satu faktor yang mendorong keberhasilan Finlandia bertransformasi dari negara yang awalnya mengandalkan sektor pertanian (agriculture) menjadi negara industri maju dan modern adalah tingginya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Tingginya kualitas dan kompetensi SDM Finlandia merupakan hasil dari perjalanan panjang komitmen kuat pemerintah dan rakyat Finlandia dalam membangun dan mengembangkan pilar sistem pendidikan nasionalnya.

Sistem Kehidupan Masyarakat di Finlandia

Sistem pembangunan nasional Finlandia diselenggarakan dalam format yang cukup seragam di mana kekuasaan pemerintahan terbagi secara merata ke setiap pemerintahan daerah dan kota. Penyelenggaraan pembangunan dimulai dari komponen pemerintahan terkecil, yakni pemerintahan kota dan dibangun di atas pilar pendidikan dan penelitian berbasis inovasi dan kreatifitas, serta didukung oleh kalangan masyarakat, termasuk pihak swasta. Format pembangunan tersebut dikenal dengan istilah triple helix development cooperation, di mana pembangunan terselenggara berkat kerja sama dan kolaborasi yang saling mendukung antara pemerintahan kota, kalangan swasta (baik industriawan, pebisnis, maupun pengusaha), serta kalangan perguruan tinggi.

Struktur masyarakat Finlandia yang homogen mampu memberikan ketahanan domestik untuk terhindar dari ancaman social-disorder, seperti konflik horizontal (antar masyarakat). Karakter perilaku sosial serta tatanan hukum yang telah terbangun baik menjadikan Finlandia sebagai negara yang relatif aman.

Keberadaan kaum imigran di Finlandia dipandang telah berkontribusi secara signifikan dalam mengubah komposisi penduduk, meningkatkan mobilitas sosial, meningkatkan aktifitas ekonomi serta membawa pengaruh pada perubahan perilaku politik masyarakat Finlandia. Kaum imigran juga dipandang membawa pengaruh pada meningkatnya angka kriminalitas di Finlandia.

Dalam aktualisasi kehidupan sosial masyarakat, nilai demokrasi tertuang dalam upaya Pemerintah Finlandia untuk menjamin perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kebebasan individual untuk berekspresi dan menyatakan pendapat, serta keterbukaan akses informasi.

Sebagaimana pada umumnya dengan media massa di negara kawasan Eropa Barat dan Utara, media massa Finlandia menganut faham demokrasi liberal, yang dalam kegiatannya memegang teguh prinsip kehidupan pers yang bebas dan akuntabel sebagaimana yang dijamin dalam Section 12 Konstitusi Finlandia (Freedom of Expression and right of access to information), dan peraturan perundangan nasional Finlandia, khususnya Finnish Press Law tahun 1919 dan tahun 1984. Press Freedom Index yang diterbitkan oleh lembaga “Reporters without Borders for Press Freedom” telah menempatkan Finlandia di posisi teratas selama empat periode yakni 2009, 2010, 2012 dan 2013.

Kebebasan pers di Finlandia cukup memberikan jaminan terhadap keberlangsungan kegiatan penyebaran informasi yang terbebas dari berbagai macam bentuk intervensi, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun pihak non-pemerintah. Akuntabilitas pers dapat dipertanggungjawabkan dengan mekanisme hukum tersendiri yang dapat dimanfaatkan oleh individu ataupun kelompok masyarakat yang merasa haknya terlanggar oleh pemberitaan media.
Citra Finlandia di mata dunia internasional cukup baik, bahkan dalam sejumlah survei yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga independen internasional, Finlandia selalu ditempatkan pada peringkat papan atas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kebebasan pers, index pembangunan manusia, dan lingkungan

Meskipun sejumlah riak kehidupan sosial bermunculan di masa resesi ekonomi yang dialami di hampir seluruh kawasan eurozone, Finlandia masih berada dalam pendiriannya terhadap sikap toleransi dan keterbukaan.

Sebagian besar rakyat Finlandia menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan pribadi dan kehidupan sosial kemasyarakan yang tenggang rasa, perduli, dan berbagi. Rakyat Finlandia juga masih dipandang cukup terbuka dengan arus masuknya kebudayaan asing ke Finlandia yang dibawa oleh kaum pendatang. Pemerintah dan Rakyat Finlandia dalam hal ini cenderung bersikap pragmatis dalam menanggapi dinamika kehidupan sosial yang semakin heterogen, dan tetap berfokus pada tujuan untuk mempertahankan negara Finlandia yang sejahtera (Nordic welfare system).

Pemberantasan Korupsi Di Finlandia

Sejak tahun 1995 Transparency International telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi/anggapan publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis pada suatu negara. Dalam survei tersebut, Finlandia selalu menempatkan diri di peringkat atas sebagai negara terbaik dalam melawan korupsi. Pada tahun 2014, Finlandia dengan nilai 89 berada di peringkat ketigadi bawah Denmark dan Selandia Baru, yang memperoleh nilai masing-masing 92 dan 91.

Jika ditinjau dari indeks persepsi korupsi Negara Finlandia selama lima tahun terakhir, Negara ini tidak pernah keluar dari peringkat empat terbaik. Pada tahun 2010, Finlandia berada di peringkat 4, dan menduduki peringkat 3 pada tahun 2011, 2013, dan 2014. Bahkan pada tahun 2012, Finlandia yang berada di posisi kedua memperoleh nilai yang sama dengan Negara pada peringkat teratas, yaitu Denmark dengan nilai 90.

Tabel Indeks Persepsi Korupsi Finlandia Tahun 2010-2014
Years Rank Score 1st Rank Highest Score
2010 4 92 Denmark 93
2011 3 94 New Zealand 95
2012 2 90 Denmark 90
2013 3 89 Denmark 91
2014 3 89 Denmark 92
Sumber: Transparency.org

Prestasi Finlandia dalam survey Indeks Persepsi Korupsi menggambarkan bahwa Finlandia merupakan salah satu Negara paling bersih dari korupsi. Sangat jarang ditemukan kasus-kasus korupsi terjadi di Negara tersebut. Pencapaian Finlandia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak didapat dengan mudah, dibutuhkan proses yang panjang untuk mencapai kesuksesan ini. Banyak factor yang berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di Finlandia, seperti sistem penegakan hukum, lembaga anti korupsi, hingga nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat Finlandia sendiri.

Hanya sedikit data yang di ada mengenai pemberantasan korupsi di Finlandia. Hal tersebut bukan berarti tidak ada tindakan korupsi di Finlandia. Berikut disajikan data mengenai statistik global negara Finlandia.

1. Lembaga Pemberantasan Korupsi di Finlandia
Di beberapa negara terdapat lembaga khusus yang menangani masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Misalnya di Indonesia terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Singapura memiliki Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Berbeda dengan kedua Negara tersebut, di Finlandia korupsi didudukkan sebagai suatu perbuatan kriminal biasa bukan sebagai extraordinary crime. Finlandia tidak memiliki lembaga khusus dalam memerangi korupsi.

Karena pemerintah Finlandia tidak mempunyai lembaga khusus untuk menangani masalah korupsi, pencegahan dan pemberantasan korupsi ditangani oleh beberapa institusi. Pengendalian administratif didesentralisasikan ke berbagai institusi pemerintah, dan audit internal memegang peran penting dalam mencegah korupsi. Hal ini terjai karena karena audit internal memiliki kedudukan dan fungsi sebagai lembaga penelaah mekanisme pengendalian internal.

Selain unit pengendalian internal, di Finlandia juga terdapat The National Audit Office of Finland (NAOF). NAOF memiliki tugas untuk melaksanakan audit eksternal dengan melakukan audit keuangan, audit kepatuhan, audit kinerja, audit yang kebijakan fiskal dan audit lainnya menggabungkan metode yang berbeda.Titik inti dalam perencanaan audit NAOF adalah analisis risiko mengenai keuangan publik dan ekonomi. Di samping itu, masyarakat juga dapat menyampaikan komplain atau keluhan kepada NAOF atas berbagai masalah terkait dengan manajemen keuangan pemerintah, ekonomi publik, atau dugaan penyalahgunaan dana pemerintah.

Kepolisian Nasional Finlandia juga memegang peran dalam melaksanakan pemberantasan korupsi melalui Komisariat Jenderal Polisi Yudisial yang ditetapkan melalui Royal Decree pada 17 Februari 1998. Polisi Yudisial berada di bawah otoritas Kementerian Kehakiman (Minister of Justice).

Lembaga lain yang berperan dalam melawan korupsi adalah Criminal Investigation of Corruption (O.C.R.C.) atau Lembaga Investigasi Korupsi. OCRC bukan sebuah badan/lembaga baru, melainkan transformasi dari struktur yang sudah ada sebelumnya yaitu Superior Control Committee (S.C.C.). OCRC sendiri melakukan tugas-tugas hanya jika diminta oleh kejaksaan dan tidak dapat bertindak atas inisiatif sendiri. OCRC bertanggung jawab untuk:
a. Menyelidiki kejahatan yang kompleks dan serius serta pelanggaran kepentingan publik termasuk korupsi di sektor swasta;
b. Mendukung brigade polisi peradilan (judicial police) dalam menyelidiki pelanggaran dan kejahatan tersebut;
c. mendukung kegiatan dalam kasus menyelidiki pelanggaran yang dilakukan terkait dengan kontrak pengadaan publik dan subsidi publik. OCRC juga bertugas mengawasi urusan otorisasi, izin, dan persetujuan yang relatif rawan korupsi,
d. Mengelola dan memanfaatkan dokumentasi khusus dalam mencegah dan melawan korupsi.
Ditinjau dari sudut perundang-undangan, di Finladia korupsi didudukkan sebagai suatu perbuatan kriminal biasa sehingga tidak disediakan Undang Undang khusus yang mengatur tentang korupsi. Bentuk tindak korupsi dan jenis sanksi yang dijatuhkan cukup diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Ada dua undang-undang yang mengatur masalah korupsi di Finlandia yaitu UU Prosedur Administrasi dan UU Hukum Pidana. UU Prosedur Administrasi ditekankan untuk memajukan perilaku yang baik dalam organisasi publik. Prinsip-prinsip yang melandasinya antara lain, menekankan pejabat untuk bertindak adil dan melaksanakan pekerjaannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam memberikan pelayanan, mereka dilarang memungut biaya. Sanksi bagi pegawai yang melanggar dapat berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.
Menurut UU Hukum Pidana, pegawai pemerintah di Finlandia termasuk subjek hukum pidana,. Ada pasal-pasal khusus yang mengatur perbuatan-perbuatan pegawai pemerintah yang dikategorikan sebagai melanggar hukum, seperti menerima suap, melakukan pemerasan, menerima suap sebagai anggota parlemen, membocorkan rahasia jabatan, dan melanggar kewajiban jabatan.

2. Kasus-kasus Korupsi Di Finlandia
a. Penyuapan di Finlandia
Di Finlandia, ketika berbicara tentang korupsi, referensi biasanya hanya ada pelanggaran suap. Hanya jenis pelanggaran inilah yang dimasukkan ke dalam statistik sebagai kasus korupsi. Dalam gambar di bawah ini dapat dilihat statistik orang yang dihukum karena melakukan penyuapan. Kasus penyuapan paling banyak terjadi di tahun 1940-an, dimana merupakan masa-masa Perang Dunia II, hal itu terjadi mungkin karena ada pembatasan distribusi logistik kepada masyarakat sehingga marak terjadi penyuapan kepada petugas.

Sumber: Matti Joutsen dan Juha Keranen, 2009, Corruption and Prevention Corruption in Finland
Gambar 2: Jumlah Orang Diadili untuk Kasus Penyuapan Tahun 1925-2007

b. Kebohongan PM Finlandia Anneli Jaatteenmaki
Di Finlandia, terlalu sulit untuk ‘menemukan’ adanya tindakan korupsi, sampai pada suatu kondisi bahwa berbohong saja sudah tidak disukai rakyat. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus mundurnya Perdana Menteri (PM) perempuan pertama Finlandia, Anneli Jaatteenmaki. PM perempuan tersebut mundur pada bulan Juni 2003 setelah dituduh berbohong kepada parlemen dan rakyat menyangkut kebocoran informasi politik yang peka selama kampanye.

Nilai-nilai kejujuran yang tertanam, seakan-akan menutupi ketidaklengkapan perangkat system pengendalian korupsi di sana. Integritas yang tinggi, yang antara lain dicerminkan dari budaya malu, akhirnya menjadi kata kunci untuk menciptakan Finlandia sebagai Negara terbersih di dunia.

Jaatteenmaki dituduh telah meminta informasi soal pembicaraan antara saingan politiknya, mantan PM Paavo Liponnen dan Presiden Amerika Serikat ketika itu, George Bush, mengenai isu-isu Irak dan lainnya.

Informasi itulah Jaatteenmaki menggunakannya sebagai kartu as dalam memenangi kursi PM. Dalam perjalanannya, Jaatteenmaki mengaku informasi soal pembicaraan isu Irak itu masuk begitu saja ke faksimilenya, tanpa ada kesengajaan dari pihaknya untuk meminta. Namun hingga akhirnya terkuak kenyataan bahwa Jaatteenmaki sengaja meminta informasi tersebut dari pihak Kementerian Luar Negeri Finlandia. Kebohongan inilah yang tidak dapat diterima oleh parlemen dan masyarakat. Tanpa menunggu lama karena menyadari kesalahannya, PM ini kemudian menyatakan mundur, dengan memberikan pernyataan, “Kalau kepercayaan hilang, berarti posisi juga hilang. Saya telah kehilangan kepercayaan itu. Dan jelas, waktu saya sebagai perdana menteri telah berlalu”. Jaatteenmaki, pemimpin Partai Tengah, praktis hanya menduduki jabatannya selama 69 hari.

c. Penyuapan CEO Salora
Pada tahun Kasus ini terjadi pada tahun 1977, Penyuapan CEO Salora kepada Politisi Sosial Demokrat, RKP, Liberal dan politisi partai tengah terkait usaha Salora, sebuah produsen elektronik di Finlandia, untuk mempengaruhi keputusan politik dalam pemilihan pabrik milik negara untuk produksi tabung sinar katoda digunakan dalam televisi manufaktur. Para politisi tersebut dituduh menerima suap berupa televise dan perangkat stereo, kasus ini dikenal dengan sebutan Salora Case.

Tak satu pun dari politisi terkemuka yang terlibat tersebut didakwa di pengadilan, tapi Koalisi Partai Sosial Demokrat kalah dalam pemilu berikutnya sebagai implikasi dari kasus ini.
Atas kasus tersebut, Bror Wahlroos, ayah dari Björn Wahlroos (Politisi Sosial Demokrat), dituduh menerima peralatan audio stereo dari salora senilai FMK 2.000 sehingga dijatuhi didenda sebesar FMK 3.000. Sedangkan Kepala direktur Salora dihukum penjara selama 3,5 tahun karena suap lima menteri, dua sekretaris jenderal, satu gubernur dan 30 petugas pajak.

d. Pengaturan Skor Pertandingan (2008-2011)
Kasus terkait penyuapan pada bidang olahraga yang terjadi di Finlandia adalah terbongkarnya pengaturan skor pertandingan sepakbola yang menyangkut seorang warga Negara Singapura bernama Wilson Raj Perumal dan total 11 pemain sepakbola. Raj dituduh telah melakukan pengaturan skor pertandingan di Finlandia selama 2008-2011, dan akhirnya di dakwa hukuman penjara selama 2 tahun. Tertangkapnya Raj Perumalini akhirnya yang membuka kotak Pandora sindikat pengaturan skor di dunia, yang bermarkas di Singapura. Mengingat kasus korupsi sangat jarang terjadi di Finlandia, pengungkapan kasus korupsi akan memperoleh liputan yang luas dari media massa

e. Kasus Finnair
Kasus terkait penyuapan pada bidang olahraga yang terjadi di Finlandia adalah terbongkarnya pengaturan skor pertandingan sepakbola yang menyangkut seorang warga Negara Singapura bernama Wilson Raj Perumal dan total 11 pemain sepakbola. Raj dituduh telah melakukan pengaturan skor pertandingan di Finlandia selama 2008-2011, dan akhirnya di dakwa hukuman penjara selama 2 tahun. Tertangkapnya Raj Perumalini akhirnya yang membuka kotak Pandora sindikat pengaturan skor di dunia, yang bermarkas di Singapura. Mengingat kasus korupsi sangat jarang terjadi di Finlandia, pengungkapan kasus korupsi akan memperoleh liputan yang luas dari media massa

f. City of Espoo Construction Corruption
Pada tahun 2010, Mantan Walikota Espoo, Marketta Kokkonen dan Olavi Louko direktur dari Espoo’s Technical and Environtment Services dituntut menerima suap dari perusahaan konstruksi terkait dengan pembangunan kota. Olavi bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kota Espoo yang berkaitan dengan konstruksi dan perlindungan lingkungan sejak tahun 2001. Sementara Kokkonen merupakan pejabat publik kota Espoo. Olavi dan Kokkonen menerima suap setidaknya dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Suap berupa perjalanan domestik dan perjalanan luar negeri. Pada tahun 2010, Louko dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar 7.500 Euro. Hal ini merupakan satu keputusan yang kontroversial karena satu keputusan untuk melakukan pembangunan setidaknya dapat bernilai jutaan euro. Yang menarik adalah setelah Olavi tetap menjabat setelah dijatuhi hukuman tersebut.

D. Faktor-faktor Bebas Korupsi ala Finlandia
1. Kekuatan Finlandia dalam Menangkal Korupsi
Finlandia adalah negara dengan tingkat korupsi yang rendah, tampak dari tahun ke tahun indeks presepsi korupsi (IPK) Finlandia selalu menduduki peringkat tiga besar sebagai negara paling rendah korupsinya. Perjalanan Finlandia menjadi negara dengan tingkat korupsi yang rendah tidaklah dicapai dengan mudah, perjalanan menuju bebas korupsi telah berlangsung selama kurang lebih dua abad. Pemberantasan korupsi di Finlandia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan dan komprehensif masyarakat Finlandia, dari negara miskin, ketergantungan pangan dan pendidikan dari negara lain menjadi sebuah negara republik demokratik yang independen, masyarakat industri modern dan berpendidikan tinggi.

Dikutip dari Kementerian Luar Negeri Finlandia terdapat empat hal yang menjadi kekuatan utama Finlandia menjadi negara dengan tingkat korupsi rendah, yaitu:
a. Nilai dasar yang mencakup moderasi, menahan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan umum
Kunci utama Finlandia dalam pemberantasan korupsi adalah moralitas yang baik dan penegakan hukum yang adil. Masyarakat Finlandia terbiasa untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, dengan sifat ini terciptalah rasa saling percaya di antara masyarakat maupun dengan pemerintah. Hal ini karena masyarakat percaya apa yang mereka korbankan akan menjadi kebaikan bersama. Dalam sebuah penelitian selalu ada korelasi positif antara tingkat kepercayaan yang tinggi dengan tingkat korupsi yang rendah.
Pengalaman Finlandia juga menunjukkan bahwa contoh moral yang diberikan oleh pejabat dan para pengambil keputusan dalam posisi eksekutif sangat diperlukan untuk pengembangan budaya etika pemerintahan. Ketika orang melihat bahwa rekan-rekan senior dalam organisasi berperilaku etis dan bertanggung jawab, mereka akan mengikuti contoh mereka. Dengan adanya saling contoh moral yang baik membuat budaya akuntabilitas dalam administrasi publik dapat dibangun dan menjadi kekuatan bagi pemerintah untuk meberikan pelayanan publik yang berdasarkan nilai-nilai “praktek terbaik”, akuntabilitas, kejujuran dan fair play.
Dengan moralitas yang baik maka pejabat publik di Finlandia mewakili nilai-nilai umum yang dianut masyarakat Finlandia pada umumnya. Selain itu masyarakat Finlandia pun terbiasa dengan aktif dan peduli terhadap kondisi negaranya, budaya seperti ini mendorong pemerintah untuk selalu amanah dan selalu berusaha untuk menjawab setiap keluhan warga negaranya. Ditambah lagi dengan media yang independen dan bebas dari kepentingan kelompok telah terbukti dapat menciptakan tekanan masyarakat kepada pemerintahan sehingga kebijakan pemerintahan yang tidak rasional dapat cepat membangkitkan reaksi penolakan publik.

b. Struktur legislatif, yudisial dan administratif yang mengawasi dan menjaga terhadap penyalahgunaan kekuasaan
Pencegahan korupsi juga membutuhkan sistem legislasi yang komprehensif, peradilan yang berfungsi dengan baik, penegakan hukum yang efisien dan pemantauan proaktif terhadap pelanggaran, serta manajemen keuangan yang transparan. Konstitusi Finlandia menetapkan bahwa pemerintahan yang baik harus dijamin oleh hukum. Peradilan Finlandia mencakup Kantor Parlemen Ombudsman, Kantor Kanselir Kehakiman dan pengadilan administratif. Kanselir Kehakiman dan Parlemen Ombudsman memonitor tindakan pegawai negeri di tingkat yang sangat tinggi. Keduanya lembaga tersebut bertindak independen yang diberi kewenangan untuk menyelidiki tindakan anggota parlemen, menteri dan kepala negara.

c. Kemahiran kaum perempuan dalam pengambilan keputusan
Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Bank Dunia, representasi perempuan di parlemen dan kantor-kantor publik berkorelasi dengan tingkat korupsi yang lebih rendah dan budaya akuntabilitas dalam pemerintahan. Korelasi ini menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam pencegahan korupsi. Perempuan telah lama relatif menonjol dalam administrasi publik Finlandia. Pada tahun 1906, Finlandia menjadi negara pertama di dunia yang memberikan hak untuk memilih dan hak untuk berdiri untuk pemilihan perempuan. Sembilan belas anggota parlemen perempuan terpilih dalam pemilihan parlemen pertama Finlandia pada tahun 1907, yang juga merupakan keterwakilan perempuan pertama di dunia. Saat ini kurang lebih sepertiga anggota Parlemen Finlandia dan dewan kota adalah perempuan, dan hampir setengah dari anggota kabinet Finlandia adalah perempuan. Kuota gender telah digunakan untuk memastikan representasi yang lebih seimbang di semua tingkat pelayanan publik.

d. Kesenjangan pendapatan yang rendah dan upah yang memadai
Pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi kecenderungan untuk menerima suap, sementara kesenjangan pendapatan yang kecil mengekang keserakahan ekonomi untuk membangun karir. Perbandingan global menunjukkan bahwa upah pejabat publik Finlandia yang wajar dan perbedaan pendapatan termasuk yang paling rendah di dunia. Di Finlandia kesenjangan pendapatan antara yang berpendapatan tinggi dan yang rendah diwujudkan dalam pajak progresif dan ketentuan untuk jaminan sosial.
Pencapaian Finlandia dalam memperoleh empat kekuatan tersebut tentu saja tidak didapat dengan mudah, dibutuhkan waktu yang lama dan jalan yang berliku, dibutuhkan transformasi yang menyeluruh dari seluruh lapisan masyarakat hingga akhirnya Finlandia mencapai tingkat yang relatif rendah terhadap korupsi. Perjalanan untuk mencapai tatanan seperti sekarang bisa dibilang dimulai dari awal abad ke-19, dimana wilayah Finlandia pada saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Rusia. Walaupun bagian dari kekuasaan Rusia, pemerintahan di wilayah Finlandia dipegang oleh para pejabat yang berbahasa Swedia, karena pada saat itu rata-rata penduduk asli yang mendiami wilayah Finlandia hidup terisolasi dan tidak bisa membaca. Ciri dari pemerintahan yang dipegang oleh Swedia adalah birokrasi yang disiplin dan ketat, yang pada akhirnya diwarisi ke pemerintahan Finlandia.
Namun puncak dari kesuksesan Finlandia saat ini bermula dari kesadaran dari para elit bahwa seluruh rakyat harus tercerahkan. Maka digunakanlah pendidikan sebagai instrumen untuk mencerahkan rakyat dan memperbaiki kondisi sosial budaya. Pendidikan harus mencakup semua lapisan, serta harus menyentuh seluruh aspek fisik, intelektual dan spiritual. Dan imbas dari pendidikan yang komprehensif tersebut menciptakan nilai-nilai masyarakat yang baik, menghormati hukum, bertanggung jawab, jujur, peduli kepentingan umum dan, rendah hati. Penerapan nilai-nilai tersebut bahkan sudah ditanamkan sejak masih dini, sejak sekolah paling dasar. Dengan kata lain kemajuan Finlandia saat ini ditopang oleh sistem pendidikan yang maju yang mengedepankan moralitas yang baik sebagai tujuan utama, sehingga bukan hanya “otak” saja yang diberi pengetahuan, tetapi juga memberikan moralitas yang baik kepada “hati” sebagai dasar untuk bertindak dan berbuat.

2. Mengendalikan Korupsi di Finlandia
Korupsi adalah musuh utama dalam menciptakan good governance. Korupsi selalu identik dengan penipuan, penggelapan uang dan fraud, dimana hal-hal yang disebutkan terjadi dikarenakan adanya penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang dapat berimplikasi buruk terhadap kemajuan suatu negara, dikarenakan amanah berupa kewenangan untuk mensejahterakan rakyat, justru digunakan untuk menguntungkan diri sendiri, relasi, ataupun kelompoknya.
Kewenangan selalu identik dengan power atau kekusaan, meminjam quote Lord Acton, “Power tends to corupt, and absolute power corrupts absolutely”, dengan terjemahan kira-kira berbunyi “Kekusaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut, sudah pasti korup”. Dengan mengiyakan pernyataan Lord Acton, maka kekuasaan bagaimanapun pasti akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang, entah berdampak luas ataupun tidak. Berkaca pada hal tersebut maka korupsi haruslah dikendalikan agar tidak menimbulkan permasalahan yang besar dan tidak berimplikasi luas terhadap good governance.
Mengendalikan korupsi dapat diartikan sebagai mekanisme yang baik untuk mencegah korupsi, dari sisi sistem yang diterapkan kepada masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mengenai pengendalian korupsi ada baiknya kita belajar dari Finladia, negara Skandinavia yang dalam beberapa tahun selalu dianugerahi peringkat yang tinggi dalam hal negara yang paling tidak korup. Berikut adalah yang dilakukan oleh Finlandia dalam mengendalikan korupsi:
a. Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Etika
Pangkal korupsi dari pejabat publik adalah ketidaktaatan terhadap pedoman etika dan kode etik. Tata kelola pemerintahan yang baik dan administrasi yang baik selalu bersinggungan dengan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip, seperti kepercayaan, keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas, responsif dan partisipasi. Di antara nilai-nilai yang disebutkan, kepercayaan adalah nilai penting bagi pemerintah. Karena kepercayaan publik adalah isu sensitif karena dengan kepercayaan, pemerintah dapat bekerja mengelola pemerintahan dengan baik tanpa adanya intervensi yang berlebihan dari publik ataupun dari oposisi. Dikaitkan dengan pengendalian korupsi, upaya yang dilakukan tentu saja menjadi tidak maksimal akibat publik tidak adanya kepercayaan publik. Di Finlandia pelanggaran terhadap nilai-nilai etika ditangani oleh unit pengawasan internal yang berada di masing-masing institusi.
Di Finlandia sendiri kepercayaan terhadap pemerintahan bisa dibilang tinggi, dari survey yang dilakukan oleh Harisalo and Stenvall (2001) pada tahun 2001 menempatkan Kepolisian, Angkatan Bersenjata, Media Elektronik, dan Universitas dan Sekolah Menengah Atas, sebagai institusi yang paling dipercaya oleh publik dengan nilai kepercayaan diatas 50%. Dengan survey yang menempatkan kepolisian sebagai institusi yang paling dipercaya menunjukkan kepercayaan publik Finlandia bahwa kepolisian telah bertindak adil dan berhasil menegakkan hukum, dan mereka percaya bahwa kepolisian telah menjunjung nilai-nilai etika yang baik. Survey yang dilakukan memang sudah cukup lama, namun dirasa masih cukup relevan mengingat Finlandia yang sampai dengan saat ini masih berada dalam lima besar negara paling tidak korup.

b. Saluran Pengaduan warga yang terjamin
Pelanggaran etika pemerintahan di Finlandia selain ditangani oleh unit pengawasan internal juga disediakan saluran tambahan untuk warga. Sebagai contoh, untuk memverifikasi fakta-fakta yang dilaporkan oleh whistlebower harus dilindungi kemanapun mereka melaporkan entah ke ombudsman, kepolisian, dan bahkan media. Bahkan pemerintahan melakukan menjamin beragam bentuk partisipasi warga dan media independen, bukan menghalang-halangi. Efeknya adalah kesadaran meningkat antara warga negara dan menjadi lebih mudah dan berani untuk membuat pengaduan dan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks yang lebih luas warga bukanlah hanya sebagai subyek administrasi, tetapi mereka juga dapat berpartisipasi secara tidak langsung mempengaruhi hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka. Dalam pengendalian korupsi saluran warga yang baik dapat menciptkan sistem kontrol sebagai mekanisme peringatan dini terhadap pejabat publik untuk mengikuti aturan dan tidak koruptif.

c. Pegawai Negeri yang berintegritas
Landasan utama sistem pengendalian korupsi adalah integritas pegawai negeri. Integritas adalah bagian penting dalam pemberantasan korupsi. Jika PNS sebagai individu 1) tidak mengikuti persyaratan kantor, 2) kehilangan kemampuan untuk membedakan kepentingan diri sendiri dan kantor, 3) merasa kurangnya rasa hormat, 4) belum dibayar, dan 5) manajemen yang tidak berintegritas, maka korupsi oleh pegawai pemerintahan sangat mungkin terjadi. Pegawai negeri yang berintegritas di Finlandia berasal dari budaya administrasi Finlandia yang didasarkan pada tradisi Rusia dan Skandinavia. Tradisi legalistik dan pengacara dan profesi hukum telah mendominasi pelayanan publik dan sistem politik Finlandia. Tradisi legalistik ini telah mempengaruhi infrastruktur hukum memerangi maladministrasi dan salah urus.

d. Hukum Formal dan Informal yang ketat
Peraturan mengenai perekrutan pegawai negeri diatur secara ketat dan menghindari konflik kepentingan. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah, nepotisme, kronisme atau patronase, yang mungkin akan terjadi ketika mereka bekerja. Gagasan perekrutan pegawai pemerintah seperti yang disebutkan berakar dari budaya peradilan Finlandia.
Tradisi Finlandia yang legalistik memaksa pegawai pemerintahan untuk memberikan argumentasi publik dalam pengambilan keputusan, sistem pemasyarakatan, dan metode investigasi kriminal yang akurat. Hal ini berguna agar pengambilan keputusan dapat transparan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, dan mencegah pengambilan keputusan parsial dan partisan.
Hukum informal pun hadir di tengah publik Finlandia dimana ketika seseorang tertangkap tangan untuk memberikan atau menerima suap maka pelaku hanya akan dikenang untuk kesalahan yang diperbuatknya dan semua prestasi yang baik tidak lagi dikenang serta kesempatan untuk pekerjaan yang lebih baik akan tertutup bagi pelaku. Oleh sebab itu korupsi sangat jarang terjadi di Finlandia.

e. Manajemen nilai kepemimpinan
Pegawai negeri sipil seringkali menghadapi masalah/kesempatan terkait korupsi. PNS menyatakan bahwa mereka kadang-kadang bertemu perilaku tidak etis dalam pekerjaan sehari-hari seperti menempatkan kepentingan pribadi sebelum kepentingan umum atau pengambilan keputusan tanpa persiapan yang tepat, namun demikian kenyataan bahwa PNS menghadapi masalah korupsi namun bentuk korupsi besar seperti menerima suap atau mendapatkan keuntungan finansial untuk kantor masih sangat jarang.

f. Ketentuan Prosedur Administrasi publik
Tujuan utama ketentuan prosedur administrasi publik bukanlah untuk mencegah korupsi secara langsung, namun prosedur adminstrasi publik mempromosikan perilaku yang baik dalam organisasi publik, untuk meningkatkan hubungan antara warga negara dan administrasi dan mencegah maladministrasi dalam praktek administrasi.

g. Undang-undang Pindana
Di Finlandia, PNS tunduk pada hukum pidana dan mereka berada dalam posisi yang khusus dalam hal KUHP Finlandia. Khusus terhadap PNS ada beberapa tindakan yang termasuk ke maladministrasi atau salah urus dan secara terpisah dikriminalisasi sebagai penyimpangan, pelanggaran di kantor dan memiliki hukuman yang berat, seperti pemecatan atau nasihat. KUHP Finlandia berisi bab tentang pelanggaran berkaitan dengan korupsi. 1) penerimaan suap 2) pelanggaran suap, 3) penerimaan suap sebagai Anggota Parlemen, 4) pelanggaran kerahasiaan, 5) penyalahgunaan jabatan publik dan penyalahgunaan, dan 6) pelanggaran dalam penugasan dan lalai Kedinasan.

h. Investigasi Ombudsman dan Kanselir Kehakiman
Dalam sistem Finlandia, Ombudsman dan Kanselir sangat dihormati. Peran mereka berbeda dari pengadilan administratif di mana pegawai negeri dituduh dan dihukum. Lembaga-lembaga Ombudsman dan Kantor Kanselir Kehakiman merupakan pengawasan legalitas. Dengan kata lain, upaya pengendalian hukum lembaga-lembaga ini hadir dalam hal korupsi dan integritas dalam pelayanan sipil.
Tugas formal (peran untuk mengawasi) Ombudsman dan Kanselir Kehakiman dalam banyak hal sejajar satu sama lain. Perbedaannya adalah bahwa Kanselir Kehakiman memeriksa keluhan mengenai tindakan pendukung dan dewan bantuan hukum publik. Kanselir bertugas untuk mengawasi legalitas tindakan pemerintah.
Tugas Ombudsman adalah untuk memastikan bahwa otoritas publik dan pejabat mematuhi hukum, hak-hak konstitusional dan manusia, dan bahwa PNS memenuhi tugas mereka sesuai dengan administrasi yang baik. Ombudsman menyelidiki kinerja pemerintah berdasarkan aduan warga. Dalam investigasi Ombudsman nama pengadu biasanya tidak dipublikasikan.

i. Audit Keuangan dan Kinerja
Semua kementerian Finlandia dan lembaga pemerintah memiliki unit pengendalian internal. Masalah korupsi terkait dapat terungkap dalam hal audit kinerja dan atas dasar pengaduan. Jika unit internal yang menemukan penyalahgunaan atau referensi lain untuk korupsi, mereka selalu melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Kami berani mengatakan, internal maupun investigasi polisi dipercepat dengan tekanan eksternal: kasus korupsi adalah topik yang menarik bagi media.
Selain itu kontrol parlemen Finlandia dan audit keuangan pemerintah seiring dengan peran legislatif. Tugas formal auditor ini adalah untuk mengawasi legalitas dan kelayakan keuangan sektor publik. Auditor menangani pemeriksaan dan tindakan pemantauan. Mereka mengamati bagaimana anggaran diikuti, memantau subsidi negara dan pinjaman yang diberikan dari hibah anggaran dan yayasan di luar anggaran, dan memonitor jaminan yang diberikan oleh negara.

Simpulan

Sampai dengan saat ini, sangat sedikit data mengenai korupsi di negara Finlandia. Pekerja publik, pegawai swasta, serta pegawai negeri mempunyai pandangan yang sama mengenai korupsi. Mereka memadang korupsi merupakan tindakan yang tidak baik dan berdampak buruk bagi masyarakat. Masalah penyuapan merupakan hal yang sangat diperhatikan di Finlandia. Media mempunyai peranan penting dalam mengidentifikasi tindakan korupsi. Kunci utama keberhasilan utama Finlandia dalam memerangi korupsi adalah sebagai berikut :
1. Akses pendidikan terhadap semua orang
2. Demorasi yang berjalan baik pada pemerintah pusat dan daerah
3. Keterbukaan administrasi publik
4. Struktur hierarki publik yang mudah
5. Delegasi pengambilan keputusan pada sektor publik
6. Penghindaran politisasi pada sistem pelayanan publik
Kunci tersebut didukung oleh masyarakat yang memahami pentingnya hal tersebut. Walaupun hukum Finlandia tidak mengenal adanya definisi khusus mengenai korupsi, tetapi definisi penyuapan pada sektor privat diperluas devinisinya ke dalam sektor publik. Dengan demikian, korupsi dijerat dengan undang-undang kriminal sebagaimana yang ada di sektor privat.

Referensi
Joutsen, Matti dan Juha Keranen. 2009. Corruption an the Prevention of Corruption in Finland. Ministry of Justice Finland
Ari Salminen,Olli-Pekka Viinamäki, dan Rinna Ikola-Norrbacka, 2007, The Control of Corruption in Finland
http://yle.fi/uutiset/finnair_ceo_bribery_case_goes_to_the_prosecutor/6198579#
http://yle.fi/uutiset/espoo_leaders_face_bribery_charges/5595994

Tulisan ini adalah hasil kerja kelompok kuliah Seminar Antikorupsi di STAN terdiri dari Anggita, Dewanti, Era Yuwono, Gregorio, Jaelani Azis, M. Haris, Pringadi Abdi, Sandy, dan Wiratama Wiratman.

Lomba Menulis Cerita| Fiction Writing Competition Inspired by Classical Novel

Indonesia Book Club (NulisBuku.com, ZettaMedia.id dan Storial.co) dan PT. Telkom Indonesia kembali bekerja sama mengadakan kegiatan literasi dalam misi membangun kembali minat baca dan membantu mencerdaskan masyarakat. Kali ini, kegiatan literasi yang kami lakukan berupa kompetisi menulis cerita fiksi yang terinspirasi dari novel klasik terbitan Balai Pustaka atau “Fiction Writing Competition Inspired by Classical Novel”, yang akan berlangsung selama bulan Agustus hingga Oktober 2016.

Ketentuan umum kompetisinya sangat mudah, yakni kamu harus membaca novel klasik terbitan Balai Pustaka terlebih dahulu. Novel klasik tersebut dapat kamu baca melalui Pustaka Digital atau PaDi.
PaDi adalah program implementasi dari pencanangan 1000 Digital Learning Corner yang direalisasikan dalam bentuk kumpulan Pustaka Digital (eBook) gratis yang terdapat pada perangkat (dekstop atau gadget) PaDi di lokasi Plasa Telkom, WiFi Corner Telkom, dan Grapari Telkomsel tertentu. Program PaDi hingga saat ini dapat diakses di Plasa Telkom tertentu (cek ketersediaan PaDi di kotamu di link berikut http://www.telkom.co.id/pustaka-digital.html) dan lokasi masih akan terus bertambah.

Untuk kompetisi ini, kami menyiapkan hadiah total uang tunai senilai Rp. 50.000.000,-* untuk 5 orang pemenang.

Juara #1: Rp15.000.000
Juara #2: Rp12.500.000
Juara #3: Rp10.000.000
Juara #4: Rp7.500.000
Juara #5: Rp5.000.000

*Pajak hadiah ditanggung pemenang!

Syarat dan ketentuan Fiction Writing Competition:
Akses PaDi di Plasa Telkom, WiFi Corner Telkom, dan Grapari Telkomsel tertentu.
Jika kesulitan mengakses PaDi, kamu bisa membacanya melalui www.qbaca.com atau melalui aplikasi QBaca di smartphonemu.
Pilih dan baca 1 buku (novel klasik terbitan Balai Pustaka).
Tulisan harus berupa cerita fiksi.
Tulisan tidak boleh mengandung SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
Harus asli karya peserta dan ditulis oleh penulis tunggal (satu cerita hanya ditulis oleh satu penulis).
Tulisan yang disubmit belum pernah disubmit ke platform menulis lain, juga tidak sedang diikutkan dalam kompetisi mana pun. Dan selama kompetisi berlangsung, peserta dilarang mengunggah cerita tersebut ke platform menulis mana pun.
Setelah submit tulisan, peserta wajib tweet “Aku ikutan Fiction Writing Competition #PustakaDigital @TelkomIndonesia @StorialCo lho! Baca karyaku di www.storial.co/tags/padifiksi #PADIFiksi”

Periode kompetisi: 17 Agustus – 7 Okober 2016.
Tulisan ditunggu paling lambat tanggal 7 Oktober 2016, pukul 23.59.
Tulisan ini akan dibaca oleh para juri dan hasil keputusannya diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2016.
Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
Ketentuan teknis submit tulisan di www.storial.co:

Peserta boleh mengikutsertakan lebih dari satu cerita asal dimuat dan diterbitkan dalam BUKU yang berbeda.
Tulisan harus ditulis dalam bahasa Indonesia, dengan panjang tulisan 1.000 – 10.000 kata. Boleh dibuat dalam beberapa BAB, panjang tulisan dalam satu bab maksimal 2.000 kata.
Judul: Gunakan judul dalam bahasa Indonesia yang baik.
Kategori: Cerita Pendek.

Keterangan Buku:
1. Isi kolom Keterangan Buku dengan sinopsis, teks pernyataan dan biodata singkat penulis (panjang isi kolom Keterangan Buku maksimal 300 kata).
2. Awali sinopsis dengan teks pernyataan berikut “Karya ini terinspirasi dari [Judul Novel] karya [Penulis Novel] terbitan Balai Pustaka yang diikutsertakan dalam Fiction Writing Competition Inspired by Classical Novel yang diselenggarakan oleh Indonesia Book Club dan Telkom Indonesia. Dan saya menyatakan bahwa karya ini hanya diunggah di www.storial.co. ”
3. Sertakan biodata singkat penulis:
3a. Nama Lengkap
3b. Nama Pena (optional)
3c. Tempat & Tanggal Lahir
3d. Domisili (Mis: Jakarta/Surabaya/Bandung)
3e. Akun Twitter
Kata kunci: PADIFIKSI
Contoh Buku Padi Fiksi dapat kalian lihat di link berikut http://www.storial.co/book/contoh-buku-padi-fiksi
@
Jika ada pertanyaan mengenai Fiction Writing Competition silakan email ke indobookclub@gmail.com yah!
Subjek email: Fiction Writing Competition
Format email: Nama + No.HP + Pertanyaan
Selamat membaca dan berkarya

SINERGITAS ELEMEN KEPEMERINTAHAN DALAM MENGATASI MASALAH ROKOK DI INDONESIA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kr:etek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicationa tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Rokok biasanva berbentuk silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah.

Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah (PP No. 109 tahun 2012). Produk tembakau yang dimaksud mengandung zat aditif dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut The Tobacco Atlas 3rd edition, 2009 terkait persentase penduduk dunia yang mengkonsumsi tembakau didapatkan sebanyak 57% pada penduduk Asia dan Australia, 14% pada penduduk Eropa Timur dan pecahan Uni Soviet, 12% penduduk Amerika, 9% penduduk Eropa Barat, dan 8% pada penduduk Timur Tengah serta Afrika. Sementara itu ASEAN merupakan sebuah kawasan dengan 10% dari seluruh perokok dunia dan 20% penyebab kematian global akibat tembakau. Persentase perokok.pada penduduk di negara ASEAN tersebar di Indonesia (46,16%), Filipina (16,62%), Vietnam (14,11%), Myanmar (8,73%), Thailand (7,74%), Malaysia (2,90%), Kamboja (2,07%), Laos (l,23%), Singapura (0,39%), dan Brunei (0,04%).
Pengkonsumsian produk tembakau pada satu sisi adalah hak pribadi masing-masing warga negara. Namun di sisi lain, ada ruang publik yang mesti dihormati. Hak masvarakat untuk menghirup udasa segar bebas dari asap rokok, harus mendapat perhatian. Ketika penggunaan produk tembakau telah menganggu ketertiban dan meresahkan orang lain, maka saat itu hak seseorang akan udara bersih yang sehat mulai terabaikan. Walaupun sudah jelas dalam pasal 2 ayat 1dan 2: PP No. 109 tahun 2012 diatur tentang penyelenggaraan pengamanan penggunaan produk tembakau agar tidak membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masvarakat, dan lingkungan.

Biaya ekonomi dan sosial yang ditimbulkan akibat konsumsi tembakau terus meningkat dan beban peningkatan ini sebagian besar ditanggung oleh masyarakat miskin. Angka kerugian akibat rokok setiap tahun mencapai US$ 200 juta dolar, sedangkan angka kematian akibat penyakit yang diakibatkan merokok terus meningkat. Di Indonesia, jumlah biaya konsumsi tembakau tahun 2005 yang meliputi biaya langsung di tingkat rumah tangga dan biaya tidak langsung karena hilangnya produktivitas akibat kematian dini, sakit dan kecacatan adalah US$ 18,5 Milvar atau Rp 167,1 Triliun (Kosen. S, 2007). Jumlah tersebut adalah sekitar 5 kali lipat lebih tinggi dari pemasukan cukai sebesar Rp32,6 Triliun atau US$ 3,62 Milvartahun 2005 (lUS$ = Rp 8.500,-). Jumlah perokok di seluruh dunia kini mencapai 1,2 milyar orang dan 800 juta di antaranva berada di negara berkembang. Menurut data WHO, lndonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Peningkatan konsumsi rokok berdampak pada makin tingginya beban penyakit akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok. Tahun 2030 diperkirakan angka kematian perokok di dunia akan mencapai 10 juta jiwa, dan 70% di antaranya berasal dari negara berkembang. Saat ini 50% kematian akibat rokok berada di negara berkembang. Bila kecenderungan ini terus berlanjut, sekitar 650 juta orang akan terbunuh oleh rokok, yang setengahnya berusia produktif dan akan kehilangan umur hidup (lost life) sebesar 20 sampai 25 tahun (World Bank).

Merokok menimbulkan beban kesehatan, sosial, ekonomi dan lingkungan tidak saja bagi perokok tetapi juga bagi orang lain. Perokok pasif terutama bayi dan anak-anak perlu dilindungi haknya dari kerugian akibat paparan asap rokok. Keluarga miskin yang tidak berdaya melawan adiksinya dan mengalihkan belanja makanan keluarganya serta biaya sekolah dan pendidikan anak-anaknya untuk membeli rokok, sebagaimana ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Rokok berbahaya
Rokok berbahaya

TEORI PERMAINAN DAN PERILAKU STRATEGIS DI DALAM OLIGOPOLI

A. Perilaku Strategis Dan Teori Permainan

Perilaku strategis mengacu kepada rencana kerja atau perilaku oligopolis, setelah mempertimbangkan semua reaksi yang mungkin dilakukan oleh para pesaing selama masih ada pesaing di antara mereka untuk memperoleh laba dan keuntungan lainnya. Karena hanya terdapat sedikit perusahaan dalam industri tersebut, tindakan dari perusahaan satu akan berpengaruh terhadap lainnya, dan rekasi dari perusahaan lain harus diperhitungkan oleh yang pertama dalam menentukan tindakan mana yang paling baik. Jadi, setiap oligopoli mengubah-ubah harga produk, atau kuantitas produk yang dijualnya, atau tingkat pemasangan iklan dan sebagainya, dengan tujuan memaksimumkan laba. Pengubahan tersebut dilakukan setelah perusahaan oligopoli memperhitungkan semua kemungkinan reaksi yang akan dilancarkan pesaing, berkaitan dengan setiap tindakan yang diambilnya. Pengkajian atas perilaku strategis tersebut merupakan materi teori permainan.

Teori permainan (game theory) dipelopori oleh ahli matematika John Von Neumann dan ekonom Oskar Morgenstem pada tahun 1944 dan tidak lama kemudian teori ini diakui sebagai terobosan baru dalam penelitian tentang oligopoli. Secara umum, teori permainan berkaitan dengan strategi terbaik atau optimum dalam berbagai situasi konflik. Misalnya, teori permainan bias membantu sebuah perusahaan ketika menurunkan harga tidak akan terjadi perang harga yang mematikan atau menentukan apakah perusahaan harus menambah kapasitas untuk mencegah pemain baru masuk dalam industri meskipun hal ini mengurangi laba jangka pendek perusahaan, dan mengapa kecurangan dalam kartel akan menyebabkan keruntuhan perusahaan. Singkatnya, teori permainan ini memperlihatkan bagaimana perusahaan oligopolistik membuat keputusan secara strategis untuk memperoleh keunggulan kompetitif atas pesaingnya, atau bagaimana perusahaan oligopolistik bisa memperkecil ancaman potensial akibat langkah strategis pesaingnya.
Setiap model teori permainan terdiri atas pemain, strategi, dan ganjaran. Pemain adalah para pembuat kepuusan yang perilakunya akan berusaha kita jelaskan dan ramalkan. Strategi adalah pilihan untuk mengubah harga, mengembangkan produk baru, melakukan kampanye iklan, membangun kapasitas baru, dan tindakan serupa lainnya yang mempengaruhi penjualan dan tingkat laba perusahaan serta pesaingnya. Ganjaran adalah hasil atau konsekuensi dari setiap pilihan strategi. Untuk setiap strategi yang diterapkan oleh sebuah perusahaan, biasanya terdapat strategi-strategi (reaksi) yang bisa dilakukan oleh pesaing. Ganjaran adalah hasil atau konsekuensi dari setiap kombinasi strategi yang dilakukan kedua perusahaan. Ganjaran biasanya dinyatakan dalam bentuk laba atau rugi perusahaan yang kita kaji, akibat strategi perusahaan itu atau reaksi pesaingnya. Tabel yang mencantumkan ganjaran dari semua strategi yang dilakukan suatu perusahaan dan reaksi yang mungkin diberikan pesaing disebut matriks ganjaran.
Kita harus membedakan antara pemain berjumlah nol dan permainan tidak berjumlah nol. Permainan berjumlah nol (zero-sum game) adalah permainan di mana keuntungan salah satu pemain merupakan akibat dari pengeluaran dan keuntungan ini secara persis seimbang dengan kerugian pemain lainnya. Sebagai contoh hal ini terjadi jika perusahaan A meningkatkan pangsa pasamya sebesar biaya yang dikeluarkan perusahaan B dengan meningkatkan pengeluaran iklannya (perusahaan B tidak melakukan perubahan iklan). Pada satu sisi, jika perusahaan B juga meningkatkan pengeluaran iklannya, perusahaan A mungkin tidak akan memperoleh pangsa pasar sama sekali. Di sisi lain, jika perusahaan meningkatkan harganya dan perusahaan B tidak melakukannya, perusahaan A mungkin akan kehilangan pasamya yang beralih ke pasar B. pemain dalam sifat ini, di mana keuntungan satu pemain sama dengan kerugian pemain lainnya (sehingga total keuntungan ditambah dengan total kerugian sama dengan nol) disebut permainan berjumlah nol. Namun jika keuntungan atau kerugian salah satu perusahaan tidak diakibatkan oleh biaya atau memberikan keuntungan dalam jumlah sama pada perusahaan lain, kita melakukan permainan berjumlah nol.

B. Strategi Dominan Dan Keseimbangan Nash
Untuk melihat bagaimana para pemain memilih strategi yang memaksimumkan ganjaran mereka, marilah kita mulai dengan permainan paling sederhana dalam suatu industri yang terdiri atas dua perusahaan (duopoli), perusahaan A dan B. masing-masing perusahaan mempunyai dua pilihan strategi, yaitu memasang iklan atau tidak. Perusahaan A, tentu saja mengharapkan laba yang lebih tinggi jika dia memasang iklan disbanding jika tidak memasang iklan. Tetapi tingkat laba perusahaan A sebenamya, juga tergantung dari apakah perusahaan B mesang atau tidak iklan. Dengan begitu, setiap strategi yang dilakukan oleh perusahaan A yaitu memasang iklan atau tidak) bisa dihubungkan dengan setiap strategi perusaaan B (juga memasang atau tidak iklan).
Perusahaan B
Pasang iklan Tidak pasang iklan
Perusahaan A Pasang iklan (4,3) (5,1)
Tidak pasang iklan (2,5) (3,2)

Empat hasil yang mungkin diperoleh dari permainan sederhana ini digambarkan dalam tabel di atas. Nomer pertama dari setiap elemen dalam table mengacu pada ganjaran (laba) bagi perusahaan A, sementara nomor kedua adalah ganjaran (laba) bagi perusahaan B. Dari tabel di atas, kita melihat bahwa jika kedua perusahaan memasang iklan, perusahaan A akan memperoleh laba sebesar 4, dan perusahaan B akan memperoleh laba sebesar 3 (sel kiri atas dalam matisk ganjaran). Sebaliknya, elemen kiri bawah dalam matriks ganjaran menunjukkan akan memperoleh laba sebesar 2, dan perusahaan B memperoleh laba sebesar 5. Ganjaran lain dalam kolom kedua tabel tersebut diartikan dengan cara yang sama.
Strategi manakah yang harus dipilih ? Pertama-tama mari kita pertimbangkan perusahaan A. jika perusahaan B memasang iklan (yaitu bergerak ke kolom kiri dari tabel), kita lihat bahwa perusahaan A akan memperoleh laba sebesar 4 jika dia juga memasang iklan dan hanya 2 jika dia memasang iklan. Dengan demikian, perusahaan A harus memasang iklan jika perusahaan B memasangnya. Jika perusahan B tidak memasang iklan yaitu bergerak ke kolom kanan dalam tabel), perusahaan A akan memperoleh laba 5 jika dia memasang iklan, dan 3 jika ia tidak memasang iklan. Dengan demikian, perusahaan A harus memasang iklan tidak peduli apakah perusahaan B memasang atau tidak. Laba perusahaan A akan lebih besar jika ia memasang iklan dibanding jika ia tidak memasangnya, tanpa peduli apa yang dilakukan perusahaan B. Sengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa memasang iklan adalah strategi yang dominan bagi perusahaaan A. Strategi dominan adalah pilihan yang optimum bagi seorang pemain, apapun reaksi yang akan dilakukan oleh lawannya.
Hal yang sama juga berlaku bagi perusahaan B. apapun yang dilakukan perusahaan A (yaitu apakah perusahaan A memasang atau tidak iklan), akan lebih menguntungkan bagi perusahaan B untuk memasang iklan. Kita bisa melihat itu dengan berpindah-pindah baris pada table. Taptnya, jika perusahaan A memasang iklan, laba perusahaan B menjadi 5 jika memasang iklan dan 2 jika tidak. Dengan demikian, strategi yang dominan bagi perusahaan B adalah juga memasang iklan.
Dalam kasus ini, kedua perusahaan memiliki strategi dominan memasang iklan, dan oleh karena itu, akan menjadi keseimbangan akhir. Kedua perusahaan akan memasang iklan tanpa perlu mempertimbangkan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan lain dan akan memperoleh laba berturut-turut sebesar 4 dan 3 (sel kiri atas dalam matriks ganjaran pada table). Perhatikan dalam kasus ini, solusi memasang iklan atau keseimbangan akhir bagi kedua perusahaan akan tetap dipertahankan, apakah perusahaan A dan B yang mula-mula memilih strateginya, atau apakah kedua perusahaan memutuskan strategi terbaik mereka secara bersamaan.
Tidak semua permainan menyediakan strategi dominan bagi setiap pemain. Bahkan dalam dunia sesungguhnya, sangat mungkin bahwa satu atau kedua pemain tidak memiliki strategi dominan. Contohnya adalah ditunjukkan dalam matriks ganjaran pada tabel. Ini adalah matriks ganjaran yang sama dengan table sebelumnya, kecuali angka pertama dalam elemen kanan bawah diubah dari 3 menjadi 6. Sekarang perusahaaan B mempunyai strategi yang dominan, tetapi perusahaan A tidak. Startegi dominan bagi perusahaan B adalah memasang iklan, tidak peduli apakah perusahaan A memasang atau tidak, yaitu sama persis dengan kasus sebelumnya, karena ganjaran bagi perusahaan B sama dengan yang ada dalam table sebelumnya. Namun perusahaan A sekarang tidak memiliki strategi yang dominan. Alasannya bahwa jika perusahaan B memasang iklan, perusahaan A akan memperoleh laba 4 jika memasang iklan dan 2 jika tidak. Jadi, jika perusahaan B memasang iklan, perusahaan A juga harus memasang iklan. Di sisi lain jika perusahaan B tidak beriklan, laba perusahaan A adalah 5 jika memasang iklan dan 6 jika tidak. Jadi, perusahaan A harus memasang iklan jika perusahaan B memasang iklan dan tidak memasangnya jika perusahaan B tidak. Perusahaan A tidak lagi memiliki strategi dominan. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan A tergantung dari apa yang dilakukan oleh perusahaan B.
Agar perusahaan A bisa menentukan memasang iklan atau tidak, pertama-tama perusahaan A harus menentukan apa yang dilakukan oleh perusahaan B, dan memasang iklan jika perusahaan B memasangnya dan tidak memasang iklan jika perusahaan B tidak. Karena perusahaan mengetahui isi ganjaran, maka perusahaan mengetahui bahwa strategi dominan perusahaan B adalah memasang iklan. Karena itu strategi optimum bagi perusahaan A adalah juga memasang iklan (karena perusahaan A akan memperoleh laba 4 jika memasang iklan dan hanya 2 jika tidak). Inilah keseimbangan Nash, yang namnya diambil dari John Nash, ahli matematika dari universitas Princeton dan pemegang hadiah nobel tahun 1994 yang meresmikan konsep tersebut pada tahun 1951.
Keseimbangan nash (nash equilibrium) adalah sebuah situasi ketika setiap pemain memilih strategi optimumnya, untuk menghadapi strategi yang telah dilakukan oleh pemain lainnya. Dalam contoh di atas , strategi pemasangan iklan yang gencar untuk perusahaan A dan perusahaan B adalah keseimbangan nash, anggaplah bahwa perusahaan B memilih beriklan sebagai strategi dominanya, strategi optimum untuk perusahaan A adalah juga memasang iklan. Perhatikan bahwa ketika kedua perusahaan memiliki strategi dominan, masing-masing perusahaan dapat memilih startegi optimum tanpa peduli strategi apa yang dipilih oleh pesaingnya. Di sini, hanya perusahaan B yang memiliki strategi dominan. Perusahaan tidak memilikinya. Sebagai akibatnya perusahaan A tidak bisa memilih strategi optimumnya tanpa terlepas dari perusahaan B. hanya ketika setiap pemain telah memilih strategi optimumnya berdasarkan strategi yang telah dipilih oleh pemain lainnya, maka kita akan berada dalam keseimbangan Nash., tetapi keseimbangan Nash tidak memerlukan keseimbangan strategi dominan.

Dilema Narapidana (Prisoners Dilemma)
Perusahaan oligopolistic sering menghadapi masalah yang disebut dilema tahanan (prisoners dilemma). Istilah ini mengacu pada sebuah situasi di mana setiap perusahaan melaksanankan strategi dominannya, tetapi masing-masing bisa bertindak lebih baik (artinya, memperoleh laba yang lebih besar) dengan melakukan kerja sama. Untuk memahami hal ini, perhatikan situasi berikut. Dua orang tersangka ditangkap atas tuduhan perampokan senjata, dan jika terbukti salah, masing-masing harus menerima hukuman maksimum 10 tahun penjara. Namun demikian, jika kedua tersangka tidak mengakui, mereka hanya akan dituntut satu tahun penjara atas tuduhan menyimpan barang-barang curian. Setiap tersangka diintrograsi secara terpisah, dan keduanya tidak diizinkan berkomunikasi. Jaksa wilayah berjanji kepada masing-masing tersangka jika mereka mengaku, tersangka tersebut akan dibebaskan sementara temannya (yang tidak mengaku) akan menerima hukuman 10 tahun penjara. Jika kedua tersangka mengaku, masing-masing akan memperoleh hukuman yang lebih ringan 5 tahun penjara. Matriks ganjaran (negative) dalam hal masa hukuman yang harus dijalani, disajikan dalam table berikut.

Matrik ganjaran negative (masa tahanan) untuk tersangka A dan B
Individu B
Mengaku Tidak mengaku
Individu A Mengaku (5,5) (0,10)
Tidak mengaku (10,0) (1,1)

Dari table diatas, kita melihat bahwa mengaku adalah adalah strategi dominan atau terbaik bagi tersangka A, apa pun yang dilakukan oleh tersangka B. alasannya adalah, jika tersangka B mengaku, maka tersangka A menerima hukuman 5 tahun jika mengaku dan 10 tahun jika tidak. Demikian pula jika tersangka B mengaku, tersangka A bebas jika dia mengaku dan menerima hukuman 1 tahun ika tidak. Jadi strategi dominan bagi tersangka A adalah mengaku. Mengaku juga merupakan strategi dominan atau terbaik bagi tersangka B. alasannya adalah bahwa jika tersangka A mengaku, tersangka B menerima hukuman 5 tahun jika mengaku dan 10 tahun jika tidak. Demikian pula jika tersangka A tidak mengaku, tersangka B bebas jika dia mengaku dan menerima hukuman 1 tahun jika tidak. Jadi, strategi dominan bagi tersangka B adalah juga mengaku.
Jika setiap tersangka melakukan strategi dominan dengan mengaku, masing-masing akan menerima 5 tahun hukuman penjara. Tetapi, jika masing-masing tersangka tidak mengaku, masing-masing hanya akan diganjar 1 tahun hukuman. Tetapi masing-masing tersangka merasa takut, seandainya dia tidak mengaku, maka keduanya hanya akan memperoleh hukuman 1 tahun penjara. Karena tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk tidak mengaku (harap diingat bahwa kedua tersangka berada terpisah di penjara dan tidak bisa berkomunikasi), kedua tersangka akan melakukan strategi dominannya untuk mengaku dan memperoleh tuntutan hukuman 5 tahun penjara. Perhatikan bahwa meskipun berhasil dicapai kesepakatan untuk tidak mengaku, kesepakatan tersebut tidak bisa dipastikan untuk berlaku. Karena itu, setiap tersangka akhimya akan mengaku dan menerima hukuman 5 tahun penjara.

PEMERINTAH SEBAGAI PEMAIN DALAM MENGURANGI PEROKOK DI INDONESIA
WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2030, dari 70% kematian yang disebabkan oleh rokok akan terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Riset Kesehatan Dasar 2010 menyebutkan prevalensi perokok saat ini sebesar 34,7%; artinya lebih dari sepertiga penduduk merupakan perokok. Untuk itu, pengembangan Pedoman Kawasan Tanpa Rokok sangatlah tepat dan harus menjadi agenda pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pertama, pemerintah harus mengidentifikasi para pemainnya sendiri:
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Kesehatan
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Pendidikan
5. Kementerian Informasi dan Komunikasi
6. Kementerian Pemuda dan Olahraga
7. Kementerian Tenaga Kerja
8. Kementerian Sosial
Minimal kedelapan kementerian tersebut saling bersinergi untuk melakukan teori permainan dalam mengurangi jumlah perokok di Indonesia.
Kedua, pemain yang tak kalah pentingnya adalah badan legislatif atau DPR yang membuat undang-undang. Ketiga, organisasi kemasyarakatan. Keempat, masyarakat itu sendiri (dibedakan menurut kelompok umur), dan terakhir, industri rokok baik itu pengusaha rokoknya, pekerja di perusahaan rokok tersebut, dan petani tembakau.
Yang sudah dilakukan pemerintah saat ini sejalan dengan pengendalian tembakau dari WHO, di Indonesia menerapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai strategi intervensi utama pengendalian rokok. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, pemerintah daerah perlu menetapkan kawasan tanpa rokok.
Sejalan dengan ketentuan Pasal 140 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, melalui hak inisiatifnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perda sudah diterbitkan adalah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Berikut adalah landasan Hukum Kawasan Tanpa Rokok:
1. Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan
2. Instruksi Menteri Pedidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4/U/1997tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok
3. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/III/1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 sampai dengan 116
6. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia
9. Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No. 19 Tahun 2003 tentangPengamanan Rokok bagi Kesehatan
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencema Udara.
Dengan diterapkannya KTR di setiap daerah diharapkan lingkungan yang sehat dapat terwujud di Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan.
Kawasan yang tidak boleh ada orang merokok, memproduksi dan promosi rokok. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
Manfaat KTR antara lain: menghargai dan melindungi hak bukan perokok untuk bebas dari paparan asap rokok yang berbahaya untuk kesehatan, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, memberikan citra positif bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan, membatasi ruang gerak perokok untuk menyebarkan paparan asap kepada bukan perokok dan menurunkan angka perokok dan mencegah meningkatnya angka perokok pemula. Tujuan pengaplikasian KTR adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, mengoptimalkan produktivitas kerja, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, mewujudkan generasi muda yang sehat, memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR, memberikan pelindungan dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bagi masyarakat dan menurunkan angka kejadian akibat dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Pembagian Kawasan Tanpa Rokok
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menetapkan kawasan tanpa rokok meliputi berikut sasaran setiap tempat KTR:
1. Tempat Umum
Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atas perorangan berupa ruang tertutup yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, gedung perkantoran umum, tempat pelayanan umum antara lain terminal, termasuk terminal bus, bandara, stasiun kereta api, mall, pusat perbelanjaan hotel, restoran dan sejenisnya. Sasaran KTR pada tempat umum adalah pimpinan/penanggung jawab/ pengelola sarana penunjang di tempat umum (restoran, hiburan, dsb), karyawan dan pengunjung/pengguna tempat umum.
2. Tempat Kerja
Tempat kerja adalah ruangan tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat tempat sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya. Sasaran pada tempat kerja adalah pimpinan/penanggung jawab/ pengelola sarana penunjang di tempat kerja (kantin, toko, dsb), staf/pegawai/karyawan dan tamu.
3. Tempat Ibadah
Tempat ibadah adalah bangunan atau tempat tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Sasaran pada tempat kerja adalah pimpinan/penanggung jawab/ pengelola tempat ibadah, jemaah dan masyarakat di sekitar tempat ibadah.
4. Arena Kegiatan Anak
Arena kegiatan anak adalah tempat tertutup yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan sejenisnya. Sasaranya adalah pimpinan/penanggung jawab/ pengelola tempat anak bermain dan pengguna/pengunjung tempat anak bermain
5. Angkutan Umum
Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara yang merupakan ruang tertutup, termasuk di dalamnya taksi, bus umum, angkutan kota, dan sebagainya. Sasaran KTR pada angkutan umum adalah pengelola sarana penunjang di angkutan umum (kantin, hiburan, dsb), karyawan, pengemudi dan awak angkutan dan penumpang.
6. Kawasan Proses Belajar Mengajar
Kawasan Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan. Sasaran pada tempat proses belajar mengajar adalah pimpinan/penanggung jawab/ pengelola tempat proses belajar mengajar, peserta didik/siswa, tenaga kependidikan (guru) dan unsur sekolah lainnya (tenagaadministrasi, pegawai di sekolah).
7. Tempat Pelayanan Kesehatan
Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, tempat praktik dokter, tempat praktik bidan toko obat/apotek, laboraturium, dan tempat kesehatan lainnya antara lain balai pengobatan. Sasaran pada tempat pelayanan kesehatan meliputi : pimpinan/penanggung jawab/ pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pengunjung, tenaga medis dan non medis.

Metode, Prinsip dan Intervensi Menciptakan Kawasan Tanpa Rokok
Berbagai metode promosi tentang kawasan tanpa rokok. Pusat pengendalian tembakau, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, merumuskan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain
1. Dukungan Masyarakat, Pemahaman dan partisipasi masyarakat tentang bahaya asap rokok bagi diri sendiri dan orang lain dan agar pentaatan peraturan didasari oleh kesadaran bukan keterpaksaan karena adanya sanksi peraturan.
2. Fase Kampanye Publik Dan Sosialisasi Masyarakat, Pra peraturan daerah dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat dan pasca peraturan daerah dengan tujuan mendapatkan kesamaan pemahaman tentang isi peraturan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan.
3. Kerjasama dengan MEDIA, Media massa merupakan kekuatan yang dapat mempengaruhi opini masyarakat dengan menampilkan dampak negatif akibat rokok yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat banyak.

Berikut ini adalah prinsip kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
1. Prinsip 1 , Mengeliminasi total asap tembakau di ruangan dan 100%lingkungan tanpa asap rokok.
2. Prinsip 2, Semua orang harus terlindung dari paparan asap rokok baik indoor maupun outdoor.
3. Prinsip 3, Peraturan bersifat mengikat secara hukum dan dibuat sederhana,jelas dan dapat dilaksanakan secara hukum.
4. Prinsip 4, Perencanaan yang baik dan sumber daya yang cukup dalampelaksanaan dan penegakan hukum.
5. Prinsip 5, adanya mitra dan partisipasi Lembaga-lembaga kemasyarakatantermasuk lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesidalam proses pengembangan, pelaksanaan dan penegakan hukum.
6. Prinsip 6, Pelaksanaan dimonitoring berkala.
7. Prinsip 7, Amandemen dan perbaikan peraturan dalam penegakan hukum atau kebijakan lain menampung perkembangan bukti ilmiah dan pengalaman berdasarkan studi kasus.

Peran Khusus Kementerian
Pertama, naikkan cukai rokok sehingga harga rokok akan lebih tinggi. Kenaikan cukai rokok ini pula akan berefek pada pabrik-pabrik rokok. Sejak tahun 2009, cukai rokok sudah dinaikkan dan terbukti telah membuat banyak pabrik rokok tutup. Namun, pabrik yang tutup masihlah pabrik-pabrik yang kecil. Kebijakan menaikkan cukai rokok ini menaikkan pendapatan dari cukai rokok. Namun, persepsi yang harus disepakati bersama adalah fungsi cukai bukanlah fungsi pendapatan melainkan fungsi barrier. Ketika pendapatan cukai naik, kita tidak boleh mengklaimnya sebagai sebuah prestasi. Tapi, kita harus membedah terlebih dahulu, apakah kenaikan pendapatan cukai adalah kenaikan dari tarif dikalikan jumlah rokok terjual, ataukah jumlah rokok terjual juga mengalami kenaikan. Jika hal kedua yang terjadi, maka fungsi cukai tidak berjalan. Dan ada indikasi, bahwa kenaikan cukai malah membantu perusahaan-perusahaan rokok yang besar, dan mematikan pabrik rokok yang kecil saja.
Di sisi Kementerian Pemuda dan Olahraga, hendaknya mengadopsi sistem yang digunakan oleh badan olahraga khususnya di Eropa dan Amerika, yakni melarang rokok mensponsori kegiatan olahraga. Kita sendiri tahu, di Indonesia, rokok menjadi sponsor utama kegiatan-kegiatan keolahragaan seperti bulu tangkis dan sepak bola. Lebih jauh, atlet yang tertangkap basah mengonsumsi rokok pun biasanya dikenakan denda oleh klub. Hal ini dikarenakan ada kesadaran bahwa rokok dapat mengganggu performa seorang atlet di lapangan. Rokok berbahaya bagi kesehatan.
Kementerian Informasi dan Komunikasi, jika tak bisa melarang iklan rokok, hal yang dilakukan adalah membatasi jadwal tayang iklan rokok. Iklan rokok dapat diiklankan kalau sudah melewati jam malam anak-anak (misal di atas pukul 09.00 malam). Selain itu, konten rokok di dalam iklan-iklan media cetak juga harus dibatasi.
Kementerian Kesehatan, selain terus menerus mensosialisasikan kampanye anti rokok, juga bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan membatasi penjual rokok. Rokok tidak bisa dijual bebas di pasar. Mereka yang menjual rokok harus mendapatkan izin dari pemerintah secara resmi. Dan meniru Amerika, rokok hanya dijual di apotek dan gerai-gerai tertentu.
Sellanjutnya, pemerintah dapat mengadopsi dari pendekatan yang digunakan Pusat pengendalian penyakit dunia (CDC) dalam upaya mengendalikan tembakau (smoking cessation). Intervensi program ini diberikan kepada semua anggota rumah tangga terpilih yaitu orang tua dan anak. Intervensi program yang akan dilakukan pada penelitian ini antara lain:
a. Brief clinical intervention
Pada tahap ini akan dipilih 2 orang tenaga kesehatan atau kader dari setiap desa untuk pelatihan (training) mengenai rumah tangga tanpa asap rokok. Training terhadap tenaga kesehatan atau kader bertujuan agar dapat memberikan konseling seputar rokok dan pentingnya rumah tangga tanpa asap rokok. Hal ini dilakukan oleh tenaga kesehatan di desa baik bidan maupun kader puskesmas.
Pelatihan tenaga kesehatan atau kader akan dilakukan oleh peneliti bersama anggota peneliti. Pelatihan akan diberikan sebanyak satu (1) kali selama dua hari kepada tenaga kesehatan atau kader. Materi pelatihan yang diberikan meliputi bahaya rokok dan pentingnya kawasan tanpa asap rokok. Tenaga kesehatan juga akan diberikan flipchart yang mempermudah mereka melakukan konseling tentang rokok.
b. Konseling terpadu
Konseling yang akan diberikan mengenai kawasan rumah tangga tanpa asap rokok. Konseling ini akan diberikan oleh tenaga kesehatan atau kader yang telah di training mengenai substansi materi yang harus disampaikan kepada klien. Responden yang akan menjadi target konseling terpadu ini adalah kepala rumah tangga (ayah). Responden dimotivasi untuk merokok tidak di dalam ruangan tertutup, seperti rumah. Jika mereka ingin merokok, mereka disarankan untuk merokok di ruangan terbuka, seperti halaman rumah dan tidak merokok di depan anak-anak. Konsep ini dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari asap rokok bagi perokok pasif di tingkat rumah tangga.
Konseling terpadu akan diberikan sebanyak satu (1) kali hingga dua kali dalam satu bulan oleh tenaga kesehatan yang telah dilatih. Konseling ini akan diberikan secara individual dengan cara datang ke rumah tangga yang terpilih menjadi responden ataupun kelompok. Waktu pemberian konseling akan dilakukan secara terpadu pada waktu sore hari pada hari-hari libur seperti sabtu dan minggu.
c. SMS gaul promosi kesehatan
Sasaran program SMS gaul ini adalah remaja. Apabila di rumah tangga terpilih ada anggota rumah tangga yang berstatus remaja maka sms gaul akan diberikan sebagai penguat program intervensi kawasan rumah tangga tanpa asap rokok yang diberikan kepada kepala keluarga. SMS gaul adalah salah satu cara yang dipilih sebagai sarana promosi kesehatan melalui mobile phone (handphone). Melalui sms gaul diharapkan promosi kesehatan dapat diberikan secara kontinu dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang telah menggunakan handphone terutama kalangan remaja, sehingga dianggap handphone sebagai salah media yang dapat efektif dalam penyebaran informasi kesehatan. SMS gaul akan diberikan secara rutin setiap hari selama satu bulan (30 hari) kepada remaja oleh tim.
SMS gaul akan berisi pesan edukasi terhadap remaja mengenai bahaya rokok dan ajakan untuk tidak merokok di dalam ruang tertutup dalam hal ini rumah. Untuk remaja yang bukan perokok, sms ini akan memotivasi mereka untuk tidak akan mencoba merokok pada usia muda. Remaja yang menjadi target sasaran akan dimotivasi untuk meneruskan pesan singkat ini kepada peer mereka atau teman sebaya mereka sehingga upaya promosi kesehatan bisa meningkatkan pengetahuan remaja tentang bahaya rokok.
d. Intervensi Pemberian Permen Herbal Pengganti Rokok
Sasaran program ini adalah remaja dan orang tua. Intervensi pemberian permen ini dilakukan setelah konseling diberikan. Diharapkan melalui pemberian permen herbal seperti aroma jahe, cengkeh dan mint ini dapat meminimalisir perilaku merokok di dalam rumah. Apabila saat berada di dalam rumah responden ingin merokok dapat diganti dengan permen herbal yang diberikan. Pemberian permen akan diberikan selama satu bulan. Jumlah permen yang diberikan oleh tim adalah sebanyak 1 paket per responden per minggu selama satu bulan.
e. Celengan Sehat
Responden dimotivasi untuk mengurangi kebiasaan merokok dengan mengalokasikan sebagian uang rokok ke dalam celengan. Sehingga responden bisa memperhitungkan keuntungan secara ekonomi ketika mereka bisa mengurangi kebiasaan merokok. Setiap rumah tangga terpilih akan diberikan celengan sebanyak satu (1) buah. Pada akhir intervensi akan dihitung berapa banyak uang alokasi untuk rokok yang telah ditabung oleh responden.
f. Rokok Elektronik
Peralatan elektronik bertenaga baterai yang dirancang menyerupai rokok, dan dipasarkan sebagai alat bantu untuk berhenti merokok. Alat ini memungkinkan penggunanya menikmati uap saripati nikotin. Mekanisme kerja sebagai alat penyemprot dan menguap cairan nikotin dalam cartridge. Cairan nikotin ini hanya mengandung nikotin, propilen glikol, penyedap (untuk mensimulasikan rasa tembakau), dan air, tanpa tar berbahaya dan aditif kimia beracun.
g. Membungkus Rokok
Pat Owens di New York membungkus rokok-rokoknya dengan kantung plastik dan mengubumya di dalam pot tanaman. Jika ingin merokok sebatang ia harus menggali, mengambil 1 dan mengubur kembali sisanya. Ini membuatnya malas merokok karena harus menggali dan mengubur berulang-ulang. Saat ini dia sudah berhenti merokok selama 18 tahun.
h. Totok rokok
Metode ini menggunakan Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) yangmenggabungkan teori akupuntur dan sisi kerohanian.
i. Permen jahe
Orang sering merasa mual ketika harus berhenti merokok karena nikotin menimbulkan reaksi penarikan atau sakau. Permen jahe dapat mengatasi rasa mual dan mengurangi kecanduan nikotin.
j. Metode pendekatan farmakologi dan non-farmakologi
Terapi kombinasi melalui farmakologi (Vareniklin Tartrat/VT) dan non-farmakologi (hipnosis kedokteran). Penelitian yang dilakukan dokter kesehatan jiwa, dr Dharmady Agus, menunjukkan terapi kombinasi VT ditambah hipnosis kedokteran terbukti efektif membantu berhenti merokok. Terapi ini memiliki tingkat keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang yang lebih baik, dalam jangka panjang, sugesti yang ditanamkan akan mengendap menjadi suatu nilai yang diterima dan akan menjadi kebiasaan yang dilakukan tanpa disadari, serta membentuk suatu perilaku baru yang mengubah perilaku sebelumnya.
k. Cold Turkey
Metode dengan memutus seluruh asupan nikotin masuk ke dalam tubuh dalam bentuk apapun. Tidak ada koyo, permen karet, obat hisap, e-cig, atau tembakau kunyah dan seluruh jenis asupan nikotin baru lainnya. Tujuan dipotongnya asupan nikotin secara total untuk mengurangi ketagihan merokok.
l. Handphone kesehatan (mHealth)
WHO melakukan pengawasan dan pemantauan tembakau dengan meningkatkan ketersediaan data surveilans pada penggunaan tembakau, paparan dan hasil kesehatan yang terkait didalam handphone. WHO bekerja dengan negara-negara anggota dan mitra lainnya untuk:
1. Mendorong penggunaan standar dan protokol ilmiah dan berbasis bukti untuk survei tembakau
2. Membangun kapasitas dalam melakukan dan melaksanakan survei, serta diseminasi dan menggunakan hasil mereka
3. Mengembangkan, memelihara dan melaporkan data untuk memantau kebijakan pengendalian tembakau
4. Mengembangkan, memelihara dan melaporkan data pada hasil kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan tembakau dan paparan.
m. Program Tembakau Global Leadership
Merupakan dasar untuk membentuk persepsi dan pandangan untuk melakukan pengendalian rokok secara up-to-date intelijen, keahlian taktis dan puluhan sekutu. Program kepemimpinan adalah salah satu dari beberapa upaya sekolah untuk membuat kampanye pengendalian tembakau global.

Hal penting lainnya adalah ketika tujuan kampanye antirokok itu tercapai, dan pabrik rokok tercapai, pemerintah harus memikirkan pekerja yang kehilangan lapangan pekerjaannya di pabrik rokok, juga para petani tembakau—yang harus dibimbing dengan baik oleh pemerintah untuk mengalihkan lahannya dari tembakau ke produk pertanian lain.

DAFTAR PUSTAKA

Salvator, Dominick.2010. Manajerial Economics Buku 2 Edisi ke-5, diterjemahkan oleh:Budi, Ihsan Setyo. Jakarta:Salemba Empat.

Defisit Anggaran 3%

Kenapa batas defisit anggaran adalah 3%? Apa maksud dari defisit anggaran 3%?

Pertanyaan ini pasti sering diajukan oleh mahasiswa yang tengah belajar makro ekonomi. Jawaban yang paling sering muncul adalah batas defisit anggaran 3% berasal dari Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003. Dihitung dari realisasi selisih penerimaan negara dengan belanja negara dibandingkan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Dalam APBN P 2016, asumsi defisitnya adalah sebesar 296,7 Triliun sementara PDB sebesar 12.626 T. Hingga Semester I, telah terjadi defisit 230,7 Triliun atau sekitar 1,83%.

Lah terus dari mana perhitungan angka 3% ini?

9-10 Desember 1991, beberapa negara Eropa berkumpul di Maastricht, Belanda. Inilah yang menjadi cikal bakal Uni Eropa. Nah, selain membahas soal Euro, Uni Eropa, dan sejenisnya, Perjanjian Maastricht juga menghasilkan Kriteria Maastricht yakni:

1. Tingkat inflasi: Tidak boleh lebih dari 1,5 poin persen lebih tinggi daripada rata-rata tiga negara anggota dengan inflasi terendah di UE.

2. Keuangan pemerintah:

Defisit pemerintah tahunan:

Rasio defisit pemerintah tahunan dengan produk domestik bruto (PDB) tidak boleh lebih dari 3% pada akhir tahun fiskal selanjutnya. Jika tidak, negara tersebut diwajibkan mencapai tingkat mendekati 3%. Hanya ekses pengecualian dan sementara yang diperbolehkan untuk dikecualikan.

Utang pemerintah:

Rasio utang pemerintah bruto dengan PDB tidak boleh lebih dari 60% pada akhir tahun fiskal selanjutnya. Bahkan jika target ini tidak tercapai karena kondisi tertentu, rasio tersebut harus setidaknya berkurang dan mendekati nilai referensi dengan progres yang memuaskan. Pada akhir 2010, hanya dua negara anggota UE, Polandia dan Republik Ceko, yang mencapai target ini.[butuh rujukan]

3. Nilai tukar: Negara pendaftar harus menjalani mekanisme nilai tukar (ERM II) di bawah Sistem Moneter Eropa (EMS) selama dua tahun berturut-turut dan tidak boleh mendevaluasi mata uangnya selama periode tersebut.

4. Tingkat suku bunga jangka panjang: Tingkat suku bunga jangka panjang nominal tidak boleh lebih dari 2 poin persen lebih tinggi daripada di tiga negara anggota yang mengalami inflasi terendah.

Tujuan penetapan kriteria ini adalah untuk mempertahankan harga kestabilan di Zona Euro meski ada negara anggota baru sekalipun.

Kriteria Maastricht ini kemudian diadopsi di UU Keuangan Negara No. 17 tahun 2003.

Lomba Menulis Tema Kopi Oleh Nulisbuku

Hai kawan,

Di bulan Agustus ini, kita mengadakan kompetisi menulis cerpen bersama Giordano! Kompetisi ini temanya sesuai dengan koleksi Giordano pada bulan September nanti, yaitu #MyCupOfStory. Dengan tema tersebut, kamu bisa menuliskan sebuah kisah fiksi menjadi sebuah cerita pendek yang terinspirasi dari kopi-kopi di Indonesia. Genre ceritanya bebas, kamu boleh menuliskan kisah drama romantis, petualangan, inspiratif, atau lainnya.

Pokoknya, Buat ceritanya sekeren mungkin dimana ada kopi sebagai benang merahnya. Dan yang paling seru nih, Kompetisi ini berhadiah paket jalan-jalan seru ke Aceh/Toraja. Kota tujuan itu adalah salah satu asal kopi-kopi terbaik asli Indonesia. Nanti kamu juga bisa menuliskan serunya perjalananmu di sana! Kami akan memilih 3 (tiga) orang pemenang utama yang akan mendapatkan hadiah utama: Paket Tour ke Aceh/Toraja dan 7 (tujuh) finalis lainnya akan mendapatkan produk spesial dari Giordano dan nulisbuku.com.

Tetarik kan? Buruan simak info detailnya di bawah ini; Jangan lupa kirim karyamu yang paling keren dan jangan sampai telat kirim karena deadline-nya pada hari Minggu, 21 Agustus 2016 pukul 23.59 WIB

A. Syarat Peserta

Dapat diikuti oleh seluruh Warga Negara Indonesia, tanpa batasan usia, tanpa batasan jenis kelamin, tanpa batasan agama, dan tanpa batasan lokasi tempat tinggal. Setiap peserta dapat mengirimkan 1 (satu) karya tulisan terbaiknya.

B. Syarat Cerpen

Karya ditulis dalam bahasa Indonesia minimal 4 halaman, atau maksimal 8 halaman A4, diketik rapi dalam file Microsoft Word spasi: 1.5, dengan font: Times New Roman, ukuran font: 11pt, dengan margin sesuai standar Microsoft Word saja, tidak perlu diubah.

Karya juga harus diposting di blog pribadimu DAN dikirimkan melalui email ke send@nulisbuku.com. Sertakan link postingan blog berisi cerpen yang diikutsertakan di badan email.

Karya tersebut belum pernah diterbitkan dalam media nasional mana pun (jika pernah diposting di blog atau FB notes masih boleh), dan merupakan karya asli penulis. Dengan mengikuti lomba ini, berarti penulis menyatakan bahwa karya tersebut adalah murni karya aslinya dan jika ada tuntutan pelanggaran hak kekayaan intelektual maka akan menjadi tanggung jawab penulis.

Judul dan genre tulisan bebas, dengan tetap sesuai dengan tema: #MyCupOfStory (Sebuah kisah fiksi yang terinspirasi dari kopi Indonesia)

C. Cara Berpartisipasi

Menulis cerita pendek fiksi sesuai tema #MyCupOfStory yang sudah diketik rapi dalam file Microsoft Word.
Kirimkan cerpen tersebut beserta data diri: Nama, Alamat, No. handphone, No. KTP (Atau kartu pelajar), Twitter account (Jika ada), Alamat facebook (Jika ada), ke alamat email: send@nulisbuku.com (berupa file lampiran- attach files, bukan di body email) dengan format subject email dan nama file sebagai berikut:[MyCupOfStory] – [Judul tulisan]– [Nama Penulis]. Contoh: MyCupOfStory – Kopi, Sore dan Kamu – Hartawan Kopika
Setiap penulis dimohon juga membuat paragraf singkat maksimal 5 (lima) kalimat untuk memperkenalkan diri, untuk profil penulis di dalam buku My Cup of Story.’ #MyCupOfStory”. Kami sarankan penulis mencantumkan akun Twitter-nya masing-masing karena bisa jadi saran contact pembaca atau penerbit yang tertarik atas karyamu. Profil singkat ini boleh ditulis di badan email.
SERTA masukkan/posting tulisan (cerpen) ke dalam blog pribadi-mu dengan mencantumkan teks berikut ini: Blog post ini dibuat dalam rangka mengikuti Kompetisi Menulis Cerpen #MyCupOfStory Diselenggarakan oleh GIORDANO dan Nulisbuku.com
Wajib menyertakan link postingan blog berisi cerpen yang diikutsertakan di badan email.
Wajib Follow & mention akun Twitter /Facebook/Instagram @nulisbuku dan GiordaniID, kemudian silakan twit sinopsis tentang karya cerpenmu minimal sebanyak 3 (tiga) kali twit; jika 1 twit itu maksimal 140 karakter, maka 3 kali twit, maksimal adalah 140 x 3= 420 karakter. Selain itu, post dan mention Nulisbuku dan Giordani Indonesia di Facebook. Twit dan post ini berguna untuk mempromosikan karyamu yang telah dikirim tersebut. Jangan lupa tambahkan hashtag #MyCupOfStory pada setiap twit dan post Facebook-mu!
Untuk mengikuti kompetisi ini tidak dipungut biaya, GRATIS!

Pengumuman para finalis dan pemenang & penyerahan hadiah akan dilakukan pada hari Rabu, 21 September 2016 di acara launching buku #MyCupOfStory

D. Periode #MyCupOfStory

Dimulai hari Kamis, 4 Agustus 2016 dan ditutup pada Minggu, 21 Agustus 2016 pukul 23.59 WIB. Karya diposting di blog DAN dikirimkan melalui email ke send@nulisbuku.com. Sertakan link postingan blog berisi cerpen yang diikutsertakan di badan email.

E. Pemilihan Pemenang

Pemenang terdiri dari 3 pemenang utama dan 7 finalis. Seluruh tulisan yang masuk akan dinilai berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

Kesesuaian isi tulisan dengan tema.
Originalitas.
Teknik penulisan yang menarik dibaca.
Sesuai dengan syarat lomba.
Pemenang akan dipilih oleh juri yaitu tim Nulisbuku.com. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.

F. Pengumuman Pemenang

3 orang pemenang utama dan 7 finalis terpilih akan diumumkan pada hari Rabu, 21 September 2016 di acara launching buku #MyCupOfStory.

G. Hadiah Pemenang

Kami akan memilih 3 (Tiga) Pemenang Utama, yang akan mendapatkan paket tour ke salah satu asal kopi di Indonesia yang sedang dipromosikan oleh Giordano dalam kampanye iklannya (Toraja atau Aceh)

Tiga pemenang utama, serta 7 finalis lainnya akan mendapatkan 1 eksemplar buku tersebut secara gratis dari nulisbuku.com dan produk dari Giordano.

Atas penerbitan buku ini, para pemenang dan finalis tidak menerima kompensasi berupa royalti karena hasil penjualan buku akan dikelola oleh pihak Nulisbuku.

H. Lain-Lain

Hak cipta karya yang masuk dalam buku My Cup Of Story ini berada di pihak GIORDANO Indonesia. Seluruh karya akan melalui proses editing dan desain layout oleh Nulisbuku sebelum buku diterbitkan.