Category Archives: Pikiran Pringadi

Kapan Kita Jujur Menghadapi Kemiskinan?

Angka Kemiskinan

Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di Asumsi.co, tanggal 20 November 2019.

“Ampunilah kemiskinan kami,” kata Joko Pinurbo dalam sebuah karyanya, seakan-akan kemiskinan telah menjadi sebuah dosa yang amat hebat. Dalam berbagai statistik, kemiskinan diumumkan sebagai aib. Kadang pula sebagai komoditas. Namun, statistik selalu abai pada ucapan Bunda Teresa, bahwa sejatinya, kemisikinan yang paling mengenaskan adalah kesendirian dan perasaan tidak dicintai.

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai miskin absolut dan rentan miskin. Miskin absolut adalah orang-orang yang hidup dengan penghasilan di bawah USD1,9/hari (PPP), sedangkan rentan miskin adalah orang-orang yang penghasilannya di bawah USD3,1/hari (PPP).

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan orang miskin sebagai orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34%). Pada waktu yang sama, secara rata-rata, setiap rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan.

Angka itu sebenarnya bisa ditafsirkan ke berbagai hal. Misalnya, seharusnya pemerintah menjamin bahwa tidak ada upah yang dibayarkan di bawah garis kemiskinan. Kalau ada upah yang berada di bawah itu, sama saja negara mengizinkan rakyatnya menjadi miskin. Faktanya, dari data angka Upah Minimum Regional (UMR) 2019, masih banyak provinsi di Indonesia yang memiliki angka di bawah Rp1.990.170. Sebut saja provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Dari klasifikasi BPS di atas, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebanyak 25,14 juta orang atau sekitar 9,41% dari seluruh penduduk Indonesia. Angka ini dianggap sebagai sebuah “kesuksesan” karena kemiskinan terus menurun dan berada di bawah angka 10%.



Tidak sedikit pihak yang meragukan, bahkan berkata bahwa angka itu palsu. BPS dianggap terlalu rendah menerapkan batas kemiskinan, karena bila dibandingkan dengan miskin absolut versi World Bank (USD1,9), seharusnya batas kemiskinan menjadi Rp3.734.640/rumah tangga miskin/bulan. Namun, BPS berdalih bahwa angka itu harus dikonversikan secara Purchasing Power Parity (PPP)—keseimbangan kemampuan berbelanja antara apa-apa saja yang bisa didapatkan dengan dolar di Amerika dibandingkan dengan belanja barang yang sama dengan rupiah di Indonesia. Angka yang didapat setelah konversi justru menempatkan batas kemiskinan Indonesia lebih tinggi daripada World Bank yakni USD2,4/hari.

Namun, hari-hari belakangan, setelah banyak orang ribut soal kenaikan iuran BPJS, kita membaca data baru. Pemerintah menyebutkan jumlah penduduk yang iurannya ditanggung pemerintah adalah sebesar 134 juta jiwa. Jumlah ini 100 juta lebih besar dari jumlah penduduk miskin yang disebutkan BPS. Pemerintah kemudian berdalih angka tersebut bukan hanya penduduk miskin, melainkan juga penduduk yang “tak mampu” membayar BPJS tersebut.

Lalu siapa penduduk yang “tak mampu” itu? Apakah mereka mereka memiliki karakteristik “rentan miskin” yang diterapkan oleh Bank Dunia?

Katakanlah alasan BPS benar. Ada yang luput dari pembacaan kita. Standar USD1,9/hari World Bank merupakan standar yang digunakan untuk negara low income dengan pendapatan per kapita di bawah USD1000/tahun. Di antaranya ialah Afghanistan, Ethiopia, Somalia, Nepal, dan Uganda.

Indonesia sendiri memiliki pendapatan per kapita berdasarkan PPP yang sudah mencapai USD13.000/tahun. Jika dihitung secara PPP,  Angka itu menempatkan Indonesia sebagai negara lower middle income dan tengah bertransformasi menjadi upper middle income. Lantas berapa standar kemiskinan dalam dua kategori tersebut?

Tidak ada angka pasti. Namun, sebagai perbandingan, Brasil yang pendapatan per kapitanya sebesar USD15.000/tahun memiliki garis batas kemiskinan sebesar USD5,5 (PPP). Dan Lebanon yang pendapatan per kapitanya USD19.000 memiliki garis batas kemiskinan sebesar USD7/hari (PPP).



Jerman sebagai sebuah negara yang dianggap maju dalam pengelolaan Social Security System termasuk di dalamnya soal jaminan kesehatan memiliki definisi kemiskinan sendiri dengan cara menghitung mereka yang pendapatannya di bawah 60% dari rata-rata. Jika itu dipraktikkan di Indonesia, garis kemiskinan kita adalah mereka yang penghasilannya di bawah ~Rp2.800.000/bulan (dengan pendapatan per kapita USD4000 dan kurs USD1= Rp14.000). Dengan hitungan seperti ini, sebenarnya akan menjadi lebih adil karena jumlah pendapatan per kapita kita hampir sama dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta.

Berapa jumlah penduduk miskin kita jika garis kemiskinan adalah sebesar Rp2,8 juta? Apakah akan sama dengan jumlah penduduk yang iuran BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah sebanyak 134 juta jiwa? Di Jerman, pemerintah memberi subsidi iuran jaminan kesehatan para penduduk yang penghasilannya di bawah upah minimum.

Kalau begitu, betapa banyak orang miskin di Indonesia yang selama ini tidak diakui dalam data. Belum lagi jika itu ditambah oleh orang-orang yang disebut Bunda Teresa—kesepian dan tidak merasa dicintai.

Berapakah Pajak Menang Hadiah Lomba Menulis?

Seorang teman bercerita, ia baru saja memenangkan lomba dan kaget ketika melihat rincian nominal saat pembagian hadiah. Ia melihat potongan pajak hadiah lomba menulis itu sebesar 25%.

“Kok besar banget potongannya ya?”tanyanya.

Aku juga heran. Rasanya belum pernah aku kena potong pajak lomba sebesar itu. Aku pun jadi penasaran, berapa sih sebenarnya pajak hadiah lomba menulis?

Jenis Hadiah yang Kena Pajak

Ternyata, berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, ada berbagai jenis hadiah yang dikenakan pajak, yakni:

  • Hadiah undian. Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.
  • Hadiah atau penghargaan perlombaan. hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui perlombaan atau adu ketangkasan.
  • Hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Hadiah dengan nama apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang diterima penerima hadiah.
  • Penghargaan. Imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi atau kegiatan tertentu.

Lalu yang manakah hadiah dari lomba menulis? Jika melihat definisi di atas, ia berada di antara hadiah atas perlombaan atau penghargaan. Lalu berapa pajaknya?

Tarif Pajak Hadiah

Direktur Jenderal Pajak meluncurkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan. Peraturan ini berlaku sejak 1 Mei 2015 lalu.

Di sisi lain, UU Pajak Penghasilan (PPh) juga menyatakan, penghasilan yang berasal dari hadiah undian, perlombaan, atau kegiatan serupa lainnya merupakan objek PPh Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Artinya, mekanisme pemajakannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan, pemungutan, atau penyetoran sendiri dari wajib pajak yang bersangkutan. Nah, jika hadiah tersebut berhubungan dengan undian, maka tarif yang digunakan adalah 25% baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan dipotong langsung.

Namun, lomba menulis tentu saja bukan undian. Hadiah  lomba menulis berhubungan dengan kegiatan, maka tarif yang dikenakan terbagi menjadi tiga, yakni:

  1. Dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi wajib pajak dalam negeri, potongan yang dikenakan didasarkan pada tarif Pasal 17.
  2. Dalam hal penerima penghasilan adalah wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT), dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto dengan memerhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.
  3. Dalam hal penerima penghasilan adalah wajib pajak badan termasuk Bentuk Usaha Tetap, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto.

Menilik klasifikasi di atas, seharusnya jelas bahwa hadiah lomba menulis seharusnya dikenakan pajak penghasilan dengan tarif sesuai pasal 17, yakni 5% jika di bawah 50 juta rupiah.

Jika tidak punya NPWP bagaimana? Maka pajak yang harus kamu bayarkan nantinya 20% lebih tinggi atau menjadi 6% dari total hadiah yang kamu dapatkan.

Hal yang Harus Diperhatikan Setelah Kena Pajak

Hadiah merupakan objek Pajak Penghasilan yang wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Wajib Pajak yang bersangkutan. Ingat, penyelenggara lomba juga wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan PPh atas undian atau hadiah sebanyak 3 rangkap yang masing-masing akan diberikan kepada:

  • Lembar pertama diberikan kepada penerima hadiah (wajib pajak).
  • Lembar kedua diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.
  • Lembar ketiga diberikan kepada penyelenggara/pemotong.

Jadi, jangan lupa untuk meminta lembar pertama bukti bahwa pajak kita sudah dipotong. Sebab, hadiah juga wajib dilaporkan saat kita melaporkan SPT Tahunan. Jika memasukkan hadiah lomba sebagai tambahan penghasilan, tentu dasar perhitungan pajak kita akan bertambah bukan? Nah, kalau sudah dipotong, maka jumlah pajak yang kita bayarkan nggak kebesaran karena kita sudah dipotong pajak duluan.

 

 

Evolusi KPPN dan Integritas

KPPN dan Integritas

 

Saya menganalogikan perubahan yang terjadi pada KPPN seperti sebuah evolusi.

Dalam biologi, kita ketahui bahwa evolusi adalah sebuah perubahan yang bersifat perlahan-lahan, hampir tidak dirasakan oleh makhluk hidup yang mengalaminya. Perubahan ini diwariskan dari satu generasi ke generasi. Penyebab evolusi terjadi bermacam-macam. Setiap ahli yang mengemukakan teori, memperhitungkan penyebab yang berbeda. Namun, secara umum evolusi disebabkan oleh adanya variasi genetik, reproduksi sel, dan seleksi alam.

Nah, ada dua teori evolusi yang terkenal dalam ilmu pengetahuan alam adalah teori evolusi menurut Lamarck dan teori evolusi menurut Darwin.

Jean Baptise de Lamarck merupakan peneliti dan ahli sains yang hidup sekitar tahun 1744 sampai 1829. Sumbangannya terhadap ilmu pengetahuan sangat banyak. Sampai saat ini, teori evolusi yang dikemukakannya masih dijadikan patokan untuk menjelaskan perubahan berbagai jenis makhluk hidup.

Dasar Teori Lamarck adalah makhluk hidup selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat hidupnya, Misalnya bebek mempunyai kaki berselaput agar dapat hidup di tempat yang basah atau paruh burung yang berbeda-beda bentuknya sesusai dengan makanan.

Makhluk hidup yang tidak mempunyai kemampuan jenis-jenis adaptasi dengan lingkungannya mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Contoh dari perubahan makhluk hidup yang dikemukakan oleh Lamarck, yaitu jerapah yang berleher panjang. Pada awalnya, semua jerapah tidak ada yang mempunyai leher panjang. Namun, karena daun-daun yang dijadikan makanan ada di atas pohon yang tinggi, gajah harus menarik otot lehernya agar dapat menjangkau. Lama kelamaan generasi jerapah berikutnya mempunyai leher yang bertambah panjang hingga seperti sekarang. Sifat panjang leher jerapah yang sudah sesuai dengan ketinggian pohon, diwariskan dari generasi ke generasi.

Charles Darwin berusia lebih muda dibandingkan Lamarck. Ia hidup antara tahun 1809 sampai 1822. Teori Darwin dikemukakan setelah sebelumnya Darwin memperhatikan macam-macam keanekaragaman Burung Finch dan kura-kura di Galapagos, pesisir Amerika Selatan.

Burung Finch ternyata mempunyai kemiripan bentuk dan warna tetapi paruhnya berbeda-beda. Akibatnya, para ahli menggolongkan burung ini ke dalam beberapa spesies sesuai dengan bentuk paruh dan makanannya. Ada burung yang memakan biji-bijian, makan serangga, dan makan bunga atau nektar. Awalnya Darwin menganggap bahwa morfologi bentuk paruh Burung Finch dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan makanan dan lingkungannya.

Begitu pula dengan kura-kura yang ada di Galapagos. Kura-kura ini mempunyai dua jenis. Satu jenis yang hidup di habitat basah, mempunyai cangkang lebih besar dan berbentuk kubah. Mungkin cangkang digunakan untuk melindungi diri dari air. Ada pula kura-kura Galapagos yang hidup di darat. Kura-kura jenis ini mempunyai bentuk cangkang yang lebih kecil dan seperti pelana.

Pada akhirnya, Teori Darwin menyebutkan bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Spesies tersebut memang bervariatif adanya. Makhluk hidup yang dapat bertahan adalah yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seleksi alam berlaku dalam setiap makhluk hidup.

Jika dihubungkan dengan jerapah yang berleher panjang, Darwin menyebutkan bahwa dahulu ada jerapah yang berleher panjang dan pendek. Ketika daun-daunan di bagian yang rendah habis, jerapah berusaha menjangkau daun yang berada di pohon lebih tinggi. Jerapah berleher pendek tidak dapat menjangkau makanan dan akhirnya mati. Hanya jerapah berleher panjang yang tetap hidup sampai kini dan mewariskan sifatnya dari generasi ke generasi.

Berdasarkan teori leher Jerapah, Darwin berarti menyimpulkan bahwa pada mulanya Burung Finch dan kura-kura di Galapagos juga berasal dari satu spesies yang sama dengan bentuk yang berbeda-beda. Seleksi alam membuat spesies yang dapat hidup terus mengembangkan dirinya dan menjadi individu yang benar-benar berbeda dengan aslinya.

Apa Hubungannya dengan KPPN dan Integritas?

Anggaplah jerapah itu sebagai sumber daya manusia. Evolusi dalam birokrasi bisa terjadi dengan cara Darwin, yakni memberikan mereka berbagai pelatihan, capacity building, sehingga dengan segala perubahan teknologi informasi yang ada, sumber daya manusia bisa berevolusi dan bertahan hidup. Jadi evolusi Darwin percaya bahwa setiap sumber daya manusia yang ada bisa berkembang jika organisasi memperhatikan kebutuhan peningkatan kapasitas diri mereka.

Sedangkan cara Lamarck mengatakan, untuk memiliki sumber daya yang andal, maka pasang standar yang tinggi. Lakukan assessment pada mereka. Yang mampu menjangkau target, itulah yang akan bertahan hidup.

Ditjen Perbendaharaan pernah memilih menggunakan evolusi Lamarck ketika pertama kali meluncurkan KPPN Percontohan. Secara ekstrem pegawai di-assessment, diseleksi kembali untuk menentukan mana yang layak secara kemampuan dan juga memiliki integritas yang akan ditempatkan di KPPN Percontohan. Mereka yang lulus akan mengawal perubahan itu dengan kompensasi tunjangan yang lebih baik pula.

Sumber daya manusia KPPN, saya bilang sangat luar biasa karena melewati proses evolusi semacam itu. Maka, kalau boleh berbangga, saya akan bangga mengatakan kalau soal integritas, pegawai KPPN sudah jangan ditanya.

Kalau ada petugas satuan kerja yang memberikan hadiah misalnya seperti pulsa, atau barang-barang lain, atau bahkan uang—mereka pasti akan menolak. Sebisanya dengan halus. Sebab, sebenarnya, di hati mereka bisa saja tersinggung karena perbuatan semacam itu justru tidak menghargai idealisme dan integritas yang mereka junjung tinggi.

Definisi Keuangan Negara

Keuangan negara bisa dipandang sebagai ilmu. Definisi keuangan negara sebagai ilmu (ilmu keuangan negara) merupakan bagian ilmu
ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah beserta dengan pengaruh-pengaruhnya di dalam perekonomian tersebut. Keuangan negara juga bisa didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari penerimaan dan pengeluaran negara beserta dengan seluruh akibatnya (Suparmoko).

Keuangan Negara Menurut Para Ahli

Richard A. Musgrave (1989) menyatakan bahwa: “The complex of problems that center around the revenue-expenditure process of government is referres to traditionally as public finance.”

Hal ini menunjukkan bahwa studi tentang keuangan negara (atau yang sering disamakan dengan public finance) merupakan studi tentang ekonomi dari sektor publik (economics of public sector), yang tidak hanya berkenaan dengan keuangan saja tetapi juga berkenaan dengan tingkat penggunaan dan alokasi sumber daya negara, distribusi pendapatan, dan tingkat aktivitas ekonomi.

Walaupun demikian, pada umumnya studi keuangan negara membatasi hanya pada penerimaan dan pengeluaran yang ada pada anggaran pemerintah (pusat dan daerah) dan pengaruh- pengaruhnya. Aspek-aspek lain yang juga merupakan bidang studi keuangan negara adalah regulasi ekonomi oleh cabang pemerintahan yudikatif, pengelolaan perusahaan negara, dan pengaturan kebijakan moneter.


Ulbrich (2003) menyatakan bahwa studi keuangan negara telah berkembang menjadi suatu bidang studi yang lebih luas yaitu studi ekonomi atas sektor publik (public sector economics). Walaupun demikian istilah keuangan (finance) pada keuangan negara (public finance) mempersempit pembahasan hanya pada aktivitas  penerimaan, pengeluaran, dan penganggaran negara.


Suparmoko (2012) menyatakan bahwa keuangan negara merupakan studi tentang pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas hargaharga, distribusi penghasilan yang lebih ,merata juga peningkatan efisiensi serta
penciptaan kesempatan kerja


Arifin P. Soeriatmaja mengungkapkan keuangan negara dalam arti sempit adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keuangan negara dalam arti luas adalah segala hak dan kewajiban baik yang berupa uang maupun barang yang menjadi hak dan kewajiban dalam pengelolaan. Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan keuangan Negara dari segi pertanggungjawaban pemerintah, bahwa keuangan Negara yang harus  dipertanggungjawabkan oleh pemerintah adalah keuangan Negara yang hanya berasal dari APBN. Sehingga yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah keuangan Negara yang berasal dari APBN.


M. Ichwan menyatakan bahwa keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.


Geodhart, keuangan Negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.


John F. Due, budget keuangan negara adalah suatu rencana keuangan untuk suatu periode waktu tertentu. Government budget (anggaran belanja pemerintah) adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau. John F. Due menyamakan pengertian keuangan negara dengan anggaran (budget negara).


Hasan Akman menyebutkan bahwa keuangan negara adalah merupakan pengertian keuangan Negara dalam arti luas, dikaitkan dengan tanggung jawab pemeriksaan keuangan Negara oleh BPK karena menurutnya apa yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 tidak saja mengenai pelaksanaan APBN, tetapi juga meliputi pelaksanaan APBD, keuangan unit-unit usaha Negara,  dan pada hakekatnya pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya secara langsung atau tidak langsung terkait keuangan Negara.

Keuangan Negara dalam Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Pasal 2 disebutkan meliputi:
a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
c) Penerimaan negara
d) Pengeluaran negara
e) Penerimaan daerah
f) Pengeluaran daerah
g) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah
h) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Cakupan terakhir Keuangan Negara tersebut dapat meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasanyayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah. Dalam pelaksanaannya, ada empat pendekatan yang digunakan
dalam merumuskan keuangan negara, yaitu dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Obyek Keuangan Negara meliputi semua ‖hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu
baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya dari sisi subyek/pelaku yang mengelola obyek yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,  Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dalam pelaksanaannya, proses pengelolaan Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Pada akhirnya, tujuan pengelolaan Keuangan Negara adalah untuk menghasilkan kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek KN dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.

Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segasesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara
mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan
dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam: subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal meliputi
kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari penetapan Arah dan Kebijakan Umum (AKU), penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran,
pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara (PAN) sampai dengan pengesahan PAN menjadi undang-undang. Pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan moneter berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu lintas moneter baik dalam maupun luar negeri.
Pengelolaan keuangan negara subbidang kekayaan negara yang
dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang orientasinya mencari keuntungan (profit motive).

Berdasarkan uraian di atas, pengertian keuangan negara dapat dibedakan antara: pengertian keuangan negara dalam arti luas, dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, dimana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan
pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja.

Lirik Lagu Kun Saraswati dan Cerita Perjalanan

Lirik lagu Kun Saraswati berjudul “Done” itu mengena di hati. Tidak banyak penyanyi Indonesia yang menulis lirik lagu dalam bahasa Inggris. Yang kekinian kita kenal Raisa, Isyana Saraswati, dan kini ada Ku lon Saraswati.

Lirik Lagu Kun Saraswati

DONE
 
Verse 1
Take me with you or let me be with you
But if we knew, I’m trynna forget you
What did I do? I’m feeling so pale blue
This felt so true, but how about you?
Pre-chorus
The sky starts raining, but my heart keeps tracing 
The storms are raging, but my heart keeps falling
Reff
I’m clinging on to you, just tell me it’s not true that violets are not blue
I’m clinging on to you, just tell me it’s not true and there is no I love you
Verse 2
I’m broken in two, I’m drowning in deep blue
My feelings for you, has drowned with me too
Pre-chorus
The sky starts raining, but my heart keeps tracing 
The storms are raging, but my heart keeps falling
Reff
I’m clinging on to you, just tell me it’s not true that violets are not blue
I’m clinging on to you, just tell me it’s not true and there is no I love you

Lagu Kun Saraswati yang berjudul ‘Done’ ini menyuguhkan musik yang megah di lagu tersebut. Lagu balada tersebut juga memiliki karakter pop dan jazz.

 

Lirik musik Kun Saraswati bercerita mengenai kekecewaan. Judul lagu Kun Saraswati  ‘Done’ ternyata ditulis sendiri oleh Kun Saraswati yang terinspirasi dari pengalaman pribadinya. Bagi Kun Saraswati tidak apa-apa merasa sedih, yang penting adalah bagaimana kita bangkit dari kesedihan itu dan melanjutkan hidup dengan semangat baru.

Lagu Kun Saraswati tersebut sebenarnya mulai diciptakan pada 2016, tapi baru dijadikan sebuah karya lagu pada Agustus 2019.

Siapa Kun Saraswati?

Kun Saraswati ternyata adalah seorang musisi indie muda di Indonesia yang sudah mulai terlihat bakat musiknya sejak umur tiga tahun. Wanita yang lahir pada tanggal 9 September 1998 ini aslinya bernama Kun Andini Putri Saraswati.

Musik memang sudah lama dikenal oleh wanita 21 tahun itu. Ia sudah menunjukkan bakat bernyanyinya sejak usia 3 tahun.

Beranjak dewasa, Kun Saraswati makin yakin dengan dunia seni lagu Indonesia. Ia bahkan terjun menimba ilmu di Fakultas Ilmu Seni Musik Universitas Pelita Harapan.

Tentang Produksi Lagu Kun Saraswati

Kun Saraswati bekerjasama dengan Passion Vibe, label rekaman yang digawangi oleh Balanegara Abe dan Edo Abraham. Label ini telah banyak bekerja sama dengan musisi tanah air lainnya seperti Rinni Wulandari, Sherina, Heidi, Laki Official dan masih banyak yang lainnya lagi.

Lagu-lagu Kun Saraswati saat ini sudah dapat didengar di platform streaming musik seperti Spotify, Joox, iTunes, Deeger, dan Google dan tentu saja di channel Youtubenya. Nih kalau mau mendengarkan single Done dari Kun Saraswati.

Kenapa Lirik Musik Kun Saraswati Bisa Related dengan Cerita Perjalananku?

I’m broken in two, I’m drowning in deep blue
My feelings for you, has drowned with me too

 

Pada verse tersebut, aku merasa teringat kenanganku saat pernah hendak menyerah. Tidak banyak yang tahu bahwa aku pernah gagal di ITB dengan alasan yang remeh. Patah hati. Buruknya, patah hati itu aku alami persis sebelum ujian semester. Akibatnya, aku tidak bisa berpikir jernih. Nilaiku hancur, sehancur-hancurnya.

Aku masih ingat rasanya berjalan kaki dari kos kos ke Ciampelas Walk lalu berlanjut ke jalan layang sebelum kembali ke Plesiran. Aku terbelah menjadi dua, tenggelam pula. Tak tahu arah dan harus kemana. Done, seperti judul lagu Kun Saraswati.

Seandainya saat itu ada lagu Kun Saraswati ini aku akan bisa menghibur diri dan bangkit lebih cepat dari keterpurukanku.

Lagu Kun Saraswati di Belantara Lagu Indonesia

Kehadiran Kun Saraswati dengan lagunya yang berjudul ‘Done’ sebenarnya adalah kabar baik. Kebangkitan musik dengan lirik yang bagus sedang terjadi dan dibawakan justru oleh penyanyi generasi Z. Sebut saja yang paling fenomenal adalah Stephanie Poetri dengan I Love You 3000 yang membuatnya go international dan begabung dengan label 88 rising. Di sana sebelumnya sudah bercokol Rich Brian dan Niki yang terkenal lewat lagunya Low Key.

Seberapa besar peluang Kun Saraswati untuk sukses di industri musik?

Mengingat Kun Saraswati adalah musisi indie, kita bisa merasakan semangat indienya itu di lirik musik Kun Saraswati ini. Risikonya adalah pasarnya segmented. Meski diksi segmented sebenarnya sudah ambigu karena batas major label dengan indie label sudah begitu tipis. Keduanya punga peluang disukai sama besarnya oleh pencinta musik.

Medianya adalah Youtube. Semua penyanyi bisa eksis di Youtube dan menunggu nasib.

Single Kun Saraswati yang berjudul Done ini merupakan pintu masuk ke sana, meski secara pribadi aku tak begitu yakin nasibnya akan memiliki jutaan pendengar. Namun, mengingat materi vokal Kun, saya optimis, jika lagu berikutnya lebih mudah didengar, ia bisa menembus ekspektasi saya. Materi vokal Kun itu bagus banget lho.

Jadi ingat kata seorang teman, bahwa musisi itu akan terus eksis jika terus bisa memproduksi lagu sendiri. Maksudnya mungkin menulis lirik dan membuat musik sendiri. Karena itulah Andmesh sukses. Raisa, Isyana, dan Stephanie Poetri juga sukses. Mungkin Kun yang selanjutnya.

 

Apakah Negara Membaca Eka Kurniawan?

Selumbari, Eka Kurniawan secara resmi menolak pemberian Anugrah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buat saya, selain apakah Eka cocok menerima anugrah tersebut (mengingat nomenklaturnya adalah Kebudayaan dan Maestro Seni tradisi), saya juga bertanya-tanya apakah negara sudah membaca Eka Kurniawan?

Eka Kurniawan memang monumental. Dia adalah sastrawan yang karyanya dibicarakan, diterjemahkan di berbagai negara. Lewat Cantik Itu Luka (yang memang sudah diakui oleh pembaca sastra Indonesia), Eka menggebrak panggung dunia. Karya-karyanya yang lain pun ikut menyusul diterjemahkan.

Apakah negara tahu cerita seperti apa itu Cantik Itu Luka?

Buat saya, Cantik Itu Luka memiliki banyak kritik kepada negara. Komunis sebagai hantu, persoalan kemanusiaan, ah banyak sekali. Sudahkah kemudian negara mengakui bahwa komunitas hanyalah hantu? Bahwa semua persoalan kemanusiaan harus tuntas?

Saya bisa saja menjadi negara yang sangat membenci Eka Kurniawan kalau sudah bisa membaca serius tulisan-tulisannya. Apalagi dalam “Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas”, Eka dengan cerdik mengkritik situasi politik kiwari dalam polarisasi yang jelas dan nyata. Ia membatalkan yang polar itu dalam sebuah karakter bernama Ajo Kawir yang namanya dekat sekali dengan seseorang, namun kemaluannya tidak bisa berdiri.

Ah, di luar karyanya, bila kita baca tulisan Eka saat menolak penghargaan itu, kita masih juga diperlihatkan sebuah ironi. Hadiahnya “hanya” 50 juta, tak berarti dibanding peraih medali emas yang bermilyar-milyar. Bagi saya ini bukan menunjukkan sisi mata duitan Eka (yang banyak dinyinyiri sebagai alasan Eka menolak), tetapi betapa di luar sana, ada orang-orang yang mungkin masih mempertahankan idealismenya ketika ditawari uang sedikit, tetapi luluh ketika tawarannya di luar akal sehat. Kayak para aktivis itu tuh….


ANUGERAH KEBUDAYAAN DAN MAESTRO SENI TRADISI 2019

“Apakah Negara Sungguh-Sungguh Memiliki Komitmen dalam Memberi Apresiasi Kepada Kerja-Kerja Kebudayaan?”

Ketika sekitar dua bulan lalu saya dihubungi oleh staf Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan informasi bahwa saya calon penerima Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019, untuk kategori Pencipta, Pelopor dan Pembaru, yang rencananya diberikan besok, 10 Oktober 2019, pertanyaan saya adalah, “Pemerintah bakal kasih apa?”

Dia bilang, antara lain, pin dan uang 50 juta rupiah, dipotong pajak. Reaksi saya secara otomatis adalah, “Kok, jauh banget dengan atlet yang memperoleh medali emas di Asian Games 2018 kemarin?” Sebagai informasi, peraih emas memperoleh 1,5 miliar rupiah. Peraih perunggu memperoleh 250 juta. Pertanyaan saya mungkin terdengar iseng, tapi jelas ada latar belakangnya.

Jujur, itu terasa mengganggu sekali. Kontras semacam itu seperti menampar saya dan membuat saya bertanya-tanya, Negara ini sebetulnya peduli dengan kesusastraan dan kebudayaan secara umum tidak, sih? Meskipun terganggu dengan pertanyaan itu, terpikir juga oleh saya untuk: ya sudah, ambil saja uangnya, setelah itu kembali beraktivitas seperti biasa. Uang sebesar itu bisa untuk membayar iuran BPJS selama bertahun-tahun. Bisa juga untuk meringankan beban Pajak Penghasilan. Saya pun mengikuti sesi wawancara untuk membuat profil.

Ketika surat resmi dikirim melalui surel datang, ternyata pertanyaan itu terus mengganggu saya. Seserius apa Negara memberi apresiasi kepada pekerja sastra dan seni, dan pegiat kebudayaan secara umum? Memberi penghargaan kepada penulis macam saya memang tak akan menjadi berita heboh, apalagi trending topic di media sosial. Tapi, terlepas dari kekesalan dan perasaan di-anak-tiri-kan macam begitu, selama beberapa hari saya mencoba mengingat dan mencatat dosa-dosa Negara kepada kebudayaan, setidaknya yang masih saya ingat:

Beberapa waktu lalu kita tahu, beberapa toko buku kecil digeruduk dan buku-buku dirampas oleh aparat. Kita tahu, itu kasus yang sering terjadi, dan besar kemungkinan akan terjadi lagi di masa depan. Bukannya memberi perlindungan kepada perbukuan dan iklim intelektual secara luas, yang ada justru Negara dan aparatnya menjadi ancaman terbesar.

Akhir-akhir ini, industri perbukuan, terutama penerbit-penerbit kecil dan para penulis, menjerit dalam ketidakberdayaan menghadapi pembajakan buku. Saya tak ingin bicara tentang pajak yang diambil dari perbukuan, salah satu yang membuat buku terasa mahal bagi daya beli masyarakat kebanyakan. Bagaimanapun, membayar pajak adalah kewajiban semua orang. Yang jelas, sudah selayaknya Negara memberi perlindungan. Jika perlindungan kebebasan berekspresi masih terengah-engah (ilustrasi: gampang sekali aparat merampas buku dari toko), setidaknya Negara bisa memberi perlindungan secara ekonomi? Meyakinkan semua orang di industri buku hak-haknya tidak dirampok?

Memikirkan ketiadaan perlindungan untuk dua hal itu, tiba-tiba saya sadar, Negara bahkan tak punya komitmen untuk melindungi para seniman dan penulis (bahkan siapa pun?) atas hak mereka yang paling dasar: kehidupan. Apa kabar penyair kami, Wiji Thukul? Presiden yang sekarang telah menjanjikan untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, termasuk penghilangan salah satu penyair penting negeri ini. Realisasi? Nol besar.

Di luar urusan hadiah, ada hal-hal mendasar seperti itu yang layak untuk membuat saya mempertanyakan komitmen Negara atas kerja-kerja kebudayaan. Kesimpulan saya, persis seperti perasaan yang timbul pertama kali ketika diberitahu kabar mengenai Anugerah Kebudayaan, Negara ini tak mempunyai komitmen yang meyakinkan atas kerja-kerja kebudayaan.

Dengan kesadaran seperti itulah, beberapa hari lalu saya membalas surat dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan tersebut, bahwa saya memutuskan tidak datang pada tanggal 10 Oktober 2019 besok, dan bahwa saya menolak Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019. Saya tak ingin menerima anugerah tersebut, dan menjadi semacam anggukan kepala untuk kebijakan-kebijakan Negara yang sangat tidak mengapresiasi kerja-kerja kebudayaan, bahkan cenderung represif. Suara saya mungkin sayup-sayup, tapi semoga jernih didengar. Suara saya mungkin terdengar arogan, tapi percayalah, Negara ini telah bersikap jauh lebih arogan, dan cenderung meremehkan kerja-kerja kebudayaan.

Terakhir, terima kasih sekaligus permohonan maaf untuk siapa pun yang telah merekomendasikan saya untuk anugerah tersebut.

9 Oktober 2019