Category Archives: Pikiran Pringadi

Tiga Sebab Tax Amnesty “Berhasil”

img-20160929-wa0004

Program Tax Amnesty untuk harga tebusan termurah sudah menemu ujungnya hari ini. Program yang diluncurkan sebagai salah satu solusi jangka pendek untuk mendapatkan dana segar penerimaan negara itu berjalan di luar dugaan.

Sejumlah pihak, baik dari dalam maupun luar negeri sempat meragukan program Tax Amnesty ini. Dari dalam negeri, BI bahkan sempat memprediksikan bahwa dana tebusan yang akan didapatkan hanya berkisar belasan triliun. Pengamat asing pun pesimis dengan program ini melihat program Tax Amnesty di beberapa negara menemui kegagalan. Apalagi jika melihat upaya yang dilakukan oleh Singapura dan Australia dalam menghalangi uang keluar dari negaranya. Singapura yang menerapkan Corporate Tax terendah 17% bahkan sebenarnya hanya menerapkan tarif 8,4% nett melakukan upaya-upaya untuk menggagalkan Tax Amnesty mulai dari membebaskan pajak sampai mengancam agar menyelidiki orang-orang yang ikut Tax Amnesty ini. Dan sejumlah cara lain yang mencegah repatriasi dana.

Repatriasi memang lebih memiliki efek untuk perekonomian jangka panjang. Masuknya dana repatriasi itu akan digunakan untuk investasi dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pergerakan Tax Amnesty di bulan September memang diprediksi menjadi puncak karena pada bulan-bulan sebelumnya perusahaan sedang sibuk menghitung cost benefitnya. Wajib pajak perlu waktu untuk mengambil keputusan. Namun, hari ini, uang tebusan yang masuk telah mencapai 80 T! (Sumber)

Setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan Tax Amnesty bisa dikatakan berhasil itu:

  1. Faktor Sri Mulyani

Kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan disambut positif oleh pasar. IHSG Menguat, nilai tukar pun menguat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia juga menguat.

Sampai awal September, dana tebusan yang masuk sebenarnya tidak menggembirakan. Faktor negara lain yang menghalang-halangi itu menjadi salah satu faktor terbesar. Sejumlah langkah pun telah disiapkan bila Tax Amnesty ini gagal. Postur APBN dijaga agar tetap realistis. Ada pemotongan anggaran. Ada anjuran self-blocking. Kerangka defisit harus di bawah angka 3% sesuai amanat UU pun jadi ancang-ancang.

Kemudian, ya, salah satu wanita paling berpengaruh di dunia itu mengambil langkah besar. Sri Mulyani dikabarkan menelepon Singapura. SMI menelepon Deputi Prime Minister Singapura. Entah apa yang dibicarakannya, setelah telepon itu (dan usaha-usaha lain yang mengajak langsung para pengusaha), keikutsertaan Tax Amnesty menjadi seperti air bah. Deras sekali.

2. Peran Perbankan

Peran bank-bank dalam menyosialisasikan Tax Amnesty ini begitu beragam dan sangat menarik. Perbankan memang memiliki kepentingan terhadap Tax Amnesty. Bayangkan dana segar yang masuk ke Indonesia melalui bank-bank itu adalah berkah buat mereka. Jadinya, mereka juga sangat kreatif dan berebut perhatian dari para wajib pajak dalam mengampanyekan Tax Amnesty.

3. Perubahan Sikap Ditjen Pajak

Di awal, Tax Amnesty menuai banyak kritik dari sisi pelaksanaannya. Di lapangan terdapat banyak keluhan gaya sosialisasi yang seperti ancaman kepada wajib pajak. Di Kompasiana bahkan soal kesalahan branding yang dilakukan beberapa kali menjadi headline. Hal ini dengan cepat melahirkan antipati yang harus segera diatasi oleh pemerintah.

Untungnya, Ditjen Pajak menyadari hal itu. Tax Amnesty adalah hak. Bukan kewajiban. Dengan pernyataan itu, aparatur sipil negara DJP kemudian merealisasikan bahwa sebagai hak, maka ada pelayanan terhadap hak. Momentumnya adalah penambahan jam pelayanan Tax Amnesty, baik itu penambahan jam kerja dan penerimaan pelayanan bukan di hari kerja.

Soal jam pelayanan ini adalah bahasa terbaik yang dimiliki DJP. Ini menegaskan konsep NPS, New Public Service. Pemerintah adalah pelayan masyarakat. Pemerintah yang butuh Tax Amnesty ini berhasil. Karena itu, tak ada salahnya pemerintah meletakkan tangannya di bawah kepada CEO Republik Indonesia, yakni rakyat.

Akhir kata, keberhasilan Tax Amnesty ini perlu disukseskan. Tahap 1 berakhir hari ini. Dan masih ada tahap selanjutnya dengan kenaikan tarif tebusan. Tidak tinggi. Semoga saja antusiasme itu tetap terjaga dan pada tahun ini khususnya, kita bisa terbebas dari ancaman cash flow shortage yang sempat begitu menghantui.

 

Wahabi? Tidak Pernah Ada Wahabi!

Apa dan siapa Wahabi itu? Tanyakanlah pada sejumlah orang dan minta mereka menunjuk satu kelompok yang layak menyandang nama Wahabi.

Sampai hari ini, saya menganggap Wahabi adalah ilusi semata. Tidak pernah ada Wahabi. Dan perasaan ini ternyata didukung oleh Karen Armstrong. Karen Armstrong adalah seorang penulis buku yang isinya berfokus pada permasalahan teologi. Dia pernah dekat sangat gereja dan memutuskan untuk tidak beragama karena menurutnya, Tuhan yang dikenal manusia saat ini adalah bagian dari sejarah manusia. Hal itu bisa dilihat dalam bukunya Sejarah Tuhan maupun Masa Depan Tuhan.

Karen Armstrong bilang, Wahabi hanyalah sebuah sebutan. Sebutan ini disebutkan orang-orang saat itu kepada kelompok muslim yang tidak mereka sukai. Wahabi juga dikaitkan dengan fundamentalisme. Bagaimana pandangan Karen Armstrong pada fundamentalisme agama sila dibaca bukunya ya.

Apakah Wahabi adalah Arab Saudi?

Arab Saudi sering disebut sebagai negaranya Wahabi. Sebelumnya, kita kudu tarik diri ke masa lalu.

Ada salah satu kisah Rasulullah yang fenomenal. Yakni ketika terjadi perebutan untuk meletakkan batu hajar aswad ke Kakbah. Muhammad (belum menjadi Rasul) saat itu mengajukan solusi yang brilian untuk meletakkan batu tersebut di atas sorban. Kemudian para pemimpin kaum memegang sorban itu, dan mengoperkannya satu sama lain sampai ke Kakbah.

Kakbah sebagai kiblat umat Islam sudah sangat penting pada masa itu dan menjadi perebutan kaum di seluruh semenanjung Arab.

Singkat cerita, setelah Islam mengalami kemajuan, Kakbah berada dalam penguasaan Utsmani. Dinasti Utsmani pada saat itu memegang kuasa dan dalam sebuah literatur terjadi pergeseran makna Islam dalam pemerintahan. Pemerintahan saat itu disebut glamour dan berorientasi harta dan jauh dari nilai-nilai Islam.

Lalu muncullah seorang tokoh, mufti, bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menjabat sebagai muftinya Kerajaan Saud di wilayah Najd, mungkin sekitar Qatar.

Melihat hal itu, beliau menyeru untuk membersihkan kakbah dari nilai-nilai yang tak Islami. Di sisi lain, kalau kita melihat psikologi kaum sejak zaman dahulu, maka ada kepentingan politik untuk merebut kekuasaan. Dengan mengusir Utsmani dari kakbah, maka kakbah akan beralih penguasaannya ke tangan Saud. Penguasaan kakbah akan melahirkan legitimasi kepada penguasanya.

Apakah Wahabi ini adalah nama pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab? Jawabannya TIDAK.

Gerakan yang dipimpin Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak pernah menyebut diri mereka Wahabi. Mereka lebih dikenal dengan nama Salafy. Salafy ini merujuk ke generasi salafus soleh atau sahabat yang paling dekat dengan Muhammad. Praktik ibadah seharusnya mengikuti pada masa-masa itu karena merekalah yang paling dekat dengan Muhammad. Ajaran tauhidlah yang diutamakan dalam gerakan ini.

Tentu, Muhammad bin Abdul Wahhab bukanlah orang sembarangan. Tak mungkin ia punya pengaruh yang besar sehingga banyak yang mengikuti beliau bila tidak punya keistimewaaan. Sejarah masa muda Muhammad bin Abdul Wahhab bisa teman-teman cari sendiri ya. Salah satunya disebutkan bahwa beliau sama sekali tak menyukai pertumpahan darah.

Gerakan ini kemudian menang. Dinasti Saud sampai sekarang berkuasa (makanya dinamakan Saudi Arabia), tetapi muftinya tidak selalu dari keluarga Abdul Wahhab.

Apakah istilah Wahabi sudah ada sebelum gerakan Muhammad bin Abdul Wahhab?

Coba kita tanyakan ke teman-teman Salafy, siapa dan apa Wahabi? Mereka akan menjawab Khawarij. Salafy sama sekali menolak disebut Wahabi. Dan Salafy pun menyebut adanya Salafy gadungan yang ikut memakai salafy identitas.

Khawarij dalam sejarah dunia Islam sangatlah kelam. Hal ini bermula dari kematian Utsman bin Affan. Kematian Utsman ini didalangi oleh kelompok Khawarij.

Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Di sisi lain, Muawiyah yang juga kerabat dari Utsman meminta keadilan kepada Ali untuk menghabisi semua yang ada sangkut-pautnya dengan Khawarij. Namun, Ali menolak. Menurut Ali, yang harus dihakimi adalah orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman saja, bukan seluruh kelompok. Atas itu, terjadilah perpecahan antara Muawiyah dan Ali. Di sinilah mengerucutnya perseteruan Syiah yang mendukung Ali dan Muawiyah yang dianggap merepresentasikan Sunni dalam Perang Siffin.

Apa dinyana, singkat cerita, ternyata Khawarij mencoba membunuh Ali dan Muawiyah diam-diam. Rencana pembunuhan terhadap Ali berhasil sementara Muawiyah gagal. Kegagalan ini dimanfaatkan oleh Muawiyah dengan menghabisi Khawarij setelah itu.

Dalam beberapa literatur lain, ada yang menyamakan Khawarij dengan Salafy. Ini logikanya ke mana? Muawiyah oleh Salafy dianggap salah satu sahabat Rasulullah dan ia menumpas Khawarij. Bagaimana rumusnya A suka B, B tidak suka C, A tidak suka C, lalu A adalah C?

Apakah Khawarij musnah? Penyebutan Khawarij, dibanding sebuah kelompok, telah bertransformasi menjadi pemikiran atau bahkan ideologi. Ciri utamanya, mereka tidak segan membunuh sesama muslim.

Dari cerita ini, sebenarnya saya ingin bilang bahwa motif politik sangat kental. Kalau ada yang kembali menyebut Wahabi, langsung saja cermati motifnya.

Meski dalam cerita yang belum diceritakan di sini ada riak-riak lain dalam Dinasti Muawiyah sehingga Syiah sebagai entitas politik (bukan aliran ya) sangat membenci Sunni, atau ulah-ulah Syiah sendiri yang membuat garis batas antara Sunni-Syiah semakin melebar. Begitu juga dalam Saudi Arabia, bila kita lihat awalnya gerakan pembaharu itu untuk memurnikan Kakbah dengan nilai-nilai Islam, bagaimana sekarang?

Lalu bagaimana di Indonesia? Siapa Wahabi? Netizen suka menyebut PKS itu wahabi, FPI itu wahabi, atau salafy itu wahabi. Padahal PKS yang akarnya Ikhwanul Muslimin juga berseberangan dengan Salafy. Jadi balik lagi ke pernyataan Karen Armstrong, siapa kelompok yang tidak kita sukai… maka itulah yang kita sebut wahabi.

Jadi, siapa wahabimu?

Membaca Realisasi APBN Semester I


Tema APBN sebenarnya adalah sesuatu yang menarik. Apalagi sekembalinya Sri Mulyani ke Indonesia, pernyataan dari Menteri Keuangan tersebut membuat beberapa kalangan terbelalak. APBN kita tidak realistis. Pemotongan anggaran sebesar 133 Trilyun pun menjadi keputusan dalam sidang kabinet dibarengi dengan revisi target penerimaan pajak.

Pertanyaannya, bagaimana sih keadaan APBN kita sekarang? Apakah keadaan APBN kita benar-benar keadaan bahaya?

Sumber: I Account APBN 30 Juni

Secara garis besar, APBN terdiri dari lima elemen, yakni Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, Keseimbangan Primer, Surplus/Defisit anggaran dan Pembiayaan.

Isu terbesar pertama ada di Pendapatan Negara dan Hibah yakni di Penerimaan Perpajakan. Dari gambar tersebut kita dapat melihat target penerimaan perpajakan adalah 1539,2 T. Hingga 30 Juni 2016, realisasinya baru 522 T atau hanya sebesar 33,9%. Titik yang harus menjadi fokus adalah pada Pajak Penghasilan Non-migas. Ini bisa berarti mengacu pada PPh Orang Pribadi dan PPh Badan.

Seperti yang diketahui, angkatan kerja tahun 2015 lebih dari 128 juta. Dari sejumlah itu, hanya sekitar 27 juta yang memiliki NPWP orang Pribadi. Dan dari jumlah itu, hanya 9,92 juta yang melaporkan SPT. Dan tak lebih dua juta orang yang SPTnya tidak nihil. Ini menyiratkan betapa potensi PPh orang pribadi begitu besar dan belum tersentuh.

Sumber: djpbn.kemenkeu.go.id

Realisasi penerimaan pajak yang tak sampai 34% di semester 1 adalah ancaman bagi APBN. Realisasi ini bahkan lebih rendah dari realisasi semester 1 tahun lalu. Dengan target yang lebih tinggi dari tahun lalu, maka bisa diramalkan target penerimaan negara hingga akhir tahun akan jauh di bawah target kecuali jika Tax Amnesty benar-benar bisa berhasil 100%.

Ancaman shortfall, atau cash flow shortage, bisa dilihat dari pergerakan realisasi belanja di semester 1 yang mencapai 41%. Dari tren yang ada, belanja secara progresif akan meningkat di semester kedua karena kontrak-kontrak yang sudah berlangsung akan selesai di triwulan III dan IV. Mengatasi itu, Sri Mulyani memerintahkan untuk mendata semua kontrak yang sudah berjalan dan belum berjalan. Kontrak-kontrak yang belum berjalan dan dipandang tidak begitu urgent akan diambil kebijakan lebih lanjut. Begitu juga dengan Belanja Barang (52). Sasaran selanjutnya adalah memangkas semua biaya perjalanan dinas, biaya operasional yang mungkin dipangkas dalam Belanja Barang tersebut.

Isu dalam belanja ini begitu banyak. Mulai dari Belanja Pegawai yakni terkait rasionalisasi PNS yang sangat perlu dilakukan demi ruang fiskal, adanya Dana Desa yang menjadi Mandatory Spending baru, dan kenyataan bahwa Pemerintah Pusat begitu perhatian dengan Papua dan Aceh, tercermin dari Dana Otsus yang dianggarkan hingga 18,3 T. Masalah Pengembalian Pajak yang nilainya fantastis juga menjadi misteri.

Persoalan ke depan, PR untuk APBN 2017 adalah pada kualitas belanja. Kita tidak perlu “gaya-gayaan” dengan meningkatkan belanja seakan-akan pertumbuhan ekonomi ekivalden dengan peningkatan APBN, tetapi dengan serius merumuskan apa yang benar-benar butuh dikerjakan dengan anggaran yang realistis.

Sumber: I Acccount APBN 30 Juni

Kemudian, selisih di antara penerimaan dan belanja tadi bagaimana? Ya, ditutup dengan pembiayaan. Pembiayaan ini salah satunya utang.

Kita lihat tadi realisasi penerimaan 634,7 T sementara realisasi belanja 865,4 T. Terjadi defisit anggaran sebesar 230,7 T. Angka defisit terhadap PDB yang dibolehkan undang-undang adalah 3%. Dengan angka semester 1 ini, defisit sudah mencapai 1,83%.

Satu hal yang menarik dari APBN juga adalah proporsi pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, utang dalam negeri Indonesia melonjak. Pada tahun 2012 hal ini dikritik oleh Bank Dunia karena utang dalam negeri dianggap memiliki biaya dan risiko gagal bayar yang tinggi. Namun, hal ini juga dibantah. Utang dalam negeri bebas intervensi. Utang ke asing memiliki resiko intervensi. Dan jumlah bunga utang juga lari ke luar negeri.

Realisasi APBN I Account per 30 juni adalah laporan sementara dengan asumsi PDB 12.626 T.

Mengenal Istimewanya Kantorku: Ditjen Perbendaharaan

 

 

Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc)
KPPN Malang mendapatkan predikat sebagai unit Kerja terbaik dalam penilaiaan KPPc 2013.
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk BA.99.04 (penerusan pinjaman) tahun 2011-2012.
Asian Development Bank (ADB) Award
Penghargaan yang diberikan kepada KPPN Khusus Banda Aceh pada tahun 2005.
Kepuasan pelanggan tertinggi Survei IPB
Ditjen Perbendaharaan sebagai unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan tingkat kepuasan pelanggan tertinggi di tahun 2010 – 2012.
Pelayanan Publik TerbaikSurvei UI
Ditjen Perbendaharaan sebagai unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memberikan pelayanan publik terbaik di tahun 2009.
Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)
Ditjen Perbendaharaan sebagai Institusi yang memiliki inisiatif untuk mencegah terjadinya tindak korupsi paling tinggi di tahun 2010.

Integritas Layanan Terbaik Survey KPK
Ditjen Perbendaharaan Sebagai Organisasi dengan Integritas Layanan Terbaik Tahun 2011.

Quality Assurance-Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (QA PMPRB)
Ditjen Perbendaharaan memperoleh peringkat pertama dalam penilaian QA tahun 2011 dan PMPRB tahun 2012 untuk unit eselon I lingkup
Kementerian Keuangan yang memiliki kantor vertikal.

Wilayah Bebas dari Korupsi , Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK, WBBM)
KPPN Malang dinobatkan sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tingkat Nasional tahun 2013.

piala

Daftar Penghargaan yang Diperoleh Ditjen Perbendaharaan 2014 s.d 2016

  1. Memperoleh indeks tertinggi dalam Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu tahun 2015 dengan indeks sebesar 4,32 (target 4,06), lebih tinggi daripada rata-rata Kementerian Keuangan sebesar 4,08 atau merupakan peringkat PERTAMA di antara unit eselon I Kemenkeu. Hasil tersebut meningkat dari tahun 2014 yang sebesar 4,23
  2. Memperoleh peringkat PERTAMA lingkup Kemenkeu secara berturut-turut tahun 2014 dan 2015 pada Indeks Kesehatan Organisasi melalui Survei MOFIN di lingkup Kemenkeu tahun 2015 dengan nilai 78.
  3. Mempertahankan peringkat PERTAMA lingkup Kemenkeu selama 3 tahun berturut-turut (tahun 2013 – 2015) dalam pelaksanaan Survei Strategy Focused Organization (SFO) oleh Pushaka Setjen Kemenkeu terkait kualitas pengelolaan kinerja dan strategi kepemimpinan, dengan skor di tahun 2015 adalah 4,6 (skala 5) sehingga lebih meningkat daripada nilai di tahun 2014 yaitu 4,45.
  4. Memperoleh peringkat PERTAMA tahun 2014 dan 2015 di lingkungan Kementerian Keuangan dalam Penilaian Itjen Kemenkeu terkait Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR), dengan nilai tertinggi sebesar 75,97 (tahun 2014) dan 78,14 (tahun 2015).
  5. Memperoleh predikat sebagai Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan yang diraih oleh KPPN Kuningan.
  6. Sampai dengan saat ini, terdapat 21 KPPN yang telah meraih pengakuan sertifikasi internasional ISO 9001 : 2008 terhadap manajemen mutu layanan KPPN.
  7. Ditjen Perbendaharaan merupakan satu-satunya perwakilan Kementerian Keuangan yang berhasil memenuhi kriteria sebagai Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) tahun 2015 dalam penilaian oleh Kemenpan RB, yang diraih oleh KPPN Amlapura. Dengan demikian, Ditjen Perbendaharaan adalah satu-satunya unit eselon I Kemenkeu yang mampu meraih predikat WBK/WBBM selama 3 tahun berturut-turut.

Potensi Zakat dalam Struktur Penerimaan Negara

Mungkinkah zakat menggantikan pajak dalam APBN? Pertanyaan ini seringkali menghantuiku. Dan hari ini, ada energi untuk menulis pertanyaan ini disebabkan oleh beredarnya wacana peran zakat dalam membantu mengentaskan kemiskinan oleh pemerintah. Namun, sayangnya, yang saya tak mengerti adalah reaksi negatif dari sebagian masyarakat yang malah mengejek wacana ini. Mereka beranggapan wacana ini muncul karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak, perencanaan yang abal-abal atau tuduhan lain yang sangat negatif. Beberapa yang fanatik bahkan malah berkata, zakat nggak boleh untuk non-muslim atau zakat nggak boleh untuk infrastruktur publik yang notabene juga akan dinikmati rakyat yang sudah makmur.

Saya pribadi senang sekali jika wacana ini terwujud. Wacana ini nggak baru, sudah lama, bahkan pernah dicetuskan oleh Badan Amil Zakat. Dibanding diskusi boleh nggak zakat jadi sumber penerimaan negara menggantikan pajak, diskusi zalim atau tidak pajak itu sebenarnya lebih banyak. Sebagai orang Islam, saya sebenarnya ragu dengan pajak (sepengetahuanku yang terbatas ini). Tapi apalah itu, di sini saya akan mencoba menulis pemahaman saya bagaimana pentingnya zakat dalam struktur penerimaan negara.

Berita yang saya baca, potensi zakat nasional yakni lebih dari 200 triliun saat ini. Sayangnya, yang ditarget baru 10 triliun dan yang terealisasi hanya sekitar 5 triliun per tahun. Hal ini dikarenakan banyak sebab, salah satunya belum percayanya masyarakat pada badan zakat, juga kurangnya pemahaman umat Islam Indonesia tentang zakat.

Kalau balik ke pertanyaan pembuka, mungkinkah zakat menggantikan pajak? Saat ini saya menjawab zakat sangat mungkin mendampingi pajak sebagai sumber penerimaan negara (belum menggantikan). Ceteris paribus, kita kesampingkan dulu semua dasar hukum yang ada. Ini hanya bayangan saja ya.

Bagaimana zakat bisa mendampingi pajak yakni dalam perannya mengentaskan kemiskinan. Apa sih yang disebut rakyat miskin di Indonesia?  Rakyat miskin di Indonesia itu adalah rakyat yang pengeluaran per bulannnya di bawah batas kemiskinan. Batas kemiskinan ini 2100 kalori atau kalau dikonversi ke uang jadi sekitar 400 ribu rupiah per bulan. Jadi kalau dia punya 3 anggota keluarga, artinya penghasillannya (dengan pendekatan pengeluaran) setara dengan 1,6 juta rupiah. Batas kemiskinan ini berbeda dengan World Bank. WB bikin dua batas kemiskinan. Pertama kemiskinan absolut dan kedua rentan miskin. Kemiskinan absolut itu PPP (Public Purchase Parity) 1 dolar, rentan miskin 2 dola per hari. Maksud dari Public Purchase Parity itu adalah  1 dolar di Amerika bisa beli barang apa saja, dan barang apa saja itu kalau di Indonesia atau negara lain didapat dengan harga berapa. Jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 10,8% atau 28 juta. Dan konsumsi utama dari rakyat miskin adalah beras. Dan harga beras adalah harga yang paling rentan terkena pengaruh inflasi. Jadi, perlindungan utama zakat pada rakyat miskin adalah soal beras.

Kalau kita hitung dari zakat fitrah saja ya, ada 258 juta penduduk Indonesia. Anggaplah 80% nya muslim… berarti hitung kotor 200 juta orang. Dikurangi penduduk miskin 28 juta jadi 172 juta. Karena nggak miskin, harusnya mereka bisa bayar fitrah. Dikali 2,5 kg beras. Maka dalam setahun, kita punya beras 430 juta kilogram beras. Atau 430.000 ton beras! Kalau dikonversi ke rupiah dengan asumsi sekilo beras 10.000, setara dengan 4,3 triliun. Hal ini belum dihitung dari zakat wajib lainnya seperti zakat mal (zakat harta), atau ada juga zakat profesi (meski ini dalam perdebatan), dan zakat dalam arti luas (termasuk infaq dan sadaqah).

Ketika zakat masih sebagai pendamping pajak, maka di kolom SPT ada kolom zakat. Mereka yang telah mengeluarkan zakat menerakan itu, dan menjadi dasar perhitungan penghasilan yang kena pajak.

Jadi, kalau soal visible nggak zakat mendampingi pajak, jawabannya visible banget, dan muslim seharusnya mendorong hal ini terwujud sebagai langkah awal menggantikan pajak sebagai penerimaan negara utama berhubung mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Pertanyaannya, zakat ini kan hanya untuk orang miskin, apa bisa dia digunakan untuk infrastruktur yang akan dinikmati rakyat yang sudah makmur juga? Ada lho ayatnya untuk orang-orang miskin.

Saya berlindung pada Allah atas pengetahuan saya yang terbatas.

Ada 8 kelompok penerima zakat:

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)

2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)

3. Riqab (hamba sahaya atau budak)

4. Gharim (orang yang memiliki banyak hutang)

5. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)

6. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)

7. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)

8. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)

Tentu, yang diutamakan adalah ketujuh kelompok pertama. Amil Zakat ini yang akan mengelola dan mendistribusikan zakat yang ada baik itu konsumtif, produktif, atau soal bersarannya. Kalau merujuk ke angka rakyat miskin, untuk fakir miskin bisa saja dialokasikan sebesar biaya hidup satu tahun. 400.000 x 28 juta jiwa (anggap muslim semua) menjadi total 11.200.000.000.000 (atau 11,2 T). Kalau potensi 200 T tercapai, sisanya masih banyak, apalagi jika suatu hari ya zakat yang utama bisa sampai >1000 T.

Bagaimana untuk yang non-muslim, bagaimana untuk yang infratstruktur publik?

Nah, pembagian zakat ini bukan tanpa diskusi ya. Ada yang bilang zakat harus dibagi rata. Tetapi ada juga yang tidak. Salah satunya pendapat Imam Malik. Menurut Imam Malik, Amil Zakat sebagai pengelola boleh menentukan porsi per kategori. Dalam bayangan saya, di sini peran amil zakat sangat penting buat membangun sarana dan prasarana publik itu. Misalnya, masukkan ke kategori 8. Sudah diterima oleh Amil Zakat untuk kemudian dibangun infrastruktur.

Tapi nanti infrastrukturnya dinikmati non-muslim, yang makmur juga? Kan haram hukumnya non-muslim dan orang kaya menerima zakat?

Rasul pernah bilang, manusia bersekutu atas air, padang sahara dan api. Ini adalah konsep barang publik dalam Islam. Bukan cuma 3 itu, secara konteks, barang publik diakui di dalam Islam. Apa saja, lakukanlah kajian yang mendalam tentang public goods sesuai zamannya. Sekarang apa saja sih barang publik itu.

Artinya barang publik tidak mengenal kamu kaya atau miskin, kamu boleh menikmatinya. Barang publik juga nggak mengenal kamu muslim atau nggak. Selama kamu manusia, ya kamu harus bekerja sama dan kamu boleh menikmatinya bersama-sama.

Secara konsep, zakat nggak dikasih ke orang kaya atau ke non-muslim, tapi menjadi barang publik. Layernya beda lho ya.

Karena barang publik, manusia harus bersekutu. Berarti non-muslim juga kudu punya peran. Ya, non-muslim membayar yang namanya jizyah ke negara. Jizyah ini semacam alat tukar perjanjian. Kafir dzimmi, yang hidup di negara muslim, tidak memerangi muslim, yang membayar jizyah dilindungi oleh negara dan mendapat hak warga negara yang sama dengan penduduk lainnya.

Jadi ke depannya, secara struktur Pendapatan Zakat yang utama (ada fitrah, mal, profesi, infaq, sadaqah), dan Pendapatan Bukan Zakat (jizyah dan pendapatan lainnya). Lalu di mana pajak?

Tentu ekonomi Islam bukan Keynesian yang menganut anggaran defisit. Ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, target penerimaan tidak tercapai, maka kudu ngutang. Islam sangat benci utang. Nah di sinilah Islam mengenal pajak. PAJAK hanya boleh ditarik dari umat ketika kas negara kosong. Jadi pajak masuk ke dalam struktur pembiayaan ya.

 

Asik nggak tuh bayanganku?

Public Interest (Kepentingan Publik)

 

Public berasal dari bahasa latin publicus artinya:

  1. yang berkaitan dengan urusan atau urusan resmi dari semua orang, dibandingkan dengan hanya kelompok tertentu.
  2. Orang-orang pada umumnya, terlepas dari keanggotaan kelompok tertentu.

Interest (merupakan peenyesuaian dari kata interesse, dari Anglo-French, dari Medieval Latin, dan dari bahasa Latin) artinya berarti hak, gelar, klaim atau bagian dari harta.

Public Interest artinya:

  1. Kesejahteraan masyarakat umum, kesejahteraan bersama.
  2. Perhatian masyarakat terhadap kegiatan.

Kesejahteraan umum dan hak-hak masyarakat yang harus diakui, dilindungi dan maju

Public Interest adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan gerakan politik dan organisasi yang merupakan kepentingan umum – mendukung masyarakat umum dan untuk kepentingan masyarakat, berlawanan dengan kepentingan pribadi dan perusahaan (tujuan partikularistik). Kepentingan publik juga bisa berarti lebih umum apa yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat.

Kesulitan yang terjadi adalah:

  • Untuk menentukan apa yang dimaksud dengan “public interest”, terutama karena “special interest” sendiri sering berbicara dalam mendukung tujuan meraka menggunakan bahasa public interest
  • Untuk meramalkan apakah pergerakan atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi tertentu akan bermanfaat bagi masyarakat atau sebaliknya akan membawa pengaruh buruk.

Ada pandangan yang berbeda tentang berapa banyak anggota masyarakat yang harus mendapatkan keuntungan dari suatu tindakan sebelum dapat dinyatakan dalam kepentingan umum: di satu sisi, tindakan harus menguntungkan setiap anggota masyarakat agar benar-benar dapat disebut sebagai public interest; di sisi lain, tindakan dapat disebut sebagai public interest asalkan menguntungkan beberapa penduduk dan tidak ada yang dirugikan.

Public interest merupakan suatu konsep dalam banyak filosofi politik.

Perlu dicatat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam beberapa kasus memajukan kepentingan umum akan merugikan kepentingan pribadi tertentu. Ini risiko “tirani mayoritas” dalam demokrasi apapun, karena kepentingan minoritas mungkin dihilangkan. Di sisi lain, kita semua bisa menjadi  minoritas dalam beberapa kapasitas – dengan demikian, perlindungan hak-hak minoritas bisa dibilang menjadi bagian dari kepentingan publik.

Dalam hukum, public interest adalah pertahanan terhadap tuntutan hukum tertentu (misalnya beberapa tuntutan fitnah di Inggris) dan pembebasan dari hukum atau peraturan tertentu (misalnya UU kebebasan informasi di Inggris).

Stroud’s Judicial Dictionary, Vo.4(4th edition) mendefinisikan public interest sebagai:

Masalah kepentingan publik atau umum ‘tidak berarti bahwa ada ketertarikan atau rasa ingin tahu atau cinta terhadap informasi atau hiburan; tapi dimana suatu masyarakat memiliki kepentingan finansial, atau beberapa kepentingan dimana hak atau kewajiban hukum meraka terpengaruh.’

Black’s Law Dictionary (6th Edition) mendefinisikan public interest sebagai:

“Sesuatu di mana masyarakat, masyarakat pada umumnya, memiliki beberapa kepentingan finansial, atau beberapa kepentingan dimana hak atau kewajiban hukum mereka terpengaruh. Ini tidak berarti segala sesuatu begitu sempit hanya sebagai rasa ingin tahu, atau karena kepentingan daerah tertentu, yang dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang bersangkutan. Kepentingan bersama oleh warga umumnya urusan lokal, negara bagian atau pemerintah nasional”

Seorang jurnalis Amerika, Walter Lippman menulis “Public interest umumnya diartikan sebagai sebuah kebaikan yang diterima secara umum. Public interest dapat diasumsikan sebagai apa yang akan orang pilih jika mereka dapat melihat dengan jelas, berpikir secara rasional, bertindak secara tanpa pamrih dan dengan senang hati”

Sarjana hukum ternama, S.P. Sathe – dalam aktivis yudisial di India membedakan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi: “Faktanya bahkan keputusan pribadi melayani kepentingan publik karena dalam kepentingan umum orang harus menghormati kontrak, harus bertanggung jawab atas kesalahan bersama, dan harus menghormati hak dalam kekayaan atau status. Namun, sementara kepentingan umum dilayani secara tidak langsung dalam perkara pribadi, fokus utama adalah pada kepentingan pribadi atas berperkara, hal ini dilayani secara lebih langsung oleh pengadilan hukum publik karena fokusnya adalah pada inkonstitusionalitas yang timbul baik dari kurangnya kekuatan atau inkonsistensi dengan hak yang dijamin secara konstitusional.”

Indian View

Mahkamah Agung India

Mahkamah Agung India mengeluarkan banyak pedoman (1998) menjelaskan public interest, yang harus diikuti untuk memfasilitasi surat atau petisi yang diterima di pengadilan sebagai gugatan atas kepentingan publik dan menyarankan bahwa isu-isu berikut dianggap menjadi kepentingan umum:

  1. Masalah ketenagakerjaan yang terikat
  2. Anak terlantar
  3. Upah minimum pekerja yang tidak terbayar dan eksploitasi dan keluhan pelanggaran hukum pekerja (kecuali dalam kasus-kasus individu)
  4. Petisi dari penjara yang mengeluh tentang pelecehan untuk pembebasan dini dan ingin bebas setelah menyelesaikan 14 tahun penjara, kematian di penjara, transfer, pembebasan karena ikatan pribadi, persidangan yang cepat sebagai hak dasar.
  5. Petisi terhadap polisi karena menolak untuk mendaftarkan kasus, pelecehan oleh polisi dan kematian dalam tahanan polisi.
  6. Petisi menentang kekejaman terhadap perempuan, pelecahan tertentu kepada pengantin perempuan, pembakaran pengantin perempuan, penculikan dl.
  7. Petisi keluhan atas pelecehan atau penyiksaan terhadap warga oleh perangkat desa atau oleh polisi kepada orang yang tergolong dalam Kasta atau Suku tertentu dan kelas yang terbelakang secara ekonomi.
  8. Petisi yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, gangguan keseimbangan ekologi, obat-obatan, makanan, pemalsuan, pemeliharaan warisan dan budaya, barang antik, hutan dan satwa liar dan hal-hal lain yang merupakan kepentingan publik.
  9. Petisi dari korban kerusuhan
  10. Pensiun keluarga.

Dan isu-isu berikut ini tidak dianggap dalam kepentingan publik:

  1. Masalah sewa menyewa
  2. Hal layanan dan yang berkaitan dengan pensiun dan gratifikasi
  3. Keluhan menentang Departemen Pemerintah Pusat dan badan-badan lokal kecuali yang berkaitan dengan hal-hal nomor 1 sampai 10 di atas.
  4. Penerimaan di lembaga pendidikan medis dan lainnya.

Mahkamah Agung India dalam Janata Dal v .V.H.S. Chowdhary mengamati bahwa tujuan public interest adalah untuk menghapus air mata yang miskin dan membutuhkan, menderita pelenggaran hak-hak dasar mereka, tetapi tidak untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pribadi yang bermotif politik atau pertimbangan yang salah.

Dalam S.P.Gupta v Presiden India, Justice Bhagawati mengatakan: “Memulihkan luka publik, menegakkan tugas publik, melindungi sosial, kolektif, “menyebar” hak dan kepentingan adalah membenarkan kepentingan umum, penegakan public interest  atau kepentingan umum di mana masyarakat atau kelas masyarakat memiliki kepentingan finansial atau beberapa kepentingan yang berpengaruh terhadap hak dan kewajiban hukum.