Category Archives: Pikiran Pringadi

Quo Vadis Holding BUMN dalam Tata Kelola Keuangan Negara

Tulisan ini dimuat di http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/quo-vadis-holding-bumn-dalam-tata-kelola-keuangan-negara

 

Oleh Pringadi Abdi Surya, pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI*

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah badan usaha yang dalam penyertaan modalnya dikuasai oleh negara dan kekayaan negara di dalamnya dipisahkan.[1] BUMN sangat penting karena memiliki peran dalam pembangunan perekonomian dan menjalankan bisnis yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Seiring perjalanan waktu, BUMN dituntut untuk berubah agar perusahaan memiliki daya saing dan daya cipta yang tinggi. Ada tiga acuan yang sering digunakan dalam mengubah kegiatan perusahaan yakni restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi.[2] Kunci keberhasilan restrukturisasi BUMN terletak pada pilihan metode restrukturisasi. Merujuk pada praktik di negara lain, ada beberapa pilihan metode restrukturisasi, salah satunya adalah pembentukan holding company.

Terkait dengan hal tersebut di atas, tugas Kementerian Negara BUMN adalah untuk menjadikan perusahaan BUMN sebagai pelaku utama yang kompetitif, artinya BUMN harus mempunyai ciri-ciri sehat dan berdaya saing. Hal yang sangat penting adalah BUMN sudah seharusnya tidak boleh lagi membebani negara dan hal ini dapat tercapai manakala BUMN telah dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan (dalam bentuk deviden) bagi negara khususnya dan perekonomian pada umumnya.

Visi Kementerian BUMN adalah menyelesaikan pembentukan perusahaan holding induk (super holding company) BUMN yang menjadi payung pengelola perusahaan-perusahaan BUMN agar dapat menggerakkan proses penciptaan nilai tambah bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Perusahaan holding induk BUMN tersebut sebagai sebuah super holding akan membawahi perusahaan-perusahaan atau perusahaan holding dalam struktur korporasi modern. Perusahaan holding induk akan dipimpin oleh seorang Chief Executive Officer (CEO) yang melaporkan kinerja perusahaan kepada Presiden

Ide awal dari pemilihan holding company adalah optimalisasi manajemen. Ide ini sudah dimulai pada tahun 1998, diajukan oleh Menteri Negara BUMN, Tanri Abeng pada saat itu. Namun gagasan ini belum dapat direalisasikan. Yang baru berjalan hingga sekarang adalah holding BUMN industri pupuk dan semen. Pada tahun ini, pemerintah mengajukan 6 holding baru secara sektoral yakni sektor perbankan dan lembaga pembiayaan, sektor konstruksi dan jalan tol, sektor perumahan, sektor ketahanan energi, sektor pangan, sektor pertambangan dan sektor maritim.

Pemerintah menganggap holding pada keenam sektor tersebut penting dilakukan karena kondisi infrastruktur yang belum merata dan belum terintegrasi, perlunya penciptaan nilai tambah untuk industri hilir, kebutuhan energi di dalam negeri belum tercukupi, adanya keterbatasan kemampuan pendanaan untuk investasi, dan kurangnya ketersediaan rumah layak huni serta daya saing global yang dimiliki BUMN belum optimal. Dengan meningkatnya daya saing global, BUMN dapat mencapai semua hal tersebut.

Namun, holding BUMN bukanlah tanpa kritik dan tantangan. Banyak perusahaan BUMN yang memang sudah baik pengelolaannya, tetapi juga masih ada sejumlah BUMN yang masih dikelola secara  tradisional. Dari data “Rating 122 BUMN Versi Infobank 2016”, 58 perusahaan berpredikat sangat bagus, 18 perusahaan berpredikat bagus, 12 perusahaan berpredikat cukup bagus dan 25 perusahaan berpredikat tidak bagus. Sebanyak 9 perusahaan tidak mendapatkan rating karena beberapa alasan, misalnya data yang tidak lengkap atau baru berjalan dalam satu periode. Penilaian utama dalam rating ini berdasarkan pertumbuhan usaha dan rasio keuangan utama.[3]

Menurut Faisal Basri, masih ada persoalan mendasar yang belum dipetakan oleh Kementerian BUMN. BUMN yang sudah sangat sehat dan kinerjanya baik seharusnya tidak boleh dicaplok dan digabungkan bersama BUMN yang kurang sehat. Anak perusahaan BUMN yang berstatus swasta (bukan PT Persero) jangan sampai juga mengambil alih BUMN yang berstatus PT Persero dan sudah masuk bursa. Faisal Basri juga mengatakan pengelolaan BUMN seharusnya tidak melulu menggunakan pendekatan korporasi.[4]

Pembentukan holding BUMN juga tidak serta merta dapat terjadi. Pemerintah perlu merumuskan dasar hukum terkait. Potensi persoalan hukum yang dapat muncul adalah soal definisi BUMN. Dalam UU No. 19 Tahun 2003 dikatakan bahwa BUMN adalah penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Frase secara langsung dapat berarti perusahaan yang masuk kategori BUMN adalah perusahaan induk saja, sementara anak perusahaan tidak termasuk ke dalam BUMN.

Selain itu, pengertian “kekayaan negara yang dipisahkan” menimbulkan multi tafsir antara hak dan kewajiban Negara terhadap BUMN apakah Negara hanya berfungsi sebagai penatausahaan atau ikut bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kekayaan Negara tersebut. Hal ini sudah ditegaskan berdasarkan Putusan MK yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN termasuk ke dalam lingkup keuangan negara sehingga kewenangan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah.

Kekayaan negara telah bertransformasi menjadi modal BUMN sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (business judgment rules), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, karena itu tetap sebagai kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh BPK terhadap holding BUMN berdasarkan business judgment role dengan tetap memperhatikan apakah perusahaan sudah menerapkan Good Corporate Governance dengan baik.

Batasan terkait kewenangan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN dalam hal kuasa atas kekayaan Negara yang dipisahkan dan peran untuk melakukan pembinaan dan merumuskan kebijakan nasional terkait kelembagaan BUMN masih perlu diselaraskan. Penyelerasan juga perlu dilakukan pada pendelegasian wewenang Menteri Keuangan kepada menteri BUMN dalam RUPS, sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 41 tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Kata menteri di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 6 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan sebagaimana tersebut di pasal 1 dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan (pasal 6 ayat 2 huruf a). Sementara pasal 7 ayat 2 huruf h UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola/ menatausahakan investasi.

Dalam Undang-Undang Keuangan Negara jelas disebutkan bahwa Menteri Keuangan yang menjadi wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan. Maka, bisa ditafsirkan kata menteri di dalam UU BUMN merujuk pada Menteri keuangan selaku pemegang saham Negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum. PP No. 41 Tahun 2003 seharusnya tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat atas kewenangan menteri BUMN tersebut.

Sejumlah kritik dan tantangan yang ada bukan berarti menyurutkan niat pembentukan holding BUMN. Rencana pembentukan 6 holding pada tahun ini (2016) merupakan tahap menuju pembentukan superholding pada tahun 2019. Pembentukan holding company pada BUMN dapat meningkatkan kekuatan perusahaan. Pembentukan holding BUMN perlu dilakukan dengan catatan sepanjang untuk kemakmuran rakyat. Sinkronisasi peraturan untuk mencegah persoalan hukum yang bisa mempersulit pembentukan holding company telah diinstruksikan oleh Presiden.

*Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

 

[1] UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Ayat 1.

[2] Setyanto P. Santosa. PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY BUMN PELUANG DAN TANTANGAN. http://www.pacific.net.id/pakar/setyanto/tulisan_03.html. Diakses 6 September 2016.

[3] Majalah Info Bank edisi September 2016.

[4]Faisal Basri. Manuver Berbahaya Menteri BUMN. http://www.kompasiana.com/faisalbasri/manuver-berbahaya-menteri-bumn_57b4dbbb90fdfdcf0eb18c4a. Diakses 06 September 2016.

Dari Deutsche Bank Hingga Pertumbuhan Ekonomi Global

 dimuat dalam Indonesian Treasury Update Vol 1 No. 2 19 Oct-1 Nov 2016

Ada dua isu yang berkembang terkait permasalahan Deutsche Bank (DB). Pertama, Deutsche Bank memiliki risiko gagal bayar utang. Kedua, denda sebesar USD14 Miliar menurunkan kepercayaan pasar sehingga ada risiko dampak sistemik yang dapat menimbulkan krisis finansial global. Namun, pihak DB segera memberikan informasi bahwa mereka memiliki biaya litigasi sebesar USD6,4 Miliar dan likuiditas sebesar USD243 Miliar. Selain itu, pihak DB pun baru saja mengumumkan laba di triwulan ketiga untuk mengembalikan kepercayaan pasar setelah sebelumnya saham DB sempat anjlok 10%.

Sementara itu, pasar sedang menantikan pemilihan presiden AS yang akan berlangsung pada tanggal 8 November 2016. Kebijakan yang akan diambil Donald Trump apabila memenangkan pilpres tersebut akan berbeda dari kebijakan AS selama ini. Salah satunya adalah dengan menetapkan tarif 45% atas barang-barang China. Perubahan kebijakan ekonomi AS pasca-pilpres akan banyak mempengaruhi keadaan ekonomi global.

Di sisi lain, Uni Eropa dan Kanada akhirnya menandatangani Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). CETA adalah perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa paling ambisius hingga saat ini, yang dirundingkan sejak tujuh tahun lalu. Bagi Kanada, ini merupakan kesepakatan penting untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat (AS) sebagai pasar ekspor. Untuk Uni Eropa, CETA adalah pakta perdagangan pertama dengan negara G7 dan disepakati pada saat kredibilitas Uni Eropa telah berkurang setelah Brexit. Kesepakatan itu akan menghapuskan tarif pada hampir 99% barang, dan diharapkan CETA dapat menghasilkan peningkatan perdagangan senilai USD12 Miliar dalam setahun.

chart

Pertumbuhan ekonomi global diprediksi masih melemah. Kejadian-kejadian seperti Brexit, ISIS, dan pilpres AS telah menimbulkan ketidakpastian bisnis. Pada tahun 2016 ini, pertumbuhan ekonomi global masih di kisaran 2,2%. Pada tahun 2017, pertumbuhan diprediksi akan sedikit membaik, yakni di angka 2,6%.

Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat diperkirakan tumbuh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Hal ini tercermin dari indikator konsumsi yang belum solid dan investasi yang masih mengalami kontraksi. Meskipun pertumbuhan tenaga kerja terjadi dan ada penguatan tren untuk mendukung belanja, akselerasi pengupahan yang lebih cepat adalah kunci untuk mempertahankan level pendapatan dan mendukung konsumsi sebagai kunci yang akan mendorong pertumbuhan.

Ekonomi Eropa justru diperkirakan naik lebih tinggi. Permintaan tenaga kerja semakin meningkat dan hal ini mendorong pertumbuhan. Di saat yang sama, investasi dan produktivitas diproyeksikan meningkat.

Di Asia, meski tidak sesignifikan tahun lalu, pertumbuhan ekonomi di China, India dan Asia Tenggara masih relatif baik. Pertumbuhan di China diperkirakan berada di kisaran 3,6%, sementara India diestimasi akan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi (yoy) dibandingkan China. Konsumsi di India meningkat seiring dengan naiknya pendapatan.

Sementara itu, pertemuan negara-negara penghasil minyak, baru-baru ini belum menghasilkan kesepakatan, dan direncanakan akan melakukan pertemuan kembali di akhir November. Hal ini menyebabkan anjloknya harga minyak. Selain harga minyak, harga komoditas juga menurun. Turunnya harga minyak dan komoditas ini berdampak negatif pada perekonomian Amerika Latin, terutama bagi Brazil. Untuk menaikkan potensi perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan banyak sektor privat dan investasi luar negeri.

Di Afrika, pertumbuhan ekonomi positif, tetapi tidak menentu. Secara keseluruhan pertumbuhan pada angka 1,8%, terendah dalam dua dekade. Afrika sebenarnya masih penuh potensi ekspansi ekonomi mengingat keadaan demografinya yang luas. Namun sayang, keadan politik di regional tersebut yang tak menentu menyebabkan ketidakpastian pula dalam perekonomiannya.

Perlambatan ekonomi global yang terjadi beberapa tahun terakhir, baik Eropa, Jepang dan China, memberikan pengaruh pada negara-negara lain. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan fenomena menarik untuk dicermati. Pola normal pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 6%. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kelompok rentan (vulnerable group) menjadi lebih rentan dan mudah jatuh dalam perangkap kemiskinan. Tanpa investasi baru, perekonomian Indonesia akan sulit tumbuh. Dana repatriasi tax amnesty di perbankan harus diikuti dengan optimalisasi penyalurannya ke sektor riil, sehingga ekses over liquidity tidak menjadi beban baru perekonomian.

Global Economic and Development Issues (dimuat di Indonesian Treasury Update No. 1 periode 5-18 Oktober 2016)

Hasil referendum Brexit, yakni keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa, masih memberikan dampak terhadap prospek ekonomi Eropa pada paruh kedua tahun ini. Ketidakpastian yang disebabkan Brexit membebani investasi, pengeluaran konsumen dan perdagangan untuk sementara waktu. Pertumbuhan ekonomi Inggris pun melemah menjadi 1,5% year on year di kuartal ketiga. Pelemahan pertumbuhan ekonomi pun terjadi di negara-negara Eropa lainnya. Situasi ini mungkin akan membaik secara bertahap apabila negara-negara anggota Uni Eropa berhasil menarik investasi asing dalam jangka menengah yang akan mempercepat pertumbuhan.

Pengurangan tenaga kerja juga terjadi di negara-negara Eropa. Misalnya, Fujitsu yang memiliki 14.000 pegawai di Inggris akan mengurangi 1.800 pegawai. Bank-bank di Eropa pun baru saja mengumumkan PHK terhadap lebih dari 20.000 karyawan sebagai upaya mendapatkan laba. Di saat yang sama, pihak Amerika Serikat mengumumkan denda USD14 miliar kepada Deutsche Bank sebagai akibat adanya penyalahgunaan penggunaan jaminan Kredit Perumahan Rakyat.

Sementara itu, meski lambat, pertumbuhan ekonomi terjadi di Amerika. Pada bulan September 2016, tercipta lebih dari 50.000 lapangan kerja. Tingkat upah pun naik meski belum merata. Persoalan upah minimum ini menjadi sorotan menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat. Kondisi tersebut diyakini dapat dijadikan dasar untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dari 0,25-0,50% menjadi 0,50-0,75%.

IMF mengatakan, prospek pertumbuhan di negara maju yang melambat juga dapat membuat dampak situasi negatif untuk negara-negara berkembang di Asia, karena ekspor yang lemah membebani pertumbuhan daerah dan inflasi. Managing Director IMF, Christine Lagarde, memperingatkan bahwa perekonomian global tumbuh terlalu lambat. Agar pertumbuhan ekonomi semakin inklusif, diperlukan upaya lebih kuat untuk memangkas kemiskinan.

Kemungkinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat akan dapat mengganggu arus modal dan meningkatkan volatilitas aset di Asia. Harapan kenaikan suku bunga The Fed itu juga  berimbas pada menguatnya Dollar terhadap mata uang lainnya. Semua negara, termasuk Indonesia, kini sedang mengantisipasi naiknya suku bunga tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia tidak perlu khawatir berlebihan terhadap rencana The Fed. Pemerintah Indonesia akan menjaga stabilitas makro ekonomi agar dampak dari kenaikan suku bunga The Fed dapat diminimalkan.

Sementara itu, negara-negara di Asia Tenggara yang selama ini bergantung pada China kembali bergantung pada Amerika Serikat. Pelemahan pertumbuhan ekonomi di China masih terus terjadi. Terjadi juga perubahan orientasi ekonomi dari basis industri menjadi jasa dan konsumsi domestik. Dua hal yang menyebabkan perlambatan itu terjadi ialah daya beli global yang menekan aktivitas ekspor China. Faktor lainnya adalah tumpukan utang korporasi yang berpotensi memicu krisis finansial. Di sektor properti, sejumlah kota besar di China mulai menunjukkan gejala munculnya bubble effect.

Kapitalisasi pasar modal di China turun 14,51% per Agustus 2016. Hal ini berarti ada aliran dana yang keluar dari China. Sedangkan negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia tumbuh 18,45%. Peningkatan ini menjadikan Indonesia sebagai emerging market terbesar di Asia Tenggara dengan nilai USD430 miliar, disusul Malaysia dan Thailand dengan nilai masing-masing USD402 miliar dan USD400 miliar.

Upaya mencari negara tujuan ekspor baru dilakukan secara simultan dengan upaya memperbaiki fundamental ekonomi ASEAN. IMF mencatat, lima dari enam negara terbesar di ASEAN mengalami peningkatan ekspor ke AS pada kuartal I/2016 dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, ekspor ke China selama Januari-Maret 2016 justru terus menurun. Amerika Serikat adalah salah satu dari sedikit negara yang kebutuhan impornya masih terus tumbuh sehingga digunakan sebagai mesin pertumbuhan baru ASEAN di kala situasi ekonomi China melambat.

Vietnam menjadi pemimpin utama kenaikan ekspor ke AS pada kuartal I/2016, dengan kenaikan 21% dibandingkan dengan posisi pada periode yang sama pada 2015. Vietnam memiliki bauran produk yang tepat, karena telah banyak memproduksi produk yang murah, termasuk tekstil. Di posisi kedua terdapat Singapura yang naik 10%. Perekonomian Singapura sangat terbantu oleh permintaan AS pada produk obat-obatan dan farmasi lainnya. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia dan Thailand, yang mengalami kenaikan ekspor yang cukup tipis pada Januari-Maret 2016. Kondisi tersebut dapat sedikit mengompensasi penurunan ekspor ke China. Sepanjang semester I/2016 ekspor Indonesia ke China menurun 7,26% secara tahunan (yoy).

Kerja sama perdagangan bebas Trans-Pacific Patnership (TPP) berpeluang semakin meningkatkan ekspor Asia Tenggara ke Amerika, sementara itu dalam kerja sama tersebut China tidak termasuk di dalamnya. TPP diperkirakan dapat menaikkan produk domestik bruto pada setiap negara anggota hingga 1,1% pada 2030.

Di sisi lain, China mendesak negara-negara  Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk segera membahas tindak lanjut kerja sama  Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP). Hal ini adalah salah satu solusi dalam memerangi sentimen proteksionisme perdagangan dan antiglobalisasi. China juga tengah tertarik  untuk bergabung dalam kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang diikuti oleh negara-negara ASEAN ditambah oleh Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru.

 

Ada Hal-Hal yang Tetap Tak Boleh Kita Ucapkan

Ketika menonton Inception, aku menyadari betapa berbahayanya sebuah ide. Ketika kita mengucapkan sesuatu, sama saja artinya dengan menanamkan sebuah ide di kepala kita sendiri maupun di kepala orang lain yang mendengarnya. Ide itu bisa menancap, bersembunyi, atau justru menyebar dengan cepat dan luas. Cepat atau lambat, ide itu akan mewujud di kenyataan yang kita jalani saat ini.

Pada dasarnya, kita tak boleh mengucapkan hal buruk. Karena hal buruk tersebut akan menjadi ide yang menggerogoti kita dan orang lain.

“Kita akan gagal!” Ini adalah contoh kalimat yang haram hukumnya diucapkan.

Ketika aku pindah dari Sumbawa, kemudian ke Bandung, lanjut kembali penempatan di Jakarta dengan rumah di Citayam, aku sebenarnya sangat menghindari kondisi ini. Siapa yang mau dengan sukarela berangkat sebelum jam 6 pagi, desak-desakan di kereta yang mirip dengan kaleng sarden, dan penumpangnya adalah ikan sarden yang dijejalkan, selama 1 jam lebih dengan memperhitungkan antrian di pemberhentian dekat-dekat Manggarai?

Saya bilang saya rela. Sungguh. Setelah sebulan menjalani hidup semacam ini, saya rela asal ketemu sama kekasihku dan anakku di rumah.

Namun, apakah pengorbanan semacam ini pernah dipahami oleh orang yang paling kita inginkan untuk memahaminya?

Di sisi lain, aku pun menjadi bertanya-tanya pada diriku sendiri. Apa aku menarik? Apa aku masih menarik? Apa aku sedemikian tidak pantasnya untuk mendampingi seseorang yang hebat? Apa aku memang seburuk itu, setidak bertanggung jawab itu? Apa aku meminta terlalu banyak? Apa semua caraku salah? Sehingga terucaplah hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan?

Mungkin saja karena karakter manusia yang berbeda-beda. Ada orang yang ketika ulangan di sekolah maunya dapat nilai terbaik terus. Atau telah terbiasa bersama orang-orang yang begitu luar biasa sehingga ketika mendapati hal yang biasa-biasa saja, atau justru kurang, langsung kecewa.

Hidup mengajari saya mendapat nilai 3 di sekolah. Saya sih mau dapat 10. Jika saya menuntut 7 yang tersisa, saya akan malu sendiri. Memangnya saya sudah seberusaha apa untuk mendapatkan nilai sempurna? Saya sudahkah belajar dengan giat?

Ketika baru masuk DSP, saya mendapat kalimat yang luar biasa dari ibu-ibu di Bagian Umum. “Ya beginilah hidup, nggak mungkin mau enak-enaknya saja. Semua pasti ada kurangnya. Kurangnya itu bukan diterima dengan berat hati, tapi ya dinikmati. Nanti suatu hari barangkali kalau serius menjalani, kenangan susah-sedih itu malah jadi lelucon untuk lebih bahagia.”

Menanti Profesionalisme Pemberi Award di Bidang Buku dan Kepenulisan

Ada sejumlah pemberian penghargaan buku dan kepenulisan di tanah air. Dan pemberian penghargaan tersebut tak jarang memunculkan kontroversi. Pertanyaan-pertanyaan kenapa Si A yang menang, kenapa buku B yang terpilih padahal bukunya tidak laku atau bukunya tidak bagus-bagus amat, sering muncul di khalayak. Hal itu juga tidak dijawab dengan alasan yang memuaskan sehingga sebagian kalangan merasa antipati terhadap beberapa jenis penghargaan yang ada.

Era sekarang membutuhkan transparansi. Masyarakat pembaca sangat ingin tahu pertanggungjawaban juri atau dewan kurator. Kecurigaan ada motif-motif lain di belakang penghargaan pun muncul tak sedikit seiring dengan misteriusnya pemberian penghargaan.

Yang terbaru, Tempo akan memilih seorang Tokoh Sastra. Tempo menginginkan penerbit untuk mengirim buku-buku yang diterbitkan untuk Tempo seleksi. Sebenarnya sah-sah saja menentukan kualitas Tokoh Sastra dari kualitas karyanya. Namun, meminta penerbit atau penulis untuk mengirimkan karyanya adalah suatu bentuk “kemalasan”.

Dalihnya, mungkin saja ada buku-buku yang terlewat oleh panitia Tempo sehingga buku-buku yang tak terpantau dapat masuk ke dalam penyeleksian juga. Namun, dalih ini begitu mudah terpatahkan. Belajar dari Goodreads, sebelum seleksi dimulai, pihak Goodreads merilis buku yang sudah masuk dalam radar/ pantauan mereka. Bila ada buku yang belum dimasukkan, Goodreads mempersilakan pustakawan untuk mengirimkan judul buku yang belum ada tersebut.

Setidaknya hal ini menunjukkan bahwa panitia sudah bekerja keras memantau buku-buku yang terbit pada periode bersangkutan. Kriterianya pun harus jelas, mulai dari periode terbit dan jenis buku. Jangan sampai seperti sebuah penghargaan yang dulunya bernama Katulistiwa Literary Award itu… ada buku yang terbit di tahun sebelumnya dan buku yang baru terbit banget (melewati periode) masuk dalam longlist penghargaan tersebut. Hal ini sungguhlah sebuah lelucon yang kebangetan.

Tentu, penghargaan-penghargaan seperti ini perlu untuk menyemerakkan perbukuan, asal ada keterbukaan dan profesionalisme. Goodreads memberi penghargaan terfavorit berdasarkan rating dan voting di situs mereka. Penghargaan buku terpopuler atau terlaris pun bisa diberikan dengan data kuantitatif yang ada. Namun, jika kategorinya sudah terbaik, ketokohan, semuanya harus jelas, karena legacy dan warisan sejarah yang dipertaruhkan. Jangan sampai kita menambah keputusan buruk seperti halnya memasukkan DJA ke dalam 33 Tokoh Sastra Berpengaruh. Pret!

Tiga Sebab Tax Amnesty “Berhasil”

img-20160929-wa0004

Program Tax Amnesty untuk harga tebusan termurah sudah menemu ujungnya hari ini. Program yang diluncurkan sebagai salah satu solusi jangka pendek untuk mendapatkan dana segar penerimaan negara itu berjalan di luar dugaan.

Sejumlah pihak, baik dari dalam maupun luar negeri sempat meragukan program Tax Amnesty ini. Dari dalam negeri, BI bahkan sempat memprediksikan bahwa dana tebusan yang akan didapatkan hanya berkisar belasan triliun. Pengamat asing pun pesimis dengan program ini melihat program Tax Amnesty di beberapa negara menemui kegagalan. Apalagi jika melihat upaya yang dilakukan oleh Singapura dan Australia dalam menghalangi uang keluar dari negaranya. Singapura yang menerapkan Corporate Tax terendah 17% bahkan sebenarnya hanya menerapkan tarif 8,4% nett melakukan upaya-upaya untuk menggagalkan Tax Amnesty mulai dari membebaskan pajak sampai mengancam agar menyelidiki orang-orang yang ikut Tax Amnesty ini. Dan sejumlah cara lain yang mencegah repatriasi dana.

Repatriasi memang lebih memiliki efek untuk perekonomian jangka panjang. Masuknya dana repatriasi itu akan digunakan untuk investasi dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pergerakan Tax Amnesty di bulan September memang diprediksi menjadi puncak karena pada bulan-bulan sebelumnya perusahaan sedang sibuk menghitung cost benefitnya. Wajib pajak perlu waktu untuk mengambil keputusan. Namun, hari ini, uang tebusan yang masuk telah mencapai 80 T! (Sumber)

Setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan Tax Amnesty bisa dikatakan berhasil itu:

  1. Faktor Sri Mulyani

Kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan disambut positif oleh pasar. IHSG Menguat, nilai tukar pun menguat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia juga menguat.

Sampai awal September, dana tebusan yang masuk sebenarnya tidak menggembirakan. Faktor negara lain yang menghalang-halangi itu menjadi salah satu faktor terbesar. Sejumlah langkah pun telah disiapkan bila Tax Amnesty ini gagal. Postur APBN dijaga agar tetap realistis. Ada pemotongan anggaran. Ada anjuran self-blocking. Kerangka defisit harus di bawah angka 3% sesuai amanat UU pun jadi ancang-ancang.

Kemudian, ya, salah satu wanita paling berpengaruh di dunia itu mengambil langkah besar. Sri Mulyani dikabarkan menelepon Singapura. SMI menelepon Deputi Prime Minister Singapura. Entah apa yang dibicarakannya, setelah telepon itu (dan usaha-usaha lain yang mengajak langsung para pengusaha), keikutsertaan Tax Amnesty menjadi seperti air bah. Deras sekali.

2. Peran Perbankan

Peran bank-bank dalam menyosialisasikan Tax Amnesty ini begitu beragam dan sangat menarik. Perbankan memang memiliki kepentingan terhadap Tax Amnesty. Bayangkan dana segar yang masuk ke Indonesia melalui bank-bank itu adalah berkah buat mereka. Jadinya, mereka juga sangat kreatif dan berebut perhatian dari para wajib pajak dalam mengampanyekan Tax Amnesty.

3. Perubahan Sikap Ditjen Pajak

Di awal, Tax Amnesty menuai banyak kritik dari sisi pelaksanaannya. Di lapangan terdapat banyak keluhan gaya sosialisasi yang seperti ancaman kepada wajib pajak. Di Kompasiana bahkan soal kesalahan branding yang dilakukan beberapa kali menjadi headline. Hal ini dengan cepat melahirkan antipati yang harus segera diatasi oleh pemerintah.

Untungnya, Ditjen Pajak menyadari hal itu. Tax Amnesty adalah hak. Bukan kewajiban. Dengan pernyataan itu, aparatur sipil negara DJP kemudian merealisasikan bahwa sebagai hak, maka ada pelayanan terhadap hak. Momentumnya adalah penambahan jam pelayanan Tax Amnesty, baik itu penambahan jam kerja dan penerimaan pelayanan bukan di hari kerja.

Soal jam pelayanan ini adalah bahasa terbaik yang dimiliki DJP. Ini menegaskan konsep NPS, New Public Service. Pemerintah adalah pelayan masyarakat. Pemerintah yang butuh Tax Amnesty ini berhasil. Karena itu, tak ada salahnya pemerintah meletakkan tangannya di bawah kepada CEO Republik Indonesia, yakni rakyat.

Akhir kata, keberhasilan Tax Amnesty ini perlu disukseskan. Tahap 1 berakhir hari ini. Dan masih ada tahap selanjutnya dengan kenaikan tarif tebusan. Tidak tinggi. Semoga saja antusiasme itu tetap terjaga dan pada tahun ini khususnya, kita bisa terbebas dari ancaman cash flow shortage yang sempat begitu menghantui.