Catatan Pringadi

Blog Literatur/ Sastra, Makro Ekonomi, dan Catatan Perjalanan

Category: Pikiran Pringadi

I’m A Treasurer: Catatan Hati Treasury Agent yang Masih Sering Dikira Anak Pajak

Published / by Pringadi As / 2 Comments on I’m A Treasurer: Catatan Hati Treasury Agent yang Masih Sering Dikira Anak Pajak

Saya agen Treasury Republik Indonesia.

Saya membayangkan suatu saat saya bisa mengatakan itu dengan bangga, bukan untuk menjawab ketika banyak orang mengira saya pegawai Pajak.

Derita menjadi anak STAN, atau menjadi pegawai Kementerian Keuangan, adalah sering dikira semuanya anak Pajak. Padahal di STAN ada banyak jurusan. Di antaranya ada Akuntansi Pemerintahan, Bea Cukai, Kebendaharaan. Dan di Kementerian Keuangan ada banyak instansi selain DJP (Pajak), di antaranya ada DJBC (Bea Cukai), DJA (Anggaran), dan DJPb (Perbendaharaan).

Saya anak Akuntansi Pemerintahan dan bekerja di DJPb, Treasury Republik Indonesia.

Lalu apa bedanya? Apa kerjanya?

Negara ini punya APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyusunan anggaran dimulai dari satuan terkecil Kementerian/Lembaga yang pembahasan dan pengesahannya melibatkan DJA (Anggaran).

Anggaran kita terdiri dari Pendapatan, Belanja, Pembiayaan. Pendapatan negara itu terdiri penerimaan pajak yang menjadi domain DJP (Pajak), bea dan cukai yang menjadi domain DJBC (Bea Cukai), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang penerimaannya tersebar di K/L, BLU, yang monitoringnya berada di bawah Direktorat PNBP di DJA.

Di sisi belanja negara ada belanja transfer yang menjadi domain DJPK (Perimbangan Keuangan), dan belanja pemerintah pusat yang menjadi domain DJPb (Perbendaharaan). Pembiayaan (utang) diurus oleh DJPPR (Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko).

Nah, DJPb, tak terbatas pada domain itu saja, karena keberadaaanya yang ada di banyak tempat di nusantara ini menjadi tempat pencairan APBN. Tapi, itu adalah salah satu tugas kecil dari treasury tradisional yang mengurusi pencairan APBN hingga pertanggungjawabannya (Laporan Keuangan).

DJPB modern berperan dalam manajemen kas. Artinya, ia melihat APBN secara keseluruhan. Maka, DJBp membuat MPN G-2 untuk memastikan setiap penerimaan negara masuk ke kas negara. Terlibat di dalam DAK Fisik dan Dana Desa. Dan lebih jauh bagaimana merencanakan kas, agar ketersediaan kas selalu terjaga dengan efektif dan efisien.

Pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pemerintah dilihat secara holistik oleh DJPb.

 

 

 

Tere Liye, Royalti dan Pajak Penulis

Published / by Pringadi As / 14 Comments on Tere Liye, Royalti dan Pajak Penulis

Tere Liye membuat dunia perbukuan gempar. Baru saja ia merilis pernyataan tidak akan menjual bukunya lagi di toko buku disebabkan ketidakadilan pajak penulis yang ia rasakan. Berbondong-bondong para pelapak online segera menjaga koleksi buku Tere Liye mereka karena bisa jadi nanti hal ini menyebabkan kelangkaan buku Tere Liye dan harganya semakin mahal di pasaran.

Sebelum ke benar atau salahnya argumen Tere Liye, saya sebenarnya ingin mendiskusikan mengenai royalti itu sendiri. Apakah royalti untuk penulis itu besar atau kecil?

Royalti bagi penulis Indonesia untuk penerbit besar berkisar antara 10-15%. Cetakan pertama berjumlah 3000-5000 eksemplar rata-rata royaltinya 10% dan akan meningkat jika masuk cetakan-cetakan berikutnya hingga maksimal 15% (meski masih ada penerbit yang memberikan royalti di bawah 10% dan kasus khusus untuk penulis mega best seller di atas 15%). Angka ini ternyata cukup besar bila dibandingkan dengan pegiat seni lainnya seperti musik yang royaltinya maksimal 10%.

Bagaimana royalti penulis di negara lain?

Di Amerika dan Eropa, ternyata angka royalti bagi penulis juga berkisar antara 10-12,5% untuk hardback, dan 7,5-10% untuk paperback. Royalti 15% diberikan untuk para penulis eksepsional. Jepang juga demikian. Namun, yang membedakan adalah kebanyakan penerbit di Jepang membayar secara penuh hak penulis paling lambat sebulan setelah terbit.

Sementara di Indonesia, royalti dibayarkan rata-rata per semesteran berdasarkan hasil penjualan buku. Katakanlah di dalam laporan penjualan, sebuah buku terjual 1000 buku dalam 6 bulan, ya penulis hanya menerima haknya 10% dari omset penjualan 1000 buku tersebut.

Cara Jepang ini sesungguhnya sama persis dengan sistem syariah. Pembayaran royalti seperti di Indonesia itu bisa diperdebatkan karena mengandung spekulasi dan ketidakpastian. Nasib penghasilan penulis yang sudah berdarah-darah menulis masih harus ditentukan oleh hasil penjualan buku. Seharusnya, penerbit lebih menghargai hasil kerja penulis dengan membeli sekaligus untuk satu kali terbitan. Misal, cetakan pertama 3000 eksemplar, ya penerbit langsung membayar hak penulis sebanyak 3000 eksemplar tadi di muka. Untuk win-win solution, penerbit bisa menawarkan royalti yang lebih rendah, misalnya 8% tetapi dikalikan langsung dengan total cetakan pertama. Dengan begitu, penulis tak perlu pusing-pusing menantikan laporan penjualan dan bisa fokus menulis.

Tapi kan 10% kecil banget, padahal harga buku mahal?

Industi perbukuan memiliki proses bisnis yang panjang. Ada penerbit (kadang terpisah dengan percetakan), ada distributor, ada toko buku, ada penulis, ada pemerintah. Setiap pihak memiliki proporsinya masing-masing.

Misal, untuk buku dengan harga 100.000, proporsi pendapatan dari setelah PPN disisihkan terlebih dahulu seharusnya:

  • Penerbit 38% x 100.000 = 38.000
  • Royalti penulis 10% x 100.000 = 10.000
  • Distributor 17% x 100.000 = 17.000
  • Toko buku 35% x 100.000 = 35.000

Penerbit terlihat paling besar, padahal itu belum dipotong biaya produksi yang melibatkan proses percetakan, biaya layouting, editor, proofreader dan penggambar sampul. Saya juga pernah menyalahkan toko buku, tapi toko buku ditekan oleh biaya sewa tempat yang sangat mahal, sementara distributor tak bisa disalahkan juga karena geografi kita.

Bagaimana caranya biar bisa mengalihkan proporsi lebih banyak ke penulis? Jawabannya, intervensi pemerintah.

  1. Penerbit yang tergabung dalam IKAPI dapat meneken kontrak dengan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan buku ke toko buku dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini seperti perlakuan kepada pengiriman buku ke komunitas-komunitas baca yang berjalan saat ini.
  2. Selama ini, toko buku berada di Mall. Sewanya tentu saja mahal. Pemerintah melakukan manajemen aset gedung untuk menjadi toko buku seperti di Balai Bahasa di tiap daerah atau bahkan di pos itu sendiri.

Lalu bagaimana dengan pajak yang dipermasalahkan Tere Liye?

Persoalan pajak memang menjadi polemik bukan cuma buat penulis, tetapi juga buat penerbit. Ada PPN, ada PPh royalti, ada PPh penerbit. Siapa yang masih ingat janji kampanye Presiden sekarang untuk menghapuskan pajak buku (dalam hal ini PPN). PPN untuk buku-buku pelajaran memang sudah dihapus sejak dulu. Namun, PPN selain buku pelajaran masih ada dan nilainya 10%. PPN ini sejatinya tidak ditanggung penerbit, melainkan ditanggung oleh pembeli. Maka, mau tak mau, tuntutan penghapusan PPN buku ini harus terus digalakkan.

(Lebih lengkap menghitung pajak buku, klik di sini).

Pajak Royalti termasuk PPh pasal 23, besarannya 15% untuk yang memiliki NPWP dan 30% jika tidak memiliki NPWP. Pajak royalti ini tidak final. Artinya apa, ketika kita hendak melaporkan SPT Tahunan dan menyetahunkan semua penghasilan kita, maka dapat dilakukan perhitungan ulang atas pajak kita.

Misal, tadi cetakan pertama berjumlah 3000 eksemplar, Harga buku 100.000 (tanpa PPN). Maka royalti bagi penulis adalah Rp30.000.000,-. Pajak royaltinya 15% dari 30 juta sebesar Rp4,5 juta dipotong dan disetor oleh penerbit.

Nah, pemerintah memberi keringanan dengan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta setahun. Maksudnya, jika penghasilanmu di bawah 54 juta setahun, kamu ndak perlu bayar pajak.

Fakta di lapangan mengatakan, 90% penulis kesulitan bisa menjual konstan 300 buku/ bulan. Hanya ada 10% buku mengalami cetak ulang, atau bisa habis 3000 eksemplar dalam setahun. Jika menulis adalah satu-satunya penghasilan, yang harus anda lakukan adalah melapor ke pajak dan meminta kembali pajak anda yang sudah disetor tadi. Hal itu bisa dilakukan lho.

Selain keringanan itu, bahkan bila penghasilan royaltinya masih di bawah sekian milyar, dasar pengenaan pajaknya  juga bisa jadi hanya 50%-nya saja dengan mekanisme tertentu

Lalu bagaimana dengan Tere Liye?

Anda harus tahu, dan mungkin sudah tahu, bahwa Tere Liye adalah penulis yang bukunya selalu masuk dalam 10 buku terlaris di Indonesia. Bisa dibilang, bahwa secara penghasilan, Tere Liye masuk 3 besar penulis fiksi dengan penghasilan terbesar dari buku. Belum lagi dari seminar-workshop yang ia isi. Berapa nominalnya? Bermilyar-milyar!

Jadi, Tere Liye bukan rakyat kecil. Tere Liye adalah orang kaya, dan asas perpajakan kita bilang semakin kaya Anda, maka Anda harus membayar pajak semakin besar. Dari situlah terjadi distribusi keadilan, distribusi kekayaan dari kaya ke miskin. Uang pajak itulah yang digunakan untuk subsidi non-energi, belanja bantuan sosial, infrastruktur, dll.

Kesalahan Tere Liye berikutnya adalah membandingkan penghasilannya dengan profesi lain, seperti UMKM. Pajak untuk UMKM dengan omset di bawah 4,8 M adalah 1% (jika tidak ingin repot bikin laporan keuangan). Kesalahan Tere adalah dia tidak bisa menerjemahkan angka 1% dari omset, atau dari total arus kas masuk secara keseluruhan. Kalau omsetnya 1 miliar, maka pajaknya 10 juta. Tapi, Tere tidak memperhitungkan berapa keuntungannya. Saya berlatar belakang keluarga kelompok tani dan UMKM yang tahu persis pengambilan margin untuk UMKM itu bahkan ada yang hanya 5% bersih. Jika omset 1 milyar, untungnya bisa hanya 50 juta. Sementara, jika Anda penulis dapat 50 juta, Anda nggak perlu bayar pajak, bukan? Atau katakanlah margin umum 10%, atau 100 juta. Kalau Anda penulis, setelah disetahunkan, Anda hanya akan membayar 5% x 46 juta atau 8,3 juta rupiah. Masih lebih rendah, bukan?

Kesalahan ketiga, jika tidak menjual di toko, Tere mau ngapain? Menulis secara gratis? Atau bikin buku sendiri dan jualan online? Oh, hal itu tentu tidak menghapus kewajiban perpajakan. Bedanya hanya jadi self-assessment, kita yang menghitung dan menyetor pajak kita sendiri. Kalau tidak menyetor tidak apa-apa, sampai pemeriksa turun dan kita bisa kena denda 2-4 kali lipat dari pajak terutang lho. Tahun depan Pajak bisa melihat dan menganalisis transaksi di rekening pribadi kita lho.

Satu-satunya Hal Benar dari Tere Liye

Meski dibangun dengan argumentasi yang keliru, ada satu hal baik dari tindakan Tere Liye. Penulis melawan. Tindakan politis Tere Liye sebenarnya lebih bagus ditujukan untuk memangkas porsi distribusi dan toko buku. Dengan statusnya sebagai penulis bermassa besar, Tere Liye bisa menjadi benchmark bahwa pada saatnya penulis tak butuh toko buku. Dia bisa cukup berjualan online dan menambah penghasilannya 52% dari pengalihan distribusi dan toko tadi.

Langkah itu bisa jadi lebih baik hati bila ia tidak rakus sehingga ketimbang memakan 52% untuk dirinya sendiri, ia bisa memotong setengahnya 26% untuk diskon. Hal ini akan menyebabkan buku menjadi lebih murah.

 

Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia

Published / by Pringadi As / 2 Comments on Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia

Ejaan Bahasa Indonesia (disingkat EBI) adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sebelum EBI berlaku, kita memiliki beberapa jenis ejaan lho. Apa saja?

ejaan bahasa Indonesia

1. Ejaan Van Ophuysen
Ejaan Van Ophuysen merupakan ejaan pertama yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Ejaan ini ditetapkan tahun 1901. Perancang ejaan Van Ophuysen adalah orang Belanda yakni Charles Van Ophusyen dengan dibantu Tengku Nawawi yang bergelar Soetan Ma’moer dan M. Taib Soetan Ibrahim. Ejaan ini menggunakan huruf latin dan bunyinya hampir sama dengan tuturan Belanda.

Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda, antara lain:

  • huruf ‘j’ untuk menuliskan bunyi ‘y’, seperti pada kata jang, pajah, sajang.
  • huruf ‘oe’ untuk menuliskan bunyi ‘u’, seperti pada kata-kata goeroe, itoe, oemoer (kecuali diftong ‘au’ tetap ditulis ‘au’).
  • tanda diakritik, seperti koma ain dan tanda trema, untuk menuliskan bunyi hamzah, seperti pada kata-kata ma’moer, ‘akal, ta’, pa’, dinamaï.

Huruf hidup yang diberi titik dua diatasnya seperti ä, ë, ï dan ö, menandai bahwa huruf tersebut dibaca sebagai satu suku kata, bukan diftong, sama seperti ejaan Bahasa Belanda sampai saat ini.

2. Ejaan Republik/Ejaan Soewandi
Edjaan Republik berlaku sejak 17 Maret 1947 menggantikan ejaan pertama yang dimiliki bahasa Indonesia saat itu. Ejaan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengganti ejaan Van Ophuysen yang disusun oleh orang Belanda dan merupakan ejaan resmi pertama yang disusun oleh orang Indonesia.
Ejaan republik juga disebut dengan ejaan Soewandi. Mr. Soewandi merupakan seorang menteri yang menjabat sebgai menteri Pendidikan dan kebudayaan. Perbedaan ejaan Soewandi dengan ejaan Van Ophuysen ialah:
a. Huruf oe diganti dengan u.
Contohnya dalam ejaan Van Ophuysen penulisannya ‘satoe’, dalam ejaan Republik menjadi ‘satu’.
b. Huruf Hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan huruf K.
Contohnya: maklum, pak, tak, rakjat.
c. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2
Contohnya: kupu2, main2.
d. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Kata depan ‘di’ pada contoh dirumah, disawah, tidak dibedakan dengan imbuhan ‘di-‘ pada dibeli, dimakan.
3. Ejaan Melindo
Ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Sidang perutusan Indonesia dan Melayu (Slamet Mulyana-Syeh Nasir bin Ismail) menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama Ejaan Melindo (Melayu-Indonesia). karena perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya maka diurungkan peresmian ejaan tersebut.
4. Ejaan yang Disempurnakan (EyD)
Ejaan ini berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015, atas kerja sama dua negara yakni Malaysia dan Indonesia yang masing-masing diwakili oleh para menteri pendidikan kedua negara tersebut. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku yang berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan yang tercatat pada tanggal 12 Oktober 1972. Pemberlakuan Ejaan yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah ditetapkan atas dasar keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0196/U/1975.
Sebelum EYD, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, (sekarang Pusat Bahasa), pada tahun 1967 mengeluarkan Ejaan Baru (Ejaan LBK). Ejaan Baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh  Ejaan Melindo. Para pelaksananya pun di samping terdiri dari panitia Ejaan LBK, juga dari panitia ejaan dari Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama Ejaan Baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 062/67, tanggal 19 September 1967.
Ejaan Baru di Malaysia disebut Ejaan Rumi Bersama (ERB) sementara Indonesia menggunakan Ejaan yang Disempurnakan (EyD). EyD mengalami dua kali revisi, yakni pada tahun  1987 dan 2009.

Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EyD, antara lain:

  • Huruf f, v, dan z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya.
  • Huruf q dan x yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata furqan, dan xenon.
  • Awalan “di-” dan kata depan “di” dibedakan penulisannya. Kata depan “di” pada contoh di rumah, di sawah, penulisannya dipisahkan dengan spasi, sementara “di-” pada dibeli atau dimakan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.
  • Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka dua tidak digunakan sebagai penanda perulangan

Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EyD adalah:

  1. Penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring.
  2. Penulisan kata.
  3. Penulisan tanda baca.
  4. Penulisan singkatan dan akronim.
  5. Penulisan angka dan lambang bilangan.
  6. Penulisan unsur serapan.

5. Ejaan Bahasa Indonesia

Perbedaan Ejaan Bahasa Indonesia dengan EyD adalah:

  1. Penambahan huruf vokal diftong. Pada EyD, huruf diftong hanya tiga yaitu ai, au, oi, sedangkan pada EBI, huruf diftong ditambah satu yaitu ei (misalnya pada kata geiser dan survei).
  2. Penggunaan huruf tebal. Dalam EyD, fungsi huruf tebal ada tiga, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus.

Menguak Arti Pertumbuhan Ekonomi

Published / by Pringadi As / Leave a Comment

Sering kita dengar, pemerintah membangga-banggakan capaian pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai bentuk prestasi. Tapi tahukah kamu, juga selalu positif. Hanya ketika krisis keuangan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi kita jatuh. Bahkan Pelita II berhasil menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%!

Sebelum terlalu jauh, kita kudu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu?

Bolton and Khaw (2006) menyatakan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator fundamental bagi kesehatan perekonomian. Tingkat pertumbuhan PDB suatu negara itulah pertumbuhan ekonomi yang menurut Mankiw (2010), menjadi alasan suatu negara menjadi lebih kaya dan meningkatkan standar kehidupannya. Model paling familiar adalah Y = C + I + G + (X-M) atau PDB merupakan fungsi dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan net ekspor (ekspor dikurangi impor).

Saat ini, pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama kesejahteraan masyarakat banyak mendapat kritikan. Alasan pertama adalah pertumbuhan ekonomi tidak mewakili rakyat secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi tumbuh ya, tapi siapa yang tumbuh? Orang miskin yang menjadi kaya atau orang kaya yang semakin kaya?

Tak semua manfaat pertumbuhan ekonomi terdistribusi secara merata. Pertumbuhan GDP riil seringkali disertai dengan melebarnya gap pendapatan dan ketidakadilan dalam kesejahteraan di masyarakat, dicerminkan oleh bertambahnya kemiskinan (baik rakyat miskin atau juga hampir miskin).

Koefisien gini adalah salah satu cara untuk mengukur pemerataan tersebut. Semakin besar angka koefisien gini, maka semakin besar pula ketidakmerataannya. Dua negara yang menjadi contoh adalah China dan India. Di antara 1990-2012, China mengalami tingkat pertumbuhan 10,2% dan dalam periode yang sama ketidakmerataan tersebut meningkat 1,6% (koefisien gini) per tahun. Dalam periode itu, India mengalami pertumbuhan 6,6%, namun koefisien gininya semula 0,325 pada 1993 menjadi 0,37 pada 2010.

Hal ini terjadi karena ada pemisahan yang jelas antara perkotaan dan pedesaan. Di banyak negara berkembang, ada dua struktur ekonomi yang terbangun. Ekonomi perkotaan didasarkan pada modernisasi manufaktur dan jasa, dan pedesaan yang didominasi oleh cara-cara tradisional.

Hal yang sama juga dialami oleh Indonesia. Perkotaan, Jawa dan Sumatra, menyumbang kontribusi 58,65% dan 21,69% PDB semester I 2017. Hal ini mencerminkan betapa tidak meratanya perekonomian Indonesia dilihat dari regionalnya saja. Hampir 80% PDB hanya ada di 2 pulau.

Dilihat dari pengeluaran, pertumbuhan ekonomi 5,01% pada semester I 2017 disumbang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 2,65% dan konsumsi pemerintah 1,69%. Ini menunjukkan bahwa arah fiskal kita berada di sisi konsumsi/permintaan.

Ada argumen bilang, tidak meratanya distribusi PDB (kaya makin kaya) itu tidak apa-apa juga, karena si kaya akan makin banyak membayar pajak yang kemudian menjadi belanja pemerintah untuk membangun infrastruktur dan pelayanan umum. Argumen kedua bilang, pertumbuhan dengan kontribusi konsumsi itu tidak apa-apa juga, karena konsumsi mencerminkan daya beli masyarakat yang tinggi.

Argumen-argumen seperti ini sepintas benar, namun pada kenyataannya, berbahaya. Seperti ucapan mantan ketua Bappenas yang bilang tidak apa-apa harga naik, asal daya beli meningkat. Ini artinya, inflasilah yang terjadi. Saya tadinya bergaji 1 juta bisa buat beli permen 100. Harga permen naik 3 kali lipat, sehingga saya butuh 3 juta. Gaji saya naik 3 juta, tetap bisa beli permen 100. Apakah pertumbuhan ekonomi terjadi? Ya. Tapi pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi seperti ini tidak ada gunanya, bukan?

If demand races ahead of aggregate supply the scene is set for rising prices – many of the faster-growing countries have seen a trend rise in inflation – this is known as structural inflation

Lalu siapa yang menderita jika ini terjadi? Orang menengah ke bawah yang peningkatan daya belinya berada di bawah angka inflasi atau bahkan nggak bisa meningkatkan harkat daya belinya. Sehingga hasilnya, pasti kemiskinan akan meningkat.

Hal kedua, pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari kapitalisme. Ada praktik kanibal di sana. Globalisasi yang tadinya menguntungkan negara maju kini berbalik memakan negara maju. Kita bisa lihat hal ini dari angka pertumbuhan ekonomi negara maju yang relatively berada di bawah 2% sementara negara berkembang dan emerging countries berada di angka 4-6%. Kenapa ini bisa terjadi?

Untuk dapat angka pertumbuhan ekonomi yang bagus, sebuah negara harus terus membangun. Pertumbuhan ekonomi tidak mengenal efisiensi. Kalau pemerintah berhemat atau berhenti membangun, maka kontribusi ke G (atau ke konsumsi pemerintah dan PMTB) akan berkurang.

Bumerang globalisasi tadi pun terjadi karena dulu negara-negara maju yang mampu menginvasi perdagangan di negara berkembang. Sekarang, sebaliknya, negara berkembang yang mengekspor komoditas dan mampu memproduksi barang-barang karena tenaga kerja yang lebih murah dan sumber daya alam yang memadai, membuat secara biaya, barang-barang dari negara-negara yang tadinya berkembang jauh lebih murah dan diterima oleh konsumen.

Kanibalisme pertumbuhan ekonomi adalah kanibalisme perdagangan internasional sehingga siapa yang mampu merebut konsumen suatu negara akan tinggi pertumbuhan ekonominya. Makanya, Donald Trump menyadari hal itu dan membuat tren proteksionisme negara dari perdagangan, karena bila sudah terperosok menjadi konsumen, maka suatu negara akan menjadi konsumen selamanya. Susah untuk bangkit kembali.

Dengan fakta-fakta itu, sebenarnya tak salah jika kita bilang, pertumbuhan ekonomi sudah masa lalu atau cuma angka makroekonomi saja. Pertumbuhan ekonomi tak pernah menggambarkan secara riil keadaan rakyat.

Tabik.

 

 

Memahami Nota Keuangan RAPBN 2018

Published / by Pringadi As / Leave a Comment
Asumsi Dasar Makro Ekonomi 2018

Nota keuangan menjadi gambaran mengenai prospek ekonomi tahun depan. Dalam Nota Keuangan mencakup target pertumbuhan ekonomi, sasaran inflasi, proyeksi nila tukar, dan proyeksi harga minyak dunia. pemerintah juga menjabarkan mengenai target penerimaan perpajakan serta indikator lainnya.

Belanja Negara

Rancangan APBN 2018 masih bersifat ekspansif. Simpelnya, belanja dianggarkan lebih besar dari tahun sebelumnya sebagai stimulus fiskal untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Angka 5,4% ini sebenarnya dinilai ambisius, mengingat ketidakpastian global masih menghantui perekonomian. Sebagai perbandingan, realisasi pertumbuhan ekonomi semester pertama saja hanya 5,01%. Ketidakpastian global ini akan memicu volatilitas harga komoditas yang menjadi bagian ekspor terbesar kita. Jika harga komoditas turun, dipastikan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan akan sulit dicapai.

Anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsinya pada RAPBN 2018 naik ~100 triliun sebesar menjadi Rp1.443,2 triliun dari APBN 2017 sebesar Rp 1.343,0 triliun. Alokasi anggaran pemerintah pusat yang terbesar adalah fungsi pelayanan umum yaitu 30,3% dari total anggaran fungsi. Sisanya sekitar 69,7% tersebar pada fungsi-fungsi lainnya, yakni pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.

Peningkatan signifikan terjadi di fungsi pelayanan umum, pariwisata dan ekonomi. Dalam RAPBN 2018, anggaran untuk fungsi layanan umum naik dari Rp347,4 triliun menjadi Rp437,9 triliun pada tahun depan. Anggaran belanja pariwisata tercatat meningkat dari Rp3,34 triliun menjadi Rp7,45 trilun. Sementara itu, anggaran belanja pemerintah pusat untuk fungsi ekonomi naik menjadi Rp344,4 triliun dari APBN 2017 sebesar Rp323,4 triliun.

Pendapatan Negara yang Realistis?

Realisasi penerimaan pajak semester I 2017 sebesar Rp482,6 triliun atau 37,95 persen dari target. Realisasi ini naik 8,2% dari tahun lalu. Tapi kenaikan ini juga karena ada faktor Tax Amnesty tahap III di awal tahun.

Dalam RAPBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.878,4 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.609,4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp267,9 Triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp1,1 triliun.

Dalam APBN-P, target penerimaan pajak hanya sebesar 1472,7 T. Penambahan target 9,7% ini, saya tidak tahu apakah feasible atau tidak. Ataukah justru kita akan memulai lagi perhitungan shortfall kita tahun demi tahun.

Pengelolaan pembiayaan yang terukur dan terjaga

Poin ini juga sangat penting. Dalam RAPBN tahun 2018 defisit diperkirakan mencapai Rp325,9 triliun (2,19 persen PDB) atau turun dibandingkan outlook APBN Perubahan tahun 2017 sebesar 2,67 persen terhadap PDB.

Hal yang perlu dilihat bukan hanya angka defisit dalam satu tahun berjalan, tetapi defisit hariannya yang memungkinkan pembiayaan meleset jauh dari defisit satu tahun. Sebagai contoh, selisih antara pembiayaan dan defisit anggaran pada tahun 2016 saja mencapai 30 triliun. Artinya, kita melakukan pembiayaan lebih dari defisit/utang yang dibutuhkan yang diakibatkan oleh pengelolaan yang kurang baik.

 

Seberapa Pancasila Kami?

Published / by Pringadi As / 2 Comments on Seberapa Pancasila Kami?

Jangan kau tanya lagi, seberapa Pancasila kami
Ketika kami menjadi yang terakhir bertahan
saat Timor Timur hendak melepaskan diri
Dan kami pula yang pertama memulai
Saat Aceh terkena bencana tsunami

Kami berdiri menjadi perwakilan negara
yang hadir untuk menyuntik tenaga pembangunan
Memulihkan bagian tubuh bangsa yang terluka

Persatuan Indonesia sudah mendarah di tubuh kami
Orang Aceh ditempatkan di Jakarta
Orang Batak ditempatkan di Biak
Orang Palembang terbuang di Sumbawa
Orang Jawa ada di mana-mana
Orang Sulawesi hingga Papua pun mengenal Sumatra
Kami selalu siap mengabdi di mana saja
Bahkan kadang harus rela meninggalkan keluarga
Akibat pilihan hidup yang sudah fitrah

Jarang yang tahu, seberapa cinta kami pada Indonesia
berinteraksi dengan segenap suku dan budaya yang beraneka
Berusaha selalu muwujudkan keadilan sosial
dalam penyaluran belanja pemerintah
Tak peduli di mana saja, kami akan memamerkan senyuman
seakan jawaban kenapa Tuhan ciptakan kebahagiaan
Pelayanan prima, kecepatan dan ketepatan
adalah janji bagi setiap insan Perbendaharaan

Jangan kau tanya lagi, seberapa Pancasila kami
meski kami bukanlah sayap-sayap Garuda
yang bisa membuatmu mengepak tinggi
Tapi kami adalah cakar sang burung negeri
Yang mencengkeram erat kesatuan bumi pertiwi

Puisi Insan Perbendaharaan di atas ditulis pada hari lahirnya Pancasila, 1 Juni lalu dilatarbelakangi oleh pertanyaan seberapa Pancasilakah saya.

Sebagai pegawai Kementerian Keuangan, sudah menjadi pilihan dan jalan hidup, penempatan bisa di mana saja di seluruh Indonesia. Penempatan pertama saya di Sumbawa, jauh dari kampung halaman saya di Palembang. Selama bertugas, saya pun beberapa kali mengunjungi kota-kota di Indonesia seperti Makassar, Bali, Lombok, Kupang, hingga ke Alor. Keberagaman dapat kita lihat dan pertanyaan-pertanyaan tentang pemerataan pembangunan kerap kita temukan ketika hidup di tengah atau timur Indonesia.

Pancasila, dalam sila kelima, menyebutkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini paling bermakna dalam bagi saya pribadi karena saya kerap melihat paradoks dalam potret pembangunan kita. Paling sederhana, pergilah ke Ciwalk. Dari Ciwalk kita bisa melihat pemukiman kumuh di sebelahnya. Itukah keadilan sosial?

Bahkan hal ini pernah dijadikan materi oleh komika asal Bandung, Kamaludin, yang mengatakan betapa sulitnya mencari air bersih di kawasan itu, sehingga ia kadang-kadang pergi ke mal… untuk mandi!

Persoalan air ini pun ditemukan di daerah semakin ke timur Indonesia. Air bersih adalah soal langka. Apalagi hal-hal lain. Jadi, patutkah kita mengaku Pancasilais ketika pemerataan pembangunan dan upaya mengatasi disparitas sosial belum terlaksana?

Baru-baru ini (1 Juni), pemerintah membentuk Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila, atau UKP-PIP. Di zaman Orde Baru, kita mengenal BP7. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang hobinya bikin penataran-penataran.

Saya tidak begitu paham seperti apa beda dalam praktiknya. Acara Pancasila Sumber Inspirasi Maju oleh UKP PIP yang dilaksanakan di JHCC Jakarta pada Selasa tanggal 22 Agustus 2017. Karena itulah saya mencoba memahami UKP-PIP dengan mengikuti media sosial mereka di:

FB Page https://www.facebook.com/GenPancasila/

Twitter https://twitter.com/ukp_pancasila

Instagram https://www.instagram.com/ukp_pancasila

Saya membayangkan ke depannya UKP-PIP sekalian saja diiringi dengan wajib militer seperti di Korea Selatan. Mendidik setiap elemen bangsa untuk jadi Pancasilais di era digital tentu harus meniru resep rumah makan tradisional melalui metode kuno seperti wajib militer beneran. Toh, undang-undang memperbolehkannya. Setiap rakyat adalah tentara cadangan. Kalau isinya hanyalah pelajaran, sejujurnya, saya tidak begitu percaya pada sistem yang ada saat ini.

Menggali nilai-nilai Pancasila, Pancasila Sumber Inspirasi Maju, tentu harus juga dengan merumuskan kembali teks pelajaran di sekolah kita, terutama yang berkaitan dengan sejarah bangsa. Bangsa yang basar adalah bangsa yang paham identitas dirinya. Karena itu, dengan jujur, pemerintah harus menggunakan strategi kebudayaan untuk mencari dan membangun identitas bangsa. Biar nggak kebarat-baratan, kekorea-koreaan, juga kearab-araban. Indonesia itu apa sih? Semua rakyat harus bisa menjawabnya.

Kira-kira begitu.