Paket Buku Lebaran dari Penerbit Exchange

Blog Give Away

Kamu punya cerita unik, menarik, dan berkesan selama lebaran? Dan kamu pikir cerita itu sayang jika hanya untuk kamu nikmati sendiri?

Tulis dan bagikan cerita-ceritamu dan dapatkan hadiah berupa paket buku ini dari Penerbit Exchange!

Berikut syarat dan ketentuannya:
1. Cerita bertema lebaran dan ditulis di blog (segala jenis blog termasuk kompasiana) ataupun notes Facebook.
2. Panjang cerita bebas, tidak ada batasan minimal dan maksimal. Kembangkan kenanganmu seekspresif mungkin.
3. Setiap peserta bebas menulis berapa pun cerita.
4. Sertakan foto berikut di postingan kamu dan tuliskan “Exchange, Publisihing Your Idea” di dalam postinganmu.
5. Periode pengiriman tulisan 11-31 Juli 2015 dan link serta tulisan dikirimkan ke fiksiexchange@gmail.com
6. Pengumuman 3 penulis yang beruntung akan diumumkan pada tanggal 7 Agustus 2015

Tidak dipungut biaya sepeser pun!

Bila Gaji Ke-13 Tak Dibayar Lagi

DSC_0699

Setidaknya ada 2 pertanyaan yang berulang yang ditanyakan pegawai satuan kerja setiap awal tahun anggaran:

  1. “Mas, tahun ini ada kenaikan gaji nggak?”
  2. “Mas, tahun ini gaji ke-13 masih dibayar nggak?”

Dengan berlagak presiden, saya pun menjawab pertanyaan itu dengan menunjukkan nilai belanja pegawai terbaru dan membandingkannya dengan nilai belanja pegawai sebelumnya. Bila ada kenaikan lebih dari 6%, besar kemungkinan kedua hal tersebut masih dibayar. Dengan asumsi, tidak ada penambahan jumlah pegawai yang signifikan.

Hari-hari belakangan di media sosial berwara-wiri kekhawatiran orang mengenai kebangkrutan Yunani. Beberapa orang bertanya kepada saya, “Apakah Indonesia bisa bangkrut juga?” Tentu saja bisa. Tidak ada yang tidak mungkin kecuali memasukkan kembali pasta gigi ke dalam kemasannya dengan menggunakan tangan kosong. Bila melihat struktur belanja Yunani sebelum kebangkrutan, kita akan melihat betapa porsi anggaran sangat besar atas belanja pegawai dan pensiun. Demokratisasi Uni Eropa, seperti yang dikatakan Scarpf mengalami defisit demokrasi, dengan masalah kesenjangan dalam penyediaan kesejahteraan sosial. Dalam skala dan situasi yang berbeda, struktur belanja Pemda yang didominasi belanja pegawai, bahkan lebih dari 60% di beberapa daerah, langsung—tidak langsung akan memberatkan pemerintah pusat, terutama dalam tujuan desentralisasi sebagai percepatan pertumbuhan daerah. Sementara bagi pemerintah pusat, dalam struktur APBN kenaikan gaji dan gaji ke-13, untunglah, dalam hemat saya, belum masuk dalam lingkup tersebut.

Seperti yang kita tahu, kenaikan gaji didasarkan pada dua sandaran pokok. Pertama, inflasi. Kedua, growth. Pemerintah hendak mempertahankan daya beli dihadapkan pada inflasi, dan daya beli itu akan menaikkan konsumsi yang akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara gaji ke-13 yang diusul kali pertama pada pemerintahan Megawati memiliki filosofi yang berbeda. Dalam struktur penggajian yang umum, gaji/upah dibayarkan harian atau mingguan. Dalam sebulan, ada 4 minggu plus beberapa hari. Dan dalam setahun, ada 52 minggu. Jika gaji hanya dibayarkan 12 kali, maka totalnya hanyalah 48 minggu. Masih ada 4 minggu tersisa yang dijadikan dalih masa kerja pembayaran gaji ke-13.

Tetapi pula, kita harus menunggu aturan yang mendasari itu. Keputusan kenaikan gaji dan gaji ke-13 menunggu tanda tangan presiden dalam PP No. 30 tahun 2015 tentang Kenaikan Gaji dan PP No 38 tahun 2015 tentang Gaji/Tunjangan Ke-13. Pelaksanaan pencairan gaji atau pensiun atau tunjangan ke-13 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.05/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke-13.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai kuasa Bendahara Umum Negara menjadi corong informasi sekaligus corong pembayaran dana yang berasal dari APBN. Seperti biasa, para petugas satuan kerja kemudian berbondong-bondong mengajukan gaji ke-13 ke KPPN, menyesaki ruang tunggu KPPN ketika informasi pengajuan pembayaran gaji ke-13 sudah bisa dilakukan. Dari pukul 13.00, mereka datang dan mengantri, mengesampingkan haus dan lapar pada bulan puasa dan memaksa para petugas front office di beberapa KPPN sampai harus bergadang hingga tengah malam demi menerima pengajuan pembayaran ke-13.

Di situ saya tak habis pikir, betapa manusia sangat sensitif dengan uang. Padahal kan pengajuan pembayaran bisa dilakukan keesokan harinya juga. Dalam hati, saya mencoba berpikir positif, barangkali semua PNS sekarang sudah belajar time value of money.

 

*Tulisan merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pandangan organisasi.

Jokowi dan One Stop Service

470886_459846127393269_1203137333_o

Jauh sebelum Jokowi meresmikan Layanan Investasi Satu Pintu di Badan Kordinasi Pasar Modal pada Januari lalu, ada sebuah kisah yang menyebabkan Jokowi terinspirasi untuk menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atau lebih dikenal dengan nama one stop service.

Ketika itu Jokowi masih menjabat sebagai Walikota Solo. Beliau diundang pada acara launching KPPN Percontohan Surakarta. Ketika pemaparan mengenai pola pelayanan di KPPN, beliau ternganga saat mengetahui pola one stop service ini sudah dilakukan oleh KPPN sejak SOP Percontohan dimulai sejak tahun 2009.  Terinspirasi hal itu, Jokowi pun menerapkan pola tersebut pada birokrasi Kota Solo, dan juga dibawa ke Jakarta.

Adanya keinginan dan semangat untuk menyederhanakan proses penyelesaian pekerjaan, serta perubahan kultur dan pola pikir para pegawai menjadi tujuan KPPN Percontohan. Selama ini stigma yang terbentuk di masyarakat adalah layanan publik yang instansi pemerintah terkesan lamban, tidak transparan, bahkan diwarnai dengan pungutan yang tidak resmi. Hal itulah yang ingin diubah Dengan one stop service,  pelayanan menjadi cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tidak dipungut biaya. Dipadukan dengan proses bisnis yang sederhana, pemanfaatan teknologi dan SDM yang unggul.

Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Ditjen Perbendaharaan, jika dapat mengomunikasikan dirinya dengan baik, dapat menciptakan momentum perubahan sekaligus trigger/pemicu bagi para stakeholders (dalam arti luas: masyarakat Indonesia). Tidak hanya sebatas dalam pelayanan citra diri, tapi kemudian mentransfer value yang dimiliki ke masyarakat yang lebih luas.

Public trust yang selama ini menjadi isu utama Pegawai Negeri pun dapat meningkat bila prinsip dan hasil kerja, yang kemudian KPPN pernah mendapat nilai tertinggi dalam penilaian pelayanan dan integritas dari berbagai lembaga seperti KPK diketahui oleh masyarakat. 

KPPN Percontohan sebenarnya juga telah menciptakan momentum lain di bidang kepegawaian dengan adanya assessment centre yang menilai jujur kompetensi dan kualitas seorang Pegawai Negeri yang sering dipandang sinis. Boleh diibaratkan, pegawai KPPN yang lulus assessment Percontohan tahap pertama adalah Denjaka-nya aparat negara. Bila 1 orang prajurit Denjaka setara dengan 120 orang TNI biasa, begitu pun 1 pegawai KPPN Percontohan setara dengan 120 PNS biasa. Di sini, kita dapat melihat bahwa untuk mencapai hasil yang diharapkan dari result control, Ditjen Perbendaharaan telah memulainya dengan personel control yang ketat.

Andai Jokowi masih mengingat terus kedua inspirasi yang didapatkan dari KPPN Percontohan, bukan hanya dari sisi pelayanannya, tetapi memulainya dari perekrutan dan penilaian pegawai yang apik, Pemerintah akan menjadi lebih baik.

(2015)