Catatan Pringadi

Blog Literatur/ Sastra, Makro Ekonomi, dan Catatan Perjalanan

Author: Pringadi As

Antara Dragon Ball, Han Kang, dan Noh Hee Kyung

Published / by Pringadi As / 1 Comment on Antara Dragon Ball, Han Kang, dan Noh Hee Kyung

            Dragon Ball Super sudah melebihi episode 100. Kelanjutan cerita Akira Toriyama itu terpaut cukup jauh dari Dragon Ball Z, yakni sekitar 10 tahun. Tidak seperti Dragon Ball GT yang dianggap sebagai cerita fan fiction, Dragon Ball Super adalah versi kanon Dragon Ball. Artinya, ia harus betul-betul memperhatikan karakter hingga plot Dragon Ball sebelumnya.

Satu nilai tambah dari seri ini adalah karakter-karakter yang tenggelam akibat superiotas Son Goku dimunculkan dan didalami sehingga pemirsa dapat lebih memahami berbagai sudut pandang tiap karakternya. Son Goku memang tokoh utama, tapi bukan berarti potensi perkembangan karakter yang ada pada (misalnya) Son Go Han diabaikan.

Usaha untuk mengungkap berbagai sudut pandang dalam satu cerita itu juga dilakukan Han Kang dalam The Vegetarian. Han Kang adalah penulis prosa Korea kedua yang kubaca setelah Tablo. Personel Epik High yang juga lulusan sastra Stanford University itu pernah menerbitkan buku kumpulan cerpen.

Mulanya aku berpikir The Vegetarian akan berisi tentang bagaimana kehidupan seorang vegan. Namun, yang kudapat adalah berbagai bentuk kemuraman—yang mau tak mau juga membuatku gelisah.

The The Vegetarian bercerita mengenai seorang perempuan bernama Yeong Hye yang mendadak berubah menjadi The The Vegetarian. Suaminya begitu kaget dengan perubahan tersebut. Yeong Hye berasal dari keluarga yang menyukai daging. Ia punya seorang kakak dan seorang adik. Mendengar Yeong Hye tidak mau makan daging lagi, dan melihat ia berubah menjadi begitu kurus, keluarganya sangat khawatir dan memaksa ia memakan daging. Sayangnya, usaha itu malah berakibat percobaan bunuh diri yang dilakukan Yeong Hye.

Jika pidana mengenal mens rea, cerita juga kudu memiliki motif. Kenapa Yeong Hye mendadak berubah menjadi vegan? Bagaimanakah masa lalu Yeong Hye? Bagaimanakah keadaan pernikahan mereka? Seperti apa keluarga Yeong Hye? Pertanyaan-pertanyaan itu berkelindan ketika mulai membaca novel ini, dan Han Kang begitu terampil menuliskan jawabannya.

Jawaban itu bukanlah mengenai Young Hye semata, tapi juga melingkupi manusia, atau lebih jauh… kehidupan itu sendiri.

Saya pernah bertanya-tanya ketika masih remaja, kenapa kok sebelum menikah banyak orang berpacaran, dan ada yang hingga berkali-kali. Seorang teman menjawab hal itu untuk saling mengenal. Tidak mungkin kita beli kucing dalam karung, menikahi seseorang yang tidak kita kenali. Meski di sisi lain, banyak juga orang yang menikah tanpa menjalani proses pacaran itu dan memiliki risiko sama: bahagia atau tidak bahagia. Pernikahan kemudian dirayakan dengan begitu mewah seolah-olah itu adalah akhir yang paling bahagia dari sebuah hubungan. Dongeng-dongeng pun mengakhiri cerita dengan pernikahan-bahagia-selamanya.

Saya sudah menikah. Dan saya berpacaran lebih dari tiga tahun dengan istri saya. Tapi, setelah menikah, saya menyadari, saya sama sekali belum banyak mengenal dia. Dan meski, saya mengenal dia, manusia berubah. Dia juga akan berubah, dan setiap hari kita mengalami proses itu—proses untuk saling mengenali dan memahami perubahan masing-masing.

Bukan hanya itu, pernikahan juga kerap membuat kita menyadari, sesungguhnya kita belum banyak mengenali diri kita sendiri.

Cara memandang pernikahan itu pun berbeda-beda. Pada serial Dragon Ball, bangsa Saiya sebagai bangsa petarung menikahi wanita-wanita Bumi. Bangsa Saiya yang superior itu malah tak bersemena-semena terhadap istri mereka. Malah mereka sangat menghormati istri-istrinya.

The Vegetarian adalah antithesis penelitian Burges dan Locke. Menurut Burges dan Locke (196)), hubungan antar suami-istri berubah dari hubungan yang ada pada keluarga yang institusional ke hubungan yang ada pada keluarga yang companionship. Hubungan antar suami-istri pada keluarga yang institusional ditentukan oleh faktor-faktor seperti adat, pendapat umum dan hukum. Seiring perkembangan zaman, pengaruh faktor-faktor tersebut mulai berkurang. Hubungan antar suami-istri kini seharusnya lebih didasarkan atas pengertian dan kasih sayang timbal balik serta kesepakatan mereka berdua.

Pola yang adalah pola yang otoriter, sedangkan companionship adalah pola yang demokratis. hubungan yang otoriter menunjukkan pola hubungan yang kaku, seorang istri yang baik adalah istri yang melayani suami dan anak-anaknya. Sebaliknya, dalam pola yang demokratis hubungan suami-istri menjadi lebih lentur, istri yang baik adalah pribadi yang melihat dirinya sebagai pribadi yang berkembang terus.

Korea Selatan menganut sistem patrilineal. Dalam hal pernikahan, kebanyakan pola yang dianut adalah pola yang otoriter. Pola otoriter ini bisa bersifat hubungan owner property, bisa juga ke head complementer. Owner property menekankan peran istri sebagai milik suami seutuhnya yang diatur dan ditata oleh suaminya. Sementara pola head complementer tak berbeda jauh, istri adalah pelengkap sang suami. Bedanya adalah sifat otoriter sang suami berkurang karena istri diperbolehkan memilih dan menentukan pilihan dalam konteks rumah tangganya.

Kekuatan adat yang dimiliki Korea Selatan ini kemudian berhadapan dengan perkembangan yang dialami negara tersebut. Sejak Olimpiade Seoul 1988, Korea melesat menjadi salah satu negara maju di Asia bahkan pelan-pelan menggeser Jepang sebagai negara pengekspor teknologi.

Hal yang dilakukan oleh Korea Selatan untuk mencapai itu semua salah satunya dengan strategi kebudayaan. Kebanggaan pada identitas Korea itu ditanamkan dalam segala bidang sehingga segenap lapisan masyarakat mampu mengidentifikasi siapa dirinya, apa masa lalunya, dan bagaimana masa depan yang mereka inginkan.

Namun, pertumbuhan ekonomi dan liberalisme pasar juga membawa efek samping, yakni infiltrasi kebudayaan dan filsafat yang menyertainya. Mulai dari pandangan tentang modal hingga pandangan mengenai gender dalam berbagai relasinya, termasuk dalam pernikahan.

Perempuan-perempuan Korea memiliki dualisme. Mereka dituntut cantik (yang berarti terikat oleh pandangan misoginis). Di sisi lain,  wanita ini ingin tampil cantik karena dengan cara itulah kesempatan kerja ke perusahaan yang bagus meningkat. Keinginan wanita untuk mandiri ini terkait dengan feminisme. Dualisme itu tak hanya sampai di situ. Pada jenjang pernikahan, hal itu terjadi pula. Dalam dunia selebritis misalnya, artis wanita Korea yang sudah menikah banyak yang diminta berhenti berkarir oleh suaminya

Disadari atau tidak, dualism dalam peran itu akan menimbulkan rasa asing. Rasa asing itulah yang disajikan Han Kang pada karakter-karakter di dalam The The Vegetarian. Kritik terhadap pernikahan yang makin kini hanya semacam lembaga/ institusi suami dan istri, hubungan profesional semata dalam memerankan fungsi masing-masing. Hal ini saya duga tidak terlepas dari tren pernikahan di Korea Selatan, yang menjadikan kesuksesan sebagai tolak ukur, sehingga usia pernikahan makin lama makin tua ( >35 tahun).

Han Kang juga mengkritik bahwa pernikahan tak bisa mengekang hasrat seseorang. Hal ini terlihat dari bagaimana suami Yeong Hye kerap membayangkan hal erotis bersama kakaknya Yeong Hye, juga kakak ipar Yeong Hye menginginkan dirinya dengan dalih ekspresi seni. Dalam kenyataan, open marriage juga kian menjamur. Tak masalah kau mau bercinta dengan siapa, asalkan selalu kembali ke rumah dan bertanggung jawab terhadap keluargamu.

Pernikahan sebagai fenomena budaya (dan pergeserannya) ini diterjemahkan dengan begitu suram oleh Han Kang.

Tak seperti prosa Korea yang baru dua buah yang saya baca, film dan serial drama Korea sudah lama menjadi favorit saya. Baeksang Award beberapa hari lalu memunculkan kejutan hebat karena Goblin yang digadang-gadang akan menang mudah, kalah oleh serial drama yang ratingnya jauh lebih rendah: Dear My Friends. Drama ini ditulis oleh Noh Hee Kyung yang juga menulis drama It’s Okay It’s Love.

Noh Hee Kyung setia pada drama-drama realis. Ada satu kesamaan It’s Okay It’s Love dengan The The Vegetarian, yakni sakit mental yang diderita para tokohnya. Yeong Hye dan Jang Jae Yeol sama-sama menderita Skizofrenia. Baik Hee Kyung maupun Han Kang memaparkan masa lalu yang gelap yang dialami tokohnya: kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Ketidaksanggupan mental manusia menanggung rasa sakit itu melahirkan gangguan kejiwaaan. Penderita skizo akan mengalami episode demi episode halusinasi, dalam sebuah skenario yang sebenarnya ia ciptakan sendiri. Akhir dari skenario itu adalah keadaan yang membahayakan diri mereka. Perbedaannya, Hee Kyung memberikan penyelesaian konflik yang mudah dan bahagia (karena drama adalah kitsch, yang mempertimbangkan pasar), sementara Han Kang  membiarkan konflik itu melahirkan potensi konflik batin yang dialami oleh tokoh-tokoh di sekitar Yeong Hye (terutama kakaknya).  Han Kang seakan melegitimasi bahwa karya sastra adalah karya yang hidup dan bebas ingin hidup seperti apa di benak para pembacanya.

Dalam kegelisahan ini, saya kembali bertanya-tanya, kenapa setiap orang ingin bahagia? Apa sih sebenarnya kebahagiaan itu? Dan kenapa Tuhan menciptakan kebahagiaan?***

 

I’m A Treasurer: Catatan Hati Treasury Agent yang Masih Sering Dikira Anak Pajak

Published / by Pringadi As / Leave a Comment

Saya agen Treasury Republik Indonesia.

Saya membayangkan suatu saat saya bisa mengatakan itu dengan bangga, bukan untuk menjawab ketika banyak orang mengira saya pegawai Pajak.

Derita menjadi anak STAN, atau menjadi pegawai Kementerian Keuangan, adalah sering dikira semuanya anak Pajak. Padahal di STAN ada banyak jurusan. Di antaranya ada Akuntansi Pemerintahan, Bea Cukai, Kebendaharaan. Dan di Kementerian Keuangan ada banyak instansi selain DJP (Pajak), di antaranya ada DJBC (Bea Cukai), DJA (Anggaran), dan DJPb (Perbendaharaan).

Saya anak Akuntansi Pemerintahan dan bekerja di DJPb, Treasury Republik Indonesia.

Lalu apa bedanya? Apa kerjanya?

Negara ini punya APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyusunan anggaran dimulai dari satuan terkecil Kementerian/Lembaga yang pembahasan dan pengesahannya melibatkan DJA (Anggaran).

Anggaran kita terdiri dari Pendapatan, Belanja, Pembiayaan. Pendapatan negara itu terdiri penerimaan pajak yang menjadi domain DJP (Pajak), bea dan cukai yang menjadi domain DJBC (Bea Cukai), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang penerimaannya tersebar di K/L, BLU, yang monitoringnya berada di bawah Direktorat PNBP di DJA.

Di sisi belanja negara ada belanja transfer yang menjadi domain DJPK (Perimbangan Keuangan), dan belanja pemerintah pusat yang menjadi domain DJPb (Perbendaharaan). Pembiayaan (utang) diurus oleh DJPPR (Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko).

Nah, DJPb, tak terbatas pada domain itu saja, karena keberadaaanya yang ada di banyak tempat di nusantara ini menjadi tempat pencairan APBN. Tapi, itu adalah salah satu tugas kecil dari treasury tradisional yang mengurusi pencairan APBN hingga pertanggungjawabannya (Laporan Keuangan).

DJPB modern berperan dalam manajemen kas. Artinya, ia melihat APBN secara keseluruhan. Maka, DJBp membuat MPN G-2 untuk memastikan setiap penerimaan negara masuk ke kas negara. Terlibat di dalam DAK Fisik dan Dana Desa. Dan lebih jauh bagaimana merencanakan kas, agar ketersediaan kas selalu terjaga dengan efektif dan efisien.

Pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pemerintah dilihat secara holistik oleh DJPb.

 

 

 

Puisi| Kereta ke Rohingya

Published / by Pringadi As / Leave a Comment

Tuhan meninggalkanku

di Manggarai

 

Kereta-kereta penuh sesak

Setiap orang berebut naik

Tanpa membicarakan surga

Tanpa membicarakan-Mu

 

Samar-samar kudengar

Kita cukup menjadi manusia

Untuk peduli

 

Tapi dadaku mungkin lupa

Kemanusiaan seperti apa

Yang menggerakkan tubuh pekerja

 

Rasa takut terlambat

Kemacetan lalu lintas

Atau gangguan aliran listrik atas

Telah sungguh melebihi dosa

 

Kereta berangkat, menjauh

Semakin kecil, semakin

Kecil

 

Tuhan meninggalkanku

di Manggarai

Tere Liye, Royalti dan Pajak Penulis

Published / by Pringadi As / 11 Comments on Tere Liye, Royalti dan Pajak Penulis

Tere Liye membuat dunia perbukuan gempar. Baru saja ia merilis pernyataan tidak akan menjual bukunya lagi di toko buku disebabkan ketidakadilan pajak penulis yang ia rasakan. Berbondong-bondong para pelapak online segera menjaga koleksi buku Tere Liye mereka karena bisa jadi nanti hal ini menyebabkan kelangkaan buku Tere Liye dan harganya semakin mahal di pasaran.

Sebelum ke benar atau salahnya argumen Tere Liye, saya sebenarnya ingin mendiskusikan mengenai royalti itu sendiri. Apakah royalti untuk penulis itu besar atau kecil?

Royalti bagi penulis Indonesia untuk penerbit besar berkisar antara 10-15%. Cetakan pertama berjumlah 3000-5000 eksemplar rata-rata royaltinya 10% dan akan meningkat jika masuk cetakan-cetakan berikutnya hingga maksimal 15% (meski masih ada penerbit yang memberikan royalti di bawah 10% dan kasus khusus untuk penulis mega best seller di atas 15%). Angka ini ternyata cukup besar bila dibandingkan dengan pegiat seni lainnya seperti musik yang royaltinya maksimal 10%.

Bagaimana royalti penulis di negara lain?

Di Amerika dan Eropa, ternyata angka royalti bagi penulis juga berkisar antara 10-12,5% untuk hardback, dan 7,5-10% untuk paperback. Royalti 15% diberikan untuk para penulis eksepsional. Jepang juga demikian. Namun, yang membedakan adalah kebanyakan penerbit di Jepang membayar secara penuh hak penulis paling lambat sebulan setelah terbit.

Sementara di Indonesia, royalti dibayarkan rata-rata per semesteran berdasarkan hasil penjualan buku. Katakanlah di dalam laporan penjualan, sebuah buku terjual 1000 buku dalam 6 bulan, ya penulis hanya menerima haknya 10% dari omset penjualan 1000 buku tersebut.

Cara Jepang ini sesungguhnya sama persis dengan sistem syariah. Pembayaran royalti seperti di Indonesia itu bisa diperdebatkan karena mengandung spekulasi dan ketidakpastian. Nasib penghasilan penulis yang sudah berdarah-darah menulis masih harus ditentukan oleh hasil penjualan buku. Seharusnya, penerbit lebih menghargai hasil kerja penulis dengan membeli sekaligus untuk satu kali terbitan. Misal, cetakan pertama 3000 eksemplar, ya penerbit langsung membayar hak penulis sebanyak 3000 eksemplar tadi di muka. Untuk win-win solution, penerbit bisa menawarkan royalti yang lebih rendah, misalnya 8% tetapi dikalikan langsung dengan total cetakan pertama. Dengan begitu, penulis tak perlu pusing-pusing menantikan laporan penjualan dan bisa fokus menulis.

Tapi kan 10% kecil banget, padahal harga buku mahal?

Industi perbukuan memiliki proses bisnis yang panjang. Ada penerbit (kadang terpisah dengan percetakan), ada distributor, ada toko buku, ada penulis, ada pemerintah. Setiap pihak memiliki proporsinya masing-masing.

Misal, untuk buku dengan harga 100.000, proporsi pendapatan dari setelah PPN disisihkan terlebih dahulu seharusnya:

  • Penerbit 38% x 100.000 = 38.000
  • Royalti penulis 10% x 100.000 = 10.000
  • Distributor 17% x 100.000 = 17.000
  • Toko buku 35% x 100.000 = 35.000

Penerbit terlihat paling besar, padahal itu belum dipotong biaya produksi yang melibatkan proses percetakan, biaya layouting, editor, proofreader dan penggambar sampul. Saya juga pernah menyalahkan toko buku, tapi toko buku ditekan oleh biaya sewa tempat yang sangat mahal, sementara distributor tak bisa disalahkan juga karena geografi kita.

Bagaimana caranya biar bisa mengalihkan proporsi lebih banyak ke penulis? Jawabannya, intervensi pemerintah.

  1. Penerbit yang tergabung dalam IKAPI dapat meneken kontrak dengan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan buku ke toko buku dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini seperti perlakuan kepada pengiriman buku ke komunitas-komunitas baca yang berjalan saat ini.
  2. Selama ini, toko buku berada di Mall. Sewanya tentu saja mahal. Pemerintah melakukan manajemen aset gedung untuk menjadi toko buku seperti di Balai Bahasa di tiap daerah atau bahkan di pos itu sendiri.

Lalu bagaimana dengan pajak yang dipermasalahkan Tere Liye?

Persoalan pajak memang menjadi polemik bukan cuma buat penulis, tetapi juga buat penerbit. Ada PPN, ada PPh royalti, ada PPh penerbit. Siapa yang masih ingat janji kampanye Presiden sekarang untuk menghapuskan pajak buku (dalam hal ini PPN). PPN untuk buku-buku pelajaran memang sudah dihapus sejak dulu. Namun, PPN selain buku pelajaran masih ada dan nilainya 10%. PPN ini sejatinya tidak ditanggung penerbit, melainkan ditanggung oleh pembeli. Maka, mau tak mau, tuntutan penghapusan PPN buku ini harus terus digalakkan.

(Lebih lengkap menghitung pajak buku, klik di sini).

Pajak Royalti termasuk PPh pasal 23, besarannya 15% untuk yang memiliki NPWP dan 30% jika tidak memiliki NPWP. Pajak royalti ini tidak final. Artinya apa, ketika kita hendak melaporkan SPT Tahunan dan menyetahunkan semua penghasilan kita, maka dapat dilakukan perhitungan ulang atas pajak kita.

Misal, tadi cetakan pertama berjumlah 3000 eksemplar, Harga buku 100.000 (tanpa PPN). Maka royalti bagi penulis adalah Rp30.000.000,-. Pajak royaltinya 15% dari 30 juta sebesar Rp4,5 juta dipotong dan disetor oleh penerbit.

Nah, pemerintah memberi keringanan dengan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta setahun. Maksudnya, jika penghasilanmu di bawah 54 juta setahun, kamu ndak perlu bayar pajak.

Fakta di lapangan mengatakan, 90% penulis kesulitan bisa menjual konstan 300 buku/ bulan. Hanya ada 10% buku mengalami cetak ulang, atau bisa habis 3000 eksemplar dalam setahun. Jika menulis adalah satu-satunya penghasilan, yang harus anda lakukan adalah melapor ke pajak dan meminta kembali pajak anda yang sudah disetor tadi. Hal itu bisa dilakukan lho.

Selain keringanan itu, bahkan bila penghasilan royaltinya masih di bawah sekian milyar, dasar pengenaan pajaknya  juga bisa jadi hanya 50%-nya saja dengan mekanisme tertentu

Lalu bagaimana dengan Tere Liye?

Anda harus tahu, dan mungkin sudah tahu, bahwa Tere Liye adalah penulis yang bukunya selalu masuk dalam 10 buku terlaris di Indonesia. Bisa dibilang, bahwa secara penghasilan, Tere Liye masuk 3 besar penulis fiksi dengan penghasilan terbesar dari buku. Belum lagi dari seminar-workshop yang ia isi. Berapa nominalnya? Bermilyar-milyar!

Jadi, Tere Liye bukan rakyat kecil. Tere Liye adalah orang kaya, dan asas perpajakan kita bilang semakin kaya Anda, maka Anda harus membayar pajak semakin besar. Dari situlah terjadi distribusi keadilan, distribusi kekayaan dari kaya ke miskin. Uang pajak itulah yang digunakan untuk subsidi non-energi, belanja bantuan sosial, infrastruktur, dll.

Kesalahan Tere Liye berikutnya adalah membandingkan penghasilannya dengan profesi lain, seperti UMKM. Pajak untuk UMKM dengan omset di bawah 4,8 M adalah 1% (jika tidak ingin repot bikin laporan keuangan). Kesalahan Tere adalah dia tidak bisa menerjemahkan angka 1% dari omset, atau dari total arus kas masuk secara keseluruhan. Kalau omsetnya 1 miliar, maka pajaknya 10 juta. Tapi, Tere tidak memperhitungkan berapa keuntungannya. Saya berlatar belakang keluarga kelompok tani dan UMKM yang tahu persis pengambilan margin untuk UMKM itu bahkan ada yang hanya 5% bersih. Jika omset 1 milyar, untungnya bisa hanya 50 juta. Sementara, jika Anda penulis dapat 50 juta, Anda nggak perlu bayar pajak, bukan? Atau katakanlah margin umum 10%, atau 100 juta. Kalau Anda penulis, setelah disetahunkan, Anda hanya akan membayar 5% x 46 juta atau 8,3 juta rupiah. Masih lebih rendah, bukan?

Kesalahan ketiga, jika tidak menjual di toko, Tere mau ngapain? Menulis secara gratis? Atau bikin buku sendiri dan jualan online? Oh, hal itu tentu tidak menghapus kewajiban perpajakan. Bedanya hanya jadi self-assessment, kita yang menghitung dan menyetor pajak kita sendiri. Kalau tidak menyetor tidak apa-apa, sampai pemeriksa turun dan kita bisa kena denda 2-4 kali lipat dari pajak terutang lho. Tahun depan Pajak bisa melihat dan menganalisis transaksi di rekening pribadi kita lho.

Satu-satunya Hal Benar dari Tere Liye

Meski dibangun dengan argumentasi yang keliru, ada satu hal baik dari tindakan Tere Liye. Penulis melawan. Tindakan politis Tere Liye sebenarnya lebih bagus ditujukan untuk memangkas porsi distribusi dan toko buku. Dengan statusnya sebagai penulis bermassa besar, Tere Liye bisa menjadi benchmark bahwa pada saatnya penulis tak butuh toko buku. Dia bisa cukup berjualan online dan menambah penghasilannya 52% dari pengalihan distribusi dan toko tadi.

Langkah itu bisa jadi lebih baik hati bila ia tidak rakus sehingga ketimbang memakan 52% untuk dirinya sendiri, ia bisa memotong setengahnya 26% untuk diskon. Hal ini akan menyebabkan buku menjadi lebih murah.

 

Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia

Published / by Pringadi As / 2 Comments on Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia

Ejaan Bahasa Indonesia (disingkat EBI) adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sebelum EBI berlaku, kita memiliki beberapa jenis ejaan lho. Apa saja?

ejaan bahasa Indonesia

1. Ejaan Van Ophuysen
Ejaan Van Ophuysen merupakan ejaan pertama yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Ejaan ini ditetapkan tahun 1901. Perancang ejaan Van Ophuysen adalah orang Belanda yakni Charles Van Ophusyen dengan dibantu Tengku Nawawi yang bergelar Soetan Ma’moer dan M. Taib Soetan Ibrahim. Ejaan ini menggunakan huruf latin dan bunyinya hampir sama dengan tuturan Belanda.

Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda, antara lain:

  • huruf ‘j’ untuk menuliskan bunyi ‘y’, seperti pada kata jang, pajah, sajang.
  • huruf ‘oe’ untuk menuliskan bunyi ‘u’, seperti pada kata-kata goeroe, itoe, oemoer (kecuali diftong ‘au’ tetap ditulis ‘au’).
  • tanda diakritik, seperti koma ain dan tanda trema, untuk menuliskan bunyi hamzah, seperti pada kata-kata ma’moer, ‘akal, ta’, pa’, dinamaï.

Huruf hidup yang diberi titik dua diatasnya seperti ä, ë, ï dan ö, menandai bahwa huruf tersebut dibaca sebagai satu suku kata, bukan diftong, sama seperti ejaan Bahasa Belanda sampai saat ini.

2. Ejaan Republik/Ejaan Soewandi
Edjaan Republik berlaku sejak 17 Maret 1947 menggantikan ejaan pertama yang dimiliki bahasa Indonesia saat itu. Ejaan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengganti ejaan Van Ophuysen yang disusun oleh orang Belanda dan merupakan ejaan resmi pertama yang disusun oleh orang Indonesia.
Ejaan republik juga disebut dengan ejaan Soewandi. Mr. Soewandi merupakan seorang menteri yang menjabat sebgai menteri Pendidikan dan kebudayaan. Perbedaan ejaan Soewandi dengan ejaan Van Ophuysen ialah:
a. Huruf oe diganti dengan u.
Contohnya dalam ejaan Van Ophuysen penulisannya ‘satoe’, dalam ejaan Republik menjadi ‘satu’.
b. Huruf Hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan huruf K.
Contohnya: maklum, pak, tak, rakjat.
c. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2
Contohnya: kupu2, main2.
d. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Kata depan ‘di’ pada contoh dirumah, disawah, tidak dibedakan dengan imbuhan ‘di-‘ pada dibeli, dimakan.
3. Ejaan Melindo
Ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Sidang perutusan Indonesia dan Melayu (Slamet Mulyana-Syeh Nasir bin Ismail) menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama Ejaan Melindo (Melayu-Indonesia). karena perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya maka diurungkan peresmian ejaan tersebut.
4. Ejaan yang Disempurnakan (EyD)
Ejaan ini berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015, atas kerja sama dua negara yakni Malaysia dan Indonesia yang masing-masing diwakili oleh para menteri pendidikan kedua negara tersebut. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku yang berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan yang tercatat pada tanggal 12 Oktober 1972. Pemberlakuan Ejaan yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah ditetapkan atas dasar keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0196/U/1975.
Sebelum EYD, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, (sekarang Pusat Bahasa), pada tahun 1967 mengeluarkan Ejaan Baru (Ejaan LBK). Ejaan Baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh  Ejaan Melindo. Para pelaksananya pun di samping terdiri dari panitia Ejaan LBK, juga dari panitia ejaan dari Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama Ejaan Baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 062/67, tanggal 19 September 1967.
Ejaan Baru di Malaysia disebut Ejaan Rumi Bersama (ERB) sementara Indonesia menggunakan Ejaan yang Disempurnakan (EyD). EyD mengalami dua kali revisi, yakni pada tahun  1987 dan 2009.

Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EyD, antara lain:

  • Huruf f, v, dan z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya.
  • Huruf q dan x yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata furqan, dan xenon.
  • Awalan “di-” dan kata depan “di” dibedakan penulisannya. Kata depan “di” pada contoh di rumah, di sawah, penulisannya dipisahkan dengan spasi, sementara “di-” pada dibeli atau dimakan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.
  • Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka dua tidak digunakan sebagai penanda perulangan

Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EyD adalah:

  1. Penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring.
  2. Penulisan kata.
  3. Penulisan tanda baca.
  4. Penulisan singkatan dan akronim.
  5. Penulisan angka dan lambang bilangan.
  6. Penulisan unsur serapan.

5. Ejaan Bahasa Indonesia

Perbedaan Ejaan Bahasa Indonesia dengan EyD adalah:

  1. Penambahan huruf vokal diftong. Pada EyD, huruf diftong hanya tiga yaitu ai, au, oi, sedangkan pada EBI, huruf diftong ditambah satu yaitu ei (misalnya pada kata geiser dan survei).
  2. Penggunaan huruf tebal. Dalam EyD, fungsi huruf tebal ada tiga, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus.

Lomba Puisi untuk Indonesia, DL 8 September 2017

Published / by Pringadi As / Leave a Comment

Lomba puisi ini akan memilih 100 puisi untuk dibukukan. Tentu, juara I, II, III, Harapan I, II dan III, dan 15 puisi pilihan lainnya akan mendapatkan hadiah lain yang menarik.

Temanya adalah UNTUK INDONESIA dengan subtema:

  • Wajah Indonesia Hari Ini
  • Merawat Indonesia
  • Merayakan Keragaman
  • Membangun Jiwa Nasionalis Religius
  • Peduli dan Beri Solusi adalah Kita

Puisi dikirimkan paling telat 8 September 2017, dikirimkan ke puisidemokrat@gmail.com

Informasi lain bisa dibaca di poster atau tanyakan ke CP yang tersedia.