Menyoal Pemberian Pinjaman blu KEPADA BLU Lain

Dapatkah Badan Layanan Umum (BLU) melakukan Pemberian Pinjaman kepada BLU Lain?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, tentu kita tahu bahwa BLU diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangannya dengan perspektif korporatif dengan tetap mengedepankan Good Corporate Governance (GCG). BLU dibentuk Pemerintah untuk menyelenggarakan layanan umum, mengelola dana masyarakat yang berkaitan dengan layanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan. Hal itu tertuang dalam KMK No. 337/KMK.12/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Pusat.

Kewenangan itulah yang menjadi ciri unik BLU sebagai lembaga Pemerintah dengan otonomi khusus (Public Autonomus Agency). “Tidak Dipisahkan” berarti secara prinsip BLU seharusnya tetap dikelola melalui sistem APBN, tunduk sepenuhnya pada perundang-undangan keuangan negara, dan berlaku prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara. Namun, ada fleksibilitas di sana, yakni diberikan dispensasi tidak tunduk pada prinsip universalitas dan dalam pengelolaan aset sesuai praktik bisnis yang sehat.

Secara signifikan, perbedaan kewenangan antara BLU dengan K/L adalah pada tingkat otonomi yang lebih besar dan fleksibilitas dalam pengelolaan dana anggaran (termasuk aset) dan juga personalianya.

Pertanyaan yang muncul kemudian, dapatkah BLU memberikan pinjaman?

PMK No. 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga menyebutkan bahwa pengelola Dana Bergulir pada K/L dilakukan oleh satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU (satker BLU). BLU ini yang akan menyalurkan Dana Bergulir tersebut.

Jika dilihat dari definisinya, BLU mengelola dana masyarakat yang berkaitan dengan layanan yang diberikan. Jika ditilik dari sudut pandang tersebut, BLU masih bisa memiliki alas pijak untuk memberikan pijaman dalam bentuk dana bergulir asal sifatnya berupa “dana masyarkat”. Karena itulah, Dana Bergulir tersebut disalurkan ke Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Menengah, dan lainnya. Meski perlu dicatat pula, bahwa BLU tetaplah Lembaga Pemerintah yang memiliki sifat non-profit.

Pertanyaan berikutnya kembali ke pertanyaan pembuka, dapatkah BLU memberikan pinjaman ke BLU Lainnya?

Dalam hal ini kita perlu menilik pula syarat pembentukan BLU. Salah satu persyaratan teknis yang wajib dipenuhi adalah kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat. Karena itu, status BLU bisa dicabut ketika kinerja keuangannya menunjukkan kondisi yang tidak sehat.

Lantas, kenapa BLU perlu membutuhkan pinjaman?

Jika alasannya adalah kinerja keuangannya membutuhkan suntikan dana untuk menyehatkan kembali perusahaannya, maka tidak benar ada dana pinjaman kepada BLU. Hal itu tentu akan bertentangan dengan filosofi pembentukan BLU itu sendiri. Pun, apakah BLU boleh memberikan pinjaman? Kembali lagi ke definisi, tidak semua BLU bisa memberikan pinjaman. Misalnya, BLU Rumah Sakit. Tentu, pemberian pinjaman yang dilakukan Rumah Sakit tersebut akan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi rumah sakit. Kecuali memang BLU yang punya tujuan dibentuk untuk tertentu seperti yang tertuang pada PMK No. 99/PMK.05/2008.

Dana akumulasi Iuran Pensiun (AIP) dan Keuangan Negara

Setiap ada pertanyaan tentang korupsi, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian negara dalam kasus tersebut, barulah kemudian ditelusuri pelanggaran hukum yang terjadi dan mens rea atau motif yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Untuk menyebut kerugian negara, maka harus dibuktikan pula apakah objek yang dipermasalahkan termasuk bagian dari keuangan negara.

Dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) menjadi hangat diperbincangkan tatkala kasus ASABRI menyeruak. Untuk membuktikan apakah ada korupsi di dalamnya, maka harus dijawab terlebih dahulu, apakah Dana AIP tersebut merupakan bagian dari keuangan negara?

Sebelum spesifik membahas soal Dana AIP untuk ASN, TNI, dan POLRI, perlu ditilik putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor-59/PUU-XVI/2018 yang memutuskan perkara mengenai Dana Pensiun (DP) di Pertamina yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perkara ini bermula dari hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina pada tahun 2014 dan 2015 yang dianggap sebagai perbuatan merugikan keuangan negara oleh Kejaksaan Agung. BPK menganggap bahwa DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan dan/atau keuangan negara.

Argumentasi yang digunakan BPK adalah bahwa kekayaan DP Pertamina antara lain dihimpun dari “iuran pemberi kerja” in casu PT. Pertamina. Kekayaan DP Pertamina “terpisah” dari kekayaan pendirinya in casu pemberi kerja , karena itu pengawasan dan pembinaan DP seharusnya dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Menteri Keuangan, sedangkan pemeriksaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Argumen ini tentu saja mendapat pertentangan di persidangan. Pendapat yang berbeda tersebut didasarkan pada tafsir atas Undang-undang Dana Pensiun, UU No. 11 Tahun 1992, yang dianggap memisahkan secara tegas keuangan dan/atau kekayaan badan hukum Dana Pensiun dengan kekayaan dan/atau keuangan Pendiri Dana Pensiun (Pemberi Kerja) sehingga secara yuridis seharusnya tidak ada “kekayaan dan/atau keuangan negara PT Pertamina dalam kekayaan dan/atau keuangan Dana Pensiun Pertamina”. Implikasinya adalah pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina tidak masuk dalam ranah/objek pemeriksaan dan/atau pengawasan BPK.

Baca Juga: Definisi Keuangan Negara

Lebih lanjut, Keuangan Negara (dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 17 Tahun 20013), adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pihak DP Pertamina mengatakan, iuran pemberi kerja bukanlah termasuk kewajiban negara sebab dalam Pasal 2 disebutkan bahwa kewajiban negara yang dimaksud ialah kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. DP Pertamina hanya menerima iuran dari pemberi kerja dan merupakan kekayaan pemberi kerja/pendiri yang sudah terpisah/dipisahkan. Tiga Ahli yang didatangkan DP Pertamina yakni Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H kompak mengatakan iuran pemberi kerja dalam Dana Pensiun Pertamina bukanlah bagian dari keuangan negara.

BPK melakukan sanggahan dengan mula-mula menjelaskan ruang lingkup dari Undang-undang Dana Pensiun yang secara umum berlaku untuk orang atau badan usaha atau pemberi kerja di Indonesia. Namun, yang patut diperhatikan adalah ruang lingkup tersebut secara utuh hanya mengikat swasta, bukan pada lingkup Keuangan Negara. Sedangkan Badan Usaha Milik Negara, sebagai bagian dari keuangan negara (dalam kekayaan negara yang dipisahkan)—dan ini sudah tidak bisa dibantah, barang tentu masuk dalam lingkup Keuangan Negara.

Walaupun DP Pertamina berdiri sebagai badan hukum tersendiri, terdapat beberapa hal yang menyebabkan kekayaan DP Pertamina tetap harus dipandang sebagai bagian dari keuangan negara.

Pertama, dalam DP Pertamina terdapat kekayaan PT Pertamina yang dipisahkan untuk dikelola dalam DP Pertamina. Dalam konteks penyelenggaran dana pensiun, Pertamina memiliki hak dan kwajiban selaku pemberi kerja. Hal inilah yang menyebabkan DP Pertamina juga termasuk objek keuangan negara.

Kedua, mengenai manfaat dan kontigensi. DP Pertamina menyelenggarakan dana pensiun dengan prinsip manfaat pasti. Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Dalam hal ini, PT Pertamina sebagai pemberi kerja menanggung semua/sebagian besar risiko termasuk risiko investasi terkait dengan hak dan kewajiban yang akan dialami oleh DP Pertamina dalam pengelolaan Dana Pensiun (kontigensi). Jelas, dari pendekatan tujuan, DP Pertamina adalah Keuangan Negara.

Ketiga, mengenai perangkat. DP Pertamina didirikan untuk mengelola dan mengembangkan dana guna menyelenggarakan program pensiun yang menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta (pegawai BUMN) pada hari tua dan pihak yang berhak. Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pengelolaan dana pensiun oleh DP Pertamina dapat sesuai dengan tujuan pendiriannya, serta mengingat kontingensi yang mungkin timbul, maka PT Pertamina berperan aktif melalui penetapan Peraturan DP Pertamina yang antara lain mengatur Hak, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab dari Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus, dan Peserta, serta tata cara pengelolaan dana pensiun. Selain itu, PT Pertamina juga menerbitkan Arahan Investasi sebagai pedoman bagi pengurus DP Pertamina dalam mengelola atau menginvestasikan kekayaan DP Pertamina. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Dana Pensiun, yaitu bahwa pengelolaan kekayaan Dana Pensiun harus dilakukan pengurus sesuai dengan arahan investasi yang digariskan oleh pendiri dan ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa dari sisi subjek maupun proses, DP Pertamina akan selalu berkaitan dengan PT Pertamina sebagai Keuangan Negara.

BPK pun mengajukan 2 orang ahli atas nama Yuwono Basuki, S.E., M.M., dan DRS. Siswo Sujanto, DEA untuk mendukung pendapatnya. Menurut Ahli, terdapat informasi penting yang sengaja tidak disampaikan, sehingga akan dapat membiaskan pendapat ataupun putusan Majelis. Informasi dimaksud adalah bahwa Dapen PERTAMINA adalah merupakan Dapen yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang secara konsepsi risiko pengelolaan investasi berada di tangan Pendiri. Kesalahan dalam pengelolaan investasi yang berakibat terjadinya kerugian akan menjadi tanggungjawab dan akan menggerus kekayaan Pendiri. Oleh karena itu,  perbuatan melawan hukum Pengurus Dapen PERTAMINA akan menyebabkan timbulnya kerugian pada PT. PERTAMINA yang merupakan BUMN.

Setelah mendengarkan pendapat-pendapat dari kedua belah pihak, Mahkamah Konstitusi pun memberikan putusan untuk menolak permohonan dari DP Pertamina. Dengan demikian, terang-benderang bahwa dana pensiun Pertamina yang merupakan BUMN juga adalah bagian dari keuangan negara.

Dengan komparasi tersebut, seharusnya kita kemudian berpikir, apakah dana pensiun ASN, TNI, dan Polri adalah bagian dari keuangan negara jika dana pensiun BUMN saja yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan adalah juga bagian dari keuangan negara? Jawabannya, tentu saja “YA”, dana iuran pensiun ASN, TNI, dan Polri adalah bagian dari keuangan negara.

Untuk lebih jelas, kita juga bisa melihat dari sejarahnya. Pembayaran Dana Pensiun untuk PNS pada dasarnya adalah upaya pemerintah  untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan keluarganya, dan sesungguhnya program ini sudah dimulai sejak tahun 1960 yang dirintis melalui Konfrensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan tanggal 25-26 Juli 1960 di Jakarta. Hasil konferensi tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertama RI No 380/MP/1960 Tanggal 25 Agustus 1960, yang antara lain menetapkan perlunya pembentukan jaminan sosial sebagai bekal bagi pegawai negeri dan keluarganya disaat mengakhiri pengabdiannya pada negara. Selanjutnya, pada tanggal 8 Agustus 1969 diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang mengatur mengenai pemberian pensiun-pegawai dan pensiun-janda/duda sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.

Salah satu jaminan sosial yang diberikan bagi pegawai negeri diwujudkan dalam pemberian asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil. Pembayaran iuran wajib asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013, dimana diatur bahwa peserta (Pegawai Negeri Sipil) wajib membayar iuran sebesar 8% dari penghasilan sebulan, dengan peruntukan 4,75% untuk iuran pensiun dan 3,25% digunakan untuk tabungan hari tua.

Pada awalnya, Iuran Dana Pensiun yang menjadi kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebesar adalah sebesar 4,75% setiap bulan. Dana tersebut kemudian dititipkan kepada pemerintah untuk ditempatkan pada bank milik pemerintah sebelum terbentuk badan hukum yang bertugas untuk mengelola iuran tersebut, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran,Dan Besarnya Iuran-Iuran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977.

Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1981 di atas, untuk menyelenggarakan asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil maka dibentuk suatu Badan Usaha Negara yang berbentuk Perusahaan Persero (Persero), dalam hal ini yang dimaksud dengan badan usaha tersebut adalah PT Taspen (Persero). Sedangkan untuk TNI dan POLRI ke PT ASABRI. Kemudian sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985, Dana Iuran Pensiun yang selama ini dititipkan kepada pemerintah dialihkan penitipannya kepada PT Taspen (Persero). Untuk itu, sampai dengan dilaksanakannya sebagian atau seluruh program pensiun Pegawai Negeri Sipil oleh PT Taspen (Persero), pengalihan dana sebagaimana dimaksud dalam surat Menteri Keuangan nomor S-244/MK.011/1985 di atas merupakan pengalihan administratif dan bukan pengalihan fisik, sehingga konsekuensinya PT Taspen (Persero) tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut.

  • Menarik  atau mempergunakan  dana  pensiun  yang  terhimpun  selama ini;
  • Memindahkan  dana  yang  telah  ditempatkan  selama  ini  dari/ke  bank lain;
  • Merubah bentuk penempatan dana serta merubah  tingkat  suku bunga atas penempatan yang telah dilakukan; dan
  • Membebankan  biaya  administratif  atau  biaya  apapun  atas  dana pensiun.

Dari sini tampak lebih jelas, sebetulnya kita dapat melihat bahwa kewenangan atas dana AIP masih berada di bawah Menteri Keuangan. Bisa disimpulkan bahwa segala yang dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara adalah bagian dari Keuangan Negara. Sehingga, apabila terjadi kerugian dalam pengelolaannya ia adalah bagian dari kerugian negara.

Keuntungan Absensi Online Dibandingkan Absensi Manual

Keuntungan absensi online

Absensi menjadi hal rutin yang dilakukan oleh karyawan ketika tiba di kantor. Absensi seringkali rawan kesalahan dan kekeliruan dalam pencatatan data absensi. Perusahaan pun dibuat pusing karena harus mencatat absensi manual dan proses bisnis perusahaan menjadi terganggu. Pencatatan absensi pun menjadi lebih rumit jika karyawan harus berpergian demi kepentingan dinas perusahaan dan tak selalu bisa hadir di kantor untuk melakukan absen.

Keuntungan Absensi Online

Bersamaan dengan teknologi yang semakin mutakhir dan serba terintegrasi secara online, terciptalah sistem absen online. Absensi online menawarkan segudang keunggulan dibandingkan absensi manual atau konvensional. Pencatatan absensi karyawan setiap harinya pun menjadi lebih praktis. Keuntungan penerapan absensi online dalam perusahaan antara lain:

Menyajikan data yang akurat dan real time

Perusahaan dapat melihat karyawan siapa saja yang melakukan absensi detik itu juga dengan data yang akurat sesuai dengan jam tiba karyawan absensi.

Minim kecurangan

Absensi manual dengan kertas dapat dipalsukan atau dimanipulasi data kehadirannya oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Data dari absensi online hanya dapat diakses oleh pihak tertentu dalam manajemen perusahaan dan memerlukan beberapa verifikasi sehingga kecurangan dapat diminimalisir.

Praktis dan efisien

Bagi karyawan yang sering melakukan perjalanan dinas, absensi online mempermudah mereka untuk absen tanpa harus perlu pergi ke kantor hanya dengan melalui aplikasi absensi. Perusahaan pun mampu memantau data absensi dimanapun dan kapan pun.

Baca juga: Tips Tidak Kena Drop Out di PKN STAN

Mempermudah proses administrasi

Proses administrasi sering dinilai memakan banyak waktu. Dengan absensi online, proses administrasi berupa pengajuan cuti, biaya penggantian yang ditalangi oleh karyawan, manajemen data absensi jauh lebih mudah dan hemat waktu.

Mudah menentukan gaji dan performa karyawan

Waktu kehadiran karyawan dalam perusahaan menjadi salah satu tolak ukur performa dalam perusahaan. Semakin jarang seorang karyawan membolos dan datang terlambat, maka performanya dinilai cukup baik berdasarkan waktu kehadiran. Performa tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian gaji setiap bulannya.

Mudah untuk melakukan rekapitulasi

Ada banyak data absensi dari karyawan yang harus direkap oleh pihak perusahaan. Setiap data dalam absensi berupa waktu hadir, tiba, dan pulang saling berkaitan satu sama lain. Sehingga jika salah satu data berubah dalam karena kesalahan proses rekapitulasi, maka akan berpengaruh terhadap data lainnya. Absensi online yang membuat data saling teringritas mengurangi resiko tersebut dan mempermudah proses rekapitulasi.

Hemat biaya

Absensi manual memerlukan kertas dan bolpoin yang pengadaannya tiap hari dapat memakan biaya. Sedangkan absensi dengan metode fingerprint pun tidak selalu efisien. Perusahaan harus menyediakan dana untuk pemeliharaan mesin fingerprint secara  berkala. Absensi online memotong semua biaya tersebut. Perusahaan tidak perlu menyediakan alat fisik untuk absensi karena absensi dapat langsung dilakukan oleh karyawan melalui ponsel pintar masing-masing.  

Kerahasiaan data absensi terjamin

Sistem  pada absensi online tersusun dengan sangat aman. Kebocoran atau peretasan data tidak mungkin dapat terjadi. Baik karyawan dan perusahaan memiliki akses untuk melihat data absensi sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing.Sudah tidak diragukan lagi, keuntungan dari penerapan absensi online akan mempermudah perusahaan menjalankan proses bisnisnya. Untuk menerapkan absensi online yang mudah digunakan baik bagi karyawan maupun perusahaan, LinovHR menyediakan aplikasi absensi online. Aplikasi absensi online dari LinovHR memiliki sistem absensi online terbaik dengan praktisi yang tangkas dan ahli dibalik pengembangannya. Proses absensi perusahaan kini jauh lebih simpel bersama LinovHR.

Undangan antologi puisi melawan corona

PUISI MELAWAN CORONA

Virus Corona atau COVID-19 sudah menjadi wabah dunia. Per tanggal 20 Maret 2020 pukul 17.00, tercatat 244.525 kasus di dunia, 86.032 sembuh, serta 10.031 meninggal dunia. Di Indonesia pada tanggal yang sama sudah tercatat 369 kasus, 17 sembuh dan 32 meninggal dunia. Berbagai prediksi yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian mengindikasikan kemungkinan kasus ini akan meningkat di Indonesia sampai beberapa bulan ke depan.

Pemerintah Republik Indonesia juga sudah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Semua potensi bangsa dikerahkan untuk ikut serta menangani wabah ini dengan kemampuan masing-masing.

Bagaimanakah peran penyair? Para penyair tentu tidak akan terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 di lapangan. Tetapi para penyair harus mampu menyatukan semua energi positif bangsa dengan cara menggugah kesadaran bahwa ini adalah perang kita bersama.

Untuk itu, Yayasan Dapur Sastra Jakarta ingin menerbitkan sebuah buku kumpulan puisi dengan tema “Puisi Melawan Corona”. Melalui buku ini, diharapkan semua energi positif bangsa yang tertuang dalam puisi para penyair akan terkumpul, menggugah kesadaran serta menyemangati kita bersama.

Kirimkan satu puisi Anda tentang Corona atau COVID-19 dari perspektif apa saja ke alamat kreasi.dsj@yandex.com, paling lambat tanggal 31 Maret 2020 pukul 23.55 WIB.

Ketentuannya adalah: terbuka untuk siapapun yang berminat, ditulis dalam Bahasa Indonesia, panjang puisi maksimal 35 baris (termasuk baris spasi), biodata maksimal 50 kata, diikirim dalam bentuk berkas doc melalui mail attachment.

Kurator akan memilih 150 puisi terbaik untuk diterbitkan dalam buku kumpulan pusi “Puisi Melawan Corona” oleh Yayasan Dapur Sastra Jakarta.

Setiap penyair yang puisinya dimuat pada buku ini nanti tidak diberikan honor dan akan mendapatkan satu buku secara gratis. Jika ingin memiliki lebih dari satu dapat dilakukan dengan mengganti ongkos cetak.

Buku ini tidak akan diperjualbelikan, dan akan dibagikan kepada berbagai perpustakaan dan pihak-pihak yang terkait.

Buku ini diterbitkan oleh Teras Budaya Jakarta untuk Yayasan Dapur Sastra Jakarta.
Project Leader: Riri Satria
Kurator puisi: Remmy Novaris DM, Conie Sema, Nunung Noor El Niel, serta Rissa Churria.

Terima kasih, salam kreatif!

Tips Menginap di Hotel Selama PANDEMI Virus Covid-19

Batavia apartment

Sabtu (14/3) lalu, seharusnya aku bersama keluarga menginap di Batavia Apartments, Hotel & Serviced Residence yang terletak di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Sudah jauh-jauh hari kupesan hotel bintang 4 tersebut karena mendapatkan promo hotel dari Traveloka.

Sampai Sabtu pagi, aku masih berkeinginan berangkat. Namun, melihat Hanna (anak pertamaku) masih belum sembuh betul flunya, ditambah situasi yang semakin tidak kondusif terkait Covid-19, sekitar pukul 11 siang kuputuskan batal berangkat. Sebab, jauh pula dari Bogor, kasihan Hanna yang suka mabuk kalau naik mobil, sementara kami tak berani lagi naik KRL.

Kutawarkan kepada adikku yang bekerja di Cikini. Alhamdulillah, akhirnya voucher hotelku tidak hangus. Ia bersedia menginap semalam di sana, sambil kukatakan kepadanya, “Nanti foto-fotoin ya hotelnya.”

Staycation yang menjadi gaya hidupku pun terpaksa terganggu dengan kehadiran Covid-19. Bahkan, jadwal Staycationku pada 4 April di Hotel Santika, Depok pun terancam batal jika pandemi ini belum berakhir. Apalagi status bencana nasional sekarang diperpanjang hingga 29 Mei 2020.

Ketakutan terbesar dari merebaknya Covid-19 ini adalah bukan soal kita yang terkena virus tersebut, melainkan ketakutan kita membawa virus tersebut dan kemudian menularkannya kepada orang yang lebih berisiko mengalami infeksi penyakit sekunder.

Setidaknya ada beberapa hal atau tips yang perlu diperhatikan saat kamu menginap di hotel pada masa pandemi Covid-19 ini. Apa saja itu?

Pilih Hotel Baik-baik

Pastikan hotel yang kamu pilih sudah menerapkan protokol yang cukup memadai dalam mengantisipasi persebaran virus. Misalnya, adanya jaminan bahwa kamar di hotel tersebut selalu dibersihkan dengan disinfektan, ketersediaan handsanitizer dan protokol-protokol lainnya. Biasanya hal-hal itu mereka sosialisasikan di web atau di medsos mereka.

Kamu juga mengece review-review mengenai kebersihan hotel oleh pelanggan di Traveloka. Pastikan hasil evaluasi pengunjung hotel tersebut selalu baik soal kebersihan.

Tetap Cuci Tangan

Mencuci tangan adalah cara yang bisa dilakukan oleh diri sendiri untuk mencegah penularan virus. Pastikan selalu sudah mencuci tanganmu dengan sabun (atau bila tidak dengan hand sanitizer) sebelum kamu memegang bagian muka di sekitar mulut, hidung, dan mata. Sebab, virus Covid-19 masuk ke tubuh manusia ke saluran pernapasan di mana hanya di tiga tempat tersebut salurannya.

Bawa Pembersih Sendiri

Jika kamu tidak yakin dengan kebersihan kamar hotel, bawalah pembersih sendiri. Bisa berupa tissue basah, hand sanitizer, atau bahkan disinfektan.

Bagian yang paling penting dibersihkan adalah bagian-bagian yang mungkin disentuh oleh tangan orang lan seperti kenop pintu, gagang telepon, gagang toilet, remote televisi dan AC, serta keran di kamar mandi.

Hindari Minum dari Gelas

Sering terdapat imbauan untuk tidak memakai gelas hotel. Dalam hal ini apalagi. Tidak ada jaminan bahwa gelas yang disediakan hotel dibersihkan dengan benar. Sebab, cara yang benar untuk membersihkan gelas dari virus adalah dengan merendam gelas tersebut dengan air panas. Jadi, kalau tidak mau bawa gelas sendiri dari rumah, ya selalu sedia air mineral.

Bawa Selimut atau Sprei Sendiri

Cara terakhir ini memang merepotkan. Tapi kalau memang butuh banget ke hotel, dan masih merasa insecure dengan kebersihan hotel, ya mau tidak mau harus bawa selimut atau sprei sendiri. Sebab katanya, ada saja hotel yang malas mengganti sprei dan selimut hotel. Hanya dibersihkan ala kadarnya.

Hotel sendiri sebenarnya punya cara-cara khusus untuk melayani pelanggan pada masa ini. Ini menjadi catatan tambahan bahwa hotel menyediakan minuman rempah-rempah seperti minuman pala, sari jahe, temulawak, atau kunyit yang diyakini bisa menambah daya tahan tubuh kita.

Semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita nggak was-was mau Nginep mana lagi di Jabodetabek karena bisa jadi cerita berkesan untuk keluarga. Sebab, staycation adalah gaya hidup. Ehemm.

Blog Literatur/ Sastra, Makro Ekonomi, dan Catatan Perjalanan