Delusi Gubernur Kota J

Tentu, kita tak lagi perlu berdebat mengenai apakah beliau telah menistakan ibadah atau tidak. Hal itu sudah diproses secara hukum. Cukuplah ketegasan dan hati kita mengartikan bagaimana pandangan beliau tentang agama. Bukan hanya dari sepotong kalimat, atau video utuh, tapi juga dari semua video (yang tidak menjadi viral) ketika beliau membawa-bawa agama dalam kalimat-kalimatnya.

Delusi yang berhasil dibentuk mengenai Gubernur Kota J adalah sebuah dikotomi hitam dan putih, baik dan jahat, benar dan salah, seakan-akan semua selain pro dia adalah sisi buruknya. Juga yang kontra dengan Gubernur kota J, menganggap pendukungnya sama buruknya. Inilah yang berbahaya dan harus segera diatasi.

Kita harus adil sejak dalam pikiran dan mencoba meruntuhkan delusi yang dibentuk, digiring oleh berbagai media. Ketika kondisi sudah semakin tak kondusif seperti saat ini–ketika semua pendukungnya menganggap segala hal yang dilakukannya adalah benar–menjadi sebuah tanda bahaya yang harus diwaspadai.

Artinya kita kudu mendudukkan mana persoalan yang benar dan mana persoalan yang salah.

Saya kasih sebuah contoh soal penggusuran. Ada penggusuran yang sudah menjadi hak pemerintah kota J, ada penggusuran yang belum menjadi hak. Bukit Duri misalnya. Ketika Bukit Duri digusur, belum ada kekuatan hukum tetap yang mengizinkan/melarang penggusuran tersebut. Tetapi penggusuran tetap dilakukan. Ini adalah bukti bahwa tidak adanya penghormatan terhadap hukum.

Ada lagi misalnya yang namanya Idle Cash. Idle Cash ini adalah uang yang mengendap di rekening kas daerah. Kota J adalah pemilik idle cash terbesar di Indonesia. Memang itu tak terlepas dari besarnya PAD kota J. Nah, bagaimana sih teorinya? Sumber penerimaan daerah itu berasal dari transfer pusat ke daerah dan pendapatan asli daerah. Idealnya, selama PAD ada, ia digunakan untuk membiayai baseline budget seperti belanja pegawai dan belanja barang. Sinkronisasi itu adalah berkaitan dengan tujuan pengelolaan kas. Berkaitan dengan manajemen keuangan, maka perlu dilihat realisasi anggarannya. Kota J juga realisasinya rendah. Kenapa kas ada, tapi tidak direalisasikan? Maka masalahnya bisa berarti ada di pelaksanaan anggaran itu sendiri, dan juga penganggarannya. Nah, Gubernur bertanggung jawab atas itu!

Permasalahan manajemen keuangan ini sebenarnya lebih krusial dari ke Kepulauan Seribu, sosialisasi tentang program laut dan perikanan, tapi malah ngomongin agama.

Ada banyak hal lain yang bisa dibahas untuk meruntuhkan delusi itu. Tentu, pertanyaannya bukan apakah Gubernur kota J yang sekarang saat ini lebih baik dari Gubernur sebelumnya, melainkan apakah Gubernur kota J telah bekerja sesuai standar dan target yang sudah ditetapkan?

Tentu untuk menjawab pertanyaan seperti ini kita butuh memahami standar dan target.

Yah, kira-kira begitulah kalau kita salah mengajukan pertanyaan. Jawabannya juga bisa keliru. Begitu pun dalam hidup, kita harus berhati-hati mengajukan pertanyaan kehidupan agar mendapatkan jawaban yang tepat!